PEKALONGAN-(Globalnews.id): Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga meresmikan Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR)  pertamakalinya. Peresmian tersebut ditandai dengan penyerahan  piagam penghargaan kepada Ketua Kospin Jasa Andi Arslan Djunaid sebagai Koperasi pertama penyalur KUR.

Kospin Jasa yang berdiri sejak 1973 memiliki aset sebesar Rp  5,8 triliun, sedangkan simpanan anggota Rp 5,3 triliun dan pinjaman mencapai Rp 3,8 triliun dan SHU hingga Rp 42 miliar. Anggota Kospin Jasa tersebar di berbagai daerah di Indonesia dengan jumlah 13.000 orang.

Menteri Puspayoga mengatakan hingga akhir November 2016 sudah 32 koperasi yang mengajukan sebagai penyalur KUR dan sekarang dalam tahap verifikasi.

“Kospin Jasa merupakan inspirasi bagi Indonesia untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak ada artinya jika hanya menimbulkan kesenjangan yang semakin besar,” tegas Puspayoga.

Pada acara tersebut Andi Arslan   sekaligus menyerahkan  penyaluran KUR kepada dua anggota, yaitu Gunawan seorang pengusaha batik dan Basuki pengusaha sembako dengan nilai KUR masing-masing Rp 15 juta dan Rp 10 juta.

Ketua Umum Kospin Jasa juga menyampaikan terimakasih kepada Menteri Puspayoga yang telah memberikan  kesempatan kepada koperasi berperan dalam penyaluran KUR.

Gunawan yang ditemui usai menerima penyerahan KUR secara simbolis mengatakan kredit yang diterimanya merupakan modal yang sudah lama diharapkan meningkatkan usahanya.  Produksi batik Gunawan saat ini masih sangat kecil, hanya 100 lembar per bulan.  Dia bertekad meningkatkan produksi batik namun selama ini terganjal modal padahal permintaan semakin meningkat.

“Saya sangat berterimakasih mendapatkan kesempatan menerim KUR dengan bunga  rendah hanya 9%. KUR yang saya terima akan menjadi tambahan modal untuk meningkatkan usaha saya,” kata Gunawan.

Koperasi penyalur KUR harus memenuhi kriteria, yaitu memiliki kinerja baik dan sehat; bekerja sama dengan perusahaan penjamin dalam penyaluran KUR; memiliki sistem online data KUR dan sistem informasi kredit program (SIKP).

Peresmian dilaksanakan di gedung Pusat Pendidikan dan  Pelatihan (Pusdiklat) Kospin Jasa, Pekalongan, Jawa Tengah bersamaan dengan peringatan HUT Kospin Jasa ke-43, Sabtu (18/12) malam yang juga dihadiri Walikota Pekalongan  Achmad Alf Arslan Djunaid . (jef)

BANDARLAMPUNG-(Globalnews.id): Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menekankan  program Kluster Pertanian untuk ketahanan pangan nasional harus sudah berjalan pada awal 2017 mendatang.

“Untuk tahap awal kita siapkan lima ‘prototype’‎ di wilayah Sukabumi, Banyumas, Demak, Jawa Timur, dan Lampung. Masing-masing wilayah itu menyiapkan minimal 1000 hektar lahan pertanian untuk sembilan komoditas, terutama padi. Tahun 2017 saya harap program awal Kluster Pertanian ini bisa segera berjalan”, kata Menkop yang didampingi Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM I Wayan Dipta, saat meninjau kesiapan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Tanwil Muhammadiyah (BTM) di Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, Jumat (16/12).

‎Puspayoga menjelaskan, program kluster pertanian ini menggunakan dana dari Pertamina melalui dana PKBL  (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). Masing-masing wilayah tadi, per 1000 hektarnya akan mendapatkan dana Rp13,4 miliar, yang dipergunakan untuk membeli bibit, pupuk, dan pasca panen.

“Bahkan, masing-masing petani akan mendapatkan ongkos produksi sebesar Rp2,2 juta perbulan. Dan setiap panen, petani juga akan mendapatkan Rp11 juta per hektar. Bayangkan saja, bila per 1000 hektar digarap oleh 2400 petani, maka ini merupakan program Padat Karya”, imbuh Menkop.

