Arsip Tag: Deputi UKM Hanung harimba

koperasi dan ukm

Pengelola Infrastruktur Publik Agar Selalu Sediakan Tempat Promosi Bagi UMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) meminta pengelola infrastruktur publik agar selalu menyediakan tempat promosi bagi para pelaku UMKM dengan maksimal.

Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah KemenKopukm Hanung Harimba Rachman mengatakan, saat ini pihaknya sedang berupaya memperkuat ekosistem usaha yang kondusif agar koperasi dan UMKM dapat berdaya saing, salah satunya dengan menyediakan tempat promosi bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMKM).

“KemenKopUKM akan terus mengimbau pengelola infrastruktur publik agar menunjukkan keberpihakannya dalam mengembangkan UMKM melalui penyediaan tempat promosi dan pengenaan tarif sewa khusus bagi UMKM,” ujar Hanung dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (18/12).

Hal tersebut juga menjadi tindak lanjut dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 60 yang menegaskan bahwa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan/atau Bada Usaha Swasta wajib menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil setidaknya 30 persen dari total luas lahan area komersial, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.

“Pemerintah juga akan menginisiasi rancangan insentif yang dapat diberikan bagi pengelola infrastruktur publik yang telah melaksanakan seluruh amanat dalam PP 7 tahun 2021 tersebut,” kata Hanung.

Lebih lanjut, Hanung mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pemantauan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Namun masih ditemukan beberapa tempat infrastruktur publik yang belum mengalokasikan 30 persen tempat promosi dan masih menerapkan biaya sewa di atas 30 persen bagi UMK, serta belum adanya koperasi sebagai pengelola atau wadah bagi UMKM.

“Selain itu, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh UMKM pada infrastruktur publik, seperti produk yang dijual kurang variatif, belum optimalnya sinergi antara pengelola dengan Pemda khususnya terkait kurasi produk unggulan daerah, hingga pengenaan tarif listrik industri pada tenan UMKM,” kata Hanung.

Mengatasi berbagai kendala tersebut, Hanung mengungkapkan pihaknya sedang melakukan pilot project pada 6 titik lokasi infrastruktur publik, antara lain Terminal Leuwipanjang Bandung, Bandara YIA D.I Yogyakarta, Pelabuhan Merak Banten, Pelabuhan Bakaheuni Lampung, Rest Area KM 260B Banjaratma Brebes, serta Terminal Banyuangga Probolinggo.

“Saya harap pengelola infrastruktur publik di 6 lokasi tersebut dapat berkomtimen untuk terus mendukung pemberdayaan UMKM melalui penyediaan tempat promosi dan pendampingan usaha bagi UMKM, guna memperluas akses pemasaran produk UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat lokal,” ucap Hanung.(Jef)

koperasi dan ukm

INABUYER EV 2023 Perluas Peluang UMKM Masuk Rantai Pasok Industri Kendaraan Listrik

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Perhelatan pameran sepeda motor listrik dan ekosistem pendukung kendaraan listrik terbesar di Indonesia, INABUYER Elektronik Vehicle (EV) Expo 2023 resmi digelar selama 3 hari pada 28 – 30 November 2023, sebagai ajang memperluas peluang UMKM masuk rantai pasok industri EV.

Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Hanung Harimba Rachman mengatakan, ajang INABUYER merupakan peluang bagi UMKM sebagai start up, dealer, bengkel konversi, jasa swap baterai atau pengisian listrik dan rantai pasok komponen. Kegiatan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan mengatasi perubahan iklim melalui moda transportasi.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat UMKM melalui pengembangan ekosistem yang mendukung, memajukan industri sepeda motor listrik lokal dan meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta kapasitas produksi nasional,” kata Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman, saat memberikan sambutan pada acara INABUYER EV Expo 2023 di Gedung SMESCO Jakarta, Selasa (28/11).

Acara ini, kata Deputi Hanung, merupakan bukti nyata kolaborasi pemerintah, BUMN, dan swasta untuk mendorong penggunaan motor listrik di kalangan masyarakat guna menekan emisi karbon yang menyebabkan polusi udara.

“Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagai Kendaraam Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Pemerintah Pusat dan Daerah,” ujar Deputi Hanung.

Deputi Hanung menjelaskan, tantangan Indonesia ke depan adalah meningkatkan peran UMKM dalam rantai nilai global.

“Saat ini, keterlibatan sektor UMKM Indonesia dalam rantai nilai global masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara ASEAN sebesar 4,1 persen, jauh di banding negara-negara lain yaitu Vietnam 20 persen dan Malaysia 46,2 persen,” kata Deputi Hanung.

Untuk itu Hanung mendorong agar pelaku UMKM memanfaatkan kebijakan yang mengatur agar Pemerintah Pusat/Daerah dan BUMN berbelanja produk UMKM.

“Potensi belanja barang dan jasa Pemerintah mencapai Rp500 triliun, BUMN Rp500 triliun, IKN Rp500 triliun, dan usaha besar Rp400 triliun,” kata Hanung.

