Menu
KemenKopUKM Dorong Paguyuban Sendal Mulyaharja Berkoperasi - Menteri Sandiaga Uno: Pergerakan Winus Jadi Andalan Pemulihan Sektor Pariwisata Nasional - Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Pastikan Anggota Koperasi Terlindungi Haknya - Momentum Akselerasi Ekonomi di Tahun Macan Air, BNI Siapkan Rencana Bisnis - LPDB-KUMKM Tingkatkan Tata Kelola Keuangan dengan Digitalisasi Bisnis Proses - Satgas Koperasi Bermasalah KemenKopUKM dan Polri Sepakat Tingkatkan Komunikasi - MenKopUKM: G20 Berpotensi Hasilkan Nilai Konsumsi Rp1,7 Triliun - Menteri Teten: Indonesia Sumber Lahirnya Wirausaha Muda Syariah - KemenKopUKM Gandeng 5 Perguruan Tinggi Cetak Entrepreneur Baru - Plafon KUR 2022 Rp 373,17 Triliun dan Suku Bunga Turun Menjadi 3 persen Sampai Juni Tahun ini

Kawal Kebijakan Pusat di Daerah, Kemenhub Akan Dirikan 25 BPTD

Agustus 16, 2017 | news

JAKARTA(Globalnews.id)-Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhungan Darat akan membentuk Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) sebanyak 25 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menurut Sesditjen Perhubungan Darat Hindro Surahmat, banyak hal yang menjadi dasar hingga akhirnya terbentuk BPTD, yang utama adalah sebagai perwakilan pemerintah pusat dalam penegakan implementasikan regulasi yang ada.

“Salah satu justifikasi pembentukan BPTD adalah perlu adanya perkuatan pelaksanaan kebijakan pusat di daerah secara konsisten dan berkesinambungan,” ujar Hindro di Jakarta, Selasa (15/8/2017).

Hal lainnya adalah terkait dengan rentang kendali yang sangat luas, efisiensi tata kelola anggaran (finalisasi penghapusan satker sementara menjadi satker definitive).

“Dengan adanya BPTD juga akan ada sinergitas, sinkronisasi, dan konsistensi dalam implementasi kebijakan pusat di daerah,” ungkap Hindro.

Dalam pembentukan BPTD, tambah dia, sesuai dengan PM 154 Tahun 2016. Pada tahun 2016, UPT Ditjen Hubdat terbagi dalam Balai LLAJSDP, KOPP, Pelabuhan Penyeberangan yang dilebur dan disempurnakan nomenklaturnya untuk mengakomodir organisasi Terminal Tipe A dan UPPKB menjadi 25 UPT BPTD.

Selanjutnya, BPTD akan membawahi Satuan Pelayanan (Satpel) di daerah baik Tipe A, B, dan C dengan tugas berbeda-beda.

“Untuk Satpel tipe A diantaranya Terminal Tipe A, UPPKB, Pelabuhan Angkutan Penyeberangan Komersil, Pelabuhan Angkutan Penyeberangan Perintis, dan Pelabuhan Angkutan Sungai dan Danau,” katanya. (jef)

Related For Kawal Kebijakan Pusat di Daerah, Kemenhub Akan Dirikan 25 BPTD