JAKARTA(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM memberikan bantuan modal usaha bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil di lokasi bencana melalui bantuan Wirausaha Pemula (WP). Bantuan itu diberikan sebagai tindak lanjut program penanganan KUKM pasca bencana di Provinsi Aceh, Kabuparen Garut dan Kota Bima.

“Khusus kabupaten Pidie Jaya, Garut dan Bima akan disinergikan dengan program wirausaha pemula, karena kami tidak memiliki program hibah lain diprioritaskan untuk menjadi peserta WP (Wirausaha Pemula),” ujar Deputi bidang Restrukturisasi Usaha, Kemenkop UKM, Yuana Sutyowati di kantornya, Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Bantuan modal usaha bagi pelaku UMK di lokasi bencana melalui program WP diberikan Rp 10 juta hingga Rp 13 juta per UMK. Selain itu, Kemenkop UKM juga menggelar pelatihan peningkatan kapasitas dari Dana DAK non fisik, melaksanakan Bimtek recovery ekonomi, memfasilitasi dan mediasi dalam rangka restrukturisasi kredit KUMKM.

“Koordinasi intern dan eksternal sudah kita lakukan. Yang kita harapkan dari dukungan pemerintah daerah dan stakeholders lain, terutama penanganan KUMKM pasca bencana,” kata Yuana.

Selama kurun waktu lima bulan terakhir telah terjadi bencana di tiga kabupaten/kota, yakni Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Aceh dan Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Total KUMKM yang mengalami musibah sebanyak 6.301 dengan nilai kerugian mencapai Rp 44,82 miliar.

Rinciannya, yakni untuk musibah banjir bandang di Kabupaten Garut mengakibatkan 6 koperasi dan 676 UMKM menderita kerugian dengan total kerugian mencapai Rp 13,36 miliar. Untuk bencana banjir di Pidie Jaya terdapat 1.048 pelaku UMKM terdampak dengan total kerugian mencapai Rp 21,6 miliar. Sedangkan banjir di Bima terdapat 4.571 KUMKM dengan nilai kerugian mencapai Rp 9,86 miliar.

Yuan menuturkan bahwa akibat bencan tersebut, banyak kantor koperasi dan tempat usaha UMKM yang selama ini menjadi sarana dan prasarana dalam melaksanakan usahanya, mengalami kerusakan, bahkan ada yang hanyut, rusak berat. Hal itu berimbas pada menurunnya kemampuan KUMKM dalam memenuhi kewajibannya, khususnya melaksanakan cicilan kredit.

“Koordinasi dengan BNPB, kami selama ini sudah lakukan dan menteri sangat konsen, karena presiden pantau. Kita juga koordinasi dengan Menko PMK dalam peran pemerintah di bencana, namun pemulihan pasca bencana itu bukan di kurun waktu tanggap darurat,” tandasnya.

Diperkirakan dari 6.301 KUMKM di tiga kabupaten kota tersebut terdapat 4.877 KUMKM sebagai nasabah kredit di kancab Bank Mandiri, BRI dan BNI setempat yang terindikasi akan mengalami kesulitan dalam membayar angsuran pinjaman.

Untuk itu, Kemenkop dan UKM terus melakukan upaya pemilihan usaha bagi KUMKM pasca bencana dengan memfasilitasi dan mediasi restrukturisasi kredit KUMKM yang terkena musibah berupa perpajangan waktu kredit, dan pengurangan beban bunga.

Asdep bidang Perlindungan Usaha, Kemenkop UKM Karimudin menjelaskan sejak tahun 2016, pemerintah telah menyetop dana bansos kepada masyarakat setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168. Namun program bantuan melalui Bimtek, dan pembangunan pasar tradisional tetap dilakukan terutama di daerah perbatasan dan bencana.

“2017 kita hanya bantu berupa dana WP dari Rp 10 sampai Rp 13 juta kita usulkan kepada Deputi Pembiyaan mudah-mudahan bisa realisasi secepatnya,” kata Karimudin. (jef)