JAKARTA-  (Globalnews.id):Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menyelenggarakan konvensi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pendamping UMKM.

Konvensi ini akan melahirkan sebuah pedoman baku bagi para pendamping UMKM dalam memberikan layanan pendampingan, sekaligus diharapkan semakin membuka lapangan kerja baru melalui industri jasa pendampingan UMKM.

“Ini rangkaian prosesnya panjang. Nah, kami akan melahirkan himpunan SKKNI di bidang pendamping yang belum ada. Ini suatu kebutuhan,” ujar Deputi bidang Restrukturisasi Usaha, Kemenkop UKM Yuana Sutyowati dalam konvensi di hotel Kaisar, Jakarta, Selasa (13/12/2016).

Guna mendukung program tersebut, Kemenkop akan merekrut 10 ribu konsultan pendamping dari berbagai daerah. Rekrutmen tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja KUMKM agar produktivitas dan daya saingnya meningkat sehingga mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

“Sekarang sudah 7.380, kita akan tambah terus. Pemerintah sudah sangat clear bahwa untuk memberdayakan UMKM salah satu strategisnya adalah penguatan pendamping, sehingga dia bisa mengawal day by day di sentra-sentra UKM,” kata Yuana.

Dengan hadirnya 10 ribu pendamping diharapkan KUMKM akan naik kelas. Namun demikian memobilisasi 10 ribu pendamping KUMKM agar mampu bekerja secara profesional dalam waktu singkat bukanlah hal mudah. Kementerian UKM perlu terlebih dahulu membuat standarisasi layanan pendampingan, serta melaksanakan monitoring, evaluation dan learnin yang efektif.

“Yang melakukan pengawalan terhadap berjalannya usaha, naik kelasnya UKM di sentra-sentra UKM itu adalah konsultan pendamping ini. Oleh karena itu, kompetensi standarisasi pendamping ini penting,” tandasnya.

Yuana mengakui kenyataan saat ini menunjukkan bahwa pendampingan telah menjadi instrumen penting di berbagai kementerian dan instansi  seperti Kemendes, Kementan, Kemenaker dan lain-lainnya, termasuk di Kemenkop UKM. Di berbagai kedeputian di Kemenkop terdapat beragam program yang melibatkan pendamping seperti KUR, PLUT KUMKM, TTG, BDSP, IUMK, OVOP, dan GKN.

“Yang jelas dari kedeputian kami pendamping MEA ada 100 orang, sama pendamping 293 di PLUT, tapi di deputi lain itu banyak seperti di KUR, dan pendamping Kewirausahaan,” jelas dia.

Dia memastikan bahwa kemampuan para pendamping sangat beragam. Rentang pengalamannya bisa dari nol tahun sampai belasan tahun. Jenis layanan yang disediakan juga bisa dari hal yang sangat umum sampai dengan hal yang sangat spesifik. Teknis pendampingan yang digunakan juga juga bermacam-macam pula, tergantung dari KUMKM yang dilayani.

“Setiap kita rekrut dia harus miliki sertifikasi, ini jadi kewajiban karena di luar negeri yang namanya cleaning serivice sudah disertifikasi, Indonesia masih perjuangan,” katanya.

Melihat situasi tersebut maka Kementerian UKM perlu menyusun standarisasi layanan pendampingan yang berlaku secara nasional. Standar layanan tersebut dibuat beberapa kategori  dengan memperhatikan kebutuhan KUMKM dan kemampuan SDM pendamping di berbagai daerah. (jef)

JAKARTA-(Globalnews.id): Sejak pemerintah memberikan kesempatan kepada Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengikutsertakan koperasi sebagai penyalur kredit usaha rakyat (KUR), hingga kini baru 1 koperasi yakni Kospin Jasa yang mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kurang persyaratan membuat banyak koperasi yang belum siap menjadi penyalur KUR.

