JAKARTA (Globalnews.id) – Deputi Bidang Pembiayaan Kementrian Koperasi dan UKM Braman Setyo mengatakan, mulai tahun ini program Wirausaha Pemula (WP) akan diberlakukan dengan pola e-Proposal, dimana semua pengajuan WP melalui website. ‎

“Sesuai dengan arah kebijakan alokasi WP 2017 terdapat tiga fokus, yaitu daerah tertinggal dan perbatasan, daerah kawasan ekonomi khusus (KEK), serta daerah antar kelompok pendapatan (berpendapatan rendah/masyarakat miskin)”, kata Braman, di Jakarta Jum’at (13/1).

Menyadari belum semua daerah melek teknologi, lanjut Braman, pihaknya sudah meminta dinas-dinas koperasi di provinsi, kabupaten, dan Kota, untuk menyisir daerah-daerah miskin yang berada jauh dari kota yang belum familiar dengan internet.

“Nah, dinas-dinas tersebut yang akan mendata para WP di daerah, yang kemudian akan diajukan sebagai peserta WP 2017. Khusus untuk mereka, dibolehkan pengajuan proposal WP secara hardcopy”, ungkap Braman.

Sementara menyangkut persyaratan WP, kata Braman, diantaranya secara individu memiliki rintisan usaha produktif (minimal usahanya sudah berjalan enam bulan dan maksimal tiga tahun). “Ini dituangkan dalam surat pernyataan”, tandas Braman.

Persyaratan lainnya, belum pernah menerima bantuan sejenis dari Kemenkop dan UKM, maksimal usia 45 tahun, pendidikan minimal SLTP/sederajat, memiliki KTP yang berlaku, ada legalitas usaha (ijin usaha mikro kecil) surat keterangan dari kelurahan, pernah mengikuti pembekalan kewirausahaan dengan ditunjukkan sertifikat maksimal dua tahun sebelum tahun anggaran berjalan.

“Bagi yang belum memiliki sertifikat dan memiliki prospek bisnis akan diikutkan pembekalan atau Bimbingan Teknis”, imbuh dia.

Yang tak kalah penting adalah memenuhi persyaratan dengan memiliki rencana usaha (Business Plan) dan memiliki rekeninng tabungan yang masih aktif (ada saldo minimal).

Braman menambahkan, bantuan pemerintah melalui‎ program WP tersebut bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ketenagakerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya usaha mikro.

“Program ini merupakan amanat RPJMN 2015-2019 yang mentargetkan satu juta wirausaha baru dan Kemenkop UKM mendapatkan alokasi 24.800 wirausaha baru”, kata dia.(jef)

JAKARTA (Globalnews.id)-Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga mengatakan pemberian lahan kepada koperasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tentunya akan meningkatkan lapangan kerja. Selain itu juga  menurunkan kemiskinan, menurunkan kesenjangan pendapatan masyarakat sehingga terwujud pemerataan kesejahteraan.

“Pertumbuhan ekonomi yang meningkat harus diikuti oleh pemerataan kesejahteraan,” tegas Menteri Puspayoga,  menanggapi kebijakan Presiden Jokowi melakukan  redistribusi aset ke koperasi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membagikan jutaan hektar lahan kepada rakyat melalui pelaku adat dan koperasi-koperasi yang ada di Tanah Air melalui program redistribusi aset dan “land reform”.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) PDI Perjuangan di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta.

“Sekarang ini kita kantongi 12,7 juta hektar yang akan segera kita bagikan kepada rakyat, yang akan kita bagikan pada tanah adat, yang akan segera kita bagikan pada koperasi-koperasi yang ada di Tanah Air,” kata Presiden.

Presiden mengatakan redistribusi aset dan “land reform” menjadi “concern” khusus dalam pemerintahannya.

Menurut Presiden, pemberian konsesi tanah kepada rakyat melalui koperasi salah satunya merupakan upaya pemerataan kesejahteraan.

