Jakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mendukung upaya berbagai pihak dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai kiblat ekonomi syariah dunia, menurutnya dengan jumlah penduduk muslim terbesar kelima dunia, Indonesia sangat berpeluang mengembangkan ekonomi syariah yang lebih besar lagi.

“Strategi penguatan ekosistem halal global perlu diterapkan dalam upaya mendukung Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Dan sektor ekonomi dan keuangan syariah selama ini terbukti mampu menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru,” ucap MenKopUKM Teten Masduki dalam sambutannya di acara 9th Indonesia Islamic Economic Forum (IIEF), sekaligus Penyerahan Sertifikat Halal kepada 5 pelaku Usaha/UMKM yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jumat (7/10).

Bagaimana tidak, kata Menteri Teten, saat ini berbagai negara yang bukan hanya berpenduduk muslim juga mulai ramai mengembangkan ekonomi syariah yang menjanjikan. Dari data State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022 mengestimasikan, umat muslim di dunia menghabiskan hingga 2 triliun dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp30.516,4 triliun pada 2021 di sektor industri halal, mulai dari makanan, farmasi, hingga pariwisata.

“Visi Indonesia menjadi kiblat ekonomi syariah dunia bukan tanpa dasar. Di tahun 2020, PDB Indonesia merupakan yang terbesar dibanding negara-negara yang tergabung dalam organisasi kerja sama Islam,” kata MenKopUKM yang juga Wakil Ketua Umum I PP Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) ini.

Indonesia dinilai paling kompetitif dalam menarik FDI (Foreign Direct Investment) atau investasi langsung luar negeri dibanding negara-negara OKI lainnya. Dan sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia kata Teten, Indonesia merupakan pasar besar ekonomi dan keuangan syariah global.

Bahkan presensi industri keuangan syariah juga cukup kuat. Hal ini terlihat dari total aset industri keuangan syariah di Indonesia mencapai Rp2.050 triliun pada 2021. Jumlah tersebut tumbuh 13,82 persen dari tahun sebelumnya yakni Rp1.801 triliun.

“Ini jadi anomali di tengah pandemi, malah kinerja keuangan tumbuh. Di pasar modal syariah memiliki porsi aset keuangan syariah sekitar 60,27 persen yang juga mengalami pertumbuhan tertinggi di antara sektor lainnya. Di mana laju pertumbuhan pasar modal syariah mencapai 14,83 persen secara tahunan,” ucap MenKopUKM.

Kemudian perbankan syariah dengan pangsa pasar 33,83 persen dari keuangan syariah tumbuh sebesar 13,94 persen. Sementara untuk industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNB Syariah) yang memiliki porsi sebesar 5,90 persen dari total aset keuangan syariah, juga tumbuh sebesar 3,90 persen.

“Secara kualitatif industri keuangan syariah, Indonesia masih mencatatkan prestasi yang baik di masa pandemi dengan mempertahankan peringkat kedua dalam Islamic Finance Development Indicator 2021. Pokoknya kerenlah kita ini,” ucap Teten.

Sejalan dengan garis besar kebijakan organisasi MES kata MenKopUKM, tercantum visi yang ingin diwujudkan di tahun 2030 yakni, agar ekonomi dan keuangan syariah berkontribusi signifikan terhadap ekosistem perekonomian nasional. Yang kemudian diturunkan ke dalam tiga misi per 3 tahun pada periode 2021-2023. “Arah kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah difokuskan pada empat area,” katanya.

Pertama pengembangan pasar industri halal di dalam dan luar negeri. Di antaranya mengakselerasi sertifikasi halal, agar diterima oleh konsumen di dalam dan luar negeri. Mendorong pengembangan kapasitas para pelaku usaha halal, terutama domestik dan terutama UMKM, hingga memfasilitasi kegiatan intermediasi matching dan ekspor produk halal dan negara-negara tujuan utama.

Kedua, pengembangan industri keuangan syariah nasional, di antaranya dengan mendorong penguatan aspek permodalan industri keuangan syariah. Mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah hingga antara keuangan syariah dengan industri halal. Ketiga, investasi bersahabat yang melibatkan pengusaha di daerah di antaranya dengan sertifikasi untuk UMKM.

“Bagimana hal ini bisa saling menguntungkan antara usaha besar dan usaha kecil, mendorong program linked dengan pengusaha di daerah-daerah pembangunan ekosistem halal value chain melalui integrasi antara unit-unit usaha. Baik usaha kecil menengah dan besar, hingga fasilitasi akses permodalan dan pemberdayaan bagi UMKM,” ucap Teten.

Dan yang keempat, pengembangan ekonomi syariah dari desa dan pesantren secara berkelanjutan. Di antaranya dengan mendorong program-program pemberdayaan berbasis pesantren dan komunitas di pedesaan, membangun sistem supply chain yang bersifat end to end, hingga pengembangan dan peningkatan kapasitas unit usaha pesantren.

“Alhamdulillah sejumlah program kerja melalui komite-komite terkait sudah berhasil direalisasikan. Semoga kita dapat terus berlanjut, serta turut memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air,” ucap MenKopUKM.

Di kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo berterima kasih kepada semua pihak yang bersama-sama bahu-membahu mewujudkan upaya memajukan ekonomi keuangan syariah Indonesia, serta cita-cita menjadi pusat ekonomi keuangan syariah dan kiblat ekonomi keuangan syariah di global.

“Pengembangan ekonomi syariah bukan hanya masalah religi. Karena itu bagian dari model bisnis yang bahkan negara-negara yang bukan muslim pun juga sekarang adalah menjadi pemainnya. Mulai dari Korea, Jepang, Thailand bahkan Australia,” kata Perry.

Gubernur BI yang juga menjabat Dewan Pakar MES, mendukung kolaborasi antara MES pusat dan daerah untuk menyelenggarakan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2022 ke-9. Di mana dalam event tersebut telah diluncurkan tiga gerakan, pertama mengadakan modest fashion Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MOTIONFES). Di dalamnya, terdapat 163 desainer, 17 kegiatan, dan 1.256 karya modest fashion.

Kedua, gerakan pencanangan akselerasi setifikasi halal. Di mana BI sudah bertemu dengan para regulator dan para aktor yang terlibat mendukung akselerasi untuk sertifikasi halal. Misalnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), komisi fatwa, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Ketiga lembaga itu berkomitmen meperkuat akselerasi setifikasi halal di Indonesia.

Dan yang ketiga, penguatan ekosistem Global Halal Hub (GHH),memperkuat kembali jalur perdagangan sutera, rempah-rempah yang dulu Indonesia menjadi penyuplai 11 persen rempah-rempah dunia, dan memiliki 30.000 jenis herbal tersebar di seluruh nusantara.

“GHH menjadi wadah untuk bersinergi mempercepat pengembangan produk halal lokal brorientasi global. Harapannya, Indonesia menjadi pusat hortikultura atau pusat rempah untuk dunia bagi produsen pangan halal,” ucap Perry.(Jef)