Arsip Tag: Kemenhub

news

Penyelenggaraan Angkutan Kapal Perintis 2023, Kemenhub Siap Perkuat Kolaborasi dan Inovasi

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-Pada Tahun Anggaran 2023, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) menyelenggarakan 116 Trayek Angkutan Laut Perintis dengan 42 Pelabuhan Pangkal dan 562 Pelabuhan Singgah.

Adapun tahun ini, jumlah pelabuhan singgah kapal perintis bertambah sebanyak 14 pelabuhan. Dari total 116 trayek, sebanyak 42 trayek menggunakan dilaksanakan oleh PT Pelni dengan skema penugasan dan sebanyak 74 trayek dilaksanakan melalui skema pelelangan umum.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Arif Toha menjelaskan latar belakang alasan Kemenhub menyelenggarakan pelayaran perintis adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.

Regulasi itu menyebutkan bahwa pelayaran perintis ditetapkan untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial.

“Jadi angkutan perintis ini ditujukan untuk menghubungkan daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan atau 3TP, serta memperlancar mobilisasi penumpang dan barang untuk memperluas konektivitas ke wilayah 3TP itu,” ujar Dirjen Arif di Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Jumlah penumpang yang dilayani oleh angkutan laut perintis sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 relatif naik, dengan jumlah penumpang terbanyak adalah tahun 2022, yakni sebanyak 1.129.734 orang.

Sementara itu, jumlah muatan barang yang dilayani angkutan perintis juga relatif naik dan jumlah barang terbanyak adalah tahun 2022 dengan total muatan barang sekitar 173.643 ton/m3.

“Selain sebagai sarana transportasi rutin, keberadaan kapal perintis juga bisa mendukung penugasan lainnya, misalnya dalam mendukung acara keagamaan masyarakat Papua, kapal perintis dikerahkan untuk mobilisasi para jemaatnya,” jelas Dirjen Arif.

Baca juga : Kolaborasi Jadi Aspek Penting Wujudkan Angkutan Sungai dan Danau Yang Berkeselamatan
Pemerintah daerah (pemda) memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan perintis, lanjutnya, sehingga pemerintah pusat harus terus menjalin dan meningkatkan kolaborasi tersebut.

“Pemda yang mengusulkan jaringan trayek angkutan perintis, kemudian akan dilakukan perancangan dan pengesahan SK Dirjen sesuai usulan pemda dan Rakornas. Jika sudah tetapkan, maka pelayaran perintis akan dilaksanakan dan diawasi, serta di evaluasi yang membutuhkan sinergi antara Kemenhub, pemda dan KSOP/UPP,” tuturnya.

Dirjen Aif menuturkan, dengan dilaksanakannya angkutan perintis di daerah tentu akan memberikan manfaat bagi masyarakat daerah itu.

“Tak hanya sebagai penghubung wilayah, tapi juga mampu memciptakan lapangan kerja padat karya, meningkatkan UMKM setempat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta peradaban,” ungkapnya.

Menurut Dirjen Arif, tidak hanya mengusulkan trayek perintis di daerahnya, setelah pengoperasian angkutan laut perintis, pemda memiliki peran dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, yakni memberikan jaminan keselamatan (safety) dan keamanan (security) terhadap nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK).

Selain itu, dia menambahkan, juga memberikan jaminan keselamatan dan keamanan kapal selama di pelabuhan, memastikan ketersediaan penumpang dan barang, serta melakukan sosialisasi.

Kemudian apabila di pelabuhan singgah selama satu bulan tidak tersedia penumpang dan barang, maka pemda akan memberikan usulan omisi dan deviasi trayek kapal perintis.

Apabila di pelabuhan singgah selama tiga bulan tidak terseda penumpang dan barang, maka pemda akan memberikan usulan penghapusan pelabuhan tersebut dari trayek perintis.

Baca juga : Layanan KRL Jogja-Solo Terus Dikembangkan
Dirjen Arif mengungkapkan, jika melihat dari data resume penyelenggaraan angkutan laut perintis tahun 2019-2023, jumlah trayek kapal perintis tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dari 117 trayek menjadi 116 trayek, sedangkan pelabuhan singgah mengalami peningkatan.

“Mengalami penurunan karena setelah dievaluasi, jika terdapat ruas pada trayek yang dianggap dapat dikomersilkan maka ditawarkan ke asosiasi atau perusahaan kapal penumpang. Jadi, jumlah trayek mengalami penurunan,” ujarnya.