“Karena dengan pemberian konsesi tanah adat, pemberian konsesi pada rakyat, pemberian konsesi pada koperasi saya rasa inilah yang saya katakan di depan bahwa ekonomi Pancasila, ekonomi gotong royong benar-benar konsesi itu dinikmati rakyat bukan hanya segelintir masyarakat kita,” katanya.(jef)

JAKARTA :(Globalnews.id)-Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso BS mengatakan UU Kewirausahaan yang kini masih dalam bentuk rancangan diperkirakan akan mampu mendorong penghematan anggaran.

Menurut Prakoso BS dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (11/1) , selama ini anggaran pengembangan kewirausahaan termasuk pemberdayaan koperasi dan UMKM hingga subsidi untuk BBM mencapai sekitar Rp100 triliun.

Khusus untuk pengembangan wirausaha, koperasi dan UKM mencapai sekitar Rp25 triliun.”Angka itu tersebar di mata anggaran 34 kementerian/lembaga dalam program-program mereka,” katanya.

Dengan nantinya keberadaan Undang-Undang (UU) Kewirausahaan yang kini masih dalam bentuk rancangan atau RUU dan sedang dibahas di DPR maka angka itu bisa dihemat dalam jumlah yang besar.

Prakoso mengatakan, RUU Kewirausahaan dalam draftnya mengatur tentang penunjukkan satu wadah secara resmi untuk pembinaan kewirausahaan yang saat ini dipegang oleh 34 kementerian/lembaga.

“Adanya UU ini nantinya akan menghemat anggaran dan tidak adanya lagi tumpang tindih kewenangan pengembangan kewirausahaan,” katanya.

Prakoso mengatakan, RUU Kewirausahaan ditargetkan bisa disahkan tahun ini menunggu disahkannya RUU Perkoperasian.

Pihaknya sendiri telah menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) dalam RUU Kewirausahaan Nasional.”DIM kami susun dalam dua pekan, ada 56 pasal kami usulkan menjadi 35 pasal saja,” katanya.

Pada kesempatan itu, Prakoso mengatakan RUU Kewirausahaan Nasional perlu penegasan dalam hal penetapan suatu lembaga/badan/kementerian yang sudah ada untuk menangani kewirausahaan.

“RUU akan mengonsentrasikan penanganan kewirausahaan dalam satu lembaga tidak terpecah-pecah karena selama ini kewirausahaan ditangani oleh 34 kementerian dan lembaga,” katanya.

Pemusatan kewenangan tersebut sekaligus dalam hal penanganan pembiayaan atau modal awal dengan skema yang ringan dan mudah untuk diakses.Pihaknya juga menganggap tidak perlu dibentuk lembaga baru untuk menangani kewirausahaan.

“Hal yang perlu diwujudkan dalam RUU Kewirausahaan yakni agar RUU ini menjadi payung hukum yang kuat dalam menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan masyarakat, sehingga Indonesia punya SDM yang berkualitas, berdaya saing, dalam menghadapi era persaingan bebas,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya memandang perlunya komitmen dari seluruh pemangku kepentingan atas nantinya pelaksanaan UU Kewirausahaan Nasional, perlunya ada pusat informasi dan layanan pemasaran, dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu-KUMKM.

Tidak perlu dibentuk lembaga baru yang fokus mengelola kewirausahaan tetapi cukup menetapkan salah satu kementerian/lembaga yang khusus menangani kewirausahaan,” katanya. (jef)

JAKARTA (Globalnews.id)- Dengan menerapkan Financial Technology (Fintech), koperasi dapat terhubung sistem keuangannya dengan koperasi di seluruh Indonesia yang terhubung dalam suatu jaringan antar koperasi dan terhubung juga dengan jaringan keuangan perbankan, serta jaringan pembayaran payment point online banking (PPOB).

Hal itu dikatakan Deputi Bidang Pembiayaan Kementrian Koperasi dan UKM Braman Setyo pada acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenkop dan UKM‎ dengan PT Finnet Indonesia tentang solusi financial technology untuk peningkatan bisnis koperasi, di Jakarta, Selasa (10/1).

