TANGERANG(Globalnews.id)- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta operator bandara dan maskapai penerbangan untuk mengutamakan keselamatan dan keamanan. Hal ini ditekankan oleh Menhub saat melakukan video conference dengan operator bandara di seluruh wilayah PT Angkasa Pura II di Posko Angkutan Lebaran Terpadu, Terminal 1 B Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat (23/6).

“Saya minta operator bandara dan maskapai penerbangan untuk mengutamakan safety dan security. Karena kalau safety dan security bermasalah di udara itu fatal,” ujar Menhub.

Hal lain yang diminta oleh Menhub adalah peningkatan pelayanan kepada penumpang. “Selain safety dan security, saya minta operator memperhatikan level of service, yaitu terkait penanggulangan delay dan kepadatan di terminal penumpang,” ujar Menhub.

Menurut Menhub persoalan delay merupakan hal yang penting untuk dikelola dengan baik, karena terkait dengan pelayanan dan untuk menjaga rotasi pesawat dan awak kabin.

“Rotasi pesawat penerbangan paling akhir itu ada kemungkinan terlambat. Untuk itu, Bandara kita operasikan sampai jam 12 malam. Kalau dia dikasih waktu 2 jam maka masih punya cukup waktu untuk kembali. Walaupun malam, masih bisa mendarat. Artinya rotasi pesawat dan rotasi awak kabin bisa terjaga dengan baik, besok paginya sudah zero lagi,” jelas Menhub.

Lebih lanjut Menhub menjelaskan antisipasi terhadap pesawat yang delay di musim mudik Lebaran ini.

“Persoalan delay sudah kita antisipasi. Pertama dengan ramp check, dengan begitu tingkat kegagalan terbang pesawat semakin berkurang. Kedua, secara intensif kita menambah jam operasi bandara. Solo, Jogja, Denpasar, Surabaya, Balikpapan, Medan itu beroperasi sampai pukul 24.00 WIB. Bahkan, Dirut PT Angkasa Pura II menyampaikan semua bandara di bawah naungan PT Angkasa Pura II beroperasi 24 jam, kecuali Silangit yang beroperasi hanya sampai pukul 24.00 WIB,” jelas Menhub.

*Pertumbuhan penumpang di 4 bandara di atas rata-rata

Yang menggembirakan, menurut Menhub, di penerbangan selain penanganan arus mudik yang lancar dan tidak ada halangan berarti, adalah pertumbuhan penumpang yang naik signifikan. “Pertumbuhan penumpang di Bandara AP2 di atas rata-rata, bahkan terdapat 4 bandara di Indonesia yang pertumbuhan penumpangnya di atas 9%, yaitu Pontianak 35 persen, Pekanbaru 25 persen, Palembang 15 persen dan Halim 12 persen,” terang Menhub.

Menurut Menhub, pertumbuhan penumpang ini berarti okupansi dari pesawat relatif baik. “Dapat dikatakan okupansi dari pesawat relatif baik. Katakanlah dulu okupansinya 70%, sekarang bisa 80-90%. Oleh karenanya, sekalipun ada tambahan 400 flight, saya tetap himbau operator airline untuk meningkatkan slot-slot yang sudah diminta kepada kita,” tutup Menhub.

Turut mendampingi dalam peninjauan hari ini, Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso, Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin, Kepala Otoritas Bandara Wilayah I Soekarno-Hatta Bagus Sunjoyo, Direktur Utama Airnav Indonesia Novie Riyanto, dan beberapa perwakilan maskapai penerbangan. (jef)

JAKARTA (Globalnews.id)- Sejalan dengan proses pengambilalihan ruang udara atau Flight Information Region (FIR) yang sejak 1945 dikelola Singapura, seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) penerbangan di Indonesia perlu melakukan kerjasama.  Hal itu bertujuan agar Indonesia dapat benar-benar siap dalam mengelola wilayah sendiri.

“Walaupun tidak ada keraguan soal kedaulatan wilayah, namun kontrol atas wilayah udara Indonesia memang harus ada di tangan Indonesia,” kata Ketua Masyarakat Hukum Udara, Andre Rahadian di sela-sela Seminar bertema Perubahan Batas Flight Information Region : “Apa yang harus disiapkan Indonesia” di Ayana Midplaza Hotel, Jakarta, Kamis, 15 Juni 2017.

Seminar yang diprakarsai Kementrian Luar Negeri dan Masyarakat Hukum Udara tersebut menampilkan berbagai nara sumber yang terkait dengan penanganan Flight Information Region (FIR), antara lain dari Kementrian Luar Negeri, Kementrian Perhubungan, Kantor Regional ICAO Asia Pasifik, Airnav, Masyarakat Hukum Udara, dan kalangan akademisi.

Andre mengatakan, ada tahapan dan proses yang harus dipenuhi untuk bisa mengelola dengan baik, seperti masalah peralatan, kesiapan sumber daya manusia, dan berbagai faktor pendukung yang lain. Itu mengingat pengelolaan Flight Information Region menyangkut hal fundamental, yaitu keselamatan penerbangan. Disamping itu, Flight Information Region di kawasan kepulauan Riau dan Natuna adalah wilayah yang sangat padat dengan penerbangan komersial.

