Arsip Kategori: news

news

Mobilitas Masyarakat terus Meningkat, ASDP Layani 45,6 Juta Penumpang Ferry di 37 Pelabuhan seluruh Indonesia

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sukses melayani sekitar 45,6 juta penumpang kapal ferry sepanjang tahun 2023 di 37 pelabuhan yang dikeloa ASDP, dari Sabang sampai Merauke.

Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi menuturkan bahwa jumlah ini merupakan gabungan muatan dari seluruh kapal yang beroperasi di 37 pelabuhan ASDP seluruh Indonesia, baik pejalan kaki maupun penumpang yang berada di dalam berbagai golongan kendaraan.

“Dari total produksi 45 juta penumpang tersebut, tercatat dominasi penumpang kendaraan roda empat golongan IV A atau kendaraan pribadi yang mencapai 14.353.804 juta atau setara 35.4 persen dari keseluruhan. Hasil pantauan di lapangan, pergerakan masyarakat di Tanah Air terus meningkat. Dimana masyarakat banyak yang melakukan perjalanan liburan melalui jalur darat bersama keluarga, yang kemudian naik kapal ferry menuju kampung halamannya, dan juga berbagai kota dengan destinasi wisata pilihan,” tuturnya.

Peningkatan trafik kendaraan dan penumpang yang menggunakan kapal penyeberangan terjadi sejak layanan Angkutan Lebaran Tahun 2022 atau pascapandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak 2020. Setelah kendaraan golongan IVA atau kendaraan pribadi, peningkatan diikuti
penumpang kendaraan golongan VI A atau kendaraan pribadi dengan panjang 7-10 meter yang tercatat sebesar 24.1% dari total keseluruhan atau sebanyak 9.746.304 penumpang.

Adapun penumpang kendaraan golongan V atau kendaraan barang dengan panjang 5-7 meter menyumbang 4.269.688 penumpang dan disusul ketat oleh penumpang kendaraan roda dua golongan II sebesar 4.011.024 penumpang sepanjang tahun 2023.

Kemudian, Ira menyoroti pengaruh digitalisasi reservasi tiket melalui aplikasi Ferizy yang dapat memberikan pengalaman kemudahan dan kepraktisan bagi pengguna jasa ASDP dalam melakukan perjalanan kapal ferry.

Hal ini terindikasi dari pertumbuhan jumlah pengguna Ferizy yang konsisten meningkat sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2020 silam. ASDP mencatat sepanjang tahun 2023 pengguna Ferizy melambung 655.951 user atau naik 32 persen dari tahun sebelumnya. Dengan peningkatan tersebut, terdapat sejumlah 2.050.596 pengguna Ferizy hingga Februari 2024.

“Dengan keberadaan Ferizy, antrean kendaraan baik di jalan arah masuk maupun dari dalam pelabuhan saat _golden time_ berhasil berkurang signifikan karena pengguna jasa telah memilih jadwal tiket tersedia sesuai kebutuhan sehingga memungkinkan mereka untuk mengatur jadwal keberangkatan dari titik asal.” ujar Ira.

Ira menambahkan bahwa seiring dengan peningkatan jumlah penumpang kapal dan pengguna Ferizy maka ASDP akan terus mengembangkan serta menguatkan sistem aplikasi sebagai komitmen ASDP dalam melakukan transformasi dan inovasi layanan digital.

ASDP terus mendukung terciptanya pelabuhan dan penyeberangan yang berkualitas dengan menerapkan radius pembatasan area pembelian tiket ferry secara online sehingga seluruh pengguna jasa wajib melakukan perencanaan perjalanan secara optimal dengan reservasi melalui aplikasi atau website Ferizy.

Dengan memaksimalkan sarana prasarana serta adanya peningkatan di sejumlah fasilitas, ASDP berharap untuk kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2024 terutama untuk 10 lintasan di 12 cabang terpantau nasional.

*Radius Batasan Penjualan Tiket Dioptimalkan*
Sejak 11 Desember 2023, ASDP telah memberlakukan pembatasan area penjualan tiket di sekitar pelabuhan dengan radius maksimal sejauh 5 km dari pelabuhan berdasarkan surat Dirjen Hubdat AP.406/1/5/DJPD/ 2023 perihal Penataan Layanan Pemesanan Tiket Elektronik.

Adapun radius batasan pembelian tiket ferry adalah sebagai berikut:
1. Pelabuhan Merak sejauh 4,71 km dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan titik Hotel Pesona Merak).
2. Pelabuhan Bakauheni sejauh 4,24 km dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan Balai Karantina Pertanian).
3. Pelabuhan Ketapang sejauh 2,65 km dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan Terminal Sri Tanjung).
4. Pelabuhan Gilimanuk sejauh 2 km dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan Terminal Kargo).

