Arsip Kategori: koperasi dan ukm

koperasi dan ukm

Program Pendampingan Usaha Mikro Mandiri, Gagal Atau Sukses?

Tinggalkan komentar

Bogor:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM. merilis capaian program Pendampingan Usaha Mikro Mandiri pada 2023, menunjukkan , 36 persen peserta program naik omzetnya, 28 persen mengalami kenaikan aset, dan 23 persen bertambah tenaga kerjanya.

Hal itu dikemukakan Deputi Bidang Usaha Mikro Yulius dalam acara meet up Pendampingan Usaha Mikro Mandiri di Bogor, Rabu (22/5) yang juga dihadiri MenKopUKM Teten Masduki.

Jika dibaca sebaliknya, berarti sebagian besar peserta program ini atau 64 persen gagal menaikkan omzetnya, 72 persen peserta tidak bisa menaikkan asetnya dan 77 persen peserta tidak mampu menambah tenaga kerjanya. Apakah ini berarti program ini sukses atau gagal dalam mengangkat usaha mikro untuk naik kelas? tampaknya perlu penjelasan lebih rinci soal monev (monitoring dan evaluasi) program pendampingan usaha mikro mandiri ini.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menekankan pentingnya mengubah pola pikir pelaku usaha mikro dari sekadar survival (bertahan hidup) menjadi bermental kuat enterpreneur yang ingin terus maju dan berkembang.

“Problemnya itu ada di pola pikir usaha mikro yang merasa sudah cukup. Karena, awal berbisnisnya hanya untuk menghidupi keluarga,” kata MenKopUKM, Teten Masduki, pada acara Meet Up Forum Pendampingan Usaha Mikro Mandiri di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/5).

Menteri Teten mengakui, ada masalah yang menjadi kendala pelaku usaha mikro untuk tumbuh. Yaitu, sulit mengakses pasar, bahan baku, hingga akses ke teknologi. “Oleh karena itu, program pendampingan usaha mikro seperti ini dari hulu hingga hilir harus terus dilanjutkan dan diperkuat,” ucap MenKopUKM.

Sebab, Menteri Teten melihat banyak peluang dan kesempatan bagi pelaku usaha mikro untuk berkembang. Dicontohkannya usaha mikro di Jepang yang sukses membangun produk oleh-oleh khas Negeri Sakura dengan kemasan super cantik. “Peluang produk usaha mikro itu adanya di toko oleh-oleh. Maka, kemasan produk harus berkonsep gift atau kado, seperti yang dilakukan di Jepang,” ucap MenKopUKM.

Oleh karena itu, menurut Menteri Teten, program seperti ini harus dilanjutkan dengan memadukan dan memperkaya pola atau strategi yang terintegrasi ke depan. “Kedepankan kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder dan komunitas kreatif UMKM untuk mendukung kesuksesan program. Seperti agenda kerja sama yang akan dirilis bersama ITB dan UGM. Program inkubasi seperti ini sudah tepat,” kata Menteri Teten.

MenKopUKM berharap ke depan dengan UMKM berbasis kewirausahaan, akan tumbuh ekonomi baru di subsektor UMKM, tidak hanya kuliner, fesyen, ataupun kriya. Namun juga UMKM di bidang jasa dan digital (games, aplikasi, film, musik, dan fotografi).

Sebelumnya Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius menjelaskan, program Pendampingan Usaha Mikro Mandiri ini bertujuan untuk memberikan akses dan ruang bagi pelaku usaha mikro dalam meningkatkan skill serta kemampuan entrepreneurial dan manajerialnya. Termasuk akses untuk sertifikasi produk (Sertifikasi Halal, SPP-PIRT, dan HKI) hingga akses perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.

Kedua, menyediakan media showcase produk unggulan dan jejaring pasar bagi peserta. “Dan ketiga, meningkatkan komitmen dan sinergi berbagai pihak dalam program pendampingan berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro,” kata Yulius.

Tahun ini, kata Yulius, pihaknya akan menggandeng dua perguruan tinggi untuk melanjutkan program tersebut, yaitu dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Gajah Mada (UGM). “Kami berharap ekosistem pendampingan usaha mikro semakin kuat dan berkembang untuk menumbuhkan ekonomi baru dan juga eksisting usaha mikro yang naik kelas, mandiri, juga berkelanjutan,” kata Yulius.

Terkait capaian program ini pada 2023, menunjukkan bahwa 36 persen peserta program naik omzetnya, 28 persen mengalami kenaikan aset, dan 23 persen bertambah tenaga kerjanya. “Selain itu, program ini juga menghubungkan peserta dengan akses pemasaran ke agregator, seperti Evermos, Transmart, Yomart, Krisna, dan Hamzah Batik,” ucap Yulius. (jef)

koperasi dan ukm

Inabuyer 2024 ditutup, Bukukan Transaksi Lebih dari Rp 1 Triliun

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyatakan gelaran Inabuyer B2B2G (Bussines to Bussines & Bussines to Government) Expo 2024 menjadi wadah strategis bagi upaya perluasan pasar produk barang/jasa UMKM.

“Inabuyer B2B2G Expo 2024 menjadi sangat penting untuk mendukung perluasan akses produk dan pasar UMKM, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 bahwa pengadaan barang dan jasa Pemerintah, BUMN, dan Pemerintah Daerah minimal 40 persen anggaran belanjanya harus bisa menyerap produk dalam negeri termasuk UMKM,” kata Menteri Teten Masduki dalam sambutannya pada acara Inabuyer B2B2G Expo 2024 di Smesco Indonesia, Jakarta, Jumat (17/05).

Melalui Inabuyer B2B2G Expo 2024, penjual dan pembeli bisa saling bertemu dan menjalin kesepakatan transaksi terhadap produk/jasa yang ditawarkan. Menteri Teten juga menegaskan, Inabuyer ini juga dapat menjadi kesempatan bagi UMKM untuk mengisi ruang kosong dalam rantai pasok terutama dari sisi produksi.

Menteri Teten mengapresiasi gelaran Inabuyer B2B2G Expo 2024 ini karena menjadi wadah yang efektif dalam mendorong peningkatan penjualan produk UMKM dan koperasi. Ajang itu digelar sebagai hasil kerja sama antara KemenKopUKM, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo).