Seperti diketahui, pemerintah segera mengambil alih pelayanan navigasi penerbangan di kawasan kepulauan Riau dan Natuna yang sejak tahun 1945 didelegasikan kepada pemerintah Singapura. Realisasinya akan membawa dampak yang cukup besar dalam kegiatan penerbangan Indonesia dan aspek ekonomi maupun politik pada umumnya.

Perlu kemampuan teknis

Dirjen Hukum dan Perjanjian lnternasional, Kemenlu Andri Hadi mengatakan, Flight Information Region (FIR) adalah soal pelayanan navigasi penerbangan yang tidak terkait dengan kedaulatan. FlR dalam Annex 11 tentang Air Traffic Services dari Konvensi Penerbangan Sipil lnternasional 1944, dikenal dengan nama Konvensi Chicago, adalah suatu wilayah udara dimana dalam wilayah udara tersebut diberikan pelayanan informasi penerbangan (flight information service) dan pelayanan peringatan/kesiapsiagaan (alerting service).

Penetapan batas FIR, kata Andri,  dititikberatkan pada pertimbangan serta kepentingan teknis dan operasional pelayanan navigasi penerbangan untuk menjamin keselamatan dan efisiensi penerbangan dan tidak harus berhimpit dengan batas wilayah negara karena FIR tidak berkaitan dengan persoalan kedaulatan.

Perubahan terhadap batas FIR Singapura-Indonesia ini, kata dia,  memerlukan peningkatan kemampuan teknis operasional manajemen ‘lalu lintas penerbangan Indonesia yang meliputi aspek infrastruktur, kuantitas dan kualitas SDM.

Saat ini, pelayanan navigasi penerbangan sipil di atas Kepualauan Riau dan Kepulauan Natuna dilakukan oleh Singapura. Pemerintah Rl memiliki mandat dari UU No. 1 tahun 2009 untuk mengambilalih pemberianpelayanan tersebut.

Ia berharap, seminar ini menghasilkan satu pemahaman sekaligus saran Iangkah yang konkrit, khususnya tentang persyaratan teknis, sehingga dapat mencapai mandat yang diamanatkan oleh Pasal 458 UU No..1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. (jef)

JAKARTA(Globalnews.id)- PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengimbau kepada seluruh pengguna jasa penyeberangan agar mempersiapkan jadwal keberangkatan maupun kepulangan selama periode angkutan Lebaran 2017. Hal ini penting agar perjalanan arus mudik maupun balik berjalan lancar, aman dan selamat, dan dapat merayakan kebahagiaan Hari Raya Idul Fitri 1438 H bersama seluruh anggota keluarga.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Faik Fahmi mengatakan, dengan perayaan Hari Idul Fitri yang jatuh pada Minggu (25/6) dan Senin (26/6) dan libur cuti bersama yang jatuh pada 27-30 Juni 2017, arus puncak mudik diprediksikan jatuh pada H-3 atau pada Kamis (22/6) atau H-3 dan Jumat (23/6) atau H-2.

“Kami mengimbau pemudik dapat mengatur perjalanan sebaik-baiknya, diharapkan dapat menyeberang sebelum waktu arus puncak. Dengan demikian, pemudik dapat menghindari potensi kemacetan dikarenakan kepadatan saat arus puncak. Stamina tetap harus dijaga, dan mewaspadai cuaca buruk, keamanan dan keselamatan jiwa dan kendaraan selama di perjalanan,” ungkap Faik Fahmi, di sela acara jumpa pers Kesiapan Angkutan Lebaran 2017 dan buka puasa bersama media massa, di Jakarta, Selasa (13/6).

Diperkirakan jumlah penumpang penyeberangan selama musim mudik Lebaran tahun 2017 mencapai 4,95 juta orang penumpang yang tersebar di tujuh lintasan penyeberangan utama yang dipantau secara nasional. Tujuh  lintasan utama penyeberangan yang terpantau secara nasional yakni, Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, Padangbai-Lembar, Kayangan-Pototano, Panajam-Kariangau, Bajoe-Kolaka, dan Tanjung Kelian-Tanjung Api-api. Dari ketujuh lintasan tersebut, selama periode mudik Lebaran ini akan dioperasikan total 191 unit kapal roro, dan 42 unit dermaga.

Adapun jumlah penumpang tahun ini diperkirakan mengalami kenaikan sebanyak 4 persen dibandingkan realisasi tahun 2016 yang mencapai 4,78 juta orang penumpang.  “Untuk roda dua diperkirakan naikk 6,5 persen menjadi 443.666 unit sepeda motor dari realisasi 2016 sebanyak 416.954 unit, dan untuk roda 4 atau lebih (termasuk truk) mencapai 660.407 unit atau naik 6,3 persen dibandingkan realisasi tahun 2016 sebanyak 628.002 unit,” sebutnya.

Tiket Online

Bagi pemudik ferry yang membawa kendaraan kecil, Faik mendorong agar melakukan pembelian tiket berjadwal secara online. Layanan ini telah dibuka dan dapat diakses masyarakat mulai Kamis (1/6) untuk jadwal keberangkatan 19 Juni 2017.

Tidak hanya dapat mengurangi antrian pembelian tiket di pelabuhan, tetapi pemudik yang membeli tiket online dapat menikmati jalur khusus di pelabuhan dengan waktu scan barcode (yang diterima setelah membayar tiket) lebih singkat, sehingga dapat lebih cepat menuju kapal. Selain itu, data pemudik secara otomatis telah tercatat dalam manifest penumpang karena telah didaftarkan langsung saat proses online.

