PURWOKERTO:(Globalnews.id) -Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengaku sedangkan menyiapkan 65 klaster koperasi pertanian (Koptan) yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjadi sebuah badan ketahanan pangan. Dengan program ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor pangan dari luar negeri.
Pernyataan itu disampaikan Menkop Puspayoga saat meninjau Koperasi Bina Usaha Mandiri Profesional (KBUMP) di Jalan HR. Boenyamin Grendeng, Purwokerto, Jawa Tengah, Minggu (4/12/2016). Turut hadir dalam acara tersebut antara lain, Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Achmad Husein, Budhi Setiawan, Kadiskop UMKM Kabupaten Banyumas Yunianto beserta jajarannya, Pembina KBUMP Rubijanto dan Kabag Humas Kemenkop Dharmono.
“Mudah-mudahan ini jadi berjalan baik, akan terwuju segera. Saya yakin akan teruwjud ketahanan pangan, dengan terwujud gak ada lagi impor,” kata kata Puspayoga dalam sambutannya.
Dari 65 tersebut, 5 daerah diantaranya akan dijadikan sebagai daerah prototipe atau percontohan. Kabupaten Sukabumi sebagai daerah pertama yang sudah berjalan, disusul Demak dan Purwokerto pada hari kemarin. Sedangkan Lampung dan Lumajang direncanakan dimulai pada pekan depan. Nantinya masing-masing prototipe akan diisi oleh 2400 petani dengan luas lahan yang digarap 1000 hektare.
“Untuk bibit sudah ada, pupuk ada. Nanti setiap bulan mereka dapat gaji. Apa tujuannya? Supaya kita ‘potong’ rentenir,” ujar Menkop.
“Dan juga hasil panen itu kita bisa beli di atas harga Bulog, karena harga Bulog masih diproduksi setelah gabah, diolah oleh petani kemudian Bulog baru beli beras. Kalau ini gak petani terima bersih kita yang ambil,” tambahnya.
Menurut Puspayoga apa digagas ini merupakan visi pemerintah dalam mendukung program ketahanan pangan yang digalakkan oleh Presiden Jokowi. Seperti diketahui pada tahun 2018 Presiden Jokowi menargetkan Indonesia akan memasuki era swasembada pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan nasional.
Salah satu prasyarat untuk menyiapkan program itu, yakni melalui reformasi total koperasi. Koperasi harus dikembangkan menjadi sebuah badan ketahanan pangan dengan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana, seperti mesin penggiling padi, maupun alat pengepakan.
“Koperasi itu harus direformasi, apa yang disaran oleh Presiden, gak boleh gini-gini saja. Kalau gak, gak bisa berikan kesejahteraan kepada masyarakat, dan kemiskinan tetap, gini rasio tinggi,” tutup Puspayoga.
Di tempat yang sama, Bupati Banyumas Achmad Husein menyampaikan ungkapan rasa terima kasih kepada Menkop Puspayoga atas kehadirannya untuk meninjau KBUMP. Menurut dia, Banyumas siap mendukung program Kemenkop ini karena diharapkan bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat khususnya petani.
“Ada hikmah bagi Banyumas, ada reformasi di bidang pertanian supaya petani lebih sejahtera dan dijamin hidupnya,” ungkap Achmad.
Sementara bagi Pembina KBUMP Rubijanto dengan kunjungan Menkop Puspayoga ini sebagai stimulasi untuk mendorong semangat para anggota. Berdirinya KBUMP diinisiasi oleh para mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman, sehingga bila ingin berkembang dengan baik, dia meminta pengawasannya perlu melibatkan kementerian
“Saya berharap dengan kunjungan ini, teman-teman bisa termotovasi dan masukan menteri apa yang bisa dilakukan agar koperasi jadi tulang punggung ekonomi,” pungkas dia.
Dari KBUMP, Menkop Puspayoga dan rombongan melanjutkan kunjungan kerja dengan meninjau Koperasi Unit Desa (KUD) Aris di Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Koperasi ini berdiri tahun 1974, dengan jumlah anggota 1126 dari 12 desa dan 1 kelompok anggota luar biasa.
Koperasi yang disahkan berdasarkan badan hukum Nomor: 20/BH/PAD/KDK/11-15/XI/2006 itu memiliki beberapa unit usaha, diantaranya bidang ritel, penggilingan padi, KSP, warung serba ada, distributor pupuk, sarana produksi pertanian, pengadaan pangan dan jasa rekening (listrik, PDAM, telp, Internet, dan pulsa).
“Apa kabar semuanya, bapak ibu,” ujar Menkop Puspayoga saat tiba di lokasi sambil menyalami sejumlah pengurus yang menyambut.
Setelah berbincang bersama pengurus KUD, Menkop lalu meninjau proses penggilingan padi yang letak lokasinya tidak jauh dari kantor koperasi. Menkop dipandu oleh Ketua koperasi Soenaryo. Hadir pula Norah diyatmoko dan Sigit Prasetyo, masing-masing sebagai sekretaris dan bendahara.
“Ini potensinya luar biasa tinggal dipoles saja. Lembaga KUD-nya juga sudah bagus,” tutur Puspayoga dalam perbincangan ketika meninjau.
Berdasarkan Rapat Anggota Tahunan 2015, tercatat aset KUD Aris kurang lebih Rp 8 miliar. Diakuinya untuk masalah permodalan mereka tidak terkendala, karena selama ini koperasi menggandeng BRI untuk mengajukan kredit modal. Walaupun bunga kredit yang dibebankan terbilang tinggi bila dibandingkan dengan menggunakan kredit usaha rakyat (KUR), yakni 1,5 persen perbulan.
“Ini, kita koperasi pertanian tapi bisa kembangkan usaha lain. Kedua, anggota kepercayaannya tinggi kepada KUD sehingga sampai sekarang tetap eksis,” jelas Sekretaris koperasi, Norah Diyatmoko.
KUD dizaman Presiden Soeharto menjadi primadona, namun sekarang sulit berkembang karena inovasinya yang kurang. Karena itu, Diyatmoko bersyukur KUD Aris tetap eksis di tengah menjamurnya koperasi di tanah air. Dari 25 KUD yang ada di Kabupaten Banyumas hanya 25 persen yang masih aktif.
“Kalau KUD gak punya inovasi, ya bisa gulung tikar. Sekarang banyak yang tidak aktif karena pengaruhnya dulu jadi anak emas yang disuapi. Sekarang mereka harus inovasi untuk kembangkan usaha sendiri,” tukas dia. (jef)