Dengan program padat karya seperti itu, lanjut Puspayoga, maka bisa dipastikan Indonesia‎ bisa lepas dari belitan impor pangan. Selanjutnya, tingkat kehidupan para petani pun akan terangkat, karena tak lagi berurusan dengan rentenir.

“Bandingkan saja, kita akan membeli gabah panen seharga Rp4500 tanpa potongan apa-apa, sementara kalau dijual ke Bulog dihargai sebesar Rp3700 ditambah potongan-potongan. Petani bisa mendapatkan harga bagus karena memang dirancang untuk efisien dan memiliki nilai tambah sejak masa tanam hingga masa panen. Pasarnya sudah ada, juga teknologinya”, tandas Puspayoga.

Oleh karena itu, Menkop berharap program kluster pertanian ini bisa segera berjalan di Lampung. “Saya berharap segera diurus segala persyaratan administrasinya. Karena, setelah lima wilayah ini berjalan bagus, berikutnya adalah membangun 60 Kluster Pertanian di wilayah lainnya di seluruh Indonesia”, tukas Puspayoga.

Puspayoga juga mengapresiasi KSPPS BTM yang sudah memiliki tempat penggilingan padi yang bagus, meski berada di tempat yang terpisah-pisah. “Semakin bagus memiliki penggilingan padi sendiri, maka hasil produksinya akan semakin efisien”, kata Menkop lagi.

Menanggapi hal itu, General Manager ‎KSPPS BTM Elly Kasim menyatakan kesiapan koperasinya dalam program Kluster Pertanian di wilayah Lampung.

“Secara regulasi, kita memang hanya bergerak di sektor pembiayaan, khususnya pembiayaan syariah. Namun,‎ untuk sektor riil, kita buat PT BUMR (Badan Usaha Milik Rakyat) Bina Masyarakat Utama (BiMU). Nah, untuk BUMR BiMU, kita sudah menjalankan sistim kluster seperti itu secara mandiri. Dengan kedatangan Pak Mentri kesini, maka apa yang kami kembangkan akan dimasukkan dengan program kementrian‎. Bahkan, kami sudah datang ke Sukabumi untuk belajar lebih lagi mengenai program Kluster Pertanian ini”, papar Elly.

Elly menambahkan, koperasinya memiliki sekitar 3000-an anggota, yang diantaranya para petani dan pedagang. “Hasil pertaniannya kemudian diolah dan dipasarkan oleh pedagang, yang semunya anggota koperasi kita.

Untuk Pertanian, saat ini, ada sekitar 100 kelompok tani, yang masing-masing kelompok mengelola 14 hektar lahan dengan jumlah 10 orang petani. Meski ada juga hanya petani penggarap lahan. Yang pasti, semua petani merupakan anggota koperasi”, pungkas Elly.(jef)

JAKARTA-(Globalnews.id): Kementrian Koperasi dan UKM mendorong perusahaan-perusahaan Korea yang beroperasi di Indonesia, agar meningkatkan kegiatan-kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility)  pada bidang ekonomi, melalui pembinaan dan pengembangan UKM di sentra-sentra UKM ataupun masyarakat setempat.

“Tujuannya agar kegiatan ekonomi keraklyatan dapat terus tumbuh secara produktif dan mampu meningkatkan kemandirian masyarakat. Lebih jah, keberadaan UKM yang makin berkembang juga diharapkan mampu jadi bagian ari rantai produksi bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia,” ujar  Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop dan UKM, Meliadi Sembiring, yang mewakili Menkop dan UKM  Puspayoga,  dalam acara  2016 Indonesia-Korea CSR Forum  and Award, i Jakarta Kamis (15/12).

Meliadi mengapresiasi kegiatan  Indonesia-Korea CSR  Forum  and Award ini yang merupakan tindaklanjut dari kesepakatan kerjasama  antara KOTRA (Korea Trade Investment Propotion Agency) dengan Kemenkop dan UKM pada 10 Oktober 2013 lalu, yang bertujuan mengembangkan kerjasama dan mendukung program OVOP (One Village one Product) di Indone

Dan pada 2015, telah dilakukan tindak lanjut berupa Pilot Project pengembangan produk unggulan daerah dengan didukung lima perusahaan sponsor Korea (CJ, Samsung, HanaBank, Eagle dan Lottemart).  Kelima perusahaan ini mendukung 7 (tujuh) koperasi yang mengembangkan produk unggulan daerah.