“Tiket online ini menjadi salah satu alternatif solusi yang diharapkan dapat memudahkan pengguna jasa. Kami terus berupaya meningkatkan kualitas layanan baik di pelabuhan maupun penyeberangan, sehingga pelanggan dapat menikmati pengalaman perjalanan ferry yang lebih berkesan pada Lebaran tahun ini,” tuturnya.

Pengguna jasa yang ingin membeli tiket ferry berjadwal secara online, dapat menggunakan ponsel atau tabletnya dengan mengakses http://tiket.indonesiaferry.co.id.  Pembelian tiket secara online berlaku untuk pemesanan maksimal H-1 keberangkatan.

Adapun layanan penjualan tiket penyeberangan berjadwal secara online saat ini berlaku bagi penumpang, kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 (pribadi, pick-up, box barang) dan mobil travel jenis Elf. Masa berlaku tiket maksimal 4 jam setelah jam keberangkatan, dan waktu check in (masuk ke pelabuhan) mulai dibuka 3 jam sebelum keberangkatan.

“Harapan kami agar dapat lebih fokus memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kendaraan pribadi yang jumlahnya terus meningkat tiap tahun. Tahun lalu dengan periode H-12 hingga H+10, jumlah pemudik roda empat atau lebih mencapai 556.612 unit, dan tahun ini diprediksi mencapai 581.115 unit atau naik sekitar 4,5 persen dibandingkan tahun lalu,” sebutnya.

Kendati menerapkan layanan penjualan tiket online, PT ASDP tetap membuka loket penjualan di luar area pelabuhan (buffer zone) untuk layanan go-show, baik di jalur tol maupun non-tol. Untuk akses menuju Pelabuhan Merak, lokasi buffer zone terbagi di 5 titik yakni, lapangan Villa Permata Hijau, rest area KM 43 dan KM 68 Tol Tangerang-Merak, Polsub Sektor Grogol-Merak, dan Hotel Mangku Putra-Merak. Untuk akses menuju Pelabuhan Bakauheni, lokasi buffer zone tersebar di 3 titik, yaitu Terminal Rajabasa, Masjid Agung Kalianda, dan Rumah Makan Begadang 4.

Selanjutnya untuk lokasi buffer zone menuju Pelabuhan Gilimanuk terbagi di 4 titik yaitu Rumah Makan Soka, Lapangan Desa Melaya, Jembatan Timbang Melaya, dan Lahan Pemda. Sedangkan akses menuju Pelabuhan Ketapang, lokasi buffer zone terbagi di 4 titik yaitu Istana Gandrung,  Jembatan Timbang Watudodol, Pelindo Tanjung Wangi, dan Stasiun KA Banyuwangi Baru.

Mudik Gratis

Sementara itu, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bersama dengan Kementerian Perhubungan menggelar layanan mudik gratis angkutan sepeda motor yang akan dilayani dengan KMP Jatra III (rute Tanjung Priok-Lampung) dan KMP Sebuku (rute Tanjung Priok-Semarang).

Jadwal keberangkatan dari Jakarta ke Semarang (H-8, H-6, H-4, H-2 dan H+4), dan Keberangkatan dari Semarang ke Jakarta (H-7, H-5, H-3, H+3 dan H+5); sedangkan keberangkatan dari  Jakarta ke Panjang (Lampung) pada (H-4,H-2, dan H+5), dan keberangkatan dari Panjang ke Jakartapada  (H-3, H+4 dan H+6).

Adapun jumlah sepeda motor yang akan diangkut oleh dua kapal tersebut, tujuan Semarang sebanyak 2.000 unit motor dan 4.000 orang penumpang. Sedangkan tujuan Lampung sebanyak 1.000 unit motor dan 2.000 orang penumpang.

Untuk arus baliknya, dari Semarang akan mengangkut 1.000 unit motor dan 2.000 orang penumpang. Sedangkan dari Lampung akan mengangkut 1.000 unit motor, dan 2.000 orang penumpang. Untuk moda penyeberangan, pendaftaran dimulai pada 1 Juni 2017 hingga dua hari sebelum keberangkatan melalui www.mudikgratis.dephub.go.id.(jef)

JAKARTA: (Globalnews.id) – Mulai menggeliatnya pembangunan infrastruktur kereta api diluar pulau Jawa dinilai langkah yang strategis. Karena itu Masyarakat Perkeretaapian Indonesia (Maska) menyarankan  pemerintah untuk mulai fokus pada pembangunan proyek infrastruktur kereta api di luar Pulau Jawa.

Ketua Umum Masyarakat Perkeretaapian Indonesia (Maska) Hermanto Dwiatmoko mengatakan saat ini pembangunan infrastruktur kereta api masih fokus di Jawa.

Menurutnya, pemerintah harus segera memulai pembanguann infrastruktur kereta api di luar Jawa.”Sekarang masih fokus di Jawa. Trans Sulawesi harus dimulai,” kata Hermanto di dalam acara buka puasa bersama Maska dengan Forwahub (Forum Wartawan Perhubungan)  di Jakarta,  Rabu (31/5/2017).

Saran untuk fokus memangun inftrastuktur kereta api di luar Jawa itu juga terkait rencana pemerintah yang akan mengaktifkan kembali jalur rel peninggalan Belanda, karena tak semuanya efisien, dan tentunya membutuhkan dana cukup besar.

