Arsip Tag: digitalisasi umkm

koperasi dan ukm

KemenkopUKM bersinergi dengan Komisi VI DPR RI mendorong pelaku UMKM masuk ke Platform Digital

Tinggalkan komentar

Indramayu:(Globalnews.id)-KemenkopUKM bersama dengan Komisi VI DPR RI terus berupaya meningkatkan kualitas SDM UKM melalui Pelatihan Vokasional Digitalisasi Produk UKM, yang saat ini diadakan di Indramayu, Jawa Barat. Pelatihan ini diharapkan agar pelaku usaha mempunyai jangkauan pemasaran yang lebih luas, bahkan bisa sampai ke pelosok negeri.

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyambut baik sinergi ini. Ia mengungkapkan,
permasalahan yang dihadapi para pelaku UKM dalam memasaran produk UKM melalui digital atau online, terkadang masalah demand dan supply. Terkadang demandnya tinggi suplaynya rendah, sehingga produknya tidak terpenuhi, sebaliknya suplaynya tinggi penjualannya kurang.

“Untuk itu bagaimana  institusi Kementerian KoperasiUKM penting kehadirannya untuk menjamin kestabilan antara demand dan supply,” kata Herman Khaeron, saat membuka “Pelatihan Vokasional Digitalisasi Produk UKM”, hasil kerja sama dengan KemenkopUKM, di Indramayu, (12/9/2021).

Ia menambahkan, kini pasar UKM makin luas dengan adanya peraturan agar pemenuhan kebutuhan belanja pemerintah dari produk UKM, dan ini menurutnya kesempatan bagi UKM.

Di tempat yang sama Deputi bidang Usaha Kecil dan Menengah KemenkopUKM Hanung Harimba Rachman mengatakan, untuk memasaran produk UKM secara digital harus ditingkatkan literasinya. “Pengetahuan menggunakan tekhnologi sudah ada, tapi bagaimana hal itu bisa dijadikan sebagai kegiatan pemasaran produk UKM,” kata Hanung.

Sasaran yang ingin dicapai dari pelatihan ini juga bukan kota-kota besar, tapi di kota yang memiliki produk UKM potensial. “Untuk memasarkan produk UKM secara digital atau pasar daring itu tidak bisa dilakukan secara langsung, untuk itu Kementerian Koperasi UKM membangun mereka secara bertahap, pertama melalui media sosial sebelum masuk ke e-commerce,” jelas Hanung, kepada wartawan yang didampingi Asdep Pengembangan SDM UKM Dwi Andriani.

Ia juga berharap, pelaku UKM yang memasarkan produknya secara digital harus jujur disampaikan ke pembeli dan tetap menjaga kualitas produk. Dengan demikian kepercayaan pembeli tetap terjaga.

Pelatihan ini merupakan strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM pelaku UKM dan meningkatkan nilai tambah produk dan pemanfaatan.
Ini merupakan salah satu solusi agar UKM melakukan digitalisasi dalam pengelolaan usaha pemasaran.

Sementara itu, Kadis UKM, Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Indramayu H Didi Riyadi mengungkapkan,
program pelatihan ini yang ditunggu-tunggu pelaku UMKM di Kabupaten Indramayu.
Pelaku UMKM saat ini yang terdampak paling besar oleh pandemi. “Semoga dengan pelatihan ini para pelaku UMKM memperoleh manfaat dari pelatihan. Era saat ini sudah berbeda yaitu era 4.0, sehingga digitalisasi suatu keharusan,” pungkas Didi.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Gandeng MSC untuk Tingkatkan Literasi Digital, Kapasitas Koperasi dan UMKM

Tinggalkan komentar


Jakarta:(Globalnews.id)– Kementerian Koperasi dan UKM bersama MicroSave Consulting (MSC) menginisasi kerjasama dalam rangka meningkatkan Literasi Digital dan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Menuju Ekonomi Digital dan Inklusi Keuangan.

Hasil survei literasi digital yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama katadata pada tahun 2020 menunjukkan, indeks literasi digital Indonesia masih pada angka 3,47 dari skala 1 hingga 4, dan berada di bawah tingkatan baik.