Salah satu contoh trayek tersebut adalah Ruas Gorontalo-Pagimana, launching 5 September 2022, yang dilayani oleh kapal cepat MV Express Priscillia 88. Semula dilayani kapal perintis KM Sabuk Nusantara 83.

Selain itu, kapal perintis dapat dikolaborasikan dengan kapal PSO PT Pelni dalam mendukung konektivitas dan mobilitas warga.

Contohnya konektivitas antara KM Labobar dengan KM Sabuk Nusantara 92 pada Rabu, minggu kedua dan keempat di Surabaya untuk aksebilitas penumpang dan barang dari Timur tujuan Pulau Madura dan sekitarnya.

“Kami selalu berusaha menciptakan inovasi dalam penyelenggaraan kapal perintis guna semakin memudahkan masyarakat dan memaksimalkan pemanfaatan kapal perintis, salah satunya dengan penerapan Sistem Kinerja Kapal Perintis Terpadu (SIPERINTIS) yang tengah kami rencanakan saat ini,” ungkapnya.

SIPERINTIS ini akan semakin memudahkan kolaborasi pemerintah pusat dalam hal ini Kemenhub dengan pemda-pemda setempat, terutama dalam hal pemutakhiran data.(Jef)

news

Kemenhub Terus Dorong Penggunaan Kendaraan Listrik

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendukung penuh realisasi kendaraan listrik pasca terbitnya Inpres No. 7 Tahun 2022. Direktorat Perhubungan Darat memastikan tersedianya unsur-unsur pendukung, diantaranya mendorong adanya bengkel yang dikonversi untuk layanan perawatan kendaraan listrik.

“Saat ini sudah terdaftar 10 bengkel yang sudah mengkonversi. Akan ada penambahan jumlah bengkel yang bisa mengkonversi kendaraan listrik,” demikian diungkapkan Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno di Jakarta, Selasa (1/11/2022).

Menurut Dirjen Hendro, nantinya akan ada 150 bengkel dan ahli yang dapat memberikan layanan perawatan kendaraan listrik. Kedepannya akan banyak bengkel kendaraan listrik, terlebih usia baterai kendaraan listrik hanya tiga sampai lima tahun sehingga bengkel tersebut nantinya dapat menangani penggantian baterai.
“Jadi tak perlu lagi menunggu dari luar karena kita mampu,” tegasnya.

Hendro menambahkan, perkembangan uji tipe kendaraan listrik cukup signifikan. Hingga 25 Oktober 2022, jumlah kendaraan listrik yang telah memiliki Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT) sudah mencapai 31.827 unit kendaraan. Adapun target penggunaan kendaraan listrik untuk 2022 sebesar 13.236 unit kendaraan roda dua dan 39.883 unit kendaraan roda empat untuk kendaraan operasional kementerian atau lembaga.“Bahkan kita sudah simulasikan milestone KBLBB hingga tahun 2030,” jelas Hendro.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penggunaan kendaraan listrik sebanyak dua juta kendaraan pada 2025. Untuk mengakselerasi hal tersebut, diperlukan kebijakan-kebijakan insentif kepada masyarakat agar mereka mau beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik.(Jef)

news

Tekan Angka Kecelakaan di Jalan, Kemenhub Gencarkan Program SALUD

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)– Berawal dari ketidakpatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu-lintas serta rambu-rambu lalu lintas, tidak jarang menyebabkan terjadi kecelakaan di jalan. Dalam menumbuhkan kesadaran tersebut dibutuhkan pengenalan sejak dini selain itu untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat terus menggencarkan program Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Hendro Sugiatno mengatakan untuk menumbuhkan kepatuhan terhadap rambu-rambu lalu-lintas, tidak bisa instan dan seharusnya dilakukan edukasi sejak usia dini/anak-anak untuk menanamkan sikap disiplin dalam menjaga keselamatan di jalan dengan memahami peraturan dan mematuhi rambu-rambu yang ada.

“Kami mengajak para pemangku kepentingan terkait masalah keselamatan jalan untuk memanfaatkan usia emas anak untuk memberi pendidikan tentang bagaimana berlalu lintas yang baik dan berkeselamatan,” kata Hendro.

Ia menambahkan pendidikan sadar berlalu lintas sejak usia dini penting untuk diterapkan sebagai landasan dari pembangunan karakter manusia yang berkeselamatan dalam bertransportasi. Dan dirinya berharap anak-anak sudah dapat memahami apa arti berlalu lintas yang baik dan memberikan contoh kepada orang-orang terdekatnya bahkan ke orang yang lebih dewasa yang belum mengetahui berlalulintas yang aman dan berkeselamatan.