Dia mengingatkan infrastruktur perkeretaapian di luar Jawa akan terus tertinggal jika pemerintah mengabaikannya. Membangun infrastruktur perkeretaan, lanjutnya, memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Pengembalian investasi pembangunan infrastruktur juga memerlukan waktu cukup lama, terlebih pembangunan infrastruktur kereta perintis.

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur perkeretaapian perintis di Jawa tetap menjadi kewajiban pemerintah. “Jadi, tak mungkin yang perintis diserahkan ke swasta.”katanya.(jef)

JAKARTA :(Globalnews.id)- Sebanyak 8 (delapan) Kementerian melakukan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergitas Penyelenggaraan Program Desa Migran Produktif (Desmigratif). MoU ini dimaksudkan untuk mewujudkan kerja sama yang efektif dan efisien antara para pihak, yang didasarkan pada asas saling membantu dan saling mendukung terlaksananya penyelenggaraan program.

Kementerian yang dimaksud, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Sementara yang hadir dalam acara penandatanganan MoU tersebut, antara lain Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, Menkop dan UKM AAGN Puspayoga, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menkoinfo Rudiantara, Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan, Kemenpar Ahman Sya, serta Staf Ahli Menpora Bidang Kerja Sama Kelembagaan Adiati Noerdin.

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menjelaskan Desmigratif merupakan terobosan Kemnaker dalam memberdayakan, meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap TKI, Calon TKI, dan keluarga TKI mulai dari desa yang menjadi kantong-kantong TKI. Sebagai tahap pertama, pihaknya akan membentuk dan memfasilitasi 400 desa yang dipilih sebagai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

“Pembentukan Desmigratif merupakan salah satu solusi dan bentuk kepedulian serta kehadiran negara dalam upaya meningkatkan pelayanan perlindungan kepada CTKI/TKI dan anggota keluarganya yang bersifat terkoordinasi dan terintegrasi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya,” kata Hanif saat penandatanganan MoU di kantornya, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Ia melanjutkan bahwa ruang lingkup kerja sama antar kementerian ini meliputi pertukaran data dan informasi, pembangunan pusat layanan migrasi, penumbuhkembangan usaha produktif desa atau kawasan perdesaan migran produktif berbasis sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembentukan dan pengembangan usaha melalui Badan Usaha Milik Desa, dukungan penyediaan infrastruktur keolahragaan tingkat desa, integrasi pendidikan kepramukaan pada komunitas pembangunan keluarga (community parenting).

Kerja sama lainnya yaitu, mendorong peningkatan layanan kesehatan bagi Calon TKI, TKI purna beserta anggota keluarganya, fasilitasi pemanfaatan infrastruktur komunikasi dan informatika dalam rangka optimalisasi sistem informasi bidang ketenagakerjaan, dan pelatihan, pemberdayaan, pendampingan, dan pembinaan Calon TKI dan TKI Purna serta keluarga TKI sebagai pemandu wisata.

“Saya berharap Nota Kesepahaman ini dapat mendorong efektifitas program Desmigratif melalui program masing masing kementerian yang terkait  dan dapat segera diaplikasikan sehingga para CTKI/TKI dapat segera memperoleh manfaat dari kerja sama ini,” kata Hanif.

Penunjukan Desa Desmigratif adalah desa yang sebagian besar penduduknya bekerja di luar negeri, memahami sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri. TKI juga diharapkan mampu membangun usaha secara mandiri yang produktif melalui peran aktif pemerintah desa dan pemangku kepentingan.

“TKI yang bekerja di luar negeri belum mampu memanfaatkan hasil kerja yang mereka peroleh untuk usaha-usaha yang bersifat produktif, namun lebih berperilaku konsumtif, hal ini mendorong mereka untuk kembali bekerja ke luar negeri. Sementara keluarga yang ditinggalkan hanya mengharapkan gaji TKI (remittence) tanpa mengupayakan bagaimana memanfaatkan uang tersebut untuk mengembangkan usaha-usaha produktif,” ucap Hanif.

Adapun, Menkop dan UKM Puspayoga mengungkapkan bahwa dalam kerja sama tersebut pihaknya akan berperan sebagai yang membantu mendorong usaha dari hasil kerja TKI asal Desmigratif.

Dengan adanya entitas bisnis yang lebih kuat dan sistem yang mendukung, lanjutnya, usaha-usaha mandiri yang dibangun akan memiliki nilai tambah yang lebih besar dan otomatis dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami di sini untuk mendorong pengembangan ekonomi daerah agar dapat memiliki orientasi yang lebih panjang dan kuat,” ungkap Puspayoga.

Program Desmigratif merupakan program yang dirancang di desa asal Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi Calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri, meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan bagi keluarga TKI dan TKI Purna, mendorong peran aktif Pemerintah Desa pada wilayah asal Tenaga Kerja Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan, dan mengurangi jumlah tenaga kerja non prosedural. Program ini juga diharapkan dapat menekan angka TKI non-prosedural.

“Ini baik sekali karena kita bisa melibat mereka bekerja membawa nama bangsa ke luar negeri, tetapi mereka ini perlu mendapat kebaikan dari bangsa kita sendiri,” timpal Menkes Nila F Moeloek.