“Saya berharap 2017 diawali dengan Kospin Jasa, nanti ke depan bisa lebih banyak lagi. Karena bapak menteri selalu ditanya bapak presiden berapa koperasi yang sudah jadi penyalur KUR tapi pa menteri menjawab baru 1,” jelas Deputi bidang Pembiayaan Braman Setyo dalam rapat kerja dan sosialisasi koperasi sebagai penyalur KUR di Jakarta, Selasa (13/12/2016).

Raker dan sosialisasi koperasi sebagai penyalur KUR ini turut dihadiri oleh Deputi bidang Pengawasan Suparno, para Asisten Deputi, Perwakilan Dinaskop UKM Provinsi dan pengurus gerakan koperasi dari berbagai daerah.

“Hampir 1 tahun kami berjuang bagaiman koperasi jadi penyur KUR, ini proses panjangnya sekali. Pemerintah dorong karena sekarang ini bapak presiden sudah menrapkan bunga KUR 1 digit, sejak 2015,” ujar Braman.

Kospin Jasa menjadi lembaga non bank pertama yang bisa menyalurkan KUR pada awal 2017. Menurut Braman koperasi ini sudah memenuhi kriteria yang ditentukan yakni sudah melalui persetujuan seluruh anggota Kospin Jasa pada RAT tersebut.

Braman berharap dengan keikutsertaan Kospin Jasa bisa menjadi pintu masuk bagi koperasi lain untuk menjadi penyalur KUR. Sekurang-kurangnya kata Braman, setiap provinsi memiliki 1 unit koperasi penyalur KUR.

“Kami ingin sampaikan bahwa telah dikeluarkan Permenko Perekonomian Nomor 9 tahun 2016 tanggal 9 November lalu. Ini sebagai payung hukum kita dalam rangka keikutsertaan koperasi untuk menyalurkan KUR kepada anggotanya,” pungkas Braman.

Braman menambahkan, persyaratan koperasi untuk menjadi penyalur KUR pada dasarnya sama dengan bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Diantaranya, non performing loan (NPL) di bawah 5 persen, portofolio kredit di atas 5 persen, online system dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), dan melakukan kerja sama pembiayaan dengan Kementrian Koperasi dan UKM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Selain itu, koperasi itu harus menyalurkan kepada anggota koperasi, bukan calon anggota. Misalnya, jumlah anggota 5.000 orang, data itu masuk ke SIKP. Bila ada nama di luar yang 5.000 itu, maka pengajuan kreditnya akan ditolak. (dan)

LUMAJANG – (Globalnews.id):  Kementerian Koperasi dan UKM menggulirkan program membangun 65 kluster pertanian di seluruh Indonesia.

“Untuk tahap awal sebagai Pilot Project, sampai akhir Desember 2016 ini, kami akan membangun lima kluster pertanian di Sukabumi, Demak, Banyumas, Lampung, dan Lumajang. Masing-masing kluster akan mengelola lahan pertanian seluas 5000 hektar. Namun, untuk tahap awal dan percontohan cukup 1000 hektar”, papar Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga saat meninjau Koperasi Holtikultura “Sri Lestari” di Dusun Gaptek, Kecamatan Pesirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Sabtu (10/12).

Program kluster pertanian tersebut akan mengembangkan tujuh komoditas utama dan unggulan dalam ketahanan pangan. Diantaranya, beras, cabai, bawang merah, tebu, kedelai, jagung, dan sapi.

Dalam kunjungan kerjanya kali ini, Puspayoga yang didampingi Bupati Lumajang KH As’ad ingin melihat langsung kesiapan koperasi tersebut dalam program 65 kluster pertanian untuk ketahanan pangan di Indonesia.‎

“Program ini bekerjasama dengan Pertamina melalui dana PKBL (program kemitraan dan bina lingkungan). Selain untuk ketahanan pangan, program kluster pertanian ini juga bertujuan ke depannya untuk mengurangi impor pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani”, kata Menkop.

‎Puspayoga pun mencontohkan program tersebut yang sudah berjalan di Sukabumi. Di Sukabumi, dengan lahan pertanian seluas 1000 hektar dikelola 2400 petani.