Ia juga optimistis, ajang INABUYER EV Expo 2023 mampu mendorong ekosistem kemitraan yang ideal untuk kedua belah pihak, yakni UMKM dan industri dengan usaha besar.

“Hal ini memberikan peluang bagi UMKM menjadi pemasok bahan pendukung dan bahan utama, serta memberikan pendampingan standardisasi produk bagi UMKM. Sehingga, kita optimistis mampu membuka lapangan pekerjaan kelas menengah yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan lebih luas, menghasilkan inovasi teknologi, dan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Deputi Hanung.

Mewakili Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatkan, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon 358 juta ton CO2 ekuivalen di tahun 2030. Oleh sebab itu untuk mencapai target itu membutuhkan peta jalan yang baku, salah satunya melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik dengan melibatkan sektor UMKM.

“Untuk menumbuhkan minat masyarakat terhadap kendaraan listrik, pemerintah telah menetapkan kebijakan seperti pemberian insentif subsidi pembelian kendaraan listrik sebesar Rp7 juta hingga insentif PPn Ditanggung Pemerintah (PPn DTP) untuk produk dengan tingkat TKDN minimal 30 persen,” kata Airlangga.

Ia juga menegaskan, acara ini dapat memacu dan menavigasi UKM di Indonesia dengan progresif untuk meningkatkan kinerja serta tanggung jawab yang ada.

“Kami berharap seluruh UKM menjadi bagian dari ekosistem kendaraan listrik, terutama untuk motor listrik dan diharapkan bisa menjadi pemasok komponen-komponen motor listrik,” ujar Airlangga.

Senada disampaikan, Staf Khusus Menteri ESDM Agus Tjahajana Wirakusumah mengatakan, emisi gas buang saat ini terus meningkat lantaran penggunaan kendaraan berbasis bahan bakar minyak (BBM) terus bertambah. Berdasarkan laporan International Energy Agency, emisi dari sektor transportasi dari tahun 1990 hingga 2022, naik dengan rata-rata 1,7 persen per tahun.

Di Indonesia, pada 2022 total jumlah kendaraan bermotor mencapai lebih dari 148 juta unit, yang didominasi oleh unit kendaraan roda dua lebih dari 125 juta unit. Jika dari total 125 juta unit kendaraan roda dua ini sekitar 20 persen dilakukan konversi menjadi motor listrik, maka potensi penghematan BBM dapat mencapai 51,6 juta barel/ tahun.

“Ini juga akan mampu menurunkan emisi karbon sebesar 16,8 juta ton CO2/ tahun. Oleh karena itu peluang bagi UKM pada program konversi ini terletak di bengkel konversi. Banyak UKM bengkel yang bisa dilatih untuk mengonversi motor berbasis BBM ke listrik,” tutur Agus.

*Potensi Ekspor Tinggi*

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga juga turut mengapresiasi penyelenggaraan INABUYER EV 2023. Menurutnya ajang ini menjadi peluang untuk meningkatkan pangsa pasar ekspor terutama dari produksi otomotif berbasis tenaga listrik. Dengan begitu surplus perdagangan yang selama 42 bulan terjadi bisa dilanjutkan.

“Kita mendukung, kita mengapresiasi ajang INABUYER EV 2023. Ini adalah salah satu acara untuk mempromosikan produk-produk yang ramah lingkungan seperti kendaraan listrik. Jadi kita harus bangga karena ini adalah produk-produk lokal, produk-produk Indonesia yg diolah di sini, diproduksi di sini, dan bisa diekspor ke mancanegara,” kata Jerry.

Hingga Oktober 2023, Jerry mengatakan surplus perdagangan secara kumulatif mencapai 31,22 miliar dolar AS. Hal ini menandakan kinerja ekspor Indonesia masih jauh lebih baik dibandingkan impor. Untuk itu diperlukan kebijakan yang afirmatif untuk mendukung kinerja perekonomian nasional seperti kemudahan ekspor hingga Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

“Jadi nggak benar kalau kita itu sedikit-sedikit impor. Kita juga tidak hanya ekspor raw material tapi kita kirim barang yang diproses. Mudah-mudahan motor listrik ini juga diekspor,” kata Jerry.

Ketua Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan, pihaknya telah melakukan ekspor perdana kendaraan listrik ke Malaysia belum lama ini sebanyak 2.000 unit dengan nilai mencapai sekitar Rp80 miliar. Pihaknya bersama para produsen EV lokal berkomitmen untuk menjajaki pasar ekspor lainnya di kawasan Asia.

Dengan kemampuan ekspor produk EV, Budihardjo meyakini industri nasional kompetitif di pasar global. Namun dia berharap untuk pasar domestik bisa menjadi prioritas agar tidak dimanfaatkan oleh produsen EV mancanegara.

