JAKARTA(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM menjalin kerja sama dengan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) dalam rangka memberikan pengetahuan Perkoperasian dan IT di bidang pengesahan Badan Hukum Koperasi melalui Sistem Administrasi Online Badan Hukum Koperasi (SISMINBHKOP) bagi notaris.

Deputi bidang Kelembagaan, Kemenkop UKM Meliadi Sembiring menekankan bahwa pentingnya notaris sebelum ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) harus terlebih dahulu memahami pengetahuan perkoperasian dan meningkatkan pengetahuan tentang IT.

“Agar mempunyai bekal kepada masyarakat untuk membuat akta pendirian dan perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain,” ujar Meliadi di Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Untuk pengesahan akta pendirian koperasi melalui SISMINBHKOP saat ini membutuhkan waktu 1,65 hari, ke depannya Deputi bidang Kelembagaan akan melaunching perubahan anggaran dasar melalui SISMINBHKOP. Acara ini diikuti anggota INI yang akan ditetapkan sebagai NPAK agar nantinya dapat menjadi bekal dalam membuat akta-akta Koperasi.

Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly juga menegaskan pentingnya penguatan pemahaman hukum dan penguatan integritas bagi anggota INI, mengingat pihaknya telah menyusun peraturan menteri yang mengatur agar penyebaran notaries merata di seluruh wilayah Indonesia.

“Ke depan akan dilakukan evaluasi terhadap Notaris, agar Notaris tidak mudah untuk pindah dari daerah satu ke daerah lainnya,” kata Yasonna.

Untuk diketahui notaris yang telah diangkat sumpah pada tahun 2016 berjumlah 1.571 orang, sehingga total jumlah notaris di Indonesia sampai dengan saat ini sebanyak 19.000 orang, terdiri dari 15.798 notaris aktif dan 3.770 notaris tidak aktif.

Menkumham Yasonna Laoly telah meresmikan peluncuran website www.ini.id dan Kartu Anggota INI yang bekerjasama dengan Bank BNI, dalam Rapat Pleno dan Pembekalan PP INI di Kota Balikpapan, Kaltim pada 12-14 Januari 2017.

Pleno tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kaltim, Dirjen AHU Kemenkumham, Wakil Walikota Balikpapan, Direksi Bank BNI, Deputi bidang Kelembagaan dan Deputi bidang Pengawasan Kemenkop UKM, serta Kadis Koperasi UKM Kaltim. (jef)

LEBAK(Globalnews)-Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang fokus pada pembangunan infrastruktur dan pariwisata.

Pasalnya, pembangunan kedua sektor tersebut tidak akan bisa lepas dari pengembangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Infrastruktur dibangun agar UKM bisa berjalan. Sektor pariwisata dikembangkan, otomatis UMKM juga akan berkembang. Apalagi, Kabupaten Lebak memiliki potensi wisata yang luar biasa berbasis religi, budaya, dan alam. Dengan kondisi seperti itu, saya yakin produk UMKM Lebak akan berkembang”, kata Puspayoga pada acara soft launching‎ Plaza Lebak sebagai pusat promosi dan penjualan produk UKM unggulan Kabupaten Lebak, sekaligus pelepasan ekspor produk furnitur bambu (Shaniqua Bamboo) asal Lebak ke Jerman, di Kabupaten Lebak, Rabu (18/1).

‎Dalam kesempatan itu, Menkop memberi saran pada Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya agar Plaza Lebak bekerjasama dengan PT Telkom untuk membangun Kampung Digital UKM. “Tujuannya, agar pasar dari produk-produk unggulan dari Kabupaten Lebak bisa lebih dikembangkan hingga ke mancanegara”, kata Puspayoga.

Selain itu, Puspayoga juga mengapresiasi motto Kabupaten Lebak “Bela Beli Produk Lebak” agar warganya membeli dan memakai produk buatan sendiri.

‎”Saya jadi teringat ketika menjadi Walikota Denpasar yang mewajibkan seluruh elemen yang ada di Kota Denpasar untuk memakai kain tenun khas Bali ‘Endek’. Dengan begitu, UKM dan perajin kain tenun di Bali bisa hidup dan berkembang. Kalau di Kabupaten Lebak diwujudkan dengan Peraturan Bupati tentang hal itu, saya yakin perajin batik di Lebak juga akan hidup dan berkembang”, tandas Menkop.