“Di sana, para petani terdiri dari 120 kelompok Tani yang kemudian mereka mendirikan koperasi. Program kluster pertanian yang dibiayai dana PKBL Pertamina itu bekerjasama dengan koperasi dalam hal pengadaan bibit, pupuk, dan sebagainya. Selain itu, di luar ongkos produksi, masing-masing petani mendapat gaji perbulan sebesar Rp2,2 juta”, kata Menkop.

Puspayoga menambahkan, untuk Demak saat ini luas lahannya sudah mencapai 200 hektar, dan diharapkan dalam empat bulan ke depan sudah mencapai 1000 hektar. Sedangkan Banyumas, lahan pertanian untuk program Kluster Pertanian ini sudah hampir mencapai 1000.

“Mudah-mudahan Kabupaten Lumajang siap menyiapkan 1000 hektar untuk kluster pertanian. Minggu depan saya akan datang ke Lampung dengan tujuan yang sama. Bila lima percontohan kluster pertanian ini berjalan lancar, maka berikutnya kita akan membangun 60 kluster pertanian di wilayah lain”, imbuh dia.

‎Menkop meyakini bahwa program strategis ini bisa memotong jalur rentenir di kalangan petani di Indonesia. Pasalnya, dari masa tanam, panen, hingga pasca panen, semuanya bekerjasama dengan koperasi. “Bibit dan pupuk beli dari koperasi, saat panen juga dibeli koperasi. Jadi, bakal tak ada lagi celah untuk masuknya rentenir ke petani”, tegas Puspayoga.

Di akhir dialog dengan pengurus dan anggota Koperasi Holtikultura ‘Sri Lestari’, Menteri Puspayoga mempersilakan pihak koperasi berkunjung ke Sukabumi untuk mempelajari program tersebut. Bahkan, Bupati Lumajang menantang kesiapan koperasi Sri Lestari dalam turut serta di program 65 Kluster Pertanian tersebut. “Kami siap dengan 1000 hektar lahan pertanian”, pungkas Imam Suwoko, sang ketua koperasi.(jef)

JAKARTA-(Globalnews.id):’Sebanyak 21 pelaku usaha dari berbagai tempat di Tanah Air, Kamis, (8/12) menerima SMESCO Inspiring Entrepreneur Business Award (SIEBA) 2016. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi terhadap prestasi usaha mereka, karena dinilai mampu menginspirasi masyarakat untuk melakukan hal sama, yakni menjadi pelaku usaha yang andal, gigih dan terpercaya.

SIEBA 2016 ini diselenggarakan oleh Majalah PELUANG yang mendapat dukungan dari Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM). Adapun pencarian para tokoh dilakukan oleh tim Majalah PELUANG sejak awal tahun lalu. Usaha yang dijajaki sangat varian, seperti kuliner, agribisnis, property, jasa, industri dan pariwisata.

Menurut Irsyad Muchtar, Pemimpin Umum dan Redaksi Majalah PELUANG, mereka yang dikriteriakan benar-benar memiliki mimpi tentang Indonesia yang mandiri dan cara penjalankan usahanya terbilang dashyat.

Sebagai contoh dia menunjuk Alawinsia Alinda Megawati, wanita pengusaha konstruksi yang gigih membangun berbagai jariangan infrastruktur di Provinsi Papua. Contoh pengusaha lainnya, yang dinilai menginspirasi adalah Nandang Solihin, pria tamatan ITB ini membangun industri furniture berbasis metal yang berdomisili di Tangerang Banten.

Acara seperti ini, lanjut Irsyad Muchtar, diharapkan menjadi tradisi dengan cakupan lebih luas dan seleksi yang lebih ketat sehingga menghasilkan para penerima award yang semakin mantap pada tahun-tahun mendatang. Mengingat para inspiring entrepreneur tersebut mampu menghasilkan sebuah karya dan produk Indonesia berkualitas. Kecuali itu merupakan bagian ikhtiar dalam membangkitkan motivasi kewirausahaan.