“Jadi kita bertahap. Jadi, sebenarnya merek otomotif lokal kita malah sudah ekspor. Yang kita ekspor merek United,” kata Budihardjo.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Luncurkan “IN2THENEXT” Bantu Wujudkan Indonesia Sebagai Pusat Modest Fesyen Dunia

Tinggalkan komentar

Jakarta:(globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemnKopUKM) meluncurkan dan menyelenggarakan program reality show modest fesyen IN2THENEXT dalam upaya membantu mewujudkan Indonesia sebagai pusat modest fesyen dunia.

Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman mengatakan program IN2THENEXT tidak hanya bertujuan sebagai hiburan, melainkan juga menjadi wadah branding modest fesyen dalam negeri.

“Kami berharap akan muncul disainer modest fesyen berbakat yang memanfaatkan kekayaan wastra Indonesia dari empat Provinsi Pariwisata Ramah Muslim Indonesia, yaitu Jawa Barat, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan,” kata Hanung Harimba Rachman saat memberikan sambutan dalam launching IN2THENEXT di Auditorium KemenKopUKM Jakarta, Senin (13/11).

Ia menambahkan, untuk hasil casting reality show IN2THENEXT tahun ini menghasilkan delapan kontestan desainer muda yang merupakan para desainer terpilih dari pemenang kompetisi Fesyar 2023, juga desainer usulan dari sekolah mode ESMOD Jakarta dan Indonesian Fashion Chamber (IFC).

“Melalui upaya ini, desainer-desainer unggul yang memiliki potensi besar dapat bersaing serta memajukan sektor modest fesyen dalam negeri ke kancah internasional,” ujar Hanung.

Program Reality Show IN2THENEXT, kata Hanung, akan ditayangkan di WeTV untuk Episode 1 dan 2 pada 13 Desember 2023, sedangkan untuk episode 3 dan 4 pada 20 Desember 2023.

“Acara ini juga akan disiarkan di Okezone MNC TV pada 29 dan 30 Desember 2023 sebagai acara spesial akhir tahun,” kata Hanung.

Hanung mengungkapkan, para kontestan desainer ini berkesempatan untuk bekerja sama dengan para desainer ternama Indonesia yang nantinya bukan hanya menjadi juri tetapi juga menjadi mentor.

“Hasil karya pemenang kompetisi akan ditampilkan pada main event fesyen show IN2MF yang berlangsung pada Oktober 2024,” kata Hanung.

Senada disampaikan Direktur PT Maxerman Edward Mamahit selaku tim produksi IN2THENEXT yang mengatakan, Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar memiliki potensi untuk menjadi tren setter global untuk industri modest fesyen.

“Hal ini didorong dengan banyaknya karya desainer kita yang memanfaatkan wastra lokal yang tersebar di berbagai daerah. Para desainer akan diuji serangkaian tantangan untuk menciptakan modest fesyen unsur Wastra,” ujar Edward.

Ia juga menambahkan, untuk proyek percontohan saat ini berjumlah 4 episode dengan format kompetisi modest fesyen.

“Saat ini kami bekerja sama dengan We Tv untuk di Indonesia dan regional Asia. Dan nantinya pada tahun 2024 akan berkembang menjadi 14 episode dengan melibatkan lebih banyak desainer muda. Tujuan utamanya adalah memperluas eksposure modest fesyen kita ke kancah dunia,” kata Edward.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Gelar Temu Nasional Percepat Indonesia Sebagai Pusat Modest Fashion Dunia

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menginisiasi Pencanangan Deklarasi Bulan Modest Fashion melalui penyelenggaraan Temu Nasional Deklarasi Bulan Modest Fashion sebagai upaya kolaboratif seluruh pihak untuk mempercepat Indonesia sebagai pusat modest fashion dunia.

Inisiasi KemenKopUKM untuk mencanangkan Deklarasi Bulan Modest Fashion ini didasarkan pada potensi besar Indonesia yang memiliki populasi muslim lebih dari 229 juta orang dengan konsumsi industri modest fashion terbesar ketiga di dunia.

“Deklarasi Bulan Modest Fashion ini merupakan langkah pertama yang menunjukkan komitmen semua pihak dalam mendukung inisiatif ini, dan diharapkan dapat menjadi ujung tombak glorifikasi dan akselerasi gerakan dalam mendukung visi Indonesia sebagai pusat modest fashion dunia,” kata Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman, dalam keterangan resminya, di Jakarta, Minggu (24/9).

Beberapa pemangku kepentingan yang terlibat pada Temu Nasional ini yaitu Bank Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri, KNEKS, Pemerintah Provinsi se-Indonesia, asosiasi, sektor e-commerce, retailer, media, serta akademisi di bidang fesyen.

Hanung Harimba Rachman mengatakan, aspirasi para pemangku kepentingan dan kerja sama yang kolaboratif dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat modest fashion dunia tentu akan memperkuat branding dan memberikan dampak positif dalam industri fesyen.

Temu Nasional Deklarasi Bulan Modest Fashion menghasilkan sembilan poin penting, diantaranya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, perumusan kebijakan dan regulasi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, promosi internasional, dukungan penelitian dan pengembangan, perancangan desain kreatif, perumusan standardisasi, pemasaran dan promosi, serta publikasi.