Untuk diketahui, program Desmigratif sudah dimulai sejak 2016 dimana telah dibentuk Pilot Project (Proyek Percontohan) Desmigratif di 2 (dua) lokasi yaitu Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu Jawa Barat dan Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah. Pada tahun 2017 rencananya akan dibentuk sebanyak 120 desa, meliputi 100 desa di 50 Kabupaten/Kota asal TKI dan 20 desa di 10 Kabupaten (jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)- DPR RI membahas RUU tentang Wawasan Nusantara (Wasantara) guna melahirkan regulasi yang dapat menguatkan cara pandang terhadap negara Indonesia dari pendekatan geografis dan kultural.

“Perkembangan pembahasan RUU Wawasan Nusantara atau Wasantara, saat ini Pansus RUU Wasantara sudah melakukan kunjungan ke sejumlah daerah yang dinilai memiliki kultur yang kuat seperti Bali dan Sumatera Barat serta telah melakukan sejumlah pertemuan dengan pihak-pihak terkait,” kata Anggota Pantia Khusus (Pansus) RUU Wasantara, John Kennedy Azis, pada diskusi “Wawasan Nusantara Menuju Kebangkitan Nasional, Menjaga Nalar Bangsa untuk Hidup” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa, (30/5/2017).

Diskusi yang diselenggarankan oleh Forum Wartawan DPR RI ini menghadirkan narasumber anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha, dan Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif.

John menjelaskan, dari kunjungan tersebut Pansus RUU Wasantara mendapat banyak masukan dari tokoh-tokoh dan pemuka adat setempat.

Menurut John, wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai keIndonesiaan dari sudut pandang geografis dan sosial budaya berdasarkan UUD 1945.”Bagaimana bangsa Indonesia memandang Indonesia secara utuh,” katanya.

Sementara itu, Yudi Latif, menjelaskan, wawasan nusantara adalah cara pandang terhadap geopolitik, geokultural, dan geobudaya Indonesia, dan merupakan bagian dari wawasan kebangsaan.

Pembahasan RUU Wawasan Nusantara, menurut dia, jika hanya membahas dua dimensi yakni kewilayahan dan kebudayaan, maka tepat jika menggunakan nama wawasan nusantara.

“Kalau dalam RUU Wawasan Nusantara juga membahas soal ideologi, seperti Pancasila dan konstitusi, maka tidak tepat disebut wawasan nusantara, tapi lebih tepat disebut wawasan kebangsaan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Syaifullah Tamliha mengatakan, pasca-reformasi 1998, proses politik dan demokrasi yang berkembang di Pilkada dan Pilpres lebih mengedepankan suara terbanyak alias voting dan tidak lagi pendekatan musyawarah.

Maka yang berkuasa terutama di daerah adalah yang memiliki modal besar. “Konsekuensinya saat berkuasa akan mengeruk kekayaan alam daerahnya sampai habis,” katanya.

Oleh karena itu, Politisi PPP tersebut meminta agar MPR kembali mengkaji sistem politik yang membutuhkan biaya sangat besar. Apalagi kepala daerah yang sudah terpilih, kemudian jor-joran menghabiskan kekayaan alam dengan habis-habisan. Seperti di Kalimantan.

Ketua DPP PPP ini mengakui dirinya konsisten mengamalkan dan mempertahankan wawasan kebangsaan yang mulai terkoyak akibat Pilkada DKI Jakarta ini. (jef)

JAKARTA:Globalnews.id)-Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) akan meluncurkan layanan angkutan bandara bernama Jabodetabek Airport Connexion (JA Connexion). Rencananya layanan ini akan diresmikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Selasa 30 Mei 2017 di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).

Kepala BPTJ‎ Elly Adrian Sinaga mengatakan, pelayanan transportasi ini akan melayani rute dari hotel-hotel di Jabodetabek khususnya Jakarta ke Bandara Soetta. Angkutan yang disediakan pada layanan ini pun merupakan kelas premium, mengingat hotel yang dituju merupakan hotel-hotel bintang 5.

“Kita akan me-launching angkutan untuk premium. Setelah kita berkomunikasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), banyak sekali orang (tamu hotel) melakukan perjalanan ke bandara, banyak hotel yang sudah menyediakan angkutan hotel dan taksi, tapi itu kan 1 orang 1 taksi. Ini kalau dikumpulkan menjadi angkutan yang lebih massal maka bagus sekali,” ujar dia di Kantor BPTJ, Jakarta, Jumat (26/5/2017).

Dia menjelaskan, ada lima rute yang akan dilayani oleh angkutan premium ini. Untuk rute satu yaitu Bandara Soetta-Sentra Kuningan melalui JW Marriott Hotel, Manhattan Hotel, Park Lane Jakarta dan Hotel Grand Melia Jakarta.

Rute dua yaitu Bandara Soetta-Semanggi melalui Hotel Mulia Jakarta, Riz Carlton Hotel dan Crowne Plaza. Rute tiga yaitu Bandara Soetta-Dukuh Atas melalui Intercontinental Mid Plaza, Sahid Jaya Hotel Jakarta, Le Meridien Hotel, Four Seasons Hotel dan Hotel Shangri-La Jakarta.

Rute empat yaitu Bandara Soetta-Hotel Indonesia (HI) melalui Grand Hyatt Jakarta, Hotel Kempinski Jakarta, Hotel Sari Pan Pacific dan Hote Milenium. Dan rute lima yaitu Bandara-Soetta-HI melalui Hotel Borobudur, Hotel Arya Duta Tugu Tani dan Hotel Alila.