Penyerahan award SIEBA 2016 dilakukan Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dengan didampingi Agus Muharram, Sekertaris Kemenkop dan UKM, Dirut LLP-KUKM Ahmad Zabadi, Ketua Umum IWAPI Nita Yudi dan Irsyad Muchtar di gedung SME Tower, Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan.

Sebelum penyerahan award berlangsung Ahmad Zabadi menilai para calon penerima award tersebut pantas dibanggakan dan merupakan sebuah kepeloporan dalam mengajak masyarakat berbuat baik kearah yang positif.

Masih terkait produk dan karya para inspiring enterpreneur tersebut, kedepan pihaknya siap sinergi dan terus menfasilitasi dalam bidang pemasarannya. Terlebih hingga kini mitra LLP KUKM baru 2000 mitra. Untuk itu ia meminta tularkan terus virus-virus positif para inspiring enterpreneur ini kepada pihak lain sehingga menghasilkan karya dan produk berkualitas.

Ke 21 pengusaha tersebut adalah Diana Dewi (Bekasi-Jawa Barat); Muhammad Mujayin, (Cianjur-Jawa Barat) Arman Arpah (Sulawesi Selatan), Nur Wahyudhi (Jakarta) Wiwi Alawiyah Alatas (Jakarta).

Elva Waniza (Jakarta), Alawinsia Alinda Megawati (Biak-Papua), Dewi Arimbi Soeharto Alamsjah (Jakarta), Fitriani Hamzah (Jakarta) , Nandang Solihin (Tangerang-Banten), Sensus Doloksaribu (Surabaya- Jawa Timur), Teddy Soelartono (Jakarta), Susie Andianis (Bekasi-Jawa Barat), Verawati Basri ( Jakarta)/

Irma Hafida Rachman (Pekanbaru-Riau), Linda Mardalina (Cianjur-Jawa Barat), Endah Ansoroeddin (Jakarta), Hanan Djalil (Malang-Jawa Timur), Ari Nurul Hidayah (Jakarta), Anto Suroto (Jakarta) dan Sundari Pulungan (Rangkasbitung- Banteng). (jef)

TULUNGAGUNG-(Globalnews.id): Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menegaskan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di seluruh Indonesia harus mampu memproduksi produk yang memang diterima atau laku di pasaran.

“Dengan kreatifitas kita bisa memberikan nilai tambah atas sebuah produk. Produktifitas juga bisa kita tingkatkan. Tapi, bila produk tersebut tidak laku di pasaran, ya percuma saja. Oleh karena itu, manfaatkanlah pusat layanan usaha terpadu (PLUT) ini dengan sebaik-baiknya, agar UKM di Tulungagung mampu membuat produk yang memang laku di pasaran”, kata Puspayoga pada acara peresmian gedung PLUT-KUMKM dan launching Kampung UKM Digital Kabupaten Tulungagung, di Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (9/12).

Untuk itu, lanjut Menkop, pemasaran melalui online (e-Commerce) harus terus didorong agar bisa memperluas akses pasar hingga ke pasar global. “Jadi, pemasaran melalui online itu sebuah keharusan. Bila tidak, maka kita akan ketinggalan. Saya juga berharap PT Telkom mengadakan pelatihan-pelatihan bagi UKM agar bisa ‎melakukan pemasaran secara online”, imbuh Puspayoga.

Menkop pun mengapresiasi kehadiran Kampung UKM Digital di Tulungagung, bagi pengembangan kinerja UKM memperluas akses pasar. Begitu juga dengan lokasi gedung PLUT-KUMKM yang amat strategis, yaitu bersebelahan dengan pasar rakyat, stasiun kereta api, persis di pinggir jalan raya utama, dan pusat logistik berikat Tulungagung (kawasan ekspor impor).