Dukungan pada penyelenggaraan Bulan Modest Fashion salah satunya disampaikan oleh Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita yang mengatakan bahwa penyelenggaraan Bulan Modest Fashion bisa diwujudkan dengan mengembangkan berbagai program yang ada di industri modest fashion, peningkatan kualitas produk, serta peningkatan daya saing.

“Tujuannya adalah agar Modest Fashion Indonesia menjadi ready to wear dan mampu bersaing di pasar,” kata Reni.

Senada, Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat yang turut hadir di acara tersebut menekankan pentingnya peningkatan citra Indonesia sebagai pusat modest fashion dunia yang dapat digerakkan melalui inisiatif Bulan Modest Fashion yang akan dilaksanakan pada Oktober 2023.

Sementara itu David Marpaung Analis Perdagangan Ahli Madya Kementerian Perdagangan menjelaskan, ada kontribusi signifikan sektor fesyen pada kinerja ekspor Indonesia. “Maka dari itu penting untuk melakukan pengembangan dan perluasan pasar sektor modest fashion Indonesia di pasar internasional sebagai upaya memperkuat posisi Indonesia menjadi pemain utama di pasar fesyen dunia.”

*Didukung HIPPINDO*

Ketua Umum Asosiasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) Budihardjo Iduansjah menyatakan kesiapannya untuk menggerakkan anggota HIPPINDO dalam mendukung inisiatif Bulan Modest Fashion di Oktober 2023.

“HIPPINDO siap membantu dengan dukungan publikasi dan eksposur maupun inisiatif yang dilakukan di berbagai pusat perbelanjaan dalam mendukung UMKM di sektor fesyen,” kata Budiharjo.

Sementara itu CEO Scarf Media Temi Sumarlin menjelaskan langkah penting lainnya yang harus dilakukan dalam meningkatkan eksposur untuk mencapai status sebagai pusat modest fashion dunia, yaitu dengan penggunaan hashtag di media sosial secara bersama-sama oleh semua pihak yang mendukung Indonesia menjadi Pusat Modest Fashion Dunia.

“Kita bisa menggunakan hashtag seperti #IndonesiaPusatModestFashionDunia dan #AmodestWorldIndonesianStyle,” kata Temi.

Temi menambahkan, media menjadi salah satu sektor industri yang krusial dalam mendorong pengembangan modest fashion Indonesia sehingga harus dimanfaatkan secara optimal agar mampu memunculkan nama Indonesia ke level Internasional.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Bersama Garuda Luncurkan UKMBOX Sebagai Solusi Logistik UMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersinergi dengan maskapai PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Indonesia In Your Hand meluncurkan UKMBOX sebagai layanan pengiriman produk UKM dan koperasi ke luar negeri yang dijamin aman, murah, dan tepat sasaran.

Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah KemenKopUKM Hanung Harimba mengatakan, selama ini kendala UMKM dalam melakukan ekspor salah satunya karena volume produknya kecil sehingga biaya logistik menjadi tidak memenuhi nilai ekonomian atau terlalu mahal.

”UKMBOX dapat menjadi solusi bagi UMKM yang ingin melakukan ekspor dengan volume yang tidak terlalu besar dan dengan biaya yang kompetitif,” kata Hanung Harimba dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (21/9).

Indonesia memiliki 64 juta UKM potensial yang dapat memanfaatkan layanan UKMBOX, dan didukung dengan 8 juta diaspora yang tersebar di seluruh dunia sebagai konsumen sekaligus ujung tombak pemasaran produk lokal.

”Potensi tersebut dapat mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) di luar negeri untuk selalu berinovasi dan memberikan nilai tambah terhadap produk unggulan daerah,” kata Hanung.

Saat ini UKMBOX memiliki armada udara ke 15 negara tujuan, dengan begitu UMKM dapat mengirimkan barang tepat waktu ke luar negeri, dengan berbagai fasilitas.

Di antaranya, Express Box Pengiriman Kargo Udara Door to Door ke seluruh dunia, Cargo Box – Pengiriman Kargo Udara Port to Port ke negara tujuan Garuda Indonesia, Warehouse di Belanda, Toko Retail di Madrid Spanyol, Made Indonesia Fulfillment Center di Australia, Archipelago Store di Kanada, serta Promosi dan Pemasaran melalui International Marketplace di Eropa untuk memudahkan UKM, koperasi dan pembeli melakukan transaksi.

Selain itu, pengiriman ke luar negeri untuk volume besar dapat memanfaatkan layanan KirimAja dari PT Aerojasa Cargo yang merupakan salah satu anak perusahaan dari BUMN penerbangan Garuda Indonesia. Program tersebut menyediakan berbagai produk dan layanan untuk pengiriman domestik dan pengiriman internasional.