“Kami himbau pengguna jasa terutama yang akan melalui pelabuhan utama ASDP, yakni Pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk untuk memperhatikan radius pembelian tiket ini. Diharapkan H-1 sebum keberangakatan seluruh penumpang telah memiliki tiket untuk menghindari kepadatan di pelabuhan,” tutup Ira. (Jef)

news

BRI Peduli Berbagi Kasih, Dua Panti Asuhan Dapat Bantuan 100 Paket Santunan

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Bank BRI Regional Office (RO) Jakarta 2 menyerahkan 100 paket santunan ke dua Panti Asuhan. Bantuan itu merupakan Program BRI Peduli Berbagi Kasih dalam rangka memperingati Natal Tahun 2023 beberapa waktu lalu.

Dept Head BRI RO Jakarta 2, FX Suranta menjelaskan, paket santunan itu diserahkan dua Panti Asuhan yakni Panti Asuhan Yayasan Kasih Mandiri Bersinar dan Panti Asuhan Tanjung Barat dengan masing-masing Panti Asuhan akan mendapatkan 50 paket santunan.

“Ini merupakan program ‘Corporate Social Responsibility’ (CSR) dari BRI. Ada dua Panti Asuhan menerima bantuan paket santunan,” jelas FX Suranta melalui siaran pers, Kamis (15/2/2024).

Menurutnya, bantuan paket sembako ini merupakan Program BRI Peduli Berbagi Kasih dalam rangka memperingati Natal Tahun 2023 lalu. Dia berharap program sosial ini dapat meringankan beban Panti Asuhan yang membutuhkan. Dan juga sebagi bukti cinta serta mebawa damai natal serta sukacita dan penyaluran berkat bagi anak-anak Yatim Piatu.

“Melalui Program BRI Peduli Berbagi Kasih ini, Panti Asuhan menjadi tempat menyalurkan berkat kepada anak-anak Panti Asuhan yang membutuhkan. Program ini sudah menjadi agenda rutin setiap Natal,” terangnya.

Perwakilan Panti Asuhan Yayasan Kasih Mandiri Bersinar Sr Clementsitas Bsmc dan Panti Asuhan Tanjung Barat Pdt. Retno Ngapon, mengucapkan terima kasih kepada BRI yang telah memberikan paket santunan ke Panti Asuhan Yayasan Kasih Mandiri Bersinar dan Panti Asuhan Tanjung Barat.

“Bantuan ini akan disalurkan ke anak-anak Panti Asuhan. Semoga batuan ini mendatangkan berkat bagi penerima,” ujar Sr Clementsitas Bsmc dan Pdt. Retno Ngapon.(Jef)

news

kolaborasi Kemenparekraf dan Kementerian Pariwisata Australia Soroti Peran Wanita dalam Pengembangan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Ministry of Tourism and Creative Economy/ Tourism and Creative Economy Agency (MOTCE), dalam kolaborasinya dengan Griffith Institute of Tourism-Australia dan Women Communication Network (WCN), telah mengadakan Webinar Series Women and Tourism. Acara ini menyoroti peran wanita dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Women Communication Network (WCN) sendiri merupakan komunitas yang bertujuan sebagai platform bagi para wanita untuk berbagi ide dan pengalaman mengenai isu-isu terkait pariwisata. WCN mempunyai visi untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan bermakna melalui upaya kolaboratif wanita, dengan dua misi: 1) menyediakan forum diskusi mengenai isu-isu terkait pariwisata untuk berbagi pengalaman dan ide, serta melakukan kegiatan terkait pariwisata, dan 2) menawarkan kesempatan jaringan antar wanita.

Sekretaris Tetap di MOTCE, Ni Wayan Giri Adnyani, dalam webinar dengan tema Peran Wanita dalam Pariwisata yang dihadiri oleh peserta dari kalangan akademisi, industri, mahasiswa, dan pemerintahan yang diselenggarakan pada hari Senin (12/2/2024), mengatakan bahwa narasi tentang wanita dalam pariwisata bukan hanya sebuah kisah tentang menembus batas, melainkan juga sebuah kisah tentang ketahanan, kreativitas, dan visi.

Dalam skala global, terjadi perubahan paradigma di mana wanita muncul sebagai pengambil keputusan kunci, pengaruh, dan inovator.

Wanita Indonesia berperan signifikan dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Data kami menunjukkan bahwa mayoritas angkatan kerja di sektor pariwisata adalah wanita, dengan persentase sebesar 54,22 persen, dibandingkan dengan pekerja pria sebesar 45,78 persen. Angka ini mencerminkan rasio yang serupa di mana secara global wanita juga menduduki posisi dominan di sektor pariwisata dengan 54 persen dari angkatan kerja, menurut Laporan Global tentang Wanita dalam Pariwisata oleh UN Tourism,” menurut Ni Wayan Giri.