Hendro juga mengatakan pendidikan SALUD yang sudah diberikan sejak dini di masa usia emas anak-anak agar dapat memberikan pengalaman yang membekas di hatinya sehingga menjadi karakter/sikap yang kemudian bakal diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai aspek keselamatan berlalu lintas, gerakan sadar berlalu-lintas sejak usia dini perlu disajikan dengan format yang menarik dan dilakukan secara konsisten.

“Dalam merealisasikan gerakan tersebut, kami juga mengajak para pihak terkait seperti Kemendikbudristek, Kepolisian, Pemerintah Daerah, Akademisi, dan pemerhati anak untuk berkolaborasi meningkatkan metode pendidikan SALUD dengan format yang menarik. Kita bisa menggunakan cara-cara yang mengakar pada budaya dan kearifan lokal bangsa Indonesia yang beragam, sehingga memiliki kedalaman dan dapat diterima dengan mudah bagi anak-anak,” katanya.

*Para Pendidik*

Pada kesempatan terpisah, Praktisi Penyuluh Keselamatan Nasional, Erlina Indriasari juga menjelaskan selain menanamkan sikap disiplin dalam menjaga keselamatan di jalan dengan memahami peraturan dan mematuhi rambu-rambu lalu-lintas pada anak-anak, program SALUD ini juga memberikan penyuluhan dan pengenalan kepada para pendidik anak-anak. Seperti guru Taman Kanak-Kanak (TK) atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

“Dengan memberikan penyuluhan kepada para guru diharapkan mereka dapat menanamkan kesadaran berlalu lintas kepada para murid-muridnya. Dan pendidikan sadar berlalu lintas sejak usia dini penting untuk diterapkan sebagai landasan dari pembangunan karakter manusia yang berkeselamatan dalam bertransportasi,” katanya.

Erlina juga mengatakan bahwa program ini telah rutih dilakukan di kota-kota di Tanah Air. Seperti belum lama ini dilakukan di Lampung, dimana pada penyuluhan SALUD di Lampung ini diselenggarakan oleh BPTD Wilayah VI Lampung dan Bengkulu yang bekerjasama dengan Dishub Propinsi Lampung dan diikuti oleh 35 Guru TK dan Paud se Provinsi Lampung.

“Dengan memberikan pemahaman sejak dini kepada anak-anak terkait apa arti berlalu lintas dan menberikan contohnya maka diharapkan jika dewasa kelak mereka lebih mengetahui berlalulintas yang aman dan keselamatan berkendaraan,” tutupnya. (Jef)

news

World Bank Hibahkan Rp 3,2 Triliun Untuk PembangunanTransportasi Umum di Medan dan Bandung

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Pemerintah Indonesia akan menerima hibah dari Bank Dunia sebesar Rp 3,2 triliun untuk pembangunan sektor transportasi umum perkotaan di Bandung dan Medan .

Rencananya dana hibah tersebut akan dikucurkan pada tahun 2023 setelah adanya kesepakatan yang ditandatangani pada tahun 2021 yang lalu.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi kepada wartawan di Jakarta Selasa (31/5) menyebutkan, nantinya dana tersebut akan digunakan untuk pengadaan 900 unit bus, baik itu bus listrik maupun berbahan bakar solar.

Selain untuk pembelian bus jenis besar dan sedang yang disesuaikan dengan kebutuhan juga untuk membeli lahan untuk garasi dan bengkel, pembangunam halte serta infrastruktur jalannya.

Nantinya di beberapa ruas jalan di Medan atau Bandung akan di perlebar sehingga posisi halte BTS ada di tengah-tengah jalan seperti Bus TransJakarta.

Untuk pembangunan infrastruktur khusus
bus BTS nantinya akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. “Selebihnya dana akan digunakan untuk operasional,” jelas Budi.

Projek selanjutnya yang akan di biayai oleh Bank Dunia adalah bus BTS di kota Makasar dan Surabaya. (Jef)

Uncategorized

Dirjen Perhubungan Laut Agus R Agus H Purnomo Apresiasi Isoter Apung Kapal Pelni

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(GLobalnews.id) Penyediaan tempat isolasi mandiri terpadu (isoter) apung bagi masyarakat terkonfirmasi Covid-19 tanpa gejala di kapal Pelni dinilai positif.

“Ini menjadi momen bagus, membantu banyak pihak di saat kapal Pelni juga banyak yang portstay di tengah pandemi di mana angkutan penumpang dibatasi,” ujar Dirjen Perhubungan Laut Agus H Purnomo saat menjadi pembicara kunci sekaligus membuka Diskusi virtual Ditjen Hubla bersama Forum Wartawan Perhubungan di Jakarta, Kamis (19/8/2021).