Sementara itu, Dirut Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) Kemenkop dan UKM Ahmad Zabadi yang juga hadir dalam acara tersebut, ‎menilai bahwa produk-produk unggulan Kabupaten Lebak memiliki potensi pasar yang luar biasa.

“Di Plaza Lebak ini kami mengkurasi ratusan produk dari sekitar 80 pelaku UKM yang memiliki prospek pasar ekspor yang bagus. Dari produk-produk tersebut, baru dua produk yang bisa menembus pasar ekspor Eropa, yaitu furnitur bambu dan gula semut”, kata Zabadi.

‎Sedangkan dalam sambutannya, Bupati Lebak mengungkapkan bahwa kehadiran Plaza Lebak merupakan hasil kerjasama dengan LLP Kemenkop dan UKM (Smesco Galeri UKM) dalam mengkurasi produk-produk UKM unggulan Kabupaten Lebak.

“Penataan produk di Plaza Lebak juga hasil kerjasama dengan Smesco. Setelah dikurasi Smesco, saya berharap akan lebih banyak lagi produk UKM Lebak yang bisa masuk pasar ekspor. Saat ini, baru produk furnitur bambu dan gula semut yang diekspor ke Eropa, Jerman dan Belanda”, ungkap Iti Octavia.

Menurut Iti Octavia, selain sebagai pusat promosi dan penjualan produk UMKM, Plaza Lebak juga menyiapkan klinik perbankan, konsultasi kemasan produk, dan pelatihan-pelatihan. “Saya berharap nantinya Plaza Lebak bisa seperti Smesco Galeri UKM sebagai miniatur produk unggulan UKM daerah”, imbuh Bupati Lebak.

Yang pasti, kata Iti Octavia, pihaknya akan membangun koperasi dan UMKM dari hulu hingga hilir. “Dengan fokus pembangunan infrastruktur dan pariwisata, dengan target wisatawan 500 ribu orang pada 2017 ini, saya yakin produk UMKM Kabupaten Lebak dapat berkembang dengan pesat. Tujuan lainnya adalah mampu mengurangi tingkat pengangguran”, pungkas Bupati Lebak. (jef)

JAKARTA(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM memberikan bantuan modal usaha bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil di lokasi bencana melalui bantuan Wirausaha Pemula (WP). Bantuan itu diberikan sebagai tindak lanjut program penanganan KUKM pasca bencana di Provinsi Aceh, Kabuparen Garut dan Kota Bima.

“Khusus kabupaten Pidie Jaya, Garut dan Bima akan disinergikan dengan program wirausaha pemula, karena kami tidak memiliki program hibah lain diprioritaskan untuk menjadi peserta WP (Wirausaha Pemula),” ujar Deputi bidang Restrukturisasi Usaha, Kemenkop UKM, Yuana Sutyowati di kantornya, Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Bantuan modal usaha bagi pelaku UMK di lokasi bencana melalui program WP diberikan Rp 10 juta hingga Rp 13 juta per UMK. Selain itu, Kemenkop UKM juga menggelar pelatihan peningkatan kapasitas dari Dana DAK non fisik, melaksanakan Bimtek recovery ekonomi, memfasilitasi dan mediasi dalam rangka restrukturisasi kredit KUMKM.

“Koordinasi intern dan eksternal sudah kita lakukan. Yang kita harapkan dari dukungan pemerintah daerah dan stakeholders lain, terutama penanganan KUMKM pasca bencana,” kata Yuana.

Selama kurun waktu lima bulan terakhir telah terjadi bencana di tiga kabupaten/kota, yakni Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Aceh dan Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Total KUMKM yang mengalami musibah sebanyak 6.301 dengan nilai kerugian mencapai Rp 44,82 miliar.

Rinciannya, yakni untuk musibah banjir bandang di Kabupaten Garut mengakibatkan 6 koperasi dan 676 UMKM menderita kerugian dengan total kerugian mencapai Rp 13,36 miliar. Untuk bencana banjir di Pidie Jaya terdapat 1.048 pelaku UMKM terdampak dengan total kerugian mencapai Rp 21,6 miliar. Sedangkan banjir di Bima terdapat 4.571 KUMKM dengan nilai kerugian mencapai Rp 9,86 miliar.