Ketujuh  Koperasi itu adalah KSU Jatirogo di Jogjakarta dengan produk unggulan gula semut, Kopwan Stagen NTB (produk unggulan tenun songket), Kopwan Harapan Bersatu NTB  (produk kerajinan Ketak).

Selanjutnya  Koperasi Sumber Merhta Buana  di Bali dengan produk unggulan kopi Arabica, Koperasi Subur Makmur di Banten dengan produk unggulan snack emping, KUD Mandiri Cikondang di Jabar dengan produk unggulan  anyaman bambu kreatif, dan terakhir Kopwan Srikandi Jateng dengan produk unggulan  gula semut dan minyak kelapa. “Kegiatan tersebut didukung oleh empat perusahaan distribusi  Mugunghwa,  Legal Home Shopping, Elevenia dan Qoo10,” ujarnya.

Produk Unik

Lebih jauh Meliadi memaparkan, konsep OVOP sendiri mengutamakan produk unik yang terdapat di daerah, bahkan menjadi ikon atau lambang daerah tersebut.  Keunikannya bisa menyangkut kultur budaya, lingkungan, bahan baku, pengerjaa dan proses produksinya. Karena keunikan dan proses produksinya yang langka, akan memberikan nilai tambah bagi produk tersebut.

“Dampak selanjutnya, daerah OVOP akan jadi menarik dan bisa dijadikan tujuan wisata bagi turis asing, tentu ini enjadi peluang  bisnis baru yang akan memberikan kontribusi bagi daerah tersebut,” jelasnya.

Menurut ia , OVOP di Indonesia  umumnya adalah UKM yang konsisten menjalin kerjasama dengan perusahaan perusahaan BUMN dan tersu mendapat pembinaan serta bantuan , berkaitan dengan produknya yang bisa mewakili identitas dari daerah yang bersangkutan.

Meski demikian , pengembangan produk unggulan OVOP tetap diarahkan beroientasi global dan bertindak lokal, membangun kreatifitas, inovasi , kemandirian, serta meningkatkan ketrampilan  SDM.  “Dengan demikian, dengan sentuhan yang tepat disertai kesungguhan maka kita akan mamapu menghasilkan produk kelas dunia yang asalnya dari desa,”tuturnya.

“Jadi, pemanfaatan CSR untuk pengembangan produk unggulan darah dengan pendekatan OVOP ini saya kira sudah tepat, karena akan bermanfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan daya saing produk yang mereka hasilkan agar dapat memasuki pasar internasional,” tambahnya. (jef)

JAKARTA-(Globalnews.id):  Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menegaskan bahwa saat ini kelompok usaha besar di Indonesia tidak bisa lagi tum‎buh besar sendiri, melainkan harus mampu juga mengangkat produktifitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Usaha besar tidak boleh lagi menguasai sektor ekonomi dari hulu hingga hilir. Usaha besar harus mampu mengangkat UMKM dari sisi kinerja dan produktifitas, bukan mematikan”, kata Puspayoga pada acara pencanangan kemitraan usaha yang sehat dan pembentukan Satgas Pengawasan Kemitraan Nasional, di Jakarta, Kamis (15/12).

Di acara bertema ‘Kemitraan Sehat, Ekonomi Kerakyatan Hebat’ yang juga dihadiri Ketua KPPU Syarkawi Rauf, perwakilan kementrian-kementrian, dan Kepala Dinas Koperasi seluruh Indonesia itu, ‎Menkop berharap bahwa peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Satgas Kemitraan Nasional untuk mengawasi proses dan jalannya kemitraan antara usaha besar dan UMKM di seluruh Indonesia.

“Misalnya, ada produk UMKM di pusat perbelanjaan besar, namun disimpan atau dipajang di pojok-pojok yang jauh dari pandangan mata. Karena sejatinya, kemitraan tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai jual produk UMKM. Pengawasan kemitraan ini harus dilakukan dengan benar”, kata Puspayoga.

