Arsip Tag: Asosiasi sepeda motor listrik indonesia

BNI Siap Dukung Kebijakan Subsidi Motor Listrik Pemerintah

Jakarta:(Globalnews.id)-PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI sebagai pioneer green banking menyambut baik kebijakan pemerintah terkait subsidi untuk kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) khususnya motor listrik yang resmi diberlakukan Senin (20/3/2023). Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan di Indonesia.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, dalam keterangannya menyatakan, BNI melalui BNI Finance siap mendukung kebijakan pemerintah tersebut dengan menyediakan fasilitas kredit yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat.

“Dalam rangka mendukung penggunaan kendaraan listrik di Indonesia, BNI Finance siap menyediakan fasilitas kredit dengan bunga rendah dan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh masyarakat. Dengan uang muka mulai dari 10% dan jangka waktu kredit sampai dengan 5 tahun,” ujar Okki.

Adapun pemerintah resmi memberlakukan subsidi motor listrik sebesar Rp 7 juta per unit untuk 1 juta motor listrik baru dan konversi untuk dua tahun kedepan. Total anggaran yang dialokasikan pemerintah mencapai Rp 7 triliun dimana sebanyak Rp 1,75 triliun untuk tahun ini dan Rp 5,25 triliun untuk 2024.

Rinciannya, pada 2023 subsidi akan diberikan untuk 200 ribu unit motor listrik baru dan 50 ribu unit motor konversi. Sedangkan pada 2024, subsisi akan diberikan untuk 600 ribu unit motor listrik baru dan 150 ribu unit motor konversi.

“Saat ini, BNI telah mempersiapkan diri untuk menyambut para pelanggan yang berminat membeli kendaraan listrik dengan memperluas jaringan kerjasama dengan produsen kendaraan dan dealer-dealer resmi kendaraan listrik di Indonesia,” kata Okki.

Untuk menerima subsisi pemerintah, konsumen harus harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, seperti menjadi penerima kredit usaha rakyat (KUR), penerima bantuan produktif usaha mikro (BPUM), dan bantuan subsidi upah, serta penerima subsidi listrik 450VA hingga 900VA. Sedangkan untuk penerima subsidi motor konversi, tidak ada kriteria khusus dan siapa pun bisa menggunakan subsidi itu.

Sementara untuk syarat kendaraan motor listrik yang mendapatkan subsidi, yaitu harus diproduksi di Indonesia dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40%. Syarat lainnya, produk motor listrik yang mendapatkan bantuan harus diberikan persyaratan tidak menaikkan harga jual selama masa pemberian bantuan pemerintah tersebut.

Lebih lanjut Okki mengatakan, BNI berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan melalui inovasi dan solusi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

“Kami percaya bahwa kendaraan listrik akan menjadi tren di masa depan, dan BNI akan selalu siap memberikan dukungan kepada para pelanggan untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang lebih hijau dan berkelanjutan,” pungkasnya.(Jef)

AISMOLI SIAP PERCEPAT REALISASI EKOSISTEM KENDARAAN LISTRIK

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)-Ketua Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI), Budi Setiyadi mengapresiasi langkah pemerintah mendukung ekosistem kendaraan listrik melalui Peraturan Menteri Perindustrian Tahun 2023. “Tentu kami di AISMOLI akan menindaklanjuti program ini dengan sebaik mungkin dengan mendukung pelaksanaannya di lapangan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (21/3/2023).

Menurut dia, sesuai data dari Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian, saat ini sebanyak delapan perusahaan dengan 13 model telah mencapai tingkat komponen lokal dalam negeri.

“Karenanya kami tidak ingin kehilangan momen untuk turut serta dalam program ini, kita patut memberikan apresiasi,” ungkapnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemberian insentif kendaraan listrik ditujukan salah satunya agar masyarakat dapat membeli kendaraan listrik.

Luhut mengakui bahwa kekendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Indonesia masih cukup mahal bagi beberapa kalangan di Indonesia.

“Kami menyadari sepenuhnya bahwa harga KBLBB di Indonesia saat ini terbilang masih cukup mahal bagi sebagian masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah mengambil langkah lebih jauh dengan memberikan bantuan pemerintah dan juga insentif fiskal kepada masyarakat yang ingin membeli KBLBB,” katanya dalam konfrensi pers Program Bantuan Pemerintah dan Insentif Fiskal untuk KBLBB di Kemenko Marves, Senin (20/3/2023).

Luhut mengatakan bahwa dengan adanya insentif fiskal ini, akan meningkatkan aksesibilitas KBLBB bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang belum mampu membeli KBLBB dengan harga penuh.

“Melalui kebijakan ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh KBLBB dengan harga yang lebih terjangkau dan mendorong percepatan adopsi KBLB,” pungkasnya.(Jef)