Berdasarkan laporan Hippindo, nilai transaksi yang dibukukan dalam gelaran Inabuyer B2B2G Expo 2024 sampai hari kedua mencapai Rp946,82 miliar. Potensi transaksi diyakini masih akan terus bertambah hingga hari terakhir.

“Sudah hampir Rp1 triliun (potensial transaksi), yakin bisa tembuslah (Rp1 triliun), maka Inabuyer ini akan kita perkuat ekosistemnya antara suplier dan buyer, akan kita lakukan bisnis matching antara suplier dan buyer,” kata Teten Masduki.

MenKopUKM Teten Masduki menegaskan, pemerintah berkomitmen merealisasikan belanja APBN minimal 40 persen untuk barang dan jasa dalam negeri termasuk produk UMKM dan koperasi. KemenKopUKM, LKPP, dan HIPPINDO juga berkomitmen untuk terus melanjutkan sinergi untuk mendorong pelaku UMKM dan pelaku usaha dalam negeri bisa tetap tumbuh di tengah gejolak ekonomi dunia.

“Ekonomi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja, meski Indonesia cukup kuat (pertumbuhan ekonomi) di level 5 persen tapi kita harus sepakat agar Kementerian, Lembaga, BUMN, dan Pemerintah Daerah atau masyarakat untuk membeli belanja produk dalam negeri untuk memperkuat ekonomi,” kata Menteri Teten.

Selain meningkatkan transaksi, kata Menteri Teten, gelaran Inabuyer B2B2G Expo 2024 ini juga harus dimanfaatkan oleh pelaku usaha khususnya UMKM untuk memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak terkait akses teknologi dan sumber dayanya. Hal ini penting dilakukan agar ke depan produk dan jasa UMKM bisa semakin berdaya saing.

“Dari hari ke hari kerja sama kita antara KemenKopUKM, LKPP, dan HIPPINDO terlihat semakin efektif, kita semakin tahu bahwa pemerintah punya suplier sehingga semua bisa bertemu,” kata Menteri Teten.

Di tempat yang sama, Sekretaris Utama LKPP Iwan Herniwan menambahkan, pengadaan barang/jasa pemerintah, BUMN/BUMD sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan pelaku usaha domestik karena adanya kewajiban belanja produk UMKM sebesar 40 persen.

Iwan meminta kepada suplier khususnya UMKM dan koperasi agar dapat terus berinovasi sehingga produk barang/jasa yang ditawarkan bisa semakin banyak peminatnya. Dengan begitu kapasitas dan kapabilitas usahanya dapat semakin berkembang.

“Kita akan mengutamakan belanja produk dalam negeri. Kita harap proses pengadaan ini dapat diselenggarkan sesuai dengan prinsip keadilan, terbuka, dan akuntabel sehingga hasilnya efektif dan efisien,” kata Iwan.

Sementara itu Ketua Umum HIPPINDO Budihardjo Iduansjah mengatakan, dalam gelaran Inabuyer B2B2G Expo 2024 kali ini diadakan kegiatan pemberian penghargaan bagi Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah yang telah menjalankan komitmennya dalam membelanjakan produk dalam negeri di tahun 2023.

Dia berharap, penghargaan tersebut bisa menjadi pemantik bagi upaya peningkatan transaksi dan belanja produk barang/jasa dalam negeri. Dengan transaksi yang terjadi di dalam negeri diharapkan juga bisa semakin mendorong pertumbuhan ekonomi domestik di masa mendatang.

“Kami sebagai peritel punya tanggung jawab dan sebagai offtaker untuk memastikan semakin banyak pihak yang untuk belanja di dalam negeri. Ini adalah momentum bagi kami untuk menjalankan visi dan misi kami,” kata Budihardjo.(jef)

koperasi dan ukm

Bisakah Indonesia Jadi Negara Maju di Tahun Emas 2045 ? Pejabat Kemenkop Sebut Pendapatan Perkapita Harus Rp 475 juta/Tahun

Tinggalkan komentar

Bogor:(Globalnews.id)- Pemerintah menargetkan di tahun 2045 Indonesia bisa meningkat statusnya menjadi negara maju dengan syarat antara lain pendapatan perkapita per tahun rata-rata sebesar USD30.300 atau setara Rp 475 juta per tahun.

Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Hubungan Antar Lembaga, Riza Damanik menjelaskan saat ini pendapatan per kapita rata-rata baru di level USD4.919,7 per tahun atau setara Rp75 juta per tahun.

“Diperlukan upaya untuk meningkatkan pendapatan hingga 5-6 kali lipat dari yang diperoleh hari ini untuk bisa menjadi negara maju, memang ini tidak mudah karena struktur usaha mayoritas adalah usaha mikro,” kata Riza kepada wartawan, dalam acara orientasi jurnalis dengan Forum Wartawan Koperasi (Forwakop), Kamis (16/5) di Bogor, Jawa Barat.

Salah satu strategi yang bisa dilakukan untuk memenuhi syarat menjadi negara maju adalah dengan mendorong peningkatan kelas usaha. Dengan cara ini maka secara langsung akan berdampak pada peningkatan pendapatan pelaku usaha.

“Jadi strateginya adalah pelaku usaha yang mikro-mikro ini perlu melakukan agregasi dan berkumpul berdasarkan klaster atau membentuk koperasi agar produktivitasnya lebih tinggi dan hasilnya juga lebih baik,” kata Riza.

Riza mengatakan bahwa selama ini struktur usaha nasional masih didominasi oleh sektor usaha mikro yang mencapai 99,62 persen, usaha kecil 0,30 persen, usaha menengah 0,06 persen dan usaha besar sebesar 0,01 persen.

Dengan struktur usaha yang demikian, lanjut Riza, perlu komitmen yang kuat dan serius dari pemerintah agar target menjadi Indonesia maju bisa terpenuhi dengan memastikan sektor usaha lebih fokus pada pengembangan sektor industri dan jasa.

Kemudian hal yang paling penting adalah melalui penciptaan lapangan kerja kelas menengah. “Struktur ekonomi yang seperti ini tentu akan sulit bagi kita untuk bisa menjadi negara maju, maka salah satu pekerjaan besar adalah bagaimana menciptakan industri menengah yang menjadi agregator bagi usaha kecil,” pungkasnya.(jef)

koperasi dan ukm

Ajak 15 Startup ke Singapura, MenKopUKM Sebut Startup Lokal Siap Go Global

Tinggalkan komentar

Singapura;(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki optimistis startup lokal telah siap untuk menjangkau pasar global.