‎Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM Suparno menambahkan, Satgas Kemitraan Nasional saat ini di seluruh Indonesia berjumlah 3010 orang. Rinciannya, masing-masing provinsi sebanyak tujuh orang, sedangkan masing-masing kabupaten/kota sebanyak lima orang. “Untuk persyaratan menjadi Satgas Kemitraan Nasional ditetapkan oleh Kemenkop dan UKM, lalu diserahkan ke dinas koperasi dan UKM di daerah untuk melakukan seleksi. Saat ini, Satgas Kemitraan Nasional sudah berjalan”, ungkap Suparno.

Dengan adanya Satgas Kemitraan tersebut, lanjut Suparno, kini pihaknya bisa masuk mengawasi tidak hanya ke plasmanya saja, melainkan juga bisa langsung ke intinya. “Bila selama ini hanya bisa masuk ke plasma, kini sudah bisa masuk ke intinya. Itulah tugas Satgas Kemitraan didampingi KPPU di daerah dalam mengawasi kegiatan bisnis antara usaha besar dan UMKM”, jelas Suparno lagi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPPU Syarkawi Rauf menjelaskan, pihaknya fokus pada upaya pencegahan terjadinya ‘abuse’ pada kemitraan antara usaha besar dan UMKM. “Saya menilai, langkah pencanangan ini amat strategis agar usaha besar dan UMKM sama-sama bertumbuh dalam satu kemitraan usaha. Kemitraan inilah yang kita awasi agar tidak terjadi penyimpangan”, tandas Syarkawi.

Syarkawi mencontohkan Korea dan Jepang dimana usaha besar disana membawahi jutaan usaha mikro dan kecil sebagai pemasoknya (Inti Plasma). “Ekonomi Jepang itu tumbuh bagus karena berbasis ekonomi kemitraan antara yang besar dengan UMKM. Dan itu dalam pengawasan sangat ketat, agar sama-sama memiliki bargaining. Ini yang akan kita terapkan di Indonesia agar UMKM di Indonesia semakin kuat”, pungkas dia. (jef)

JAKARTA-(Globalnews.id): Deputi Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso BS menegaskan bahwa pelaku UKM khususnya UKM perempuan harus sudah mengubah mindset dari konvesional menjadi berbasis teknologi atau online.

“Produktifitas harus ditingkatkan, serta kemasan produk juga harus bagus dan menarik. Nuansa tradisional memang harus dipertahankan, namun harus memiliki inovasi dalam kemasan. Yang tak kalah penting adalah UKM perempuan harus percaya diri untuk mulai memasuki dunia online dalam hal pemasaran produknya”, kata Prakoso pada acara pelatihan kewirausahaan berbasis digital online bagi UKM perempuan, hasil kerjasama antara Kementrian Koperasi dan UKM dengan Wanita Persahi (Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia), di Jakarta, Rabu (14/12).

Hanya saja, kata Prakoso, ketika sudah masuk ke bisnis online, banyak hal yang harus menjadi perhatian utama. Yaitu, kualitas produk dan ketepatan dalam hal pengiriman hingga tepat waktu sampai ke tangan konsumen. “Hal itu penting agar bisa menjaga kepercayaan konsumen atas produk kita. Percuma berkualitas, tapi pengiriman barang tidak tepat waktu”, kata dia.

‎Selain mendorong agar UKM perempuan berbasis online, lanjut Prakoso, pihaknya juga terus berkonsentrasi dalam hal pemberdayaan kewirausahaan dalam hal pelatihan kewirausahaan dan vocational. “Misalnya, kita mendidik dan melatih kewirausahaan bagi keluarga petani dan nelayan, serta warga di wilayah perbatasan. Jadi, bila petani gagal panen atau nelayan sulit mendapat ikan, ekonomi keluarganya tetap stabil karena istri dan keluarganya sudah memiliki usaha”, imbuh Prakoso.

Bahkan, kata Prakoso, program pelatihan kewirausahaan saat ini sudah mulai memasuki tahap pembenahan kemasan produk. “Kemasan produk UKM tidak bisa lagi sederhana, harus bagus dan menarik. Contoh, saya pernah mendapat oleh-oleh manisan dari Jepang, meski sekadar manisan tapi kemasannya luar biasa indah dan menarik. Itu yang harus terus kita dorong agar para UKM kita berinovasi dalam hal kemasan produk”, tandas Prakoso lagi.