Sektor pariwisata Indonesia bergerak menuju pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif. Hal ini terlihat dari berbagai proyek inovatif berbasis masyarakat hingga inisiatif ramah lingkungan, di mana wanita Indonesia membentuk sektor pariwisata yang merangkul keragaman dan mendorong pemberdayaan ekonomi.

Dosen Senior pariwisata dari Griffith Institute for Tourism, Dr. Elaine C.L. Yang, mengatakan bahwa 70 persen wisatawan wanita solo mempertimbangkan aspek keamanan saat melakukan perjalanan sendirian. Aspek ini meliputi keamanan akomodasi, tujuan, dan transportasi.

Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar untuk mendorong para wisatawan solo, terutama wanita, untuk berkunjung ke Indonesia.

“Ada beberapa hal yang dapat dilakukan Indonesia untuk mempererat hubungan melalui cerita otentik, seperti tur berjalan yang menceritakan kisah wanita lokal yang hebat, tur langit malam yang melibatkan cerita rakyat lokal, mempromosikan bisnis wanita, tur berjalan skala kecil hanya untuk wanita, serta pemandu wisata wanita, serta menjadikan Indonesia sebagai pemimpin destinasi pariwisata yang inklusif gender di Asia Tenggara,” ujar Elaine.

Pada kesempatan ini, Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO), Pauline Suharno, juga hadir sebagai pembicara. Ia berbagi pengalaman saat bekerja di industri pariwisata Indonesia. Ia mengatakan bahwa setiap kegagalan yang dihadapi harus digunakan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan dan bahwa kita harus bangkit lebih kuat setelah mengalami kegagalan.

“Di kantor saya, 80-85 persen dari karyawan adalah wanita. Mereka mulai dari nol, dan beberapa dari mereka bahkan tidak memiliki latar belakang pariwisata sama sekali. Ketika mereka dapat belajar lebih banyak, akhirnya mereka dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi. Di tingkat manajemen, semuanya wanita,” ungkap Pauline.

Pendiri dan Pelopor Desa Ekowisata Kelecung, Ni Putu Ayu Puspawardani, membagikan kesuksesannya dalam memimpin dan mengelola Desa Ekowisata Kelecung di Bali. Menurutnya, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah pemuda.

“Pemuda-pemuda ini memiliki antusiasme yang besar. Namun, mereka cenderung mengharapkan hasil instan. Jadi, saya selalu melibatkan mereka, meminta mereka untuk menjadi pemandu lokal dan berpartisipasi dalam pelatihan. Saya percaya bahwa sesuatu bisa berubah jika telah menjadi kebiasaan,” ujar Ni Putu Ayu Puspawardani.

Beliau menambahkan bahwa wanita harus lebih banyak terlibat dalam pariwisata, bukan hanya sebagai operator tetapi juga di tingkat manajerial dan kepemimpinan. Selain itu, wanita juga dapat menjadi pendorong perubahan bagi keluarga dan komunitas melalui pariwisata.

Semua pembicara sepakat bahwa saat ini masih terdapat hambatan dalam realitas mengenai ketimpangan gender. Hal ini terjadi tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Menurut UN Tourism, dari segi pendapatan, wanita mendapatkan 16 persen lebih sedikit dari pada pria.

Webinar ini diharapkan dapat menciptakan upaya bersama yang lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menghadapi tantangan tersebut.

Turut hadir bersama Sekretaris Tetap MOTCE adalah Kepala Biro Komunikasi dan Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, I Gusti Ayu Dewi Hendriyani.(Jef)

news

Lawan Tirani, “Pengkhianat Rakyat” Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Negara Republik Indonesia didirikan dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan rakyatnya. Sebuah negara yang merdeka, Berdaulat, Adil dan Makmur.

Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, dibentuklah pemerintahan untuk mengurusi negara. Dan rakyat memberikan mandat kepada Pemerintah tersebut dengan tugas untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menggapai seluruh cita-cita dibentuknya negara, secara demokratis, menjunjung tinggi dan melindungi Hak Asasi Manusia, penuh ketaatan terhadap norma-norma dan hukum, serta menjunjung etika dan moral sebagai pemerintah. Negara dan Pemerintahannya bukanlah alat bagi sebagian kelompok apalagi segelintir orang untuk mengeruk sebesar-besarnya keuntungan.

Akhir-akhir ini, kami, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melihat dan memperhatikan, banyak penyimpangan yang dilakukan pemerintah sebagai mandataris rakyat dalam pengelolaan negara. Semakin kami diam, semakin jauh penyimpangan yang dilakukan. Pada kesimpulannya, pemerintahan Negara Republik Indonesia yang hari ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berkhianat pada cita-cita didirkannya negara dan dibentuknya pemerintahan.