4 Operator

Menurut Elly, saat ini ada empat operator angkutan umum yang akan memberikan pelayanan JAConnexion yaitu Perum Damri, Blue Bird, Sinar Jaya dan PPD. Blue Bird akan mengoperasikan 15 unit bus, Perum Damri mengoperasikan 10 unit, Sinar Jaya mengoperasikan 16 unit dan PPD sebanyak 50 unit bus.

Khusus untuk Perum PPD juga akan melayani rute 5 rute dari Bandara Soetta ke pusat perbelanjaan dan sebaliknya. Rute-rute tersebut yaitu Bandara Soetta-Mal Taman Anggrek, Bandara Soetta-Mal Plaza Senayan, Bandara Soetta-ITC Cempaka Mas, Bandara Soetta-Mal Kelapa Gading dan Bandara Soetta-ITC Tanah Abang.

Layanan angkutan ini akan berangkat setiap 1 jam sekali dari lokasi-lokasi yang telah ditentukan tersebut. Untuk harga tiket, layanan transportasi dari hotel akan dikenakan biaya Rp 50 ribu per orang dan Rp 25 ribu per orang untuk layanan transportasi dari mal.

“Waktu belum rapat, paling sekarang sekitar 1 jam sekali. Kita berharap ke depan per 30 menit, total bus sekitar 90-an bus mikro dan besar,” tandas dia. (jef)

KEP.SERIBU (Globalnews.id)- Kapal Perintis KM. Sabuk Nusantara 66 resmi beroperasi melayani masyarakat di Kepulauan Seribu, menggantikan KM. Sabuk Nusantara 46 yang sebelumnya telah beroperasi sejak awal tahun 2016.

Pergantian kapal ini dilakukan karena memang sejak awal pembuatannya, KM. Sabuk Nusantara 46 diperuntukkan untuk beroperasi di wilayah Papua, sehingga diperlukan kapal perintis lain yang khusus melayani pelayaran rakyat di Kepulauan Seribu dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan dan memenuhi standar kelaiklautan kapal.

Dalam pengoperasiannya, PT. Pelni (Persero) mendapatkan penugasan untuk mengoperasikan KM. Sabuk Nusantara 66 dengan trayek Pelabuhan Sunda Kelapa – Untung Jawa –  Pulau Pramuka – Pulau Kelapa (PP). Adapun KM. Sabuk Nusantara 66 akan beroperasi setiap hari (keberangkatan dari Pelabuhan Sunda Kelapa pukul 08.00 WIB) dengan tarif cukup terjangkau yaitu Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah).

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Bay Mokhamad Hasani mengungkapkan, penempatan kapal Perintis Sabuk Nusantara 66 di Kepulauan Seribu DKI Jakarta merupakan wujud komitmen Kementerian Perhubungan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi kepada masyarakat khususnya di Kepulauan Seribu yang selama ini masih terbatas aksesibilitasnya serta dalam rangka mendukung angkutan laut lebaran tahun 2017.                                                                                                                               “Selain itu, kapal perintis ini akan terintegrasi dengan Transjakarta. Dalam hal ini, Pemprov DKI juga akan menyiapkan bus Transjakarta dari gerbang Pelabuhan Sunda Kelapa ke dermaga pelabuhan sehingga akan mempermudah aksesibilitas para penumpang menuju lokasi pelabuhan,” jelas Bay, di pelabuhan sunda Kelapa, jakarta Selasa (24/5)

Sementara itu di tempat terpisah, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono menyampaikan bahwa saat ini mobilisasi arus barang dan penumpang di wilayah Kepulauan Seribu masih banyak dilayani oleh kapal-kapal tradisional yang sangat rentan terhadap kecelakaan.

“Untuk itu, saya berharap dengan ditempatkannya kapal perintis KM. Sabuk Nusantara 66 ini dapat meningkatkan keselamatan, keamanan dan ketertiban angkutan laut di wilayah perairan Kepulauan Seribu dengan harga yang terjangkau oleh kemampuan masyarakat,” tegasnya.

Sebagai informasi KM. Sabuk Nusantara 66 merupakan kapal perintis buatan PT. Karimun Marine Shipyard, dan memiliki spesifikasi panjang 42 meter, lebar 9 meter, tinggi 4 meter, kecepatan 12 Knot, daya mesin 2 x 600 HP, kapasitas penumpang 114 orang, kapasitas ruang muat 100 Ton, dan jumlah ABK 18 orang.

Pelni Siap Operasikan

Corporate secretary PT. Pelni (Persero) Didik Dwi Prasetio mengatakan KM. Sanus 66 merupakan satu dari 46 kapal perintis di seluruh Nusantara yang pengoperasianya  ditugaskan kepada PT. Pelni (Persero).

Kapal ini  didesain untuk kapal jarak pendek dengan tempat duduk. “Berbeda dengan KM. Sanus 46 yang beroperasi dari Jakarta 2 hari sekali, KM. Sanus 66 akan beroperasi setiap hari dengan tarif Rp 15.000,- sudah termasuk asuransi,” kata Didik Dwi Prasetio.