Tidak hanya sampai disitu, lanjut Braman, koperasi yang sudah bergabung dapat memanfaatkan mobile banking dengan platform berbasis android, apple, dan Web base application, layaknya layanan perbankan terhadap nasabahnya.

“Dan dengan penerapan Fintech ini diharapkan anggota lebih percaya menyimpan uangnya di koperasi yang mereka miliki sendiri. Yang pada akhirnya akan membawa benefit bagi perkembangan usaha koperasi”, papar Braman seraya menyebutkan bahwa pihaknya bersama-sama PT Finnet akan membangun standar fasilitas infrastruktur teknologi informasi bagi koperasi yang dapat diakses secara mudah dan gratis.

‎Menurut Braman, saat ini koperasi di Indonesia dihadapkan oleh tantangan globalisasi, persaingan antar lembaga keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi menjadi semakin ketat. “Perbankan yang mendominasi jaringan konektivitas antar bank dengan dengan seluruh sistem pembayaran, memudahkan dalam menggaet masyarakat untuk menabung, masyarakat lebih leluasa menyimpan uangnya di bank karena faktor kemudahan dalam bertransaksi”, kata dia.

Jika hal itu dibiarkan, kata Braman, akan semakin mempersempit ruang gerak koperasi yang selama ini belum memiliki jaringan konektivitas seluas perbankan. “Karena, tingkat kepercayaan anggota untuk menyimpan uangnya di koperasi sangat bergantung kepada kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh koperasi itu sendiri”, tandas Braman.

Oleh karena itu, Braman berharap agar seluruh koperasi di Indonesia dapat memanfaatkan peluang tersebut (solusi Fintech) untuk meningkatkan bisnis koperasi. “Saya juga berharap dengan berbasis teknologi dan digital ini, koperasi di Indonesia bisa online system dengan Kemenkop dan UKM”, kata dia.

Untuk program Fintech tersebut, kata Braman, diharapkan dalam satu provinsi akan ada satu koperasi yang menerapkan Fintech, sebagai Pilot Project. “MoU ini akan diterapkan selama dua tahun, dan ditargetkan sekitar 40 persen koperasi, KSP dan koperasi lainnya, yang menerapkan Fintech”, ungkap Braman.
‎
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Finnet Indonesia Niam Dzikri mengatakan, koperasi jangan mau kalah dengan perbankan dalam penerapan Fintech, agar pengelolaan koperasi dilakukan secara digital dan terkontrol, serta pelayanan untuk anggota bisa lebih baik lagi. “Kita akan membantu koperasi di seluruh Indonesia agar berbasis teknologi dan digital”, pungkas Niam. (jef)
‎

JAKARTA (Globalnews.id)- Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah KUMKM) yang merupakan satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM, mentargetkan penyaluran dana bergulir sebesar Rp1,5 triliun kepada 120.292 UMKM mitra di seluruh Indonesia, pada tahun 2017 ini.

“Target penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun 2017 sebesar Rp1,5 triliun yang disalurkan kepada 120.292 UMKM melalui 586 mitra yang terdiri dari koperasi dan non-koperasi” kata Direktur Utama LPDB-KUMKM, Kemas Daniel dalam jumpa pers penyampaian program 2017 di kantornya, Jakarta, Senin (9/1).

LPDB telah menyalurkan dana bergulir kepada mitranya yakni koperasi dan UKM sejak awal tahun 2008 hingga 31 Desember 2016, sebesar Rp 8,08 triliun, yang disalurkan kepada 965.685 UMKM melalui 4.251 Mitra di seluruh Indonesia. Sedangkan khusus tahun 2016, dana bergulir mampu terserap 100,55 persen dari total target penyaluran Rp 1 triliun. “Pada tahun 2016 LPDB telah melakukan proses atas penyaluran dana bergulir sebesar Rp1,05 triliun. LPDB juga telah mencairkan dana bergulir yang diproses tahun 2015 (carry over) sebesar Rp845,4 miliar”, jelas Kemas.