Korupsi yang semakin merajalela, Kolusi dan Nepotisme terus dilanggengkan, Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik yang menjunjung tinggi norma kepatutan dan hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme kini menjadi isapan jempol belaka.
Demokrasi terus mengalami kemunduran, Hak Asasi Manusia terus diberangus, Penegakan Hukum masih tebang pilih, Utang Negara semakin membengkak, Bahan-bahan pokok kebutuhan rakyat semakin mahal, Pendidikan semakin komersil, Perusakan lingkungan dan konflik agraria terus merajalela, kelaparan masih merajalela. Ditengah situasi ini, kita melihat kekuasaan yang bobrok tersebut ingin terus melanggengkan kekuasaanya serta terus memusatkan keuasaan ekonomi dan politik negara hanya kepada segelintir orang.

Dalam proses pemilu 2024, kita melihat banyaknya manipulasi, praktek mengangkangi konstitusi, pemilu yang tidak berjalan secara jujur dan adil. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi ditemukan fakta telah menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu paslon. Para pembantunya menjadi alat kerja pemenangan. Netralitas ASN, TNI dan POLRI termasuk PJ Kepala Daerah juga telah hilang. Selain itu, Bantuan Sosial (Bansos) yang harusnya menjadi hak rakyat secara utuh, malah menjadi alat untuk kepentingan politik kekuasaan.
Atas dasar tersebut, PMII bersikap:
Presiden Jokowi adalah penanggungjawab utama atas kebobrokan, kehancuran dan kemunduran yang terjadi selama kepemimpinannya.

Mendesak dan Menuntut Presiden Jokowi untuk menghentikan Praktek-praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), bukan malah menjadi aktor utama dari praktek KKN tersebut.

Mendesak dan Menuntut Berhenti merusak dan mengangkangi konstitusi serta etika kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama berkaitan dengan jabatannya sebagai Presiden, Pimpinan Negara dan Pimpinan Pemerintah.

Mendesak dan Menuntut Presiden Joko Widodo untuk berhenti melakukan pemusatan kekuasaan ekonomi dan politik Negara Republik Indonesia hanya kepada segelintir orang, sebagian kelompok, apalagi hanya untuk kepentingan keluarga dan kerabat.

Mendesak dan Menuntut Presiden Jokowi untuk segera berhenti melakukan praktik pelanggaran dan perusakan prinsip-prinsip Demokrasi dan pemberangusan HAM, terutama dalam ruang kebebasan berekspresi dan berpendapat seluruh rakyat Indonesia, tanpa diskriminasi, intimidasi dan represi.

Mendesak dan Menuntut Presiden Jokowi untuk menghentikan agenda-agenda pemerintah yang merusak lingkungan dan merampas ruang hidup rakyat.
Mendesak dan Menuntut Presiden Jokowi untuk segera menurunkan harga-harga bahan pokok kebutuhan rakyat, menghentikan komersialisasi pendidikan, dan menghentikan pembangunan yang menggunakan utang negara secara ugal-ugalan.

Mendesak pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk menghentikan praktek penyalahgunaan kekuasaan yang mengarah pada pemenangan salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Mendesak seluruh ASN, TNI dan Polri, hingga Kepala Desa untuk menolak Intervensi Kekuasaan untuk memenangkan salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Mendesak dan Menuntut kepada Seluruh Pejabat Negara untuk tunduk patuh terhadap aturan main demokrasi dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemilu yang ADIL, BERSIH dan PENUH KEJUJURAN tanpa manifulasi dan kecurangan.

Mendesak DPR-RI segera menggunakan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap tindakan Presiden yang semakin masif menyalahgunakan kewenangannya untuk berpihak pada salah satu pasangan Capres – Cawapres. DPR-RI juga harus menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.(Jef)
 

news

Skandal Korupsi Pesawat Mirage, Dugaan Keterlibatan Prabowo Subianto Terungkap Disorot Media Asing

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Kabar dugaan korupsi pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5 asal Qatar semakin menghangat di media sosial. Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, kini dihadapkan pada tuntutan untuk memberikan klarifikasi atas isu yang mencuat. Beredar kabar bahwa Lembaga Korupsi Uni Eropa (GRECO) tengah mengusut kasus ini, menyebutkan adanya fee sekitar US$ 20 juta atau Rp 312 miliar yang diduga diterima.

“Kita menuntut Prabowo Subianto untuk segera mengklarifikasi isu ini. Berdasarkan informasi yang beredar, sekitar 40 persen dari komisi tersebut diduga telah diterima oleh beliau di Qatar, bahkan disebutkan dalam berita bahwa pembayaran itu dilakukan melalui jet pribadi,” ujar Connie Rahakundini Bakrie, Pengamat Militer dan Pertahanan, dengan nada kecewa seperti dikutip, Jumat (9/2/2024).

Komandan TKN Fanta Arief Rosyid Hasan dengan tegas meminta bukti soal investigasi lembaga antikorupsi tersebut sekaligus mengingatkan untuk tidak mudah terprovokasi dari pihak-pihak luar.

