BANDUNG:(Globalnews.id)- Sekretaris Kementerian (Sesmen) Koperasi dan UKM Agus Muharram mengatakan dalam menentukan arah kebijakan Pembangunan Bidang Koperasi dan UMKM menuju 2045, para pemangku kepentingan koperasi harus mengkaji kembali dan menentukan dari sekarang apakah koperasi akan menjadi bangun ekonomi Indonesia bersama dan sejajar dengan kekuatan ekonomi lainnya yaitu BUMN dan Swata atau hanya menjadi pilar ekonomi saja.
“Karena pengertian pilar hanya sebagai penyangga, kalau pilar tersebut fondasinya tidak kuat maka bangunan koperasi tersebut akan rubuh juga,” kata Sesmen Koperasi dan UKM Agus Muharram dalam Focus Group Discussion (FGD) Pra-Kongres Koperasi ketiga di Bandung, Senin (6/3/2017).
Hadir dalam FGD tersebut al. Ketua Harian Dekopin Agung Sudjatmoko, Rektor Ikopin Burhanuddin Abdullah, konsulltan Bank Dunia Ahmad Subagyo dan Asdep Tata Laksana Koperasi Kemenkop dan UKM Toto Sugiyono,
Menurut Agus, dia lebih cenderung untuk melihat koperasi sebagai sebuah bangunan “Koperasi sebagai Bangunan Ekonomi Indonesia didalamnya terdapat Anggota Koperasi selaku Pelaku Usaha Skala Mikro dan Kecil sebagai pondasi dan lantainya, Usaha Menengah sebagai pilarnya dan Usaha Besar sebagai atapnya ,” ujarnya.
Menurut Agus, kalau koperasi tidak dibangun sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1946, UU Koperasi bisa saja dimasa mendatang atau trend nya kedepan atau pada tahun 2045 dengan era keterbukaan yang semakin meluas maka Bangun Ekonomi Indonesia hanya akan didominasi Usaha Swasta yang berbasis modal dan individualistik.
Menurut Agus, sekarang dunia semakin mengglobal dengan adanya kemajuan teknologi Transportasi, Telekomunikas/ Informasi dan Travel atau yang dikenal dengan Triple T Revolution…maka segala kemudahan dan peluanh itu harus dimanfaatkan.
Menurut Agus, “Ada suara-suara atau kebijakan ntuk mempersulit pendirian koperasi, hal itu tidak seharusnya terjadi…dan bukan masalah kalau koperasi yang baru didirikan tersebut tidak punya kegiatan, karena koperasi tersebut akan bubar terseleksi secara alamiah. Hanya koperasi yang berkualitas..sehat dan kuat serta mandiri dan tangguh yang akan bertahan. “Jadi kalau dipersulit dalam membuat koperasi tidak bagus, karena kalau sudah masuk dalam era kompetisi, harus mengedepankan kualitas,” tambahnya.
*Vakum 62 Tahun*
Rektor Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) Burhanuddin Abdullah mengatakan Kongres Koperasi akan kembali digelar setelah 62 tahun vakum sejak kongres pertama pada 1947 dan 1953. Dengan digelarnya kembali Kongres Koperasi ini, dia berharap dapat membangunkan kembali semangat membangun perkoperasian Indonesia.
Rencananya, Dewan Koperasi Indonesia akan menyelenggarakan Kongres Koperasi Indonesia ke-3 di Makassar tahun 2017 ini. Kongres Koperasi merupakan ajang pertemuan besar yang dihadiri para wakil pemangku kepentingan koperasi untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan strategis untuk menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian rakyat.
“Kita baru mengadakan Kongres Koperasi dua kali, yaitu tahun 1947 dan dan 1953. Jadi baru 62 tahun kemudian kita akan mengadakan kongres kembali,” ungkap Rektor Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) Burhanuddin Abdullah saat menjadi pembicara pada FGD tersebut
Setelah 62 tahun berlalu sejak kongres terakhir, menurut dia, dimungkinkan banyak pihak yang lupa akan hasil dua kongres silam. Dengan digelarnya kembali Kongres Koperasi Ketiga, dia berharap dapat membangunkan kembali semangat membangun perkoperasian Indonesia.“Banyak sekali yang lupa dan mudah-mudahan semangatnya akan kita bangunkan pada kongres nanti,” ucapnya.
Dalam FGD yang mengambil topik pembangunan koperasi Indonesia untuk 30 tahun ke depan, Burhanuddin mengharapkan, Indonesia memiliki koperasi yang benar-benar kuat pada 100 tahun kemerdekaan. Tahun 2045 nanti, diharapkan koperasi bisa mendapat predikat sokoguru ekonomi Indonesia dan menjadi pilar bernegara.
“Pertemuan ini momentumnya sangat tepat. Kita lihat berbagai pihak pemangku kepentingan hadir di sini. Kita tahu untuk membangun koperasi 30 tahun ke depan perlu komitmen bersama sehingga temanya reafirmasi komitmen kebangsaan untuk membangun kembali perekonomian yang lebih berkeadilan,” tuturnya.
Namun, Burhanuddin menekankan, komitmen itu harus datang dari semua pihak, baik pemerintah dan masyarakat. Pembangunan koperasi semestinya lebih cepat karena adanya komitmen kedua pihak, pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan masyarakat sebagai pelaksana pembangunan koperasi.
“Gerakan koperasi memiliki tempat sangat khusus karena dia harus menjadi fasilitator dan penghubung dari semua niat baik dan semangat untuk membangun koperasi,” ucap Burhanuddin. (jef)