Menurutnya, kalau niat baik, maka jalan ada terus dan supaya pengendalian penyebaran Covid-19 bisa diwujudkan.

Dukungan Presiden dan Menteri Perhubungan menurutnya juga sangat besar atas adanya isoter apung tersebut.

“Untuk itu saya minta Pemda harus proaktif kita dukung penuh supaya manfaatnya bisa dirasakan. Kami dukung supaya program isolasi terapung berjalan baik,’ ucap dia.

Dirjen Agus juga memberikan apresiasi pada Pemkot Makassar yang menginisiasi dan menggagas adanya program isoter dengan kapal Pelni.

Agus berharap pelaksanaan isoter apung di daerah lainnya baik yang akan diakukan maupun baru, bisa saling b kerja sama agar semuanya dapat berjalan lancar, menuju suasana yang kondusif dalam meredam pandemi (Jef)

news

PANDEMI COVID-19, KEMENHUB PASTIKAN PELAYANAN TRANSPORTASI LAUT TETAP MENJADI PRIORITAS

Tinggalkan komentar


BOGOR:(GLOBALNEWS.ID)– Meskipun Pandemi Covid-19 tengah melanda Indonesia, Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memastikan bahwa pelayanan transportasi laut tetap menjadi prioritas. Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam menjamin pelayanan transportasi laut adalah dengan memastikan keamanan dan keselamatan pelayaran yang merupakan prioritas utama dalam transportasi laut, sehingga dapat melancarkan pengiriman logistik, terutama untuk komoditas kebutuhan pokok dan barang strategis di wilayah Indonesia.

Demikian disampaikan oleh Direktur Kenavigasian, Hengki Angkasawan ketika membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penetapan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Namlea dan Pelabuhan Tobelo pada hari ini (19/8) di Hotel Swiss-Bellin Bogor, Jawa Barat.

Hengki mengatakan bahwa upaya penetapan alur-pelayaran melalui kegiatan FGD ini merupakan upaya Ditjen Perhubungan Laut dalam melaksanakan amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dimana Pemerintah memiliki kewajiban untuk menetapkan alur-pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya.

“Sebagaimana arahan Bapak Menteri Perhubungan, kami terus berupaya untuk memastikan dan meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran dengan menetapkan alur-pelayaran sehingga kapal-kapal yang masuk maupun keluar Pelabuhan lebih terjamin keselamatan dan keamanannya sehingga dapat mendukung pula kelancaran pergerakan perekonomian dan kegiatan masyarakat, khususnya di Pelabuhan Namlea dan Pelabuhan Tobelo,” ujar Hengki.

Terlebih lagi, menurut Hengki, Pelabuhan Namlea dan Pelabuhan Tobelo merupakan dua Pelabuhan yang memiliki peranan penting bagi masyarakat di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Pelabuhan Namlea dibangun pada tahun 1997 pada lokasi yang terlindung sehingga menjadikan Pelabuhan ini sebagai Pelabuhan alami karena berada di Teluk Kayeli. Pelabuhan Namlea ini juga merupakan salah satu Sub Sistem Pelayaran Nasional yang secara teknis menjadikan Pelabuhan Namlea yang berlokasi di Pulau Buru ini menjadi persinggahan kapal-kapal yang berlayar di Perairan Maluku.

Sedangkan Pelabuhan Tobelo, yang selesai pembangunannya pada tahun 2015, merupakan Pelabuhan Pengumpul yang memiliki fasilias dermaga untuk peti kemas sehingga menjadi sarana penting dalam mendorong roda perekonomian bagi masyarakat Halmahera Utara khususnya di Pulau Morotai.

“Hadirnya Pelabuhan Tobelo ini memberikan dampak penurunan harga kebutuhan pokok sehingga menjadi lebih terjangkau dikarenakan supply dapat dibawa langsung dari Surabaya, Makassar dan Manado ke Halmahera Utara. Hal ini tentunya juga sejalan dengan tujuan dari program Tol Laut yang dicanangkan oleh Bapak Joko Widodo sebagai Presiden RI” jelas Hengki.

Pada kesempatan tersebut, Hengki juga meminta kepada seluruh jajarannya agar dapat belajar dari peristiwa kandasnya KM Tidar di wilayah dermaga Pelabuhan Namlea dan Kapal Pengangkut BBM di wilayah Pelabuhan Tobelo, yang sangat berdampak bagi lingkungan maupun perekonomian di kedua wilayah tersebut.