“Tentu harus dibuktikan ya, kita kan juga sebagai sebuah negara besar nggak boleh terprovokasi oleh pihak-pihak luar,” tekan Arief kepada wartawan di kantor TKN Fanta HQ Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/2)

Connie menegaskan pentingnya klarifikasi ini mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pembelian pesawat tersebut. Meskipun rencana pembelian dari Qatar telah dibatalkan, namun investigasi dari European Investigative Order (EIO) masih berlanjut, mencurigai adanya tindak penggelapan atau peningkatan harga.

“EIO sangat serius dalam menangani kasus semacam ini. Mereka sangat berhati-hati dalam menginvestigasi masalah penggelapan dan peningkatan harga yang terjadi dalam proyek-proyek seperti ini,” ungkapnya.

Kasus dugaan korupsi ini kembali mencuat setelah adanya dokumen yang bocor dari Ceko, seperti yang dijelaskan oleh Connie. Meskipun dia tidak secara langsung melakukan penelusuran terhadap dokumen tersebut, namun informasi yang diterimanya dari rekan diplomat di sektor pertahanan menegaskan bahwa dugaan tersebut patut dicurigai.

“Tampaknya EIO berusaha mengirimkan pesan yang jelas bahwa mereka akan mengungkap kebenaran di balik kasus ini. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya kekuatan EIO dalam melakukan penyelidikan lintas negara,” tambah Connie.

Terkait isu ini, Prabowo Subianto sebelumnya dilaporkan terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait pembelian pesawat Mirage dari Qatar. Laman META NEX mengungkapkan bahwa GRECO tengah menyelidiki kasus tersebut yang melibatkan nama Menteri Pertahanan dan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto.(Jef)

news

Netralitas Kampus dalam Pemilu: Peran Universitas Mercu Buana dalam Pesta Demokrasi Tahun 2024.

Tinggalkan komentar

Netralitas Kampus dalam Pemilu: Peran Universitas Mercu Buana dalam Pesta Demokrasi Tahun 2024.

JAKARTA.- Beberapa hari lagi pemungutan suara Pemilu 2024 akan berlangsung. Universitas Mercu Buana bersama dengan seluruh rakyat Indonesia menyambut antusias pesta demokrasi 5 tahunan ini. Sebagai sarana pendidikan putera puteri bangsa, Universitas Mercu Buana secara aktif mendorong tumbuh kembangnya partisipasi politik dengan ikut serta mensukseskan Pemilu dengan memberikan ruang bagi civitas akademika untuk menyalurkan aspirasi politiknya pada tanggal 14 Februari 2024.

“Ruang akademik di Universitas Mercu Buana adalah tempat di mana berbagai gagasan, pendapat, dan pandangan dapat berkembang secara bebas tanpa takut akan adanya diskriminasi atau represi. Netralitas adalah prinsip penting dalam lingkungan akademi yang memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk menyampaikan ide-ide mereka tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun,” kata Prof. Dr. Andi Adriansyah. M. Eng yang ditemui di Jakarta pada Jum’at (09/02).

Rekor Universitas Mercu Buana itu memastikan bahwa di Universitas Mercu Buana, ruang akademik ini dikembangkan untuk memastikan bahwa setiap anggota civitas Universitas Mercu Buana merasa aman dan nyaman untuk ikut serta berpartisipasi dalam Pemilu tahun ini.

“Ruang akademik yang netral di Universitas Mercu Buana menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua mahasiswa, dosen, dan staf. Ini berarti bahwa tidak ada satu pun pandangan atau kekuatan politik yang diberikan perlakuan Istimewa,” tambah Andi.
Universitas Mercu Buana mendorong setiap anggota civitas untuk berkontribusi dalam pesta demokrasi sebagai bagian dari hak politik sebagai warga negara. Universitas Mercu Buana memberikan ruang yang sama bagi anggota civitas dalam ikut berpartisipasi dalam Pemilu tanpa memandang latar belakang, identitas atau kepercayaan mereka.

“Budaya politik subyek yang menempatkan individu dengan kesadaran dan pengetahuannya dalam memilih adalah langkah penting untuk menjadi pemilih yang bertanggung jawab. Budaya politik parochial yang menempatkan individu sebagai obyek kekuatan politik tertentu sudah usang dan tidak sesuai dengan budaya akademik yang menempatkan tanggung jawab individu sebagai norma yang dijunjung tinggi,” ungkap professor Peneliti Robot Humanoid ini.