Apalagi, kata Puspayoga, Tulungagung memiliki potensi produk-produk unggulan yang bisa dikembangkan. “Potensi yang luar biasa itu harus dikemas secara optimal dan dimanfaatkan bagi kepentingan ekonomi masyarakat Tulungagung. Pilihannya hanya dua, yaitu menangkap peluang yang ada atau menciptakan peluang”, tegas Menkop lagi.

Sedangkan terkait program Reformasi Total Koperasi, Menkop berharap Pemkab Tulungagung merespon mengenai langkah rehabilitasi koperasi. “Dari jumlah 212 ribu koperasi‎, yang tidak aktif sebanyak 62 ribuan koperasi dan yang aktif 150 ribuan. Dari 62 ribu yang tidak aktif itu, akan kita bubarkan. Makanya, saya berharap Pemkab Tulungagung mendata koperasi-koperasi mana yang aktif dan tidak aktif. Kalau setelah disurvei ke lapangan memang tidak aktif, ya kita bubarkan. Kalau ternyata masih hidup, tentu akan terus kita bina”, jelas Puspayoga.

Kepada Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Puspayoga menyatakan bahwa lebih baik memiliki sedikit koperasi namun berkualitas. “Sudah bukan zamannya lagi banyak-banyak jumlah koperasi, tapi tidak berkualitas. Lebih baik kita membina koperasi berkualitas. Karena, yang harus kita tingkatkan itu adalah anggota koperasinya. Semakin banyak anggota koperasinya, maka koperasi tersebut akan berkualitas”, katanya. (jef(

JAKARTA-(Globalnews.id):Menkop dan UKM Puspayoga menyempatkan diri meninjau bazaar UKM  yang digelar dalam menyambut Hari Ibu ke 88 dan HUT Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenkop ke 17, di lobi.ggedung Kemenkop dan UKM, Kamis (8/12).

Selain menampilkan aneka produk kerajinan, aneka kuliner dan pakaian, bazaar UKM juga menghadirkan supplier ikan segar dan sayur2 an dari kab Cianjur.

Acara itu sendiri diresmikan oleh Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementrian Koperasi dan UKM, Bintang Puspayoga, yang membuka bazaar dan pemberian santunan kepada anak pra sejahtera di lingkungan Kemenkop dan UKM, di lobi gedung Kemenkop dan UKM Jakarta, Kamis (8/12).

Selain itu pada 9 Desember digelar seminar tentang perlindungan anak dan perempuan yang digelar di rauang Auditorium lantai 2. Rangkaian acara itu digelar dalam rangka peringatan Hari Ibu ke 88 dan HUT DWP ke 17.

“Ada sekitar 50 stand UKM yang ikut berpartisipasi mulai dari kuliner, fesyen, aneka kerajinan dll, saya sudah lihat semuanya bagus dan menarik kulinernya juga enak. Makanya saya imbau hadirin bisa memanfaatkan bazaaar ini dengan melakukan transaksi,” kata Bintang.

Bintang menjelaskan,  Hari Ibu lahir  dari pergerakan bangsa Indonesia, dimana peran perempuan Indonesia menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perjuangan panjang bangsa ini untuk meraih kemerdekaannya.

Keterlibatan peremuan dibuktikan lewat Kongres Perempuan Pertama 22 Desember 1928 di Yogyakarta yang telah mengukuhkan semangat dna tekad bersama untuk mendorong kemerdekaan Indonesia.

“Hakekat dari peringatan hari ibu adalah mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi mudanya akan arti dan makna hari ibu sebagai sebuah momentum kebangkitan bangsa, penggalangan rata persatuan dan kesatuan serta gerak perjuangan kaum perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia,” kata Bintang.

Terkait dengan HUT DWP ke 17, Bintang menjelaskan DWP sebagai organisasi masyarakat perempuan terbesar di Indonesia, mendukung pemerintah dengan berbagai program kerja nyata yang menyejahterakan anggota, keluarga dan masyarakat, sekaligus meningkatkan peran serta perempuan dalam bidang pendidikan ekonomi, dan sosial budaya.(jef)