LPDB juga mencatat akumulasi realisasi pendapatan sejak tahun 2007 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1,12 triliun, yang bersumber dari pendapatan jasa layanan dana bergulir sebesar Rp680,40 miliar (60,69%), pendapatan jasa lainnya sebesar Rp 405,01 miliar (36,12%) dan pendapatan APBN sebesar Rp 36,41 miliar (3,24%). “Dari realisasi akumulasi pendapatan tersebut, LPDB berhasil membukukan surplus sebesar Rp625,89 miliar atau 55,83 persen dari total pendapatan yang diperoleh”, ucap Kemas.

Untuk tahun anggaran 2016, LPDB berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp205,43 miliar atau 130,02% dari target pendapatan sebesar Rp140,62 miliar. Realisasi pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan jasa layanan dana bergulir sebesar Rp 142,29 miliar atau 112,43% dari target Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sebesar Rp 126,54 miliar, serta pendapatan jasa lainnya sebesar Rp 63,13 miliar atau 444,88% dari target RBA sebesar Rp14,08 miliar. “Pada tahun 2016, LPDB memperoleh surplus sebesar Rp 99,01 miliar atau sebesar 48,19 persen dari realisasi pendapatan Tahun 2016”, tandasnya.

Tak hanya itu, LPDB juga akan menurunkan tarif layanan/bunga kepada mitranya pada 2017. Sektor Simpan Pinjam dari sebelumnya 8,0% per tahun sliding menjadi 7,0%per tahun sliding atau 0,30%per bulan flat. Sedangkan sektor riil 4,5%per tahun sliding atau 0,19% per bulan flat. Selain penurunan tarif layanan, LPDB juga akan memberlakukan Pembatasan suku bunga pinjaman untuk sektor simpan pinjam pada tingkat end-user sebesar maksimal 18 persen per tahun sliding atau sebesar 9,19 persen per tahun flat atau 0,77 persen per bulan flat.

Kemas mengatakan, salah satu misi LPDB adalah mewujudkan program pemerintah di bidang pembiayaan usaha KUMKM dalam upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi rakyat, penyerapan tenaga kerja, penumbuhan wirausaha baru, menciptakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. “Penyerapan tenaga kerja melalui penyaluran dana bergulir LPDB hingga 31 Desember 2016 telah mencapai 1.759.608 orang. Dari data tersebut menunjukkan bahwa LPDB-KUMKM fokus terhadap penyerapan tenaga kerja, dalam rangka menekan angka pengangguran”, papar Kemas.

Untuk tahun anggaran 2017, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada mitra khususnya dalam hal ini monitoring dan pengendalian pinjaman, Kemas akan menambah jumlah unit Satuan Tugas Monitoring Daerah sebanyak tiga, yang rencananya akan dibuka di Propinsi Bali, Kalimantan Timur dan Sumatera Utara. Sebelumnya, LPDB telah berinisiatif membentuk Satgas Monitoring Daerah di dua lokasi. Yaitu, Surakarta, untuk wilayah kerja Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan Makassar untuk wilayah kerja Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.

Pada 2017 ini juga LPDB akan membentuk Direktorat Syariah yang khusus menangani pengajuan pinjaman dengan pola syariah. Penyaluran dana bergulir dengan pola syariah sampai dengan 31 Desember 2016 sebanyak Rp1,48 triliun atau sebesar 18,31% dari total penyaluran dana bergulir sebesar Rp8,08 triliun.(jef)

JAKARTA (Globalnews.id)-Sekretaris Kementrian Koperasi dan UKM Agus Muharram mengungkapkan bahwa sasaran pengembangan koperasi dan UMKM yang akan diwujudkan pada periode 2015-2019 adalah meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian yang ditunjukkan oleh pertumbuhan nilai PDB koperasi dan UMKM rata-rata 6,5-7,5% pertahun.

Kedua, meningkatnya daya saing UMKM yang ditunjukkan oleh pertumbuhan produktifitas UMKM rata-rata sebesar 5-7% pertahun. Ketiga, meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif yang ditunjukkan oleh jumlah pertambahan wirausaha baru sebesar 1 juta unit dalam lima tahun yang dikontribusikan dari program nasional dan daerah.