Salah satu upaya dalam mewujudkan hal tersebut MenKopUKM Teten Masduki mempertemukan 15 startup lokal terkurasi dengan investor atau global venture capital pada acara DBS New Economy Connect: Navigating Early-Stage Ventures in Asia di Singapura, Kamis (16/5).

Upaya ini disebutnya sebagai salah satu solusi finansial untuk mendukung pertumbuhan startup di tanah air.

“Pertemuan ini akan membuka kesempatan bagi para startup potensial di Asia, khususnya di Indonesia yang memiliki potensi pengembangan startup yang besar,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten menjelaskan, sejak 2023 pihaknya mulai merencanakan program startup Go Global dengan menjalin kolaborasi bersama beberapa negara, seperti Korea, Jepang, Belanda, dan Australia.

Menurut Menteri Teten, kegiatan seperti ini akan membuka banyak peluang bagi para investor, pemodal ventura atau bank untuk melihat secara langsung ekosistem entrepreneur, kemampuan para startup, potensi pengembangan, kebutuhan pendampingan usaha, serta jejaring di antara semua pihak yang hadir.

Adapun kelima belas CEO/Founder dari startup terpilih yang hadir antara lain Dagangan, Bengkel Mania, Djoin, Zendz, Arconesia, Planawood, Qasir, Inspigo, Beli Ayam, Epitlu, Surplus, myECO, MMHC, Silang, serta Crustea.

“Saat ini kami aktif mendukung para startup untuk mengembangkan usahanya, karena kami yakin, Indonesia perlu menumbuhkan ekonomi baru untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas,” ujar Menteri Teten.

Indonesia sendiri menjadi negara keenam di dunia dengan jumlah startup terbanyak, di mana terdapat 2.324 startup pada tahun 2022, dan tumbuh menjadi 2.558 startup pada tahun 2023 atau meningkat sebesar 9,15 persen.

“Jumlah startup di Indonesia terus bertambah, berkat program inkubasi dan pendampingan pembiayaan kami telah membina lebih dari 500 startup dalam tiga tahun terakhir, dengan tujuan memberikan fondasi yang kuat bagi para startup untuk tumbuh dan bertahan,” kata Menteri Teten.

Menurut Menteri Teten, pihaknya kerap menemui startup yang tidak mampu bertahan dalam masa 3-5 tahun awal membangun usaha, dengan salah satu penyebabnya adalah kesulitan mengakses pembiayaan.

“Bank konvensional sering kali tidak bisa memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh para startup, di mana startup kerap mengalami kendala dalam mengakses produk perbankan karena persyaratan yang harus dipenuhi, seperti aset sebagai kolateral, padahal startup belum memiliki aset yang cukup,” ucap Menteri Teten.

Untuk itu, Menteri Teten berterima kasih atas kolaborasi antara KemenKopUKM dengan DBS Digital Economy Group seperti ini, yang menurutnya tidak hanya mampu memberikan solusi finansial, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan inovasi startup.

Menteri Teten menjelaskan, dinamika perkembangan startup melalui empat fase penting yang harus dilalui, yakni kesesuaian solusi masalah, pasar produk, model bisnis, dan keberlanjutan dari waktu ke waktu.

“Untuk melalui fase tersebut, diperlukan dukungan serta pembinaan bagi para startup, termasuk akses terhadap pembiayaan dan pendanaan. Masih banyak startup yang membutuhkan dukungan pembiayaan, terutama pada early stage dan growth stage,” tutur Menteri Teten.

Senada disampaikan, Duta Besar (Dubes) RI untuk Singapura Suryo Pratomo menyampaikan bahwa event semacam ini sangat bagus untuk membangun jejaring agar saling mengenal, mendapatkan masukan dan peluang kolaborasi.

“Indonesia melalui KBRI Singapura akan terus bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk lembaga keuangan untuk memperkuat ekosistem digital ekonomi kedua negara. Terlebih, Indonesia dan Singapura telah menandatangani MoU on Digital Transformation bulan Februari 2024 lalu,” ujar Dubes Suryo.

Pada kesempatan yang sama, Group Head of Institutional Banking DBS Tan Su Shan menyatakan bahwa ekonomi digital Indonesia saat ini berkembang dengan sangat pesat, apa lagi didukung infrastruktur digital yang mumpuni, sistem pendidikan yang transformatif, generasi muda yang melek digital, serta budaya inovasi yang masif.

“Apa lagi, saat ini Indonesia memiliki lebih dari 220 juta pengguna internet, yang menjadikannya salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia,” kata Tan Su Shan.

Tan Su Shan menambahkan, dalam mendukung keberlanjutan pertumbuhan di sektor digital, penguatan ide dan pengembangan SDM juga perlu dilakukan secara konsisten, termasuk dalam hal penyediaan modal.

“Indonesia tengah menjadi pasar strategis bagi DBS, dan kami bangga dapat menjadi katalis dalam penguatan jejaring antara startup dan venture capitalists,” tutur Tan Su Shan.(jef)

koperasi dan ukm

Inabuyer Kembali Digelar, Targetkan Transaksi Rp 1 Triliun

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Himpinan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) kembali berkolaborasi menyelenggarakan pameran Inabuyer B2B2G 2024 yang diharapkan mampu memperluas rantai pasok bisnis UMKM dalam memperkuat ekonomi dalam negeri.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki saat memberikan sambutan melalui video, Rabu (15/5/2024) turut menyambut baik kolaborasi antara Kementerian Koperasi dan UKM, LKPP, dan Hippindo dalam menyelenggarakan Inabuyer B2B2G 2024.

Ia mengatakan, penguatan rantai pasok merupakan elemen krusial dalam ekosistem bisnis UMKM. Dalam mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kolaborasi antara Pemerintah, BUMN, swasta, dan asosiasi baik di dalam maupun luar negeri.

“Kolaborasi Ini merupakan kesempatan emas bagi UMKM untuk berinteraksi dan berjejaring dengan banyak buyer dan entitas bisnis yang mencari produk berkualitas tinggi dari Indonesia,” ucapnya.