‎Untuk itu, Prakoso berharap para UKM perempuan, khususnya anggota Wanita Persahi, mampu memanfaatkan program kewirausahaan dan vocational yang digulirkan Kemenkop dan UKM. “Pelatihan kewirausahaan dan vocational itu harus tepat sasaran. Makanya, hal itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dari komunitas yang bersangkutan. Kita hanya melatih, mendidik, dan mendampingi. Mengenai apa bentuknya, kami sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, butuh pelatihan pengolahan ikan, menjahit, dan sebagainya. Tugas kita adalah mendatangkan ahlinya di bidang tersebut”, papar Prakoso lagi.

‎Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Wanita Persahi Hendrawaty Yuripersana mengungkapkan bahwa pihaknya tidak bisa lagi menutup mata akan kemajuan teknologi sebagai basis berwirausaha. “Justru kita harus melihat bahwa dengan teknologi berbasis online itu semakin mempermudah kita dalam hal pemasaran produk”, kata Hendrawaty.

Sedangkan Country Manager CSR IBM Indonesia Santi Diansari Hargianto menyebutkan bahwa UKM perempuan harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan usahanya. “Teknologi sudah ada di depan mata, maka kita harus membangun aplikasi khusus untuk pemasaran produk UKM. Kita harus mencermati fenomena usaha berbasis aplikasi, seperti halnya GoJek dan Grab”, tukas Santi.

Santi mengakui, pihaknya sudah menyentuh banyak kalangan di seluruh Indonesia dalam hal kewirausahaan. “Kita sudah roadshow bersama OJK, HIPMI, Kadin, juga Kemenkop UKM ke seluruh Indonesia untuk meningkatkan kewirausahaan. Sejak 2013, kita sudah menyentuh 36 universitas dengan jumlah mahasiswa mencapai 28 ribu orang. Kami sentuh juga keluarga nelayan, wilayah perbatasan, dan sebagainya. Kita hadir dimana saja dengan tujuan untuk memberdayakan UKM perempuan”, pungkas Santi.(jef)

JAKARTA-  (Globalnews.id):Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menyelenggarakan konvensi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pendamping UMKM.

Konvensi ini akan melahirkan sebuah pedoman baku bagi para pendamping UMKM dalam memberikan layanan pendampingan, sekaligus diharapkan semakin membuka lapangan kerja baru melalui industri jasa pendampingan UMKM.

“Ini rangkaian prosesnya panjang. Nah, kami akan melahirkan himpunan SKKNI di bidang pendamping yang belum ada. Ini suatu kebutuhan,” ujar Deputi bidang Restrukturisasi Usaha, Kemenkop UKM Yuana Sutyowati dalam konvensi di hotel Kaisar, Jakarta, Selasa (13/12/2016).

Guna mendukung program tersebut, Kemenkop akan merekrut 10 ribu konsultan pendamping dari berbagai daerah. Rekrutmen tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja KUMKM agar produktivitas dan daya saingnya meningkat sehingga mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

“Sekarang sudah 7.380, kita akan tambah terus. Pemerintah sudah sangat clear bahwa untuk memberdayakan UMKM salah satu strategisnya adalah penguatan pendamping, sehingga dia bisa mengawal day by day di sentra-sentra UKM,” kata Yuana.

Dengan hadirnya 10 ribu pendamping diharapkan KUMKM akan naik kelas. Namun demikian memobilisasi 10 ribu pendamping KUMKM agar mampu bekerja secara profesional dalam waktu singkat bukanlah hal mudah. Kementerian UKM perlu terlebih dahulu membuat standarisasi layanan pendampingan, serta melaksanakan monitoring, evaluation dan learnin yang efektif.

“Yang melakukan pengawalan terhadap berjalannya usaha, naik kelasnya UKM di sentra-sentra UKM itu adalah konsultan pendamping ini. Oleh karena itu, kompetensi standarisasi pendamping ini penting,” tandasnya.