“Keempat, meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi, yang ditunjukkan oleh peningkatan partisipasi anggota koperasi dalam permodalan dari sebesar 52,5 persen menjadi 55 persen dalam lima tahun, dan pertumbuhan usaha koperasi rata-rata sebesar 15,5-18 persen pertahun”, papar Agus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/1).

Agus menambahkan, ‎arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh yaitu meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (naik kelas) dalam rangka untuk mendukung kemandirian perekonomian nasional.

“Untuk itu, strategi yang akan dilaksanakan meliputi peningkatan kualitas SDM, peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran, penguatan kelembagaan usaha, serta kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha”, jelas Agus.

Di bidang pengawasan, lanjut Agus, pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang perluasan akses keuangan dalam rangka pengembangan koperasi dan UKM. “Itu dalam rangka upaya pencegahan dari kami”, tegas Agus.

Selain itu, Kemenkop juga sebagai anggota Tim Satgas Waspada Investasi yang bekerjasama dengan Kemendag, Kominfo, Kejakgung, Polri, dan BKPM. ‎”Kemenkop juga kerjasama dengan KPPU tentang pelaksanaan pengawasan kemitraan koperasi, UMKM dengan usaha besar, yang berlanjut dengan pembentukan Satgas Kemitraan Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota”, kata Agus.

Tak hanya itu, kata Agus, Kemenkop juga akan terus menggulirkan beberapa program unggulan. Seperti, penyelesaian data koperasi melalui Online Database System (ODS) dengan pemberian Nomor Induk Koperasi (NIK) bagi koperasi aktif dan melaksanakan RAT; kerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) bersama Pemda dalam program pembebasan biaya pembuatan akta pendirian koperasi untuk memperkuat usaha UMKM; fasilitasi pemberikan Ijin UMK melalui kerjasama dengan Kemendagri, Kemendag, yang diterbitkan oleh Camat secara gratis; juga pemberian HAKI bagi produk KUMKM. “Tahun 2017 ini juga koperasi bisa menjadi penyalur kredit usaha rakyat (KUR), dengan bunga diharapkan turun lagi menjadi tujuh persen setahun”, kata Agus.

Menyangkut penyediaan Dana Bergulir bagi KUMKM, jelas Agus, LPDB KUMKM sudah melakukan penurunan suku bunga dana bergulir. “Untuk KSP sudah diturunkan dua kali, yaitu dari 9% menjadi 8% (2015-2016) dan dari 8% menjadi 7% (2017) secara menurun atau setara dengan flat 3,5% pertahun atau 0,3% perbulan. Sektor riil sudah diturunkan dari 6% menjadi 4,5%‎ atau setara flat sebesar 2,5% pertahun atau setara 0,2% perbulan”, imbuh dia lagi.

‎Sedangkan mengenai pengembangan promosi dan pemasaran produk KUMKM melalui Galeri Indonesia WOW, kata Agus, terdapat display produk dari 1.607 pelaku UKM mitra.

Selain itu juga, t erdapat 500 UKM yang telah dikurasi sehingga dapat mendisplay produk-produk yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing. “Di samping itu juga, telah dibangun Web Trading Board dengan jumlah anggota sebanyak 4.257 yang tersebar di seluruh Indonesia, dapat diakses melaluiwww.indonesian-product.bizyang di dalamnya terdapat data profil setiap KUKM”, tukas Agus.

Sedangkan terkait program Amnesti Pajak, Agus menjelaskan, walau UMKM kontribusinya cukup besar (61% terhadap PDB), tapi 98,4% merupakan usaha mikro dengan aset di bawah Rp50 juta, omzet Rp300 juta.

“Jadi, kalau mau menyasar amnesti pajak itu adanya di usaha menengah, dan terutama usaha besar. Usaha kecil juga jumlahnya kecil, hanya 15% dengan aset maksimal Rp200 juta dan omzet Rp2,5 miliar. Memang jumlahnya besar, tapi mereka ukurannya kecil-kecil”, ungkap Agus.(jef)