“Kita harus belajar dan terus mengevaluasi dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Kejadian musibah terhadap 2 kapal tersebut menunjukkan kepada kita mengenai betapa pentingnya penetapan alur-pelayaran bagi keselamatan dan keamanan pelayaran” tegas Hengki.

Dalam menetapkan alur-pelayaran terdapat beberapa unsur penting, salah satunya adalah survey hidro-oseanografi yang berfungsi untuk mengevaluasi data-data teknis perairan yang akan ditetapkan alur-pelayarannya, sehingga kapal-kapal yang akan masuk maupun keluar Pelabuhan terjamin keselamatan dan keamanannya.

Oleh karena itulah, lanjut Hengki, Ditjen Perhubungan Laut menyelenggarakan kegiatan FGD ini dengan tujuan agar para narasumber dan peserta dapat bersinergi dengan baik dan memberikan saran dan masukan yang dapat memperkaya dan menyempurnakan rancangan Keputusan Menteri Perhubungan dalam rangka Penetapan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Namlea dan Pelabuhan Tobelo.

“Dengan adanya Keputusan Menteri Perhubungan tersebut diharapkan keteraturan, kelancaran, serta keselamatan lalu lintas pelayaran di perairan Pelabuhan Namlea dan Pelabuhan Tobelo dapat terwujud, guna mendukung perekonomian di wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara,” tukasnya.

Hadir sebagai salah satu narasumber pada kegiatan FGD ini, Ketua Kelompok Pengamatan Laut Distrik Navigasi Kelas I Ambon, Heintje E.J. Tatipikalawan, mengatakan bahwa Tim Surveyor Distrik Navigasi Kelas I Ambon telah melaksanakan kegiatan survey hidro-oceanografi di lokasi perairan Pelabuhan Namlea yang meliputi Alur-Pelayaran, Kolam Putar, dan Daerah Labuh Kapal.

“Berdasarkan RIP, Kapal terbesar yang masuk Pelabuhan Namlea adalah Kapal Penumpang dengan ukuran 20.000 DWT, panjang maksimum kapal (LoA) 153 m, lebar 22,5 m dan draught 5,8 m, Draft Kapal maksimum yaitu 8,3 m (Kapal Petikemas ukuran 13.000 DWT),” paparnya.

Selain itu, berdasarkan hasil survey, Heintje juga menyampaikan data teknis rencana alur-pelayaran di Pelabuhan Namlea yang memiliki Panjang ± 4,57 NM (8,47 km) dan Lebar 200 m dengan kedalaman bervariasi yaitu dari -12 hingga -126 meter LWS serta kedalaman perairan di depan dermaga berkisar -11 hingga -17 meter LWS.

“Berdasarkan data ini, maka sistem Rute yang tepat untuk ditetapkan di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Namlea adalah Rute Dua Arah (Two Way Routes). Selain itu, terdapat juga kebutuhan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) yang perlu dibangun/dipasang sebanyak 1 unit di luar dari 11 unit SBNP yang sudah terpasang,” jelasnya.

Sedangkan kajian teknis alur-pelayaran masuk Pelabuhan Tobelo, berdasarkan RIP menunjukkan bahwa Kapal terbesar yang masuk Pelabuhan Tobelo adalah Kapal Penumpang dengan ukuran 20.000 DWT, panjang maksimum kapal (LoA) 153 m, lebar 22,5 m dan draught 5,8 m. Adapun draft Kapal maksimum yaitu 8,3 m (Kapal Petikemas ukuran 13.000 DWT).

Berdasarkan hasil survey tersebut, maka data teknis rencana alur-pelayaran masuk Pelabuhan Tobelo memiliki Panjang± 1,44 NM (2,678 m) dan Lebar 200 m, kedalaman bervariasi dari – 6m hingga -200 meter LWS dan kedalaman perairan di depan dermaga Penumpang berkisar -7 hingga -12 meter LWS, serta kedalaman perairan di depan dermaga Petikemas berkisar -13 hingga -22 meter LWS.

“Dengan rencana penetapan alur-pelayaran dengan spesifikasi teknis tersebut, maka kapal yang memiliki draft maksimal 10 m dapat masuk ke Alur Pelayaran dan sandar di dermaga pelabuhan Tobelo. Adapun sistem Rute yang ditetapkan di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tobelo adalah Rute Dua Arah (Two Way Routes) dan jumlah kebutuhan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) sebanyak 4 unit di luar 7 unit SBNP yang sudah terpasang,” terang Heintje.