UKMBOX ini terbuka bagi semua pelaku UKM yang memenuhi syarat dan ketentuan di negara tujuan, pendaftaran dapat dilakukan di www.ukmbox.id.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM dan Sekretariat ASEAN Gelar Forum Dialog Kebijakan Regional tentang Ekonomi Sirkular

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bekerja sama dengan Sekretariat ASEAN menyelenggarakan Forum Dialog Kebijakan Regional tentang Ekonomi Sirkular.

Acara tersebut diselenggarakan di Gedung Sekretariat ASEAN pada 25-26 Juli 2023 yang akan dihadiri oleh negara-negara anggota ASEAN dan pemangku kepentingan ASEAN Access (task force, national focal point dan network partner). Acara itu diharapkan mampu mempromosikan prinsip-prinsip ekonomi sirkuler di seluruh wilayah ASEAN.

Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman menyampaikan bahwa UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian regional di wilayah ASEAN.

“Terdapat lebih dari 70 juta UMKM di ASEAN, namun tingkat ekspor rata-rata UMKM di ASEAN masih rendah, yaitu sekitar 18 persen,” katanya, Selasa (25/7).

Lebih lanjut, Hanung menambahkan transisi hijau di negara tujuan ekspor ASEAN semakin menurunkan tingkat ekspor, karena negara tujuan ekspor mulai memberlakukan regulasi ketat yang mencegah impor barang yang terkait dengan degradasi lingkungan.

“Maka dari itu, penting untuk memperkenalkan model bisnis yang ramah lingkungan antara lain dengan model ekonomi sirkular,” kata Hanung.

Menurutnya, ekonomi sirkular merupakan sistem ekonomi yang bertujuan untuk menghilangkan limbah dan memaksimalkan penggunaan sumber daya dengan menjaga siklus penggunaan, pemakaian kembali, dan regenerasi yang berkesinambungan. Ini mewakili pergeseran paradigma dari model linear tradisional “ambil-produksi-buang” menjadi pendekatan yang lebih berkelanjutan dan regeneratif.

“Pada intinya, ekonomi sirkular bertujuan untuk menciptakan sistem berkelanjutan di mana produk, material, dan sumber daya dirancang, diproduksi, dan dikelola dengan cara yang meminimalkan dampak lingkungan dan mendorong kemakmuran sosial dan ekonomi,” ucapnya.

Dengan menghadirkan para pembuat kebijakan, ahli, dan pemangku kepentingan kunci, forum ini bertujuan untuk meningkatkan kesesuaian dan keselarasan kebijakan guna menciptakan lingkungan yang mendukung implementasi ekonomi sirkular di wilayah ASEAN.

Adopsi prinsip-prinsip ekonomi sirkular yang berhasil di wilayah ASEAN memiliki potensi dampak transformasional. Praktik ekonomi sirkular akan mengurangi jejak karbon, meminimalkan pembentukan limbah, dan melestarikan sumber daya alam, sehingga mengurangi degradasi lingkungan.

“Indonesia sebagai penyelenggara Forum Dialog Kebijakan Regional tentang Ekonomi Sirkular ini berharap inisiasi ini akan menjadi langkah maju dalam mewujudkan visi bersama untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif di wilayah ASEAN,” katanya.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Gandeng Sejumlah Pihak Hadirkan Reality Show-Ramp Up Wujudkan RI Jadi Pusat Modest Fashion Dunia

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melalui Deputi Bidang UKM menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan PT Maxerman Consulting dan Sprout Communication Asia untuk memproduksi reality show Ramp Up Indonesia, yang diharapkan bisa mendukung kegiatan IN2MOTION FEST (Indonesia International Modest Fashion Festival).

Penandatanganan MoU pada Selasa (30/5) menjadi dasar kerja sama dalam program reality show ‘RAMP UP Indonesia’ yang rencananya akan tayang perdana pada kuartal III-2023.

Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman menjelaskan, kerja sama tersebut, dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Modest Fashion Dunia dan Global Halal Hub melalui ‘Reality Show-Ramp Up Indonesia,’ yang merupakan dukungan utama bagi IN2MOTION FEST.

“KemenKopUKM berkolaborasi bersama Bank Indonesia dan Sprout Communication dan PT Maxerman, dalam bentuk program reality show modest fashion. Sprout Communications merupakan agensi branding dan production house yang memiliki pengalaman dalam membuat program reality show,” ucap Hanung dalam acara Penandatanganan MoU tersebut di Jakarta, Selasa (30/5).

Hanung berharap, MoU ini bisa menjadi payung hukum bagi KemenKopUKM untuk melakukan kegiatan-kegiatan kerja sama. “Semoga MoU ini bisa berjalan dengan baik, dan upaya kita untuk membuat reality show yang merupakan ajang promosi IN2MOTION FEST ini bisa kita wujudkan tanpa hambatan,” katanya.

Reality Show-Ramp Up Indonesia diharapkan bisa mendukung upaya membangun branding dari kegiatan IN2MOTION. Sehingga cita-cita menjadikan Indonesia sebagai Hub untuk modest fashion segera terwujud. “Semoga pada tahun 2023, program ini sudah bisa kita tayangkan” kata Hanung.