Namun demikian, tambah Andi, meskipun netralitas adalah prinsip yang penting, bukan berarti bahwa semua pandangan atau tindakan diperlakukan dengan cara yang sama. Universitas Mercu Buana tetap mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan mengambil tindakan terhadap diskriminasi, pelecehan atau tindakan yang tidak etis. Dengan demikian, ruang akademik yang netral di universitas ini juga merupakan tempat yang aman bagi seluruh sivitas akademika, di mana mereka dapat melindungi martabat mereka dan menyuarakan kekhawatiran mereka tanpa takut akan penindasan atau pembalasan.

“Sebagai perguruan tinggi, Universitas Mercu Buana menjalankan peran mercusuar penegakkan etika melalui netralitas kampus dalam Pemilu. Sikap ini untuk mendorong terciptanya lingkungan akademis yang sejalan dengan peran perguruan tinggi untuk mengembangkan keluhuran budi, menjunjung pengetahuan dan pengembangan sikap intelektual,” katanya.

Secara keseluruhan, ruang akademik di Universitas Mercu Buana memainkan peran penting dalam mendukung kebebasan akademik, dialog antarbudaya, dan pembangunan masyarakat yang inklusif. Dengan menjaga netralitas dan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, Universitas Mercu Buana memberikan kontribusi yang berharga dalam membentuk generasi yang berpikiran terbuka dan berperasaan empati.(Jef)

news

Tingkatkan Kompetensi Pengajar, BNI Bagikan Ribuan Sertifikasi Guru

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, membagikan ribuan sertifikasi untuk guru dalam rangka meningkatkan kompetensi pengajar Indonesia.

Program ini sejalan dengan misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam mengembangkan kapasitas guru sebagai Guru Digital yang memberikan dampak positif secara berkelanjutan dalam sektor pendidikan.

Adapun program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengajar dalam penggunaan teknologi dan penerapan kurikulum Merdeka.

Sertifikasi guru tersebut akan diberikan kepada 1.000 guru di Provinsi Riau, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain itu, BNI juga memberikan literasi dan edukasi keuangan kepada siswa di salah satu sekolah di masing-masing provinsi.

Dalam sambutannya di acara Kick Off dan Press Conference BNI Berbagi Sertifikasi Guru Merdeka,  Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengungkapkan, program tersebut diberikan sebagai salah satu bentuk kepedulian BNI dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kami terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Semoga semakin banyak tenaga pengajar berkualitas sehingga mampu mencerdaskan lebih banyak anak bangsa,” ujarnya.

Okki melanjutkan, pelatihan bersertifikasi ini diberikan sebagai upaya untuk mendukung salah satu poin dalam Sustainable Development Goals (SDG’s) yaitu menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar untuk semua.

“Pelatihan sertifikasi ini diharapkan bisa meningkatkan mutu dan kualitas guru di Indonesia sehingga bisa memberikan materi pelajaran yang unggul untuk penerus bangsa agar bisa bersaing dalam skala global,” kata Okki.

Dalam acara yang sama, President Commissioner Orbit Future Academy Ilham Akbar Habibi mengatakan, kesempatan ini merupakan sebuah kehormatan bagi Orbit Future Academy untuk bisa ikut berpartisipasi meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dalam jangka panjang.

Dia menjelaskan, setelah sukses dengan berbagai kurikulum peningkatan keterampilan di program-program sebelumnya, dan berkat kolaborasi bersama BNI, kini Orbit Future Academy kembali mendapatkan kepercayaan untuk membuktikan efektivitas program BNI Berbagi Sertifikasi Guru Merdeka.

“Dalam jangka panjang, program ini harus menjadi salah satu pilar penting pendukung Kurikulum Merdeka dan program Merdeka Mengajar Kemendibudristek, yang berkontribusi nyata bagi tercapainya visi Indonesia Emas 2045,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani menambahkan, kolaborasi ini merupakan kesempatan yang baik untuk mengimplementasikan tujuan bersama dalam meningkatkan kompetensi guru di Indonesia.

Menurutnya, semua perangkat yang tersedia dalam kurikulum Merdeka ini dapat menambah pengetahuan dan literasi finansial untuk guru di Indonesia.

“Terima kasih untuk Orbit dan BNI atas kolaborasi ini. Saya berharap kolaborasi seperti ini akan terus berjalan agar semakin banyak guru yang merasakan manfaatnya,” pungkasnya. (Jef)

news

DITJEN HUBDAT TINGKATKAN PENGAWASAN ANGKUTAN PARIWISATA

Tinggalkan komentar

BANDUNG:(Globalnews.id)– Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat meningkatkan pengawasan angkutan pariwisata yang beroperasi di kawasan-kawasan wisata, terutama di momen libur panjang. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menciptakan angkutan pariwisata yang berkeselamatan di tengah meningkatnya antusiasme masyarakat untuk berwisata.

“Sehubungan dengan Libur Isra Miraj dan Cuti Bersama Tahun Baru Imlek, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat hadir untuk melakukan pengawasan terhadap angkutan pariwisata dan awak bus yang aktif beroperasi di lokasi-lokasi pariwisata selama libur panjang ini,” ujar Direktur Lalu Lintas Jalan, Ahmad Yani di Bandung, Jumat (9/2).