Berdasarkan data World Economic Outlook IMF, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 diperkirakan mencapai 5,0 persen. Namun, hanya 6,3 persen UMKM yang terlibat dalam rantai nilai global.

Maka, kata Menteri Teten, diperlukan sinergi dari berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha, dan memperluas akses pasar melalui pendampingan yang komperhensif.

“Dengan dukungan alokasi belanja barang dan jasa Pemerintah, BUMN, serta sektor ritel lainnya, maka UMKM harus mampu bersaing menjadi pemasok utama dalam perekonomian nasional,” ujarnya.

Pihaknya optimistis ajang Inabuyer B2B2G 2024 akan menjadi katalis untuk transaksi yang berdampak dan pembangunan kemitraan jangka panjang, serta mendorong inovasi dan kemajuan ekonomi.

“Semoga para pelaku usaha di Tanah Air, dapat memanfaatkan momen ini untuk memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja baru yang berkualitas, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.

*Target Transaksi*

Di kesempatan yang sama, Ketua Hippindo Budihardjo Iduansyah, mengatakan pihaknya bersama KemenKopUKM dan LKPP berkomitmen nyata untuk membuka akses rantai pasok bagi bisnis UMKM. Inabuyer menjadi salah satu cara Pemerintah dan swasta agar rantai pasok industri bagi UMKM terwujud.

Inisiatif ini memungkinkan para buyer atau offtaker untuk mempersingkat waktu proses pengadaan dalam menemukan produsen atau supplier yang berkualitas.

“Hippindo memiliki lima rantai tangan yang menjadi prinsip. Di dalam kegiatan Inabuyer ini, kami mengimplementasi kelima prinsip tersebut. Pertama adalah rantai pasok. Rantai kedua, menghadirkan supplier mulai dari Sarinah, perusahaan ritel dan lainnya,” ucapnya.

Kemudian rantai ketiga, kata Budihardjo, adalah Pemerintah. Dalam event Inabuyer ini, seluruh stakeholder berkumpul dan saling mendukung. “Lalu, rantai keempat adalah SDM (Sumber Daya Manusia) di mana dalam penyelenggaraan tahun ini, kami menambah kerja sama dengan Pemerintah, yakni bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam pengembangan SDM UMKM,” katanya.

Terakhir, rantai kelima adalah peritel, yang memiliki tanggung jawab dari hulu ke hilir baik penjualan secara offline maulun online.

Untuk itu, Budihardjo mengaku optimistis, penyelenggaraan Inabuyer B2B2G 2024 mencapai nilai transaksi dari tahun lalu sebesar Rp1,03 triliun. “Tahun ini diharapkan transaksi kebih dari Rp1 triliun. Pada kegiatan pre-business matching pada 6 Mei 2024, telah mencapai transaksi sebesar Rp161 miliar dari 42 buyer yang berpartisipasi,” katanya.

Senada dengan hal itu, Sekretaris Utama LKPP Iwan Herniwan mendukung semangat kolaborasi dalam mewujudkan pasar terintegrasi. LKPP pun terus melakukan transformasi regulasi, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

“Transformasi regulasi pengadaan barang jasa Pemerintah memasuki era baru, dari Perpres menuju RUU Pengadaan Barang Jasa. Mohon dukungannya, melalui transformasi ini, Pemerintah semakin memperkuat pasar pengadaan barang jasa yang terbuka luas bagi pasar UMKM,” sebutnya.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, Indonesia berhasil mencatatkan surplus neraca perdagangan sebesar 4,47 miliar dolar AS pada Maret 2024. Bahkan perekonomian Indonesia pun belum pernah turun dari 5 persen.

“Indikator ekonomi tersebut, menjadi momentum yang tepat bagi UMKM untuk mengembangkan bisnis, dan memperkuat rantai pasok. Salah satunya melalui event Inabuyer,” ucapnya.(jef)

koperasi dan ukm

Meski Sudah Dikunjungi MenkopUKM, LPDB KUMKM Nilai Koperasi Ikan Tuna Biak Numfor Belum Layak Dapat Dana Bergulir, Harus di Inkubasi Dulu

Tinggalkan komentar

Biak Numfor Papua: (Globalnews.id)-Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM menyatakan kesiapannya untuk menginkubasi Koperasi Produsen Samber Binyeri Maju agar mampu lebih meningkatkan kapasitas SDM, kualitas produk, kelembagaan, hingga masuk skala ekonomi.

Saat ini, koperasi nelayan yang baru berusia lima bulan tersebut, sudah memiliki enam unit usaha produktif. Yaitu, cold storage atau Gudang Beku Portabel (GBP) berkapasitas 10 ton, sentra kuliner, pengolahan ikan, pabrik es berkapasitas 1 ton, bengkel dan docking kapal nelayan (bekerjasama dengan pemasok suku cadang resmi untuk kapal nelayan), dan kios persediaan (perbekalan melaut, kebutuhan rumah tangga, alat penangkapan ikan).

“Kami siap menginkubasi dan melakukan pendampingan bagi koperasi dalam bentuk Bimbingan Teknis atau Bimtek, agar nantinya setelah tercapai skala keekonomian sampai bisa mengakses dana bergulir,” ungkap Dirut LPDB-KUMKM Supomo, usai mendampingi Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki berdialog dengan para nelayan anggota Koperasi Produsen Samber Binyeri Maju, di Kabupaten Biak Numfor, Papua, Rabu (8/5).

Meski begitu, Supomo menyatakan bahwa inkubasi tidak bisa dilakukan secara penuh, karena ada langkah-langkah yang harus dilalui terlebih dahulu. Langkah pertama yang harus diperkuat adalah harmonisasi dengan buyer, baik di dalam maupun luar negeri.

Bagi Supomo, yang perlu dimaintain itu buyer atau offtaker. Dalam hal ini perlu ada peningkatan jiwa enterpreneurship dari para pengurus koperasi. Pasalnya, untuk bisa melakukan ekspor itu banyak aturan (international trade) yang harus dipahami.

“Yang harus diingat, aturan dagang di setiap negara itu berbeda-beda. Contoh Jepang, yang dikenal ketat dalam hal ekspor pangan dari luar. Disana, tidak cukup hanya sertifikat keamanan pangan HCCP saja. Lebih dari itu,” tandas Supomo.