Yuana mengakui kenyataan saat ini menunjukkan bahwa pendampingan telah menjadi instrumen penting di berbagai kementerian dan instansi  seperti Kemendes, Kementan, Kemenaker dan lain-lainnya, termasuk di Kemenkop UKM. Di berbagai kedeputian di Kemenkop terdapat beragam program yang melibatkan pendamping seperti KUR, PLUT KUMKM, TTG, BDSP, IUMK, OVOP, dan GKN.

“Yang jelas dari kedeputian kami pendamping MEA ada 100 orang, sama pendamping 293 di PLUT, tapi di deputi lain itu banyak seperti di KUR, dan pendamping Kewirausahaan,” jelas dia.

Dia memastikan bahwa kemampuan para pendamping sangat beragam. Rentang pengalamannya bisa dari nol tahun sampai belasan tahun. Jenis layanan yang disediakan juga bisa dari hal yang sangat umum sampai dengan hal yang sangat spesifik. Teknis pendampingan yang digunakan juga juga bermacam-macam pula, tergantung dari KUMKM yang dilayani.

“Setiap kita rekrut dia harus miliki sertifikasi, ini jadi kewajiban karena di luar negeri yang namanya cleaning serivice sudah disertifikasi, Indonesia masih perjuangan,” katanya.

Melihat situasi tersebut maka Kementerian UKM perlu menyusun standarisasi layanan pendampingan yang berlaku secara nasional. Standar layanan tersebut dibuat beberapa kategori  dengan memperhatikan kebutuhan KUMKM dan kemampuan SDM pendamping di berbagai daerah. (jef)

JAKARTA-(Globalnews.id): Sejak pemerintah memberikan kesempatan kepada Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengikutsertakan koperasi sebagai penyalur kredit usaha rakyat (KUR), hingga kini baru 1 koperasi yakni Kospin Jasa yang mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kurang persyaratan membuat banyak koperasi yang belum siap menjadi penyalur KUR.

“Saya berharap 2017 diawali dengan Kospin Jasa, nanti ke depan bisa lebih banyak lagi. Karena bapak menteri selalu ditanya bapak presiden berapa koperasi yang sudah jadi penyalur KUR tapi pa menteri menjawab baru 1,” jelas Deputi bidang Pembiayaan Braman Setyo dalam rapat kerja dan sosialisasi koperasi sebagai penyalur KUR di Jakarta, Selasa (13/12/2016).

Raker dan sosialisasi koperasi sebagai penyalur KUR ini turut dihadiri oleh Deputi bidang Pengawasan Suparno, para Asisten Deputi, Perwakilan Dinaskop UKM Provinsi dan pengurus gerakan koperasi dari berbagai daerah.

“Hampir 1 tahun kami berjuang bagaiman koperasi jadi penyur KUR, ini proses panjangnya sekali. Pemerintah dorong karena sekarang ini bapak presiden sudah menrapkan bunga KUR 1 digit, sejak 2015,” ujar Braman.

Kospin Jasa menjadi lembaga non bank pertama yang bisa menyalurkan KUR pada awal 2017. Menurut Braman koperasi ini sudah memenuhi kriteria yang ditentukan yakni sudah melalui persetujuan seluruh anggota Kospin Jasa pada RAT tersebut.

Braman berharap dengan keikutsertaan Kospin Jasa bisa menjadi pintu masuk bagi koperasi lain untuk menjadi penyalur KUR. Sekurang-kurangnya kata Braman, setiap provinsi memiliki 1 unit koperasi penyalur KUR.

“Kami ingin sampaikan bahwa telah dikeluarkan Permenko Perekonomian Nomor 9 tahun 2016 tanggal 9 November lalu. Ini sebagai payung hukum kita dalam rangka keikutsertaan koperasi untuk menyalurkan KUR kepada anggotanya,” pungkas Braman.

Braman menambahkan, persyaratan koperasi untuk menjadi penyalur KUR pada dasarnya sama dengan bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Diantaranya, non performing loan (NPL) di bawah 5 persen, portofolio kredit di atas 5 persen, online system dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), dan melakukan kerja sama pembiayaan dengan Kementrian Koperasi dan UKM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Selain itu, koperasi itu harus menyalurkan kepada anggota koperasi, bukan calon anggota. Misalnya, jumlah anggota 5.000 orang, data itu masuk ke SIKP. Bila ada nama di luar yang 5.000 itu, maka pengajuan kreditnya akan ditolak. (dan)