Sebagai informasi, selain Heintje, narasumber lain dalam FGD kali ini antara lain Kasubdit Penataan Alur dan Perlintasan Direktorat Kenavigasian Zahara Saputra, Kasubdis Publikasi Pushidrosal TNI AL Letkol Laut (P) Farid Muldiyanto, dan Kasie Perancangan Teknis dan Program Pengerukan dan Reklamasi Nugroho Budi Satriawan.

Adapun peserta FGD terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dan Halmahera Utara, Kantor Distrik Navigasi Kelas I, II dan III di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut, Kantor UPP Namlea dan Tobelo, serta instansi terkait lainnya, baik yang hadir secara langsung maupun virtual.(Jef)

news

KEMENHUB GELAR PADAT KARYA DAN PERESMIAN MENARA SUAR DI WILAYAH KALIMANTAN UTARA

Tinggalkan komentar

TARAKAN:(Globalnews.id)- Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus melakukan program Padat Karya Tahun Anggaran 2021. Padat Karya kali ini berlangsung di Tarakan, Kalimantan Utara yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknik (UPT) di daerah tersebut.

Padat Karya di wilayah Kalimantan Utara ini sekaligus dalam rangka peresmian Menara Suar Tanjung Batu, Kelurahan Mamburungan, Kecamatan Tarakan Timur. Menara Suar tersebut sebagai salah satu penunjang keselamatan dan keamanan transportasi laut yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada kapal-kapal yang akan memasuki Pelabuhan Tarakan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo mengatakan Padat Karya ini dilaksanakan dalam rangka membantu meringankan beban warga di tengah pandemik global yang berdampak pada ekonomi sebagian besar masyarakat di Tanah Air.

“Tujuan lainnya adalah untuk memupuk rasa kebersamaan, gotong royong, meningkatkan partisipasi masyarakat serta kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat,” kata Dirjen Agus saat membuka acara, Senin (5/4).

Padat Karya di lingkungan perhubungan laut ini merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Padat Karya ini juga diharapkan dapat mewujudkan peningkatan akses masyarakat dengan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat, membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan menjadi salah satu Kementerian yang memiliki program padat karya. Jenis padat karya di sektor transportasi sendiri terdiri dari pembangunan, pemeliharaan, perbaikan serta pembersihan sarana dan prasarana transportasi.

“Padat Karya ini juga membantu terbangun dan terawatnya infrastruktur transportasi. Kemudian meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, mendayagunakan sumber daya dan tenaga kerja lokal dalam pembangunan. Dan menjadi salah satu usaha pemeliharaan sarana dan prasarana operasional pelabuhan dan pemeliharaan fasilitas kenavigasian,” ujarnya.

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 124 orang peserta dengan rincian kegiatan meliputi bersih-bersih pantai di lokasi Pelabuhan Malundung sebanyak 50 orang, pekerjaan Pemeliharaan Mess Pegawai Disnav Tarakan sebanyak 15 orang.

Selanjutnya pekerjaan Pemeliharaan Rumah Jaga Operasional Disnav Tarakan sebanyak 15 orang, pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor UPP Tanjung Selor sebanyak 6 orang, pekerjaan Pemeliharaan Gudang Kantor UPP Tanjung Selor sebanyak 3 orang.

Kemudian pekerjaan Pemeliharaan Rumah Dinas Kepala Kantor UPP Pulau Bunyu sebanyak 10 orang. Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor UPP Pulau Bunyu sebanyak 10 orang. Pekerjaan Pemeliharaan Dermaga UPP Sungai Nyamuk  15 Orang dan pekerjaan Pemeliharaan Mess KSOP Nunukan sebanyak 10 orang.

“Peserta merupakan masyarakat sekitar yang memenuhi kriteria untuk dilibatkan dalam kegiatan Padat Karya yaitu kategori masyarakat pengangguran dan setengah penganggur,” tutupnya.

Padat Karya di wilayah Kalimantan Utara ini diselenggarakan oleh KSOP Tarakan, Disnav Tarakan, KSOP Nunukan, UPP Tanjung Selor, UPP Sungai Nyamuk dan UPP Pulau Bunyu.(Jef)

news

Lebih dari Separuh Anggaran Kemenhub 2021 dialokasikan Buat Pembangunan Infrastruktur

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-Kementerian Perhubungan terus berkomitmen melaksanakan dan melanjutkan berbagai pembangunan infrastruktur seperti Terminal, Stasiun, Pelabuhan dan Bandara untuk menciptakan konektivitas yang baik khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal) sepanjang tahun 2020 walaupun di masa Pandemi Covid-19.