Begitu juga dengan Customs (Bea Cukai) masing-masing negara memiliki aturan main yang berbeda. Belum lagi menyangkut L/C, bukan sesuatu yang mudah untuk dipahami dan dijalankan. Atau, menyangkut Surat Kredit Bank Dalam Negeri (SKBDN). “Nah, LPDB-KUMKM bisa menginkubasi dalam meningkatkan kapasitas SDM pengurus koperasi,” imbuh Supomo.

Bahkan, lanjut Supomo, perlu juga ada tambahan knowledge kepada para nelayan dalam hal cara menangkap ikan dan mengolah hasil tangkapannya di kapal. “Untuk menjaga kualitas ikan tetap baik, jangan sampai menetes mengeluarkan darah. Hal-hal seperti itu harus dipahami para nelayan saat melaut,” kata Supomo.

Supomo merujuk keberhasilan Koperasi Nelayan Mino Saroyo (Cilacap, Jateng) sebagai contoh yang patut ditiru untuk pengembangan koperasi-koperasi nelayan di Indonesia. “Kemampuan kapal-kapal para nelayan Mino Saroyo sudah mampu melaut selama berbulan-bulan dengan hasil tangkapan sebanyak ratusan ton ikan,” tukas Supomo.

Supomo mengakui, Koperasi Produsen Samber Binyeri Maju sudah bagus dengan memiliki infrastruktur pendukung yang lengkap. “Koperasi ini semacam mini prototype, yang siap untuk dikembangkan melalui peningkatan kapasitas SDM hingga kelembagaannya,” kata Supomo.

Sementara itu, saat berdialog dengan para nelayan, MenkopUKM Teten Masduki menegaskan bahwa pihaknya bakal memperkuat kualitas produk, pemasaran, dan model bisnis ikan tuna sebagai produk unggulan dari Biak melalui koperasi.

“Kita berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengembangkan Kampung Nelayan Moderen atau Kalamo. Dan KemenkopUKM melakukan pengembangan dari sisi koperasinya,” kata MenkopUKM.

Oleh karena itu, Menteri Teten meyakini besarnya potensi unggul sektor kelautan Biak, khususnya produk ikan tuna, cakalang, dan tongkol. Terlebih lagi, hasil tangkapan ikan yang dijual ke koperasi, sudah ada offtaker (perusahaan swasta) yang menampungnya.

“Kita tinggal perkuat model bisnis koperasinya. Saya akan mendorong LPDB-KUMKM untuk mendampingi koperasi ini. Jika volume tangkapan hasil ikan semakin besar, permodalan koperasi bisa diperkuat melalui kucuran dana bergulir dari LPDB-KUMKM,” imbuh MenkopUKM.

MenkopUKM juga mengapresiasi teknologi mutakhir milik koperasi dalam pengelolaan ikan. “Dengan model koperasi membeli tunai dari nelayan, kemudian dibeli offtaker, maka koperasi akan suistain,” tegas Menteri Teten.

Suistain dan Unggul

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli MenkopUKM Bidang Hubungan Antar Lembaga Riza M Damanik menambahkan, Biak merupakan pusat produksi ikan tuna dan memiliki kontribusi tuna yang dominan secara nasional. “Ekspor tuna dari Biak harus bisa suistain dan unggul dibanding negara lain,” jelas Riza.

Idealnya, kata Riza, untuk ekspor tuna ke negara tujuan bisa langsung dari Biak. Pasalnya, semakin segar, harga ikan tuna bisa semakin mahal. “Untuk itu, saya berharap, hasil tangkapan tuna dari nelayan tidak dikelola secara perorangan. Karena, sekarang, sudah ada koperasi disini,” kata Riza.

Terlebih lagi, Koperasi Produsen Samber Binyeri Maju sudah memiliki modal dasar yang kuat. Salah satunya, sudah memiliki cold storage. “Dan dari total perahu nelayan yang ada di Binyeri sebanyak 200 perahu, sekitar 40 perahu sudah menjadi anggota koperasi. Saya berharap keanggotaan koperasi terus ditingkatkan,” ucap Riza.

Riza pun mengajak para nelayan untuk lebih berperan membesarkan koperasinya. Caranya, dengan menjual hasil tangkapan ikannya ke koperasi, jangan menjual ke tempat lain. “Untuk membesarkan koperasi milik nelayan ini, dibutuhkan kesetiaan para anggota dengan tidak tergiur iming-iming pihak lain dengan harga lebih tinggi,” tandas Riza.

Riza meyakini, Koperasi Produsen Samber Binyeri Maju bakal terus berkembang karena sudah memiliki modal dasar yang juga kuat, seperti Waserda (menyediakan kebutuhan bekal untuk melaut) dan ada SPBU Nelayan. “Ekosistem disini sudah terbentuk,” kata Riza.

Untuk itu, Riza menekankan pentingnya memperluas pasar ikannya, atau lebih berorientasi pada pasar ekspor. “Jadi, untuk perluas pasar, kualitas ikan harus terus terjaga,” kata Riza.

Sementara itu, Ketua Koperasi Produsen Samber Binyeri Maju Adam Mampioper menyatakan, meski koperasinya baru beroperasi lima bulan, namun sudah memiliki anggota nelayan sebanyak 80 orang dengan 40 diantaranya sudah memiliki kapal sendiri.

Tak hanya itu, koperasi ini juga sudah memiliki fasilitas utama, seperti dermaga tambatan kapal, pabrik es, sentra kuliner, ruang penyimpanan dingin (cold storage), shelter pendaratan ikan, kios perbekalan, hingga dock yard.

Fasilitas pendukung juga disiapkan, meliputi balai pelatihan, instalasi air bersih, drainase, penerangan jalan, instalasi pengelolaan air limbah (IPAL), hingga kantor pengelola. “Kami akan menjaring semua warga Binyeri untuk masuk menjadi anggota koperasi,” ujar Adam.

Papua, 9 Mei 2024
Humas LPDB-KUMKM
www.lpdb.go.id

koperasi dan ukm

Kampung Nelayan Modern (Kalamo) Biak Numfor Papua, Dibangun dan Difasilitasi oleh KKP diresmikan Presiden Jokowi, KemenkopUKM Tawarkan Koperasi

Tinggalkan komentar

Biak Numfor, Papua:(Globalnews.id) Kampung Nelayan Modern (Kalamo) di Desa Samber-Binyeri Kabupaten Biak Numfor, yang diresmikan Presiden Jokowi pada 23 November 2023, semakin berkembang. Fasilitasi pusat tuna Kalamo Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),

Pembenahan kampung nelayan terintegrasi ini (ada cold storage, pabrik es, bengkel nelayan, tempat wisata dan lainnya), difasilitasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), KemenkopUKM berupaya membantu melalui Koperasi.

Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki berupaya memperkuat kualitas produk, pemasaran, dan model bisnis ikan tuna sebagai produk unggulan dari Biak melalui koperasi.

“Kita berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengembangkan Kampung Nelayan Modern atau Kalamo. Dan KemenKopUKM melakukan pengembangan dari sisi koperasinya,” kata MenkopUKM Teten Masduki saat berdialog dengan para nelayan anggota Koperasi Produsen Samber Binyeri Maju di Kabupaten Biak Numfor, Papua, Rabu (8/5).

Saat ini, Koperasi Samber Binyeri Maju mengelola enam unit usaha produktif. Yaitu, cold storage atau Gudang Beku Portabel (GBP) berkapasitas 10 ton, sentra kuliner, pengolahan ikan, pabrik es berkapasitas 1 ton, bengkel dan docking kapal nelayan (bekerja sama dengan pemasok suku cadang resmi untuk kapal nelayan), dan kios persediaan (perbekalan melaut, kebutuhan rumah tangga, dan alat penangkapan ikan).

Oleh karena itu, Menteri Teten meyakini besarnya potensi sektor kelautan Biak yang bisa menjadi unggulan daerah, khususnya ikan tuna, cakalang, dan tongkol. Terlebih lagi, hasil tangkapan ikan yang dijual ke koperasi, sudah ada offtaker (perusahaan swasta) yang menampungnya.

“Kita tinggal memperkuat model bisnis koperasinya. LPDB-KUMKM juga akan senantiasa untuk mendampingi koperasi ini. Jika volume tangkapan hasil ikan semakin besar, permodalan koperasi bisa diperkuat melalui kucuran dana bergulir dari LPDB-KUMKM,” kata MenkopUKM.

MenkopUKM juga mengapresiasi teknologi mutakhir milik koperasi dalam pengelolaan ikan. “Dengan model koperasi membeli tunai dari nelayan, kemudian dibeli offtaker, maka koperasi akan sustain,” kata Menteri Teten.(jef)

koperasi dan ukm

Kebijakan Satu Pintu Pembinaan KUMKM Gagal Terwujud, KemenKopUKM Akhirnya Gelar Program Rutin Tahunan Jaring Masukan

Tinggalkan komentar

Biak Numfor, Papua: (Globalnews.id)- Menjelang berakhirnya pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, hampir bisa dipastikan Kebijakan One Gate Policy untuk UMKM dan Koperasi gagal terlaksana. Masing-masing Kementrian/Lembaga bahkan BUMN sampai saat ini memiliki KUMKM Binaan sendiri. Banyak penyebabnya, salah satunya karena KemenKopUKM hanya berstatus Kementrian golongan C yang tidak memiliki kepanjangan tangan sampai daerah, jadi hubungannya cuma sebatas koordinasi saja.

Akhirnya, yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) hanya menggelar rutinitas belaka, seperti tahun-tahun sebelumnya dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) untuk menjaring masukan dalam upaya pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, Rabu (8/5), sekaligus untuk menjadi usulan rencana strategis tahun 2025-2029.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, digelarnya Rakor ini menjadi salah satu upaya untuk mencapai perencanaan arah kebijakan yang tepat sasaran. “Agar dapat mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan, perlu ada upaya dan langkah yang dilakukan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata MenkopUKM dalam sambutannya.

Upaya tersebut juga untuk tujuan, pertama, membagi strategi pemberdayaan UMKM menjadi dua kelompok. Yakni, pendekatan high touch pada UMKM yang dapat menjadi katalisator bagi perekonomian nasional dan pendekatan low touch untuk usaha mikro dan subsisten yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Selanjutnya, kedua, lanjut Menteri Teten, untuk mendorong UMKM yang memiliki basis yang kuat agar dapat dieskalasi skala usahanya dengan menggunakan teknologi modern. Contoh, melalui korporatisasi petani dan nelayan, serta Rumah Produksi Bersama.

Upaya ketiga, sektor yang menjadi fokus dalam pengembangan UMKM tahun 2025-2029 adalah sektor agriculture, aquaculture, dan creative economy. Keempat, mendukung secara penuh research and development (R&D) yang dapat dimanfaatkan UMKM. “Perlu adanya linkage antara dunia pendidikan dan industri,” kata MenkopUKM.

Kelima, merumuskan skema kemitraan antara UMK dengan UMB. “Kita dapat memanfaatkan kebijakan TKDN untuk menghubungkan UMKM dengan rantai pasok industri,” kata Menteri Teten.

MenkopUKM merujuk Korea Selatan dan Jepang yang perekonomiannya juga didominasi pelaku UMKM. Bedanya, UMKM di kedua negara maju tersebut, sudah terhubung ke dalam rantai pasok industri. Suku cadang, bahan baku, dan produk turunan sebaiknya disuplai UMKM. Sehingga, industri brand besar elektronik, menjadi industri manufaktur saja. Itu diproduksi nanti oleh rumah produksi kita,” kata MenkopUKM.

Ia membandingkan dengan UMKM di Indonesia saat ini yang sebagian besar bersifat soliter dan tidak terhubung ke dalam rantai industri. “Karena itu, mereka sulit mengakses pembiayaan, pasar, dan teknologi modern. Kita harus mengubah keadaan ini,” kata Menteri Teten.

Langkah keenam, untuk memaksimalkan kebijakan 40 persen alokasi belanja pemerintah untuk UMKM, maka perlu mengawal data kebutuhan pemerintah yang tersedia di LKPP dan menjadikannya sebagai basis perencanaan agar mendukung pengembangan UMKM di bidang tersebut. “Ini upaya kita untuk mendapatkan kepastian buyer, sesuai UU Cipta Kerja,” kata MenkopUKM.

Ketujuh, lanjut Menteri Teten, tetap mendorong akses perbankan untuk UMKM. Selain itu, saat ini sedang dikaji skema Credit Scoring sebagai salah satu usulan alternatif strategi untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan bagi UMKM yang tidak memiliki agunan.