Yuan menuturkan bahwa akibat bencan tersebut, banyak kantor koperasi dan tempat usaha UMKM yang selama ini menjadi sarana dan prasarana dalam melaksanakan usahanya, mengalami kerusakan, bahkan ada yang hanyut, rusak berat. Hal itu berimbas pada menurunnya kemampuan KUMKM dalam memenuhi kewajibannya, khususnya melaksanakan cicilan kredit.

“Koordinasi dengan BNPB, kami selama ini sudah lakukan dan menteri sangat konsen, karena presiden pantau. Kita juga koordinasi dengan Menko PMK dalam peran pemerintah di bencana, namun pemulihan pasca bencana itu bukan di kurun waktu tanggap darurat,” tandasnya.

Diperkirakan dari 6.301 KUMKM di tiga kabupaten kota tersebut terdapat 4.877 KUMKM sebagai nasabah kredit di kancab Bank Mandiri, BRI dan BNI setempat yang terindikasi akan mengalami kesulitan dalam membayar angsuran pinjaman.

Untuk itu, Kemenkop dan UKM terus melakukan upaya pemilihan usaha bagi KUMKM pasca bencana dengan memfasilitasi dan mediasi restrukturisasi kredit KUMKM yang terkena musibah berupa perpajangan waktu kredit, dan pengurangan beban bunga.

Asdep bidang Perlindungan Usaha, Kemenkop UKM Karimudin menjelaskan sejak tahun 2016, pemerintah telah menyetop dana bansos kepada masyarakat setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168. Namun program bantuan melalui Bimtek, dan pembangunan pasar tradisional tetap dilakukan terutama di daerah perbatasan dan bencana.

“2017 kita hanya bantu berupa dana WP dari Rp 10 sampai Rp 13 juta kita usulkan kepada Deputi Pembiyaan mudah-mudahan bisa realisasi secepatnya,” kata Karimudin. (jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)- Meski alokasi anggaran menurun dibanding 2016 namun Kementerian Koperasi dan UKM tetap bekomitmen untuk bersama sama dengan K/L lainnya melakukan pembangunan di daerah perbatasan.

Dibidang sarana dan prasarana fisik, Kemenkop dan UKM  berupaya melakukan revitalisasi pasar dan pengadaan pasar rakyat di daerah perbatasan.

Di bidang SDM, dilakukan melalui kegiatan pelatihan teknis vokasional (kekhususan), manajerial, perkoperasian dan pelatihan kewirausahaan.

Kemenkop dan UKM juga menyiapkan tenaga pendampingan kepada sentra sentra UKM di daerah perbatasan, agar para pelaku udaha koperasi, mikro dan kecil itu bisa lebih berkembang.

“Kami akan berupaya secara maksimal agar pengurangan anggaran Kemenkop dan UKM tidak menyurutkan upaya upaya tetsebut. Kemenkop dan UKM tetap komit untuk terus mengupayakan alokasi anggaran di daerah perbatasan..terutama untuk mrlakukan revitalisasi pasar rakyat sebagai sarana penting dalam mendorong perputaran ekonomi daerah,” ujar Sekretaris Kemenkop dan UKM Agus Muharram usai mengikuti rakor Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa, (17/1/2017).

Sebanyak 51 pasar rakyat yang tersebar di 24 provinsi masuk dalam rencana tersebut. “Anggaran kecil bukan berarti kami tidur dan tidak berbuat apa-apa. Kami jajaran Kementerian Koperasi dan UKM dituntut agar lebih kreatif dan inovatif” tegasnya.

Untuk mencapai target tersebut pihaknya akan melakukan inovasi diantaranya melalui kerjasama dengan instansi lain sehingga tercipta sinergi dalam merevitalisasi pasar rakyat.

 Sebelumnya Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Kemenkop dan UKM, I Wayan Dipta merinci jumlah pasar rakyat yang akan direvitalisasi berada di 11 di daerah tertinggal atau daerah perbatasan, dan 40 lainnya di daerah reguler. Biaya revitalisasi masing-masing pasar dianggarkan Rp950 juta.