Berdasarkan data tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM terus berupaya mempercepat literasi digital dengan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, salah satunya MSC. Kerja sama dalam hal literasi digital ini menjadi salah satu bentuk dukungan kepada para pelaku koperasi dan UMKM agar lebih berkembang dan dapat bersaing di pasar global.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim memberikan apresiasi atas adanya kerja sama dengan MSC, diharapkan dengan adanya kerjasama ini dapat memberikan dampak positif kepada pelaku koperasi dan UMKM melalui pemanfaatan kajian berbasis bukti dan optimalisasi akses serta kapasitas koperasi dan UMKM.

“Kami berharap kolaborasi yang dilakukan dengan pihak MSC, dapat membantu kami melakukan riset/kajian berkaitan dengan perkembangan Koperasi dan UMKM di Indonesia, yang outputnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan dan perencanaan program dalam mencapai target-target pemberdayaan Koperasi dan UMKM,” tegas Arif dalam acara MoU antara KemenkopUKM dengan MSC secara daring, Selasa (31/8).

Adapun lanjut Arif, tujuan dari nota kesepahaman ini adalah, untuk menjalankan kerjasama pengembangan KUMKM secara inklusif, termasuk dalam pelaksanaan penelitian, kapasitas digital, seminar, dan dukungan kebijakan.

Sedangkan ruang lingkup MoU ini meliputi, pemanfaatan kajian berbasis bukti dan optimalisasi akses dan kapasitas KUMKM, yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan merancang kebijakan, layanan keuangan, dan penggunaan alat yang membantu KUMKM berkembang, dan sosialisasi hasil penelitian/kajian terkait dengan pelaksanaan kajian melalui lokakarya atau seminar, perpustakaan digital, dan media publikasi.

Diwaktu yang sama Grace Retnowati, Country Director MSC Indonesia Consulting mengatakan pihaknya menyambut baik kepercayaan dan kesempatan yang diberikan untuk menjalin kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM.

“Besar harapan kami, kerja sama ini dapat mendukung program pemerintah dalam percepatan peningkatan kapasitas digital UKM dalam menuju ekonomi digital dan meningkatkan Inklusi Keuangan” lanjutnya.

MSC Asia and Africa Director, Manoj Sharma juga menambahkan, pihaknya memberikan apresiasi terhadap pemerintah Indonesia atas upaya yang telah dilakukan dalam pemulihan dan pemberdayaan UKM dalam masa pandemi. Pemerintah Indonesia yang menyadari pentingnya UMKM sebagai tulang punggung ekonomi, telah mengalokasikan lebih dari Rp 51 triliun dana pemulihan UMKM dari dampak pandemi COVID-19. 

Namun tantangan yang dihadapi adalah, bagaimana UMKM yang ada di Indonesia dapat terintegrasi dengan ekosistem digital, dan bagaimana supaya masyarakat lebih banyak membeli produk lokal atau dari produsen lokal. Integrasi dengan ekosistem digital ini akan membantu UMKM untuk dapat bersaing di tengah banyak perusahaan besar yang menghasilkan produk dalam skala besar.

Manoj menambahkan bahwa berdasarkan perspektif gender, 21% pemilik usaha di Indonesia adalah perempuan dan ini adalah angka yang tinggi dibandingkan rata-rata jumlah perempuan pemilik usaha di dunia yang hanya 8%. Sedangkan dalam kategori usaha mikro dan menengah di Indonesia, jumlah perempuan pemilik usaha mencapai 50%. (Jef)

koperasi dan ukm

MenkopUKM: Kolaborasi Berbagai Pihak, Kunci Selamatkan UMKM di Masa Pandemi

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(Globalnews.id)– Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengharapkan sinergi, kebersamaan, dan kolaborasi semua pihak termasuk Pemerintah Daerah dan Asosiasi Pendamping UMKM, untuk bersama-sama dan bergotong royong dalam membantu pelaku UMKM yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Keputusan penerapan PPKM sendiri diambil dengan tujuan mempercepat penanganan kesehatan sekaligus pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

“Perpanjangan PPKM dilakukan karena angka pertambahan kasus Covid-19 saat ini sedang melonjak. Situasi sulit sekarang seperti ini butuh dukungan kita bersama. Saya mengimbau kepada Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di daerah serta Asosiasi Pendamping, agar melakukan pendampingan kepada pelaku UKM,” kata MenkopUKM Teten Masduki dalam dialog dengan kepala dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali serta berbagai asosiasi pendamping UMKM melalui teleconference, Kamis (22/7/2021).