Sedangkan jadwal KM. Sanus 66 akan berangkat pada pukul 08.00 dari  Pelabuhan Sunda Kelapa dan kembali sekitar pukul 16.00 dari Pulau Kelapa,  secara reguler atau berjalan setiap hari. Kapal ini singgah di Pulau Untung Jawa, Pulau Pramuka dan Pulau Kelapa sebagai tujuan akhir. “Hari itu juga kapal kembali ke Jakarta dan besok paginya berangkat lagi dari Sunda Kelapa,” tambah Didik.

Lebih lanjut Didik mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata telah menetapkan 10 destinasi wisata unggulan pada tahun 2016,  salah satunya Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta masuk dalam penetapan itu.

Sejalan dengan itu pengoperasian KM. Sanus 66 memiliki dua peran. Pertama berperan sebagai angkutan keperintisan dari ibu kota ke pulau-pulau di Kepulauan Seribu dengan jadwal tetap dan tarif terjangkau, sehingga menjadi sarana  transportasi murah warga Kepulauan Seribu yang akan memasarkan hasil bumi  ke ibu kota.

Kedua, peran  sebagai pendukung pemerintah dibidang pariwasata. Dengan tarif terjangkau KM. Sanus 66 dapat digunakan bagi warga Jabodetabek berwisata ke Kepulauan Seribu dengan biaya terjangkau.  Karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta yang mengkoneksikan transportasi laut dengan bus Trans Jakarta ke Stasiun Jakarta kota. Sehingga koneksi penumpang kapal laut, busway dan kereta api akan memudahkan masyarakat.

Konektivitas antar moda sudah menjadi kebutuhan permanen pelayanan masyarakat, karena itu integrasi Trans Jakarta dengan Kapal laut dan kereta api akan  dapat meningkatkan minat bagi masyarakat untuk menggunakan transportasi umum yang sedang digalakkan pemerintah.

Dalam waktu dekat akan memasuki Idul Fitri 1438 H dan KM. Sanus 66 akan mendukung angkutan lebaran 2017 ini. Untuk menunjang pelayanan KM. Sanus 66 agar aman,  dan lancar diperlukan juga terminal penumpang sementara dan pengerukan alur pelabuhan “Kami mohon kepada Kementerian Perhubungan melalui Pak Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut untuk mendukung sarana ini untuk pelayanan yang lebih baik,” tutup Didik. (jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)- PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) menggelar acara diskusi bertajuk Khasanah Batik Pesona Budaya guna meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap batik.

Acara yang di gelar melalui Forum Kafe BCA ini dihadiri oleh Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja, Direktur Edukasi & Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi Kreatif Poppy Savitri, Rektor Universitas Pekalongan Suryani dan founder Galeri batik Jawa Indigo,  Nita Kenzo.

Jahja mengatakan Forum Kafe BCA VI ini digelar untuk memberikan rekam jejak falsafah batik kepada generasi muda supaya dapat mengenal lebih dekat batik dari masa ke masa. Melalui hal tersebut diharapkan batik dapat menjadi salah satu warisan budaya yang perlu dilestarikan.

“Kafe BCA VI membahas kedalaman rasa, makna, jiwa, cinta dan harmoni yang “tertulis” dalam kain batik sebagai karya seni yang orisinal. Sebagai kain peradaban, kain batik memiliki makna filosofis yang terkandung dalam setiapmotif, desain dan teknik pewarnaan yang melambangkan kearifan lokal bangsa Indonesia,” kata Jahja di Jakarta, Selasa (23/5/2017).

lebih lanjut Jahja mengatakan aspek sosial budaya yag terangkum di balik sehelai kain Batik menawarkan nilai tambah yang tinggi di pasar domestik maupun internasional.

Sepanjang 2015 lalu, nilai ekspor batik mencapai angka US$178juta atau menigkat 25,7% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Saat ini batik asal Indonesia banyak menyasar Jepang, Amerika Serikat dan Eropa sebagai destinasi ekspornya. Beragam inisiatif yang dilakukan BCA lanjut Jahja berkontribusi menyediakan wadah bagi peningkatan kualitas para perajin Batik serta kemajuan budaya dan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal. (jef)

Dalam Forum KAfe BCA VI tersebut juga sekaligus diluncurkan buku “Batik Pekalongan : Dari Masa ke Masa:. Buku yang ditulis oleh Budi Mulyawan itu didukung penuh oleh BCA sebagai salah satu inspirasi bagi kemajuan teknik membatik di Indonesia.

Batik Indigo

Dalam acara itu juga ditampilkan fashion show, dari roduk ramah lingkungan yang kini mulai diminati oleh banyak masyarakat di seluruh dunia, yaitu  batik Indigo dari Yogyakarta.

Menurut Nita Kenzo, batik Indigo adalah batik yang proses pewarnaannya menggunakan daun nila atau Indigofera tinctoria.

Sehingga batik-batik yang dihasilkan memiliki warna biru alami. Saat ini, kain batik indigo juga banyak digunakan untuk berbagai model pakaian yang lebih modern dan kekinian.

“Ini yang membuat Galeri Batik Jawa menggunakan tanaman indigofera dalam pembuatan batiknya. Kami mencoba mengembalikan batik ke pewarna alam, dan terbukti di Eropa, batik Indigo mulai banyak digandrungi karena mereka senang produk go green,” ungkap Nita

Sebenarnya, lanjut dia, penggunaan warna alam, khususnya indigofera sudah digunakan sejak dulu, saat Indonesia masih dijajah Belanda. Sayangnya, pemanfaatan pasta indigofera ini di ekspor ke luar negeri, dan tidak digunakan di negara kita sendiri.