“Daerah perbatasan itu di antaranya NTT (Nusa Tenggara Timur), Papua, Kalimantan. Kami menyiapkan dana hibah untuk nanti dikelola oleh pemda,” jelas Wayan.

Ia menambahkan program revitalisasi pasar rakyat berupa perbaikan pasar lama yang kondisi bangunannya sudah tidak bagus, kumuh. Kementerian lalu merenovasi menjadi bangunan permanen. Di setiap pasar akan dilengkapi dengan fasilitas berupa WC, westafel, maupun tempat pembuangan sampah.

Revitalisasi dan pembangunan pasar rakyat merupakan agenda prioritas yang termaktub dalam Nawacita Presiden Joko Widodo. Pemerintah sejak 2015 sampai dengan 2019 menargetkan merevitalisasi 5.000 pasar rakyat di seluruh Indonesia.

Kemenkop dan UKM menargetkan berkontribusi sebanyak 1.075 pasar rakyat sampai 2019. Namun, pada 2015 lalu baru berhasil direvitalisasi 64 pasar rakyat. Sedangkan 2016 terealisasi 84 pasar rakyat dari target 85 pasar rakyar. Anggaran yang terserap Rp80,7 miliar.(jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)-Meski nantinya tidak berbentuk koperasi, namun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan mendukung koperasi desa yang sudah ada (existing), bahkan siap mendirikan koperasi jika di desa tersebut belum terbentuk koperasi.

“Nantinya sinergi antara BUMDes dengan koperasi  akan terus berjalan, misalnya suatu desa yang sudah maju dengan sejumlah unit usaha, maka perlu disinergikan dengan koperasi yang sudah ada. Kalau belum ada koperasi, kita akan bentuk koperasi,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, di Jakarta Senin (16/1).

Dalam hal ini BUMDes bisa memiliki unit usaha yang bekerjasama dengan koperasi. “Jadi misal nanti kalau desa sudah terintegrasi ada kebutuhan angkutan, lalu ada koperasi angkutan, sehingga sinergi koperasi dengan BUMDes,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merencanakan tidak akan membentuk BUMDes dalam bentuk koperasi, melainkan dikelola dalam bentuk holding dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang memadai.

Nantinya sebanyak 75.000 BUMDes akan dikelola oleh masyarakat desa yang keuntungannya untuk membangun desa. Sementara itu, koperasi merupakan unit usaha yang dimiliki anggota, tetapi pembagian hasilnya hanya untuk kesejahteraan anggota.

Eko memberi contoh, BUMNDes yang berhasil yaitu BUMDes desa Ponggok, Kec Polanharjo Kab Klaten, dimana sudah berhasil mengembangkan wisata air umbul Ponggok.

Klaten, tempat yang sangat terkenal dan banyak diburu oleh para pecinta traveller. Umbul Ponggok Klaten adalah obyek wisata air berupa sumber mata air alami yang sangat jernih dengan dihiasai bebatuan karang serta  ikan hias di dalamnya. Tempat yang memiliki view sangat keren ini sangat cocok untuk kita senorkling, berenang, serta diving.

Dengan air yang sangat jernih dan dilengkapi keindahan yang tiada duanya kita bisa mengabadikan moment tersebut dalam subuah foto yang bakal kita kenang. “Nah disana pengelolaan unit unitnya dilakukan oleh koperasi, bahkan sudah didirikan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) disana,” katanya..(jef)

JAKARTA:Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM mengupayakan agar kompetensi dan kapasitas konsultan pendamping bisnis koperasi dan UMKM semakin meningkat sehingga kualitas KUMKM binaan terus membaik seiring waktu.

Untuk kepentingan itu Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi menggelar acara Koordinasi Peningkatan Kapasitas Konsultan Pendamping Bisnis KUMKM dalam rangka Penyusunan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada 10 Januari 2017 di Jakarta.

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Setyowati di Jakarta, Minggu (15/1), mengatakan pemerintah berupaya untuk memperkuat koordinasi lintas sektoral untuk meningkatkan kapasitas konsultan pendamping bisnis KUMKM.

“Kami akan menyusun Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang merupakan sistem pemaketan dan penjenjangan kualifikasi kompetensi,” kata Yuana.