Teten mengatakan, pemerintah akan mempertimbangkan untuk melakukan pelonggaran PPKM Darurat secara bertahap mulai 26 Juli 2021 dengan memperhatikan perkembangan angka kasus Covid-19.

Ia menegaskan, pemerintah sangat memperhatikan dampak pelaksanaan PPKM Darurat Level 4 terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah segera mempercepat pelaksanaan program PEN bagi UMKM yang pada tahun ini nilainya mencapai Rp184,83 Triliun.

Adapun program PEN bagi KUMKM, antara lain Subsidi bunga KUR dan Non KUR dengan target 17,8 juta pelaku UMKM, Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dengan target 12,8 juta pelaku usaha mikro, serta Belanja Imbal Jasa penjaminan untuk UMKM dan Koperasi.

Lebih lanjut, penjaminan loss limit UMKM dan korporasi, Penyertaan Modal Negara untuk 6 BUMN seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan Lembaga Pengelolan Investasi (LPI).

“Penyaluran BPUM bagi 3 juta usaha mikro akan dilakukan Juli-Agustus yang kiita harapkan selesai tepat waktu,” kata Teten. 

Menurut MenkopUKM, pemerintah juga merencanakan untuk menyalurkan bantuan bagi satu juta pelaku usaha mikro seperti pedagang PKL dan warung. Nilai bantuan tersebut sebesar Rp1,2 juta untuk masing-masing pelaku usaha. Penyalurannya akan dilakukan oleh Polri dan TNI selaku KPA. Untuk itu, KemenkopUKM akan bersinergi dengan dinas yang membidangi Koperasi dan UKM, untuk melakukan pendataan pelaku usaha yang akan menerima.

“KemenkopUKM akan melakukan harmonisasi data karena ada kemungkinan datanya akan tumpang tindih dengan penerima BPUM. Kami meminta bantuan para kepala dinas untuk melakukan verifikasi data agar tidak terduplikasi dengan penerima BPUM,” kata Teten.

Teten juga meminta agar seluruh pelaku UMKM segera mendapatkan vaksin di berbagai tempat sebab vaksin merupakan cara untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. 

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Emma Rachmawati mengatakan, pihaknya mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam penerapan PPKM Darurat yang dilanjutkan dengan PPKM level 4. Menurut Emma, pandemi berdampak terhadap kelangsungan UKM, di sektor pariwisata, fasilitas umum, dan usaha kuliner.

Selain itu, pelaku usaha kuliner difasilitasi untuk ikut dalam platform e-commerce go-shop dan mendorong semua pejabat di lingkungan Pemprov Jateng belanja produk UMKM melalui Go-shop. Subsidi bagi koperasi juga masih tetap dijalankan dan mempercepat pengadaan barang dan jasa pemerintah dari UMKM sebanyak 40 persen.

Direktur Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo) Suhendro menambahkan, pedagang pasar sangat banyak yang kehilangan pendapatan akibat penutupan sejumlah pasar.  Karena itu, diharapkan bantuan bagi pelaku usaha mikro dapat disalurkan langsung kepada pedagang-pedagang pasar.(Jef)

koperasi dan ukm

MenkopUKM Mendorong Inkubasi Bisnis UGM Wujudkan UMKM Go-Digital dan Go-Global

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(Globalnews.id – Pemerintah tengah menyusun Rancangan Perpres Pengembangan Kewirausahaan Nasional sekaligus turunan dari UU Cipta Kerja dan PP No.7/2021. Instrumen tersebut untuk memastikan pencapaian target wirausaha muda mapan dengan inovasi, teknologi, berkelanjutan, dan membuka seluas-luasnya lapangan kerja.

“Berdasarkan data digitalisasi saat ini baru 12,1 juta UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem digital atau 19% total populasi UMKM,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara Webinar KAGAMA Inkubasi (KIB) ke-21, UKM Go Digital: Peluang Ekspor Produk UKM di Pasar Dunia di Jakarta, Sabtu (5/6/2021).