“Pada tahun 2020 sejumlah proyek infrastruktur transportasi telah berhasil diselesaikan dan serapan anggaran tahun ini kami mencapai 95 persen. Ini artinya di tengah pandemi, kami memastikan pembangunan infrastruktur tetap dilaksanakan dengan baik,” Demikian diungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat Jumpa Pers Akhir Tahun – Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2020 dan Outlook 2021 secara virtual di Lobby Karsa, Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (23/12/2020).

Menhub mengatakan, sejumlah pembangunan infrastruktur transportasi yang telah selesai dikerjakan diantaranya : Pelabuhan Patimban (tahap 1 Fase 1), pembangunan Runway 3 dan East Cross Taxiway Bandara Soetta; reaktivasi jalur KA Cianjur-Ciranjang-Cipatat; Jalur Ganda KA Lintas Selatan Cirebon – Mojokerto; Pelabuhan patimban (Tahap 1 Fase 1); Bandara Internasional Kulonprogo; Dermaga dan Terminal Penumpang Pelabuhan Gili Mas – Lombok; dan Kapal-Kapal Perintis,”jelas Menhub.

Menhub menjelaskan bahwa, pada tahun 2020 sejumlah pembangunan yang masih berjalan diantaranya: Terminal Tipe A Tirtonadi, Solo – Jawa Tengah; Terminal Tipe A Amplas – Medan, Pelabuhan Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan – Bali. LRT Jabodebek, 7 Bandara di 3TP (Buntukunik, Muara Teweh, Bintan, Kep. Siau, Alor, Sintang, (Halmahera Utara), Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB), Jalur Dwi Ganda KA (DDT) Manggarai – Cikarang, KA Cepat Jakarta – Bandung, Bandara Ngloram, Cepu – Jateng, Bandara Lagaligo, Bua, Kab. Luwu – Sulawesi Selatan, Bandara Dewandaru, Karimun Jawa, dan lain-lain.

Kemenhub juga tetap memfasilitasi angkutan subsidi perintis di semua moda dan turut mendukung 10 kawasan destinasi pariwisata yang memiliki andil dalam Pemulihan Ekonomi Nasional.

Menhub Budi menambahkan, sejak dihadapkan pada masa pandemi Covid 19 awal tahun 2020, Kementerian Perhubungan sebagai regulator bidang transportasi terus berupaya extraordinary dalam memberikan layanan transportasi dan memperhatikan aspek kesehatan.

Menhub Budi melanjutkan dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional telah melakukan beberapa upaya seperti penerbitan regulasi pengendalian transportasi, sehingga pelayanan transportasi dapat tetap berjalan walaupun di tengah pandemi.

Selain itu Kemenhub juga melakukan realokasi anggaran untuk pengadaan APD dan alat pencegah Covid-19 tahun 2020 sebesar Rp 218,25 Miliar dan tahun 2021 Rp 334,77 Miliar. Untuk mendukung sektor pariwisata Kemenhub memberikan subsidi pariwisata berupa dukungan anggaran untuk 5 Daerah Pariwisata Super Prioritas sebesar Rp 2,69 Triliun tahun 2020 dan Rp 1,31 Triliun pada tahun 2021. Dan anggaran untuk 10 KSPN dengan total sebesar Rp 2,99 Triliun untuk tahun 2020, Rp 1,7 Triliun untuk TA. 2021.

Menhub menegaskan, pihaknya juga mengalokasikan subsidi biaya kalibarasi Kalibrasi Penerbangan, Biaya Subsidi PJP2U serta Subsidi Rute Pelayanan Angkutan Umum untuk KSPN sebesar Rp 443 Miliar tahun 2020 dan Rp 1,48 Triliun tahun 2021.

“Selain itu, telah dilaksanakan program padat karya yang dilaksanakan di seluruh Indonesia dan menyerap sebanyak lebih dari 23 ribu lebih tenaga kerja,” ujar Menhub.

Menhub Budi juga menyebutkan selama tahun 2020 Kemenhub telah mendapatkan sejumlah penghargaan dari beberapa lembaga dan memberikan penghargaan.

“Alhamdulillah Kemenhub telah meraih sejumlah penghargaan yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas Laporan Keuangan tahun 2019; Mempertahankan Predikat Badan Publik yang Informatif tahun 2020 yang dinilai oleh Komisi Informasi Pusat (KIP); Meraih Penghargaan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk Kategori Kemitraan Utama; 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) mendapatkan penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi; dan Menhub raih Penghargaan sebagai Pemimpin Perubahan dari Kemenpan-RB. Kemenhub juga memberikan penghargaan kepada kru penerbangan Misi Kemanusiaan ke Wuhan,” ujar Menhub.