KKNI nantinya juga akan mengintegrasikan antara bidang pendidikan, pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan secara nasional.

Kompetensi kerja bidang Pendampingan UMKM yang merupakan satu kesatuan dengan SKKNI yang digunakan sebagai acuan bagi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dalam melaksanakan pelatihan dan uji kompetensi dan menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan dan stakeholder didalam merencanakan rekrutmen maupun pengembangan karir di bidang Pendampingan UMKM.

Yuana mengatakan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pendamping UMKM diharapkan menjadi program suatu sistem yang di dalamnya menyinergikan pemangku kepentingan, sehingga dapatdi manfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Dengan adanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pendamping UMKM ke depan diharapkan ada acuan dalam mengembangkan program kursus dan pelatihan; melakukan rekruitmen; menyusun uraian jabatan pendamping UMKM; mengembangkan program pelatihan dalam jabatan (inservice training); dan melaksanakan pelatihan prajabatan (pre-service training)  yang spesifik berdasarkan  kebutuhan sektor UMKM,” katanya.

Standar tersebut juga akan menjadi acuan dalam merumuskan paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya, penyelenggaraan pelatihan, dan penilaian.

“Ini juga akan menjadi salah satu acuan dalam penyusunan standar kompetensi pendamping UMKM,” katanya.

Rencananya mulai tahun ini akan dilakukan penetapan SKKNI Pendamping UMKM oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Selain juga dilakukan perumusan KKNI oleh tim perumus yang ditetapkan oleh Menteri Koperasi dan UKM.

Yuana menambahkan bahwa pemerintah akan melakukan sosialisasi SKKNI dan KKNI dengan Pemerintah Daerah dan Asosisai UKM, konsultan Pendamping UMKM dan stakeholders terkait.

“Tahun ini kami juga akan melakukan Bimbingan Teknis dan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan stakeholders terkait,” katanya.

Dalam acara yang digelar pada 10 Januari 2017 tersebut sebanyak 25 orang hadir berasal dari  Lembaga Sertifikasi Profesi Koperasi Jasa Keuangan, Ketua Komite Standar Kompetensi Bidang Koperasi dan UKM, Tim Perumus dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, jajaran Asdep Pendampingan Usaha, dan Ketua Komite Standar Kompetensi Nasional Indonesia.

Selain itu hadir pula perwakilan Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, Lembaga Sertifikasi Profesi Koperasi Jasa Keuangan dan Tim Perumus dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. (jef)

JEPARA:(Globalnews)-Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) mengalokasikan dana pinjaman atau pembiayaan dengan pola syariah sebesar Rp 600 miliar untuk disalurkan kepada mitra binaan di seluruh Indonesia. Hal itu sejalan dengan rencana LPDB membentuk Direktorat Syariah pada tahun 2017 ini.

Pernyataan itu dikemukakan Direktur Utama LPDB, Kemas Danial dalam acara Pengarahan dan Sosialisasi LPDB-KUMKM di KJKS-BMT Alhikmah, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Sabtu (14/1/2017). Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Perhimpunan BMT Indonesia MPD Jepara Yasir Khalid, Kepala Satuan Pemeriksa Internal LPDB Jaenal Aripin, serta 172 mitra.

“Manfaatkan kesempatan emas ini dengan baik, apabila ada yang tidak tahu bagaimana cara mengajukan proposal silahkan nanti bertanya kepada kami,” kata Kamas di hadapan para peserta.

Berdasarkan data LPDB, penyaluran dana bergulir dengan pola syariah mencapai Rp 1,48 triliun atau 18,31 persen sampai 31 Desember 2016. Sedangkan total dana bergulir sebesar Rp 8,08 triliun. Sedangkan tahun ini, total dana bergulir yang akan disalurkan sebesar Rp 1,5 triliun. Dari jumlah tersebut Rp 600 miliar untuk pinjaman syariah, sisanya Rp 900 miliar untuk pinjaman konvensional.

“Mudah-mudahan konvensional dengan syariah kita pisahkan, Rp 900 miliar untuk konvensional, kemudian syariah ada Rp 600 miliar. Tapi kalau misalnya syariah laku lebih banyak dan konvensional lambat kita bisa ambil dari konvensional,” terang Kemas.