“Kami juga mendorong UMKM untuk IPO atau melantai di bursa efek. Dari 800 emiten yang sudah listing di bursa, UMKM baru 34 unit,” kata MenkopUKM.

Untuk mewujudkan itu, MenkopUKM menekankan pentingnya inovasi dalam setiap program. Dalam arti, sebaiknya tidak menyusun program yang itu-itu saja sehingga terkesan sebagai rutinitas.

“Maka, menciptakan lapangan kerja berkualitas itu juga menjadi tugas kita. Mengubah UMKM yang tidak produktif menjadi UMKM yang produktif yang menggunakan teknologi modern dan lebih efisien. Itu perlu lompatan pemikiran,” kata Menteri Teten.

Jika tidak inovatif, Menteri Teten mengatakan, Indonesia bisa gagal menjadi negara maju bahkan sulit mencapai cita-cita Indonesia Emas pada 2045. “Peran KemenkopUKM itu penting, karena deindustrialisasi terus terjadi. Jadi, beban itu di UMKM, ada di kita. Dan program yang ingin didorong itu harus fokus pada keunggulan domestik dan membangun teknologi modern Rumah Produksi Bersama,” kata MenkopUKM.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris KemenkopUKM Arif Rahman Hakim menambahkan, untuk menciptakan ekosistem koperasi dan UMKM masa depan menuju Indonesia Emas 2045, maka hal itu menjadi tugas dan tanggung jawab bersama, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Oleh karena itu, tujuan dari dilaksanakannya Rakor ini adalah sebagai forum diskusi untuk menumbuhkan ekosistem koperasi dan UMKM masa depan, serta menghasilkan Rekomendasi Kebijakan periode Tahun 2025-2029 yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama dengan akademisi dan asosiasi pelaku UMKM,” kata SesKemenkopUKM.

Arif juga berharap pelaksanaan Rakor ini dapat menjadi motivasi bersama serta dapat menghimpun masukan bagi KemenkopUKM dalam upaya pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan pada tahun 2025-2029.

Sementara itu, Penjabat Bupati Biak Numfor Sofia Bonsapia menyatakan, pihaknya akan terus berkomitmen mengembangkan UMKM dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada di Biak. “Kita terus mempopulerkan produk unggulan dengan inovasi dan kreasi baru agar lebih dikenal lebih luas lagi,” kata Sofia.

Meski begitu, Sofia mengakui hal itu masih ada kendala, di antaranya marketing dan permodalan. “Oleh karena itu, saya berharap terbangunnya kerja sama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat,” kata Sofia.

Sofia juga mengungkapkan, pihaknya terus mengambil langkah strategis dalam mengembangkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan. “Namun, kali ini, ekspor produk ikan dari Biak tidak bisa langsung, harus melalui bandara lain. Karena, status bandara internasional Frans Kaisiepo Biak sudah dicabut,” kata Sofia. (jef)

koperasi dan ukm

Ratusan UKM Kumpul di KemenkopUKM, Ngapain? Ternyata Mereka Butuh Pembiayaan Investasi Rp 165 Miliar

Tinggalkan komentar

Jakarta :(Globalnews.id)- Ratusan UKM rama-ramai kumpul di KemenKopUKM, bukan demo, tapi mereka butuh pembiayaan investasi usahanya melalui skema Crowdfunding, atau teknik pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas biasanya lewat situs. Ada kebutuhan Rp 165 Miliar oleh sedikitnya 367 UKM, tujuannya karena pingin naik kelas

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bekerja sama dengan Yayasan Inovasi Teknologi Indonesia (INOTEK) melakukan Kick Off Program SME EPIC (Small Medium Enterprise Expo Pembiayaan Investasi Crowdfunding) 2024 untuk memperkuat kapasitas pembiayaan dan investasi UKM.

SME EPIC ini menjadi salah satu strategi dari KemenKopUKM dalam upaya mendukung sektor UKM agar bisa naik kelas melalui pendampingan untuk mendapatkan pembiayaan, investasi, dan jejaring atau mitra bisnis.

Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Temmy Satya Permana dalam keterangan resminya, Rabu (8/5), mengungkapkan rangkaian SME EPIC terdiri dari pendampingan pengetahuan berbagai jenis pendanaan, bedah usaha untuk meningkatkan pemahaman CEO/business owner terhadap kebutuhan investasi, pelatihan membuat pitchdeck terstandar, hingga pendampingan pitching.

“UKM harus memiliki cerita yang unik terhadap produknya agar mampu berdaya saing dari ancaman produk asing. Kami optimistis UKM tidak hanya mendapatkan investasi namun juga jaringan bisnis yang lebih kuat dari program SME EPIC ini,” kata Temmy.

Temmy menambahkan, pendanaan merupakan syarat utama bagi UMKM untuk naik kelas seperti termuat dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 7 tahun 2021. Dalam PP tersebut diamanatkan bahwa UMKM berhak mendapatkan pendanaan yang mudah dan murah, mulai dari jaminan kredit program, dan pembiayaan rantai pasok.

“Selain itu juga di atur pemerintah untuk memberikan pengetahuan serta pendampingan bagi UMKM untuk mendapatkan alternatif pendanaan,” kata Temmy.

Kick Off Program SME EPIC 2024 diikuti oleh 367 UKM dari sektor industri alkes (alat kesehatan), skincare, industry kreatif, FnB (food and beverage), dan aplikasi teknologi dengan total kebutuhan investasi senilai Rp165 miliar. Sedangkan lembaga pengembang ekosistem yang hadir yaitu 12 lembaga yang berasal dari perbankan, venture capital, private investor, angel investor, crowdfunding, dan potential buyer.

Lembaga pembiayaan dan mitra yang menghadiri acara ini adalah GITP Asia, Shafiq, UMG Idealab, ANGIN, MIKTI, Mandiri Venture Capital, Endeavor, Loox, KNEKS, Super Key Consulting, Myquick, dan Alpha JWC.