Di kesempatan yang sama, Direktur PT Maxerman Edward Mamahit mengatakan, di tahun 2023, pihaknya berupaya menjadikan reality show Ramp Up Pilot Project ini untuk bisa hadir berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya.

Sesuai dengan target Pemerintah Indonesia, di mana Indonesia menjadi tempat atau mercusuarnya Modest Fashion, dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

“Insya Allah adanya Modest Fashion Reality Show Ramp Up dengan mendukung IN2MOTION FEST ini, bisa membuka mata dunia bahwa Indonesia harus diperhitungkan menjadi tempat modest fashion terutama bagi masyarakat muslim dunia,” ujarnya.

Senada disampaikan Presiden Sprout Communication Asia Sherman Tan yang berterima kasih dengan adanya MoU tersebut. Pihaknya berharap, dukungan KemenKopUKM terhadap kegiatan IN2MOTION di tahun 2023 akan terus berlanjut. “Dan kami akan memberikan usaha terbaik untuk kesuksesan program reality show Ramp Up ini,” katanya.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Dorong Penerapan dan Sertifikasi K3 pada Pelaku UKM

Tinggalkan komentar

Batam:(Globalnews.id)– Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus mendorong terciptanya implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh para pelaku UKM di Indonesia melalui pelatihan dan uji kompetensi K3 Umum Sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman menekankan pentingnya pelatihan dan uji kompetensi K3 bagi UKM agar tercipta keselamatan dan kesehatan kerja yang terstandardisasi.

“Melalui kegiatan ini, saya harap pelaku UKM bisa menerapkan K3, karena keselamatan dan kesehatan kerja penting sekali untuk menjamin keamanan UKM dalam aktivitas kerjanya,” kata Hanung saat membuka kegiatan Pengembangan SDM Pelaku UKM Melalui Serifikasi Kompetensi Manajemen Ahli, di Batam, Selasa (4/4).

Lebih lanjut, Hanung berharap melalui pelatihan ini, UKM mendapatkan ilmu yang dapat diimplementasikan dalam lingkungan kerjanya, khususnya terkait awareness terhadap keselamatan kerja apabila masih dirasa kurang diterapkan pada budaya kerja sebelumnya.

Pelatihan dan uji kompetensi K3 kali ini, menurut Hanung dilaksanakan dalam bentuk workshop dan bekerja sama secara langsung dengan industri, sehingga para peserta dapat belajar kondisi secara riil di lapangan.

“Ini model yang bagus, karena bekerja sama dengan industri dan berbentuk workshop, tidak lagi hanya di hotel sehingga teman-teman bisa belajar langsung di lapangan dengan kasus yang riil,” ujar Hanung.

Program pelatihan kompetensi bersertifikasi ini sendiri dilaksanakan melalui empat fase pembelajaran, mulai dari pembekalan peserta, evaluasi/uji kompetensi peserta, pelaksanaan project assignment, hingga sesi coaching/konseling.

“Semua tahapan tersebut diharapkan mampu memberikan pelaksanaan yang berbeda terhadap pengayaan mindset, knowledge, skill, dan attitude sebagai objective program sekaligus pendamping peserta dalam project dan coaching atau konseling,” kata Hanung.

Dalam kegiatan tersebut, terdapat 13 unit kopetensi ahli K3 Umum sertifikasi BNSP, mulai dari merancang strategi pengendalian risiko K3 di tempat kerja, merancang sistem tanggap darurat, melakukan komunikasi K3, mengawasi pelaksanaan izin kerja, hingga mengevaluasi pemenuhan persyaratan dan prosedur K3 serta investigasi kecelakaan kerja.

Hanung juga berharap, dari kegiatan ini nantinya KemenKopUKM juga mendapatkan masukan dari peserta untuk bahan evaluasi kegiatan ke depan. “Kami juga butuh masukan mengenai apa saja yang perlu diperbaiki dan ditambah, sehingga kegiatan ini dapat diserap dengan baik dan diterapkan di lingkungan kerja masing-masing,” ucap Hanung.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Apresiasi Kolaborasi Berantas Pakaian, Sepatu dan Tas Ilegal di Batam

Tinggalkan komentar

Batam:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak khususnya kementerian/lembaga untuk memberantas produk pakaian, sepatu, dan tas ilegal yang masuk melalui Batam.

Kolaborasi kementerian/lembaga tersebut berhasil memusnahkan 5.853 koli ballpress atau sebanyak 112,95 ton impor pakaian, sepatu, dan tas bekas ilegal dengan nilai sebesar Rp17,4 miliar di Batam.

“Barang-barang tersebut telah terkumpul sejak 2018 sampai dengan 2022,” kata Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman dalam acara konferensi pers Pemusnahan 5.853 Koli Ballpress Periode Tegahan Tahun 2018-2022 di Kantor Bea dan Cukai Batam, Senin (3/4).