Ia menjelaskan Ditjen Perhubungan Darat bersama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dan Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pengawasan operasional angkutan bus pariwisata yang beroperasi di lokasi-lokasi wisata pada tanggal 7 hingga 11 Februari 2024.

Sosialisasi pendataan dan pengawasan angkutan pariwisata dilaksanakan di tiga wilayah, yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Lokasi pelaksanaan sosialisasi ini diutamakan di area wisata sebagai berikut:

a. DKI Jakarta: Ancol, Monas, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dan Ragunan;

b. Banten: Pantai Anyer dan Carita;

c. Jawa Barat: Lembang dan Bandung Timur.

Adapun tindakan pengawasan tersebut berupa pemeriksaan Buktu Lulus Uji Elektronik (BLUe), pemeriksaan Kartu Pengawasan (KPS), dan dokumentasi kendaraan.

“Kegiatan pengawasan tersebut bertujuan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di masa libur panjang ini. Kami bersama dengan pemerintah daerah setempat dan tentunya para _stakeholders_ dari perusahaan otobus akan berkoordinasi untuk menciptakan angkutan pariwisata yang aman bagi masyarakat,” jelasnya.

Kendaraan yang masih belum dapat melengkapi persyaratan teknis dan laik jalan akan diberikan sosialisasi dan tindakan, sehingga bisa dilakukan proses lebih lanjut untuk memastikan kendaraan tersebut laik jalan.

“Selain harus berizin dan laik jalan, perusahaan otobus juga penting memerhatikan jam kerja pengemudi dan menyediakan pengemudi cadangan karena perjalanan di musim liburan yang relatif panjang,” pungkas Yani.

Sementara, Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno memaparkan bahwa PO Bus ataupun pemilik kendaraan juga diimbau untuk memiliki Sistem Manajemen Keselamatan yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

“Dengan semakin meningkatnya antusiasme masyarakat berwisata, BPTD setempat dapat melakukan _ramp check_ angkutan pariwisata di lokasi-lokasi wisata setempat,” paparnya.

Mengingat cukup seringnya kecelakaan angkutan orang yang terjadi di awal tahun 2024, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan terus meningkatkan pengawasan terhadap bus pariwisata maupun bus AKAP. Selain itu, Ditjen Hubdat juga akan melakukan evaluasi dan koordinasi bersama dengan para _stakeholders_ terkait agar tetap menjaga keselamatan penumpang dan mengedepankan transportasi darat yang berkeselamatan. (Jef)

news

TINGKATKAN KETERTIBAN TRANSPORTASI JALAN DI DAERAH, BPTD KELAS II JATENG GELAR SOSIALISASI KESELAMATAN JALAN

Tinggalkan komentar

SEMARANG:(Globalnews.id) – Dalam rangka meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan serta keselamatan transportasi jalan, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi _Zero Over Dimension Over Loading_ (ODOL) sekaligus Penandatanganan Pernyataan Bersama Pengamanan Khusus Obyek Vital dan Pelaksanaan Keamanan serta Ketertiban pada UPPKB di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan sosialisasi bertemakan “Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Melalui Implementasi _Zero Over Dimensin Over Loading_ ” berlangsung di Hotel Patra Semarang, 6 Februari 2024. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari program Zero ODOL yang telah ditetapkan okeh Kementerian Perhubungan.

Kepala BPTD Kelas II Jawa Tengah, Ardono menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk dapat menekan potensi-potensi yang dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya khususnya di wilayah Jawa Tengah. Selain berpotensi menimbulkan kecelakaan, Ia menambahkan bahwa pelanggaran ODOL ini juga mengakibatkan kerugian tidak hanya bagi pemerintah namun juga masyarakat.

“Kerugian yang paling mudah kita temukan adalah rusaknya infrastruktur jalan yang berdampak langsung seperti terhambatnya arus lalu lintas yang seringkali mengakibatkan kemacetan dan pencemaran udara,” jelas Ardono.

Lebih lanjut Ia menyampaikan bahwa berdasarkan catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), negara mengalami kerugian sekitar Rp. 43 triliun per Tahun untuk memperbaiki permukaan jalan dan jembatan yang rusak akibat ODOL.

“Kegiatan ini merupakan upaya untuk mewujudkan Zero ODOL di wilayah Jawa Tengah serta mengampanyekan Keselamatan Transportasi adalah Tanggung Jawab Kita Bersama,” pungkasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa penananganan ODOL ini tidak bisa dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sendiri tetapi perlu dilakukan secara sinergi juga terpadu bersama instansi terkait agar penertiban ODOL bisa dilakukan dari hulu sampai ke hilir.