Teten mengatakan, Inkubasi Bisnis Universitas Gadjah Mada sangat strategis dalam memberikan akses informasi, pengetahuan, digitalisasi, maupun teknologi bagi mahasiswa/UMKM untuk menjadi wirausaha/start-up sukses.

KemenkopUKM, lanjut Teten, siap berkolaborasi mewujudkan wirausahawan-wirausahawan tangguh, Go-Digital, dan Go-Global.

Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Rektor UGM Panut Mulyono, Waret UGM Ika Dewi Ana, Guru Besar FEB UGM Wihana Kirana Jaya, Guru Besar FT UGM Alva Edy Tantowi, Enterpreneur Amalia Prabowo, Cofounder Truck in aja Hutkeri Malau dan DPKM UGM Nanung Agus Fitriyanto.

Menurut Teten, digitalisasi juga dapat menjadi peluang ekspor produk UMKM ke pasar dunia. Ia menjelaskan, ekspor nasional terus membaik, di mana pada Maret 2021 nilai ekspor naik US$ 4.286,5 atau naik 30,47 persen (y-on-y) dibanding Maret 2020. Sektor non-migas menyumbang 95,06% dari total ekspor dengan tiga negara tujuan ekspor utama Tiongkok (21,36%), Amerika Serikat (11,86%), dan Jepang (7,91%).

“Kontribusi ekspor UMKM masih tergolong rendah yaitu 14% dibanding beberapa negara lainnya Singapura 41%, Thailand 29%, atau Tiongkok yang mencapai 60%,” katanya.

Pada tahun 2024, kata MenkopUKM, Pemerintah menargetkan kontribusi ekspor UMKM akan meningkat menjadi 21,6%. Untuk itu, digitalisasi dalam hal ini platform e-commerce harus dapat dimanfaatkan UMKM untuk memperluas pasar ekspor.

“Sayangnya, statistik e-commerce 2020 (BPS) menunjukkan hanya 4,68 persen usaha e-commerce melakukan ekspor, 54,01 persennya adalah usaha di sektor perdagangan besar dan eceran bukan sektor produktif,” ujarnya.

Ia menjelaskan, transformasi digital menjadi salah satu agenda utama Pemerintah. Ada 2 pendekatan untuk mendorong UMKM Go-Digital yaitu pertama, peningkatan literasi digital, kapasitas dan kualitas usaha. Digitalisasi tidak hanya untuk memperluas pasar namun juga di dalam proses bisnisnya, melalui penguatan database (basis data tunggal), peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, dan pengembangan Kawasan/klaster Terpadu UMKM (factory sharing). Kedua, perluasan pasar digital melalui Kampanye BBI, On-boarding platform pengadaan barang & jasa (LKPP, PaDI), Live Shopping, dan Sistem Informasi Ekspor UMKM. Untuk onboarding UMKM, telah bertambah 4 juta UMKM atau total 12,1 juta UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem digital (19% total populasi UMKM).

Menurut Teten, digitalisasi memegang peranan penting dalam percepatan pemulihan ekonomi dan mendorong UMKM Indonesia semakin kuat dan berdaya. Menurutnya, selama pandemi, terdapat 38% pengguna internet baru dengan rata-rata waktu online per harinya 4,3-4,7 jam/orang (Riset Google, Temasek, Bain, 2020). Bahkan, World Bank (2021) menyebutkan 80% UMKM yang terhubung ke dalam ekosistem digital memiliki daya tahan lebih baik di mana 74,1% di antaranya mengandalkan e-commerce dengan profil usaha 51% adalah reseller dan produsen baru mencapai 11%.

“Kita dorong reseller untuk mendukung UMKM produsen dalam pemasaran digital; sembari diperbanyak UMKM produsen. Asosiasi e-commerce Indonesia (IdEA) pun mencatat selama pandemi terjadi kenaikan penjualan pada platform e-commerce sebesar 25%. Artinya, masyarakat Indonesia terutama pelaku UMKM telah keluar dari zona nyaman dan beradaptasi untuk bertahan,” tambahnya.

Menurut MenkopUKM, empat strategi utama dalam mendorong ekspor UMKM yaitu penguatan database, peningkatan kualitas SDM dan produk, kemudahan pembiayaan, dan pemasaran.