Hanung mengapresiasi kerja sama antara Kementerian Pedagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kejaksaan Agung, dan Polda Kepulauan Riau sehingga dapat dilakukan pemusnahan impor pakaian, sepatu, dan tas bekas ilegal ini.

Menurutnya, barang-barang ini memiliki dampak yang nyata bagi pelaku UKM khususnya di sektor garmen. “Kami baru-baru ini berdiskusi dengan UKM garmen, mereka biasanya dapat order pakaian menjelang hari raya. Tapi hari ini belum sama sekali ada pesanan. Ini dampaknya terasa,” kata Hanung.

Lebih lanjut, setelah masifnya dilakukan pemusnahan terhadap impor pakaian, sepatu, dan tas bekas ilegal ini, diharapkan pasar daring atau e-commerce juga dapat menghentikan penjualan terhadap barang-barang tersebut.

“Konten yang memasarkan barang ilegal ini di media sosial dan e-commerce yang masih ditayangkan tolong dihentikan. Kami akan mengundang pelaku e-commerce pada Kamis besok bersama Bareskrim Polri untuk menghentikan penayangan konten yang mendorong kegiatan ini,” kata Hanung.

Menurut Hanung, KemenKopUKM juga dikatakan akan memberikan solusi untuk para pelaku usaha yang memperjualbelikan barang-barang impor bekas ilegal ini agar dapat tetap berjualan.

“Selain pemusnahan ini, kamu juga mengembangkan ekosistem pakaian dan tekstil. Kami tidak hanya menindak tapi ada solusi juga untuk mengalihkan pekerjaannya, kami juga bekerja sama dengan API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia) untuk supply barang-barang dan dengan perbankan untuk menyediakan pembiayaannya,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani mengatakan, pemusnahan barang-barang ini dilakukan melalui mesin penghancur. Sampai saat ini, pemerintah dikatakan telah melakukan 17 penindakan dan sampai saat ini masih berlangsung proses penyidikan dan penetapan tersangka.

Menurutnya, modus penyelundupan barang-barang ini menggunakan jalur pelabuhan tidak resmi.

“Jadi ini dibawa sebagai barang kiriman dan disembunyikan atau dicampur barang impor resmi. Alhamdulillah sinergi kami bisa melakukan tindakan dan melanjutkan pemusnahan di Cikarang yang jumlahnya masif. Kami di Batam bisa lakukan pemusnahan sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Askolani.

Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Kejagung Undang Mugopal menambahkan, pemusnahan ini dilakukan karena telah mengganggu industri tekstil dalam negeri termasuk pelaku UMKM dan juga tidak terjamin dari sisi kesehatannya.

Selain itu, tindakan ini juga dikatakan menjadi upaya untuk melindungi keamanan nasional termasuk sosial budaya, melindungi hak kekayaan intelektual, dan lingkungan. Dia menegaskan tindakan ini juga dapat masuk dalam ranah korupsi.

“Tindakan ini tidak menutup kemungkinan masuk dalam tindak pidana korupsi. Korupsi dulu kan menyangkut kerugian negara tapi saat ini bisa juga telah merugikan perekonomian negara. Jadi ini bisa masuk juga tindak pidana korupsi dengan unsur merugikan perekonomian negara,” ucap Undang.

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang berharap ke depannya sinergi antar kementerian dan lembaga dalam memusnahkan praktik impor pakaian, sepatu, dan tas bekas ilegal dapat terus berlangsung untuk melindungi industri dan UKM Indonesia.”Semoga sinergi ini dapat terus berlangsung sehingga UKM dan industri tidak terganggu,” kata Moga. (Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Bersama E-commerce Sepakat Berantas Praktik Thrifting Pakaian Bekas Impor

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama para pelaku e-commerce seperti Asosiasi E-Commerce Indonesia (iDEA), Tokopedia, Lazada, Shopee, Blibli, dan Tiktok menyepakati komitmen dalam memberantas praktik thrifting dan perdagangan pakaian bekas impor dalam platform mereka masing-masing.

Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman mengungkapkan, KemenKopUKM menggelar pertemuan dengan para pelaku e-commerce dan dalam pertemuan tersebut telah disepakati tiga poin komitmen. Pertama, seluruh platform e-commerce meminta kepada seller-nya untuk mematuhi aturan perundang-undangan.

Termasuk Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Di mana pada Pasal 2 Ayat 3 tertulis bahwa barang dilarang impor, salah satunya adalah berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.

“Sudah ada aturan jelas untuk melarang pakaian bekas impor ilegal untuk masuk dan diperdagangkan di Indonesia. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga secara terbuka melarang penjualan pakaian bekas impor. Karena thrifting ini jelas banyak dampak negatif kepada UMKM lokal hingga berdampak pada lingkungan,” ucap Hanung dalam pertemuan sekaligus diskusi bersama e-commerce di Kantor KemenKopUKM, Jakarta, Kamis (16/3).