“Misalnya pengawasan pada saat pembuatan badan kendaraan di karoseri dimensinya di buat sesuai aturan yang ada. Perlu juga mengoptimalkan moda lain untuk mengurangi beban distribusi barang di jalan raya dengan menggunakan moda Kereta Api barang dan Kapal Laut,” ungkap Ardono.

Kegiatan sosialisasi ini juga ditujukan untuk mendorong pengusaha angkutan barang mematuhi regulasi tentang kendaraan angkutan barang dan mengoptimalkan koordinasi kerjasama serta sinergi antar instansi terkait dalam penegakan hukum.

Selain melalui kegiatan sosialisasi Zero ODOL, keseriusan Pemerintah dalam meningkatkan keselamatan jalan juga dilakukan melalui kegiatan penegakan hukum bersama dengan para pemangku kepentingan terkait.

“Pada tahun 2023, BPTD Kelas II Jateng melakukan penegakan hukum di 7 (tujuh) satuan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor ( UPPKB ) yang terdapat di Jawa Tengah, dari 141.197 kendaraan yang di periksa, sebanyak 9.453 kendaraan ODOL,” papar Ardono.

Dalam rangkaian kegiatan ini, dilaksanakan pula Penandatanganan Pernyataan Bersama antara Kepala BPTD Kelas II Jateng dengan TNI tentang Kerjasama Pengamanan Khusus (Pamsus) di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).

Pamsus betugas melakukan pengamanan obyek vital nasional dan penegakan keamanan dan ketertiban yg merupakan perwujudan operasi militer selain perang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Sosialisasi ini diikuti oleh kurang lebih 300 undangan yang berasal dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi / Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, General Manager BUMN di sektor Perhubungan, Instansi TNI, Instansi Polri, Tokoh Masyarakat, perwakilan Perguruan Tinggi serta perwakilan dari instansi dan para pemangku kepentingan terkait lainnya. (Jef)

news

Konferprov PWI Jaya 25 April, Pendaftaran Calon Ketua 5-18 Februari 2024

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(Globalnews.id)-Konferensi Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia DKI Jakarta (Konferprov PWI Jaya) dipastikan tetap sesuai rencana, yakni pada Kamis, 25 April 2024. “Ini selaras dengan hasil rapat Panitia Pelaksana Konferprov, 17 Januari 2024 lalu,” ujar Budi Nugraha, Ketua Panpel Konferprov PWI Jaya, Senin (5/2/2024).

Konferprov PWI Jaya digelar untuk menetapkan Ketua PWI Jaya periode 2024-2029. Sesuai rencana, Konferprov dilaksanakan di Gedung Balai Kota, Pemprov DKI Jakarta, dengan kerja sama dari Diskominfotik DKI Jakarta.

Budi Nugraha menjelaskan, PWI Pusat telah menjawab surat dari pengurus PWI Jaya terkait pembentukan Panitia Pelaksana Konferprov. Surat PWI Pusat kepada PWI Jaya diterima Senin (5/2) sore. Di samping menyetujui pelaksanaan Konferprov, disampaikan juga tahapan-tahapan menuju pemilihan Ketua PWI Jaya dan sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI DKI Jaya periode lima tahun ke depan.

“Pendaftaran untuk Ketua PWI Jaya dan Ketua DKP PWI Jaya antara 5 hingga 18 Februari,” ujar Budi.

Di akhir fase pendaftaran berkas calon Ketua PWI Jaya dan Ketua DKP PWI Jaya akan dikirim ke PWI Pusat pada 19 Februari, untuk diteliti dan selanjutnya secara resmi ditetapkan sebagai calon Ketua PWI Jaya dan calon Ketua DKI PWI Jaya,” lanjut Budi Nugraha, yang didampingi Wakil Ketua Tb Adhi.

Merujuk surat dari PWI Pusat, penetapan calon Ketua PWI Jaya dan Ketua DKP PWI Jaya akan dilakukan antara 20-21 Februari 2024.

Budi menjelaskan, Panitia Pelaksana Konferprov PWI Jaya sejauh ini sudah menyosialisasikan tahapan-tahapan pemilihan kepada seluruh elemen anggota PWI Jaya. “Misalnya, informasi tentang anggota yang berhak memilih, proses perpanjamgan Kartu Tanda Anggota (KTA) PWI Jaya, sebagaimana yang disyaratkan oleh PWI Pusat dalam surat terdahulu,” tutur Budi, Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Jaya 2019-2024.

“Saat ini kami masih menunggu Daftar Pemilih Sementara (DPS) dari PWI Pusat, yang tentunya akan dicocokan dengan data dari PWI Jaya,” papar Budi.

Merujuk surat PWI Pusat pula, jika pemilihan dilaksanakan Kamis, 25 April 2024, maka Daftar Pemilih Tetap (DPT) wajib diumumkan minimal 2 bulan sebelum pemilihan.(Jef)