“Target rasio kewirausahaan tahun ini sebesar 3,55% dan sebesar 4% di tahun 2024,” tegasnya.(Jef)

koperasi dan ukm

MenkopUKM Apresiasi Kemitraan Marketplace-Bumdes Kembangkan Digitalisasi Ekonomi Desa

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews id)- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengapresiasi kemitraan marketplace online Shopee dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Barat. Program digitalisasi para pelaku UMKM dapat berkontribusi meningkatkan ekonomi desa.

MenkopUKM Teten Masduki mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi digital terjadi sangat masif dan berimbas ke seluruh sektor, termasuk UMKM.

“Kita melihat sejumlah terobosan dilakukan salah satu perusahaan berbasis digital yang dapat menunjang performa UMKM tersebut adalah para penyelenggara lokapasar digital. Salah satunya Shopee,” kata Teten saat memberikan sambutan secara virtual pada acara Peresmian Shopee Center-UMKM Jabar Go Digital yang diselenggarakan oleh Shopee, Rabu (2/6/2021).

Ia mengacu pada hasil survei World Bank 2021 yang menunjukkan bahwa sebanyak 48,5% responden bermatapencaharian wiraswasta dan 74,1% mengandalkan e-commerce sebagai pendapatan utama.

“Kita perlu terus dorong reseller untuk mendukung UMKM produsen dalam pemasaran digital, sembari diperbanyak UMKM produsen,” katanya.

Pengalaman serta data yang dimiliki Shopee, lanjut Teten, akan sangat membantu meningkatkan pembinaan UMKM di Jawa Barat yang dilakukan pemerintah.

“Pandemi juga telah mengubah perilaku masyarakat dalam bertransaksi dalam e- commerce. Perkembangan pemasaran produk UMKM saat ini diakselerasi oleh digitalisasi,” ujarnya.

Menurut Teten, pendekatan yang dimulai dan didukung hasil kerja sama Shopee dan Bumdes Jabar melalui Shopee Center diharapkan dapat mendukung UMKM melalui peningkatan literasi digital dan beradaptasi dengan teknologi dalam era perdagangan terbuka berbasis daring.

“Ini untuk mendorong UMKM kenal teknologi produksinya. Jadi juga untuk meningkatkan daya saing produknya bukan sekadar memfasilitasi pada akses pasar,” kata Teten.

Secara simultan, kata Teten, KemenkopUKM juga tengah memperkuat UMKM go digital dengan dua pendekatan. Pertama, peningkatan kapasitas usaha melalui penguatan database, peningkatan kualitas SDM, pengembangan Kawasan/klaster Terpadu UMKM.
Kedua. perluasan pasar digital melalui Kampanye BBI, on boarding platform pengadaan barang & jasa (LKPP, PaDI), Live Shopping, dan Sistem Informasi Ekspor UMKM.

“Untuk itu saya mengucapkan selamat atas berdirinya Shopee Center dengan harapan semoga dapat memberikan dampak positif yang tangguh bagi pelaku usaha ekonomi digital semakin berkembang di Jawa Barat,” kata Teten.

Pada kesempatan itu, hadir pula Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan sejumlah tamu undangan yang hadir secara virtual.(Jef)

koperasi dan ukm

Kolaborasi KemenkopUKM, Grab, dan VIDA Dukung 200 Ribu UMKM Masuk Digital

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM meresmikan kerjasama dengan Grab Indonesia dan PT Indonesia Digital Identity (VIDA) untuk mengembangkan proses bisnis yang lebih aman, cepat dan terjangkau bagi pelaku UMKM.

“Kerjasama itu melalui penerapan solusi transaksi digital sebagai peningkatan dari proses bisnis manual guna mendukung perluasan digitalisasi, serta peluang ekonomi untuk pelaku UMKM di Indonesia,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, dalam rilisnya di Jakarta, kemarin.

Arif meyakini otentikasi identitas elektronik dan solusi transaksi digital akan mendorong proses bisnis yang lebih efisien bagi para pelaku UMKM. “Mendorong transformasi digital UMKM melalui penerapan teknologi menjadi prioritas pemerintah,” tandas Arif.