Poin kedua, KemenKopUKM meminta, mulai hari ini sudah ada peringatan untuk melakukan take down (menurunkan) para penjual pakaian bekas impor. “Diharapkan pekan depan sudah ada hasilnya. Terutama dalam tautan/link yang dengan gampang saat dilakukan pencarian di internet. Kami harapkan yang seperti ini sudah hilang,” kata Hanung.

Ketiga, jika sudah ada peringatan dari platform e-commerce ke seller namun tak dipatuhi, KemenKopUKM meminta agar akun atau seller tersebut di-blacklist. “Kami meminta platform melakukan take down dan peringatan secara mandiri. Harus ada tim khusus dari idEA untuk mengawasi dan memantau hal ini, dan kemudian melaporkannya kepada KemenKopUKM,” ujarnya.

Hanung menegaskan, pihaknya ingin menyasar pemodal besar dalam hal ini importir pakaian bekas impor ilegal yang sebenarnya berandil besar ketimbang para seller yang basisnya juga merupakan UMKM.

“Importir produsen besar ini yang ingin kita basmi. Kalau membandel diberikan denda mungkin mereka masih bisa membayar denda Rp5 miliar, tapi kalau urusannya pidana bisa di hukum hingga 5 tahun. Meski itu bukan ranah kami, tapi kami berharap hal itu bisa ditegakkan,” tutur Hanung.

Ia juga menekankan bahwa identifikasi keyword (kata kunci) dalam mesin pencari terkait thrifting pakaian bekas impor ilegal di platform e-commerce bisa menjadi cara khusus untuk menemukan para pelaku thrifting yang membandel sehingga bisa segera ditindak dan diatasi.

“Memang tidak mungkin 100 persen hilang. Setidaknya ini sudah berkurang minggu depan. KemenKopUKM juga bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Bareskrim bekerja sama dalam menindak hal ini,” kata Hanung.

Setelah ini katanya, Pemerintah bersama e-commerce akan terus melakukan evaluasi dan melaporkan kepada Presiden Jokowi. Jika tidak ada tindak lanjut dari pihak e-commerce maupun importir pakaian bekas impor ilegal, pihaknya juga akan melibatkan penegak hukum. “Untuk seterusnya, kita minta arahan dari Pak Menteri Koperasi dan UKM untuk evaluasi tingkat lanjut,” katanya.

Menanggapi kesepakatan ini, Wakil Ketua Umum idEA Budi Primawan menyatakan sepakat dan menegaskan komitmen untuk patuh terhadap aturan Pemerintah dan Perundang-Undangan yang berlaku. Pihaknya juga mengapresiasi langkah KemenKopUKM yang menginisiasi dialog bersama industri, dalam hal ini e-commerce, marketplace, maupun social media commerce.

“Kami sepakat dengan Pemerintah untuk menciptakan industri yang sehat. Terkait masalah thrifting pakaian bekas impor ini memang ada beberapa seller yang melakukan penjualan crossborder yang melakukan penjualan dan pembelian dari dan ke luar negeri. Untuk tipe seller seperti ini kami memastikan sudah ada kontrol dan monitoring,” kata Budi.

Namun kata Budi yang juga menjabat sebagai Vice President Government Affairs Lazada ini, ada tipe seller yang merupakan pemilik usaha yang secara mandiri mengambil pakaian atau berjualan thrifting impor ilegal. Untuk yang seperti ini, ia mengaku sudah ada “term and condition” yang harus mereka sepakati. Pihaknya juga sudah melakukan komunikasi dengan mereka.

“Sebab, tidak semua thrifting itu adalah pakaian impor bekas, ada juga jenis produk lain seperti preloved yang memang ada di dalam negeri. Tetapi bisa kami pastikan, untuk penjual pakaian impor bekas kami langsung lakukan take down. Namun hal itu bergantung pada masing-masing platform. Di Lazada kami memiliki sistem penalti. Jika sudah melanggar berkali-kali kami lakukan blacklist sampai pada NIK (Nomor Induk Kependudukan),” ucapnya.

Public Policy and Government Relations TikTok Marshiella Pandji turut memastikan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan internal tim TikTok, khususnya di layanan TikTok Shop untuk melarang penjualan secara live (Live Shopping) thrifting pakaian impor.

“Kami senantiasa mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada, tidak memperbolehkan semua produk barang bekas. Saat ini kami juga melakukan identifikasi keyword, seperti kata second, bekas, maupun thrifting pakaian bekas impor,” kata Marshiella.

Diakuinya, hal ini menjadi tantangan yang tak mudah. Karena ketika melakukan take down dan teguran larangan, penjual tidak memberikan tittle (judul) atau keyword terkait atau memiliki variasi, sehingga bisa tetap lolos.

“Untuk itu saat penjual akan onboard, kami sejak awal melakukan identifikasi guna memastikan setelah di-take down oknum-oknum ini tidak ada kemungkinan muncul kembali,” ujarnya.(Jef)