Adapun rangkaian acara dari SME EPIC terdiri dari talkshow mengenai permodalan melalui Security Crowd Funding dan Investor Point of View. Selain itu juga terdapat mini showcase UKM yang terdiri dari PT Global Essential Oil, PT Export Tani Nusantara, PT Hitara Cipta Selaras, CV Kemasan Jawara, PT Reka Natura Asia, PT Wihardja Jaya Sentosa, PT Mbrebes Mili Food, PT Fania Ersa Pratama, PT Tepa Selira, PT Agridea.

Direktur Eksekutif Yayasan INOTEK Ivi Anggraeni menambahkan, dari pengalaman membina dan mendampingi UKM selama ini, banyak UKM di Indonesia yang membutuhkan pembiayaan. Sayangnya banyak di antara pelaku UKM yang belum mengetahui berbagai jenis pembiayaan yang ada di Indonesia sehingga kurang mampu menyasar calon-calon mitra yang tepat dan sesuai dengan jasa/produknya.

Ivi berharap pelaku UKM yang mengikuti program SME EPIC ini dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari dan menularkannya kepada pelaku UKM lainnya.

“Dengan demikian, mereka dapat bersama-sama berkontribusi pada kemajuan perekonomian Indonesia,” ujar Ivi.

Talkshow yang diselenggarakan membahas sukses permodalan melalui security crowdfunding oleh narasumber yaitu Arief Luqman Hakim, VP Business SHAFIQ dan UKM Fashion Dthree yang mengikuti program SME EPIC 2023 dan sukses mendapat pendanaan Rp1 miliar.

Arief menegaskan, UKM harus memiliki usaha yang produktif, berkelanjutan, dan berkembang secara bertahap. Dia mendorong UKM untuk maju dengan memiliki mimpi dan tujuan organisasi yang jelas, legalitas lengkap, pengembangan SDM, sistem bisnis yang terstruktur, pemasaran yang luas, dan diikuti pendanaan yang kuat.

Bagi Arief skema pendanaan yang dapat menjadi alternatif pilihan bagi pelaku UKM adalah security crowd funding (SCF). Menurutnya SCF adalah metode pengumpulan dana dengan skema patungan yang dilakukan oleh pemilik bisnis atau usaha untuk memulai atau mengembangkan bisnisnya.

“Skema ini cukup praktis dan simpel, menjadi ajang UKM untuk berlatih menjadi perusahaan publik yang transparan dan akuntabel, sebelum masuk Pasar Modal. Selain itu pertumbuhan investor dalam platform SCF sangat cepat, UKM harus manfaatkan peluang tersebut untuk mempercepat transformasi secara inklusif dan berkelanjutan,” kata Arief. (jef)

koperasi dan ukm

Didorong Terus untuk Sinergi dan Inovasi, Sudahkah PLUT KUMKM Jadi Andalan Produk Unggulan Daerah?

Tinggalkan komentar

Biak Numfor,Papua: (Globalnews.id)- Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM, sebagai salah satu program unggulan KemenKopUKM, dari waktu kewaktu terus didorong untuk melakukan sinergi dan inovasi. Pertanyaannya, sudahkah PLUT menjadi andalan bagi produk unggulan daerah, karena beberapa PLUT hanya ramai kalau ada acara atau seremonial, namun setelah itu hanyalah gedung yang tidak banyak aktivitas di dalamnya.

Kali ini, Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki menekankan pentingnya aktivitas Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM bekerja sama dan bersinergi dengan banyak komunitas bisnis untuk mengembangkan inovasi produk, market, jejaring, dan model bisnis, agar dapat dengan maksimal mengembangkan komoditas unggulan daerah.

“Pelaku UMKM bersama PLUT harus terus melakukan dan mengembangkan inovasi produk dan model bisnis, karena persaingan usaha sudah semakin ketat. Jadi, manfaatkan keberadaan gedung PLUT ini sebaik mungkin,” kata MenkopUKM, Teten Masduki, saat berdialog dengan pelaku UMKM di gedung PLUT KUMKM Biak Numfor, Kompleks Pasar Panir Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Selasa (7/5).

MenkopUKM mencontohkan keberhasilan MBloc di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, dalam bersinergi dengan komunitas bisnis hingga mampu menjadikan gedung tua dan kusam menjadi berdaya saing.

“Saat ini, MBloc menjadi tempat yang artistik dan nyaman untuk anak-anak muda, tak kalah dengan mal-mal besar di Jakarta. Pengunjung perharinya sudah mencapai 14 ribu orang,” kata Menteri Teten.

Selain MBloc, ada juga PosBloc dan Sarinah yang 100 persen memasarkan produk-produk berkualitas dari UMKM.

Artinya, kata MenkopUKM, produk UMKM bisa juga bergengsi tak kalah dengan pusat-pusat perbelanjaan modern tergantung kemasannya. “Produk UMKM itu banyak yang unggul. Maka, harus dikelola dengan baik agar tidak kalah dengan brand-brand besar,” ucap Menteri Teten.

MenkopUKM juga merujuk sejarah keberhasilan Google, Facebook, dan Twitter, yang dimulai dari co-working space, tempat kumpulnya anak-anak muda menjadi ide bisnis kemudian terhubung ke pembiayaan dan investor.

MenkopUKM berharap, PLUT dijadikan sebagai tempat belajar dan wadah bertemunya ide-ide kreatif (working space).

“Dan Biak memiliki bahan baku kelas premium yang bisa dikembangkan. Salah satunya, ikan tuna yang bisa dijadikan bahan baku sushi dan sashimi,” kata Menteri Teten.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus MenkopUKM Fiki Satari menambahkan, semangat berkolaborasi harus terus digelorakan untuk menggali dan mengembangkan potensi ekonomi di suatu daerah.

“Keberadaan gedung PLUT KUMKM jangan terjebak menjadi milik pemerintah, harus fleksibel. Harus kita optimalkan bersama. Terutama, harus dimanfaatkan pelaku UMKM untuk membangun dan mengembangkan produk unggulan daerah,” kata Fiki yang juga sebagai Ketua Umum Indonesia Creative Cities Network (ICCN).

Fiki menginginkan kehadiran PLUT harus mampu menghubungkan para pelaku UMKM di PLUT seluruh Indonesia, baik dari sisi produk bahan baku, pemasaran produk, dan sebagainya. “Contoh, kita sudah bekerja sama dengan 134 hotel berbintang seluruh Indonesia. Mereka itu bisa sebagai offtaker dari produk-produk yang dihasilkan UMKM,” ujar Fiki.(jef)