Menurut Arif, proses verifikasi dan otentifikasi akan menjadi bagian penting dari aktivitas digital untuk memastikan bahwa tidak ada identitas yang salah dan menjamin adanya otentikasi data.

“Proses tersebut menjadi signifikan karena dapat meningkat kepercayaan antara para pelaku bisnis dalam digital era, dimana proses ini dapat mendorong percepatan para pelaku UMKM untuk terhubung dengan ekosistem digital,” jelas Arif.

Dalam kerjasama ini, Grab akan menyambut 200 ribu pelaku UMKM binaan KemenkopUKM untuk bergabung dalam platform Grab sebagai mitra merchant GrabFood, GrabMart, dan GrabKios.

Sementara sebagai bagian dari proses registrasi, VIDA akan menghadirkan layanan otentikasi identitas elektronik serta tandatangan digital bersertifikat bagi UMKM untuk menghadirkan proses pengelolaan, kontrak, dan transaksi berbasis kepercayaan untuk transaksi online yang lebih aman.

“Identifikasi elektronik memungkinan bisnis dan konsumen untuk membuktikan secara elektronik bahwa identitas mereka adalah benar dan mendapatkan akses terhadap layanan atau melaksanakan transaksi online,” imbuh Arif.

Lebih dari itu, otentikasi identitas elektronik dapat digunakan untuk transaksi business-to-business dan business-to-consumer dan menawarkan pebisnis untuk memperluas basis konsumen mereka dengan menghadirkan otentikasi identitas konsumen dan bisnis yang terpercaya.

Arif menekankan bahwa pihaknya mempunyai agenda besar transformasi UMKM. Salah satunya mendorong UMKM sektor informal menjadi formal. “Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi komitmen Grab dalam memberi ruang bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia,” tukas Arif.

Arif menambahkan, selama ini kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM dengan Grab telah berjalan dengan baik melalui berbagai kolaborasi program. “Dengan tambahan dukungan dari VIDA sebagai mitra layanan teknologi verifikasi dan autentifikasi yang aman dan terpercaya, kami optimis solusi teknologi yang disediakan oleh VIDA dapat turut menjaga keamanan data dalam transaksi yang dilakukan oleh para UMKM mitra binaan,” papar Arif.

Bagi Arif, hal ini tentunya dapat meningkatkan daya saing sektor UMKM yang didominasi usaha mikro dalam mengembangkan usaha mereka secara lebih produktif, serta bangkit dari pandemi COVID-19.

Solusi Teknologi

VIDA sebagai salah satu perusahaan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) hadir untuk mengakselerasi dunia digital, membantu masalah perlindungan data pribadi, serta keamanan siber melalui solusi teknologi yang terpercaya bagi UMKM.

“Dengan adopsi solusi teknologi verifikasi dan autentifikasi data, serta tanda tangan elektronik VIDA, proses on-boarding / pendaftaran UMKM mitra binaan menjadi jauh lebih cepat dan mudah,” ungkap CEO VIDA Sati Rasuanto.

Sati menyebutkan hal ini merupakan bagian dari dukungannya terhadap transformasi digital sektor UMKM, serta sejalan dengan komitmen VIDA untuk mewujudkan ekosistem identitas digital di Indonesia yang semakin terintegrasi.

Sedangkan Director of Central Public Affairs, Grab Indonesia Tirza Reinata Munusamy mengatakan, adaptasi dan transformasi adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari UMKM terutama di masa pandemi.

“Grab berkomitmen untuk memastikan bahwa teknologi kami dapat berdampak positif bagi jutaan masyarakat Indonesia dengan menghadirkan ekspansi digital serta dukungan peluang ekonomi yang luas,” kata Tirza.

Menurut Tirza, otentikasi identitas elektronik dan layanan kepercayaan dapat meningkatkan efisiensi bisnis bagi UKM terutama di saat banyak bisnis bertransaksi online, keamanan layanan dan kepercayaan konsumen menjadi hal yang sangat penting.

“Kami berharap kolaborasi ini dapat menjadi batu loncatan bagi pelaku UMKM untuk beradaptasi dan berkembang di era ekonomi digital melalui proses bisnis yang lebih aman dan efisien,” pungkas Tirza.(Jef)