Untuk terus memproduksi kain batik indigo, kata Nita, Galeri Batik Jawa pun bekerja sama dengan para petani tanaman indigofera, sehingga membuka pekerjaan baru bagi petani yang mau menanam indigofera.

“Saat ini di dunia international, sudah ada anjuran untuk tidak lagi menggunakan pewarna yang bersifat sintetis, karena bisa merusak lingkungan, sehingga produk ramah lingkungan pun makin diminati. Inilah kesempatan Indonesia untuk mengenalkan batik Indigo,” tambahnya.

Tak hanya proses pewarnaannya yang unik, dengan adanya proses batik yang rumit, penuh makna dan filosofi, kental akan nilai-nilai budaya, batik Indigo bisa menjadi nilai lebih dari produk batik Indo ke depannya.(jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)-Melihat perang tarif yang tengah dilakukan oleh operator telekomunikasi, Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika pun ikut angkat bicara. Menurut Rudiantara industri telekomunikasi harus sustainable.

Artinya operator harusnya menjual layannya dengan harga yang terjangkau masyarakat. Selain itu operator telekomunikasi harus mempunyai dana untuk mengembangkan layanannya dan menjaga kualitas yang diberikan kepada konsumennya. Kalau masyarakat selalu diberi tarif di bawah biaya pokok produksinya, maka operator tak akan mempu memelihara jaringannya.

Lebih lanjut Rudiantara mengatakan kompetisi di industri telekomunikasi harus rasional. Sebab saat ini kompetisi industri telekomunikasi sudah mengarah ke tidak rasional. Dengan menjual produk di bawah harga pokok penjualan, operator bukan lagi berbisnis. Seharusnya dalam menjual layanannya operator harus punya cukup margin untuk menggembangkan usahanya. Sehingga tarif itu bukan satu-satunya cara untuk perusahaan telekomunikasi sustainable.Menurut Rudiantara, saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah coverage dan service level yang baik.

“Sebenarnya operator telekomunikasi itu ingin membuat bisnis ataucharity. Jika terus menerus banting-bantingan harga maka industri telekomunikasi akan rusak. Kalau saya jadi pemegang saham perusahaan telekomunikasi, jika ada management yang mengeluarkan produk Rp 1 per detik, maka akan saya ganti mereka.Mereka tidak memberikan edukasi kepada masyarakat.  Masyarakat seharus membayar dengan harga yang sesuai. Jangan dibuat nol atau mendekati nol,”papar Rudiantara pada acara seminar, Polemik Tarif Data – Mencari Format Ideal Yang Berpihak Pada Konsumen.

Tulus Abadi, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengatakan tarif telekomunikasi di Indonesia sudah sangat murah. Memang jika dibandingkan dengan negara di Afrika, tarif telekomunikasi di Indonesia terlihat lebih mahal. Namun menurut Tulus, jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia, tarif di Indonesia masih lebih murah.

Menurut Tulus, saat ini persaingan tarif antar operator telekomunikasi di Indonesia sudah sangat ‘liar’.Mereka saling banting harga layanan telekomunikasinya. Meski mereka bersaing, namun disayangkan para operator tidak berkompetisi dalam menjaga coverage dan service level. Bahkan tarif promosi yang diberikan oleh operator sudah menjurus kepada penjebakkan konsumen.

“Seharusnyamasyarakat tidak perlu lagi meributkan masalah tarif. Justru masyarakat harus memikirkan bagaimana kualitas layanan yang diberikan kepada operator. Kualitas tersebut termasuk coverage dan service level. Seharusnya BRTI lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap coverage dan service level “terang Tulus.

Jika ingin industri telekomunikasi sehat, seharusnya regulator bisa memaksa agar operator telekomunikasi yang belum hadir di daerah terpencil, terluar dandan terdepan. Diharapkan dengan kehadiran lebih dari satu operator, masyrakat memiliki pilihan.

“Seharusnya Kominfo bisa memaksa semua operator yang beroperasi di Indonesia dapat menggembangkan layanan telekomunikasinya di seluruh Indonesia. Jika mereka tak mampu Kominfo harus bisa bertindak tegas dan memberikan hukuman. Kayaknya regulator tidak berdaya dengan operator telekomunikasi,”terang Tulus.

Mandulnya regulator juga dikritisi oleh AlamsyahSaragih, Komisioner OmbudsmanRepublik Indonesia. Menurutnya seharusnyaKominfo dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) tidak melakukan pembiaran terhadap promo tarif murah operator.

Selain itu Alamsyah juga menilai KPPU lambat dalam merespon perang harga yang dilakukan oleh operator. Seharusnya KPPU yang memiliki kewenangan untuk meneliti ada atau tidaknya tindakkan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat.

Dengan maraknya operator telekomunikasi yang melakukan promo berulang-ulang dan menjual produknya di bawah harga produksinya, seharusnya bisa dijadikan indikasi bagi KPPU untuk menyelidiki adanya pelanggaran persaingan usaha tidak sehat. “Pembiaran yang dilakukan oleh KPPU itu yang menurut Ombudsman penting. Sebab itu terjadi mal administrasi,”terang Alamsyah.

Jika regulator telekomunikasi dan KPPU dapat bertindak tegas, diharapkan industri telekomunikasi tidak semakin terpuruk.  (jef)