Teknis penyaluran pinjaman dengan pola syariah, LPDB akan berkejasama dengan Perhimpunan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Indonesia, atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Kemas juga membuka peluang kepada mitra untuk bisa mengakses dana bergulir langsung kepada LPDB asalnya memenuhi syarat yang ditentukan.

“Sebetulya angka Rp 600 miliar ini besar tapi infrastruktur sama saja karena menyatu (Direktorat Syariah dengan LPDB). Syariah itu hanya polanya saja, SDM-nya itu-itu juga. Nah kerjasama dengan BMT ini, karena BMT salah satu strategi partner kita di daerah, mereka itu cukup berkembang sekarang. Di daerah itu BMT itu paling banyak,” tandasnya.

“Saya berpesan dana bergulir dapat dijaga dengan baik terutama pengembalian harus tepat waktu, kalau tidak bisa jadi masalah. Jadi karena ini dana LPDB jangan sampai gak mengembalikan, kalau tidak kita bisa dipenjarakan semua,” imbuh dia.

Kemas menjanjikan alokasi pinjaman syariah untuk Jepara lebih besar, karena Jepara dikenal sebagai salah satu daerah dengan basis muslim terbesar. Dia berharap dengan bantuan dana stimulus dari pemerintah ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, serta menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

“Dengan datangnya kami ke Jepara ada pertumbuhan ekonomi, agar angka pengangguran dan kemiskinan ditekan, dan pertumbuhan ekonomi 5,1 persen nasional. Diharapkan Jepara bisa di atas 5,1 persen,” ujar Kemas.

Kemas menegaskan bahwa tingkat kredit macet (non performing loan/NPL) LPDB-KUMKM masih di bawah 1 persen. Tahun 2016 NPL sudah turun menjadi 0,44 persen dari sebelumnya 0,47 persen. Dengan NPL yang rendah dapat mendorong pemerintah menambah alokasi dana bergulir.

“Kenapa NPL kami bagus, karena angsuran lancar. Dengan lancar mengembalikan dana bergulir maka NPL kecil. Kalau bagus pemerintah akan tambah modal, sehingga kami juga bisa tambah modal kepada bapak-ibu semuanya,” tukas pria yang hobinya bernyanyi itu.

Ketua Perhimpunan BMT Indonesia MPD Jepara Yasir Khalid berharap LPDB dapat memberikan prioritas pinjaman kepada KUMKM Jepara, yang menjadi mitra mereka. Karena sudah barang tentu kehadiran Kemas di Jepara ini akan mampu memotivasi mitra dalam meningkatkan usahanya.

“Ini merupakan suatu istimewa Pak Kemas datang ke kita, mudah-mudahan kedatangannya berdampak positif. Jepara kita harapkan jadi prioritas karena beliau bersedia datang ke sini, jadi ini kesempatan istimewa,” ungkap Yasir disambut tepuk tangan peserta.

Ia menyampaikan bahwa selama ini pendanaan KSPPS sebagian besar masih bersumber dari perbankan. Harapannya untuk ke depan kerjasama KSPPS dengan LPDB dapat terjalin baik sehingga mitranya dapat mengakses pinjaman dana bergulir untuk kepentingan peningkatan kapasitas usaha mereka.

“Integritasnya tidak perlu diragukan karena kita saling tolong menolong, itu dari semua sisi. Itu yang langka. Jadi baik pengembangan SDM kita saling gotong-royong, sharing bersama. Kemudian permodalan kalau kekurangan ada yang lebih kita bantu. Sehingga kita tahu persis keadaan teman-teman di perhimpunan ini,” katanya.

Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Jepara, selain menghadiri acara pengarahan dan sosialisasi, Dirut LPDB, Kemas Danial juga berkesempatan mengunjungi salah satu Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) di wilayah tersebut. Kemas ingin melihat langsung bagaimana aktifitas KUKM dalam mengakses permodalan .

“Ke BPR kami ingin melihat UKM BPR karena BPR ini konvensional ya, kita ingin membandingkan bagaimana pertumbuhan BMT dengan konvensional di daerah. Di bererapa wilayah itu selalu saya bandingkan. Saya ingin melihat berapa persen konvensional, berapa persen syariah,” tutup Kemas. (jef)