Outlook 2021

Tahun 2021, Kemenhub ditetapkan untuk mengelola pagu anggaran sebesar Rp 45,66 Triliun. Arah Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021 dilakukan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.

“Alokasi terbesar menurut jenis belanja adalah belanja Modal Infrastruktur yaitu 23,66 T (51,83%). Sedangkan alokasi menurut sumber pendanaan berasal dari SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) sebesar Rp 5,66 Triliun; PHLN (Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri) sebesar Rp 801,11 Miliar; dan KPBU-AP (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) tahun 2021 sebesar Rp 246,74 Miliar untuk Pembangunan dan Pengoperasian KA Makassar – Parepare,” pungkas Menhub.

Turut hadir dalam penyampaian kinerja 2020 ini yaitu Sekretaris Jenderal Djoko Sasono, Inspektur Jenderal Gede Pasek Suardika, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setyadi, Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Purnomo, Dirjen Perkeretaapian Zulfikri, Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto, Kepala BPSDM Perhubungan Sugihardjo, Kepala Badan Litbang Perhubungan Umiyatun Hayati, Kepala BPTJ Polana B. Pramesti.(Jef)

news

Kemenhub Siap Antisipasi Pergerakan Saat Libur Panjang Agar Tak Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementrian Perhubungan (Kemenhub) siap mengantisipasi pergerakan orang yang akan terjadi pada libur panjang akhir Oktober 2020 nanti. Meski kenaikannya tidak begitu signifikan namun pergerakan ini dijaga sedemikian rupa agar tidak terjadi peningkatan kasus Covid 19.

“Kita prediksi kegiatan liburan ini ada kenaikan 10 sampai 20 persen. Jumlahnya mungkin tidak signifikan secara kumulatif, tetapi pergerakan itu dilakukan,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam press background virtual bertema “Upaya Kemenhub Mengantisipasi Libur Panjang Akhir Oktober 2020”, di Jakarta, Jumat 23 Oktober 2020.

Dikatakan, Kementerian Perhubungan dan instansi lain seperti kepolisian akan mengawasi secara ketat transportasi darat, laut, dan udara saat libur panjang cuti bersama untuk mencegah peningkatan kasus Covid-19.

“Kita tidak ingin saat liburan panjang akhir bulan ini justru menimbulkan lonjakan kasus Covid-19, sehingga perlu dilakukan pengawasan ketat kepada seluruh operator transportasi,” kata Menhub.

Menhub memprediksi potensi kepadatan terjadi di tiga titik yaitu, pertama, Jalan dari arah Jakarta menuju ke arah timur (Jawa Barat, Tengah, dan Timur).
Kedua, kapal penyeberangan ke arah Sumatera, dan ketiga di Bandara.

Terkait dengan kondisi curah hujan yang tinggi akhir-akhir ini, Menhub mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam berkendara dan memastikan kondisi kendaraan seperti mesin, rem, ban dan kondisi diri dalam keadaan prima.(Jef)

ekbis

Libur Panjang Pekan Depan, Kemenhub Prediksi Penumpang Pesawat Naik 20 Persen

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan akan ada kenaikan pergerakan pesawat berangkat dan penumpang berangkat dalam negeri bulan Oktober 2020.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novie Riyanto mengatakan Kemenhub memperhatikan realisasi data Libur Panjang pada bulan Agustus 2020, maka diperkirakan akan terdapat kenaikan sebesar kurang lebih 20 persen di periode 28 Oktober 2020 sampai 1 November 2020.

“Di mana puncak keberangkatan penumpang (arus berangkat liburan) diperkirakan terjadi pada hari rabu, 28 Oktober 2020 dengan jumlah sebesar 110.000 penumpang,” kata Novie dalam konferensi pers virtual, Jumat, 23 Oktober 2020.

Sedangkan puncak kedatangan penumpang atau arus balik liburan diperkirakan terjadi pada Ahad, 1 November 2020 dengan jumlah sebesar 112.000 penumpang.

Dia mengatakan Ditjen Perhubungan Udara akan tetap fokus dan konsisten terkait penerapan protokol kesehatan baik oleh penyelenggara angkutan udara, penyelenggara bandara dan penyelenggara navigasi.

Selain itu, juga dilakukan antisipasi kebutuhan kapasitas apabila terjadi lonjakan penumpang yang signifikan pada slot time dan jam operasi bandara.

“Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran 13/2020 oleh seluruh Inspektur Penerbangan di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara (Kantor Pusat dan Kantor Otoritas Bandar Udara),” ujarnya.(Jef)