Arsip Tag: KemenkopUKM

koperasi dan ukm

MenKopUKM: 57th APEC SMEWG Jadi Forum Strategis Tuntaskan Tantangan UMKM

Tinggalkan komentar

Bali :(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyatakan forum Asia-Pacific Economic Cooperation Small Medium Enterprises Working Group (APEC SMEWG) menjadi forum yang sangat strategis untuk mengadvokasi berbagai tantangan serius yang dihadapi UKM.

Tantangan tersebut mencakup permasalahan akses pembiayaan, akses pemasaran, entrepreneurship, hingga penciptaan ekosistem digital di sektor UKM.

“Kami mengajak seluruh delegasi APEC SMEWG untuk meningkatkan kolaborasi dan kerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan baik di kawasan APEC atau global. Hal ini penting dilakukan karena sektor UKM selama ini menjadi tulang punggung bagi perekonomian,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam sambutannya pada pembukaan 57th APEC SMEWG di Merusaka Hotel, Nusa Dua, Bali, Rabu (24/4).

Menurut Menteri Teten, forum 57th APEC SMEWG memiliki arti penting bagi ekonomi anggota APEC, khususnya bagi Indonesia karena ajang ini menyediakan platform kolektif untuk mengatasi tantangan bersama dalam pengembangan UKM.

57th APEC SMEWG digelar pada 24-25 April 2024 di Bali dihadiri oleh 19 delegasi dari 21 ekonomi anggota APEC. Dalam forum ini Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mewakili Indonesia berperan sebagai focal point sekaligus sebagai tuan rumah.

Menteri Teten menegaskan berdasarkan data dari IMF (International Monetery Fund), kegiatan ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik berkontribusi terhadap sekitar dua pertiga pertumbuhan ekonomi global. Rantai pasok dari kegiatan ekonomi di kawasan APEC ini salah satunya ditopang oleh sektor UMKM.

Ia juga berharap melalui forum internasional tersebut dapat melahirkan gagasan dan ide bersama untuk meningkatkan daya saing UKM di tengah kemajuan teknologi yang pesat.

“Di forum ini kami saling bertukar wawasan, praktik terbaik dan strategi yang bertujuan memberdayakan UKM untuk berkembang dalam lanskap global yang terus berkembang, dengan sesi berbagi khusus yang berfokus pada strategi pemulihan pandemi di antara anggota APEC,” kata MenKopUKM Teten Masduki.

MenKopUKM Teten Masduki percaya melalui forum APEC SMEWG dapat menjadi platform utama dari berbagai pihak untuk berbagi praktik-praktik terbaik dari masing-masing anggota. Dia berharap para delegasi yang hadir dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk terlibat dalam dialog aktif dan meningkatkan kolaborasi di kawasan APEC untuk mendorong kemajuan UKM.

“Di forum ini, kita harus manfaatkan kesempatan untuk memperkuat kemitraan, mendorong kolaborasi, dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah bagi UKM di kawasan (APEC),” kata MenkopUKM Teten Masduki.

Di hadapan para delegasi, MenKopUKM Teten Masduki menyatakan bahwa saat ini Indonesia sedang membangun industri manufaktur skala menengah berbasis komoditas. Untuk itu program industrialisasi dan hilirisasi sedang dilakukan melalui pembangunan rumah produksi bersama (RPB) yang terus digalakkan untuk mencapai target tersebut.

“Upaya ini merupakan solusi untuk mewujudkan industri manufaktur skala menengah yang dapat mengatasi masalah urbanisasi, meningkatkan pertumbuhan industri, memperluas lapangan kerja berkualitas, dan menjaga kelestarian sumber daya alam,” kata MenKopUKM Teten Masduki.

Di tempat yang sama Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesmenKopUKM) Arif Rahman Hakim menambahkan, dalam forum 57th APEC SMEWG ini dijadwalkan sejumlah agenda sharing session yang membahas seputar praktik sukses dari masing-masing anggota dalam upaya menumbuhkembangkan sektor UKM. Dari forum tersebut diharapkan Indonesia dapat mengambil peran untuk mendorong kinerja ekspor produk UKM.

“Tentu kita ingin pelaku UKM kita bisa lebih berdaya saing, lebih mandiri, dan mempunyai kemampuan akses terhadap teknologi dan bisa menyediakan lapangan kerja yang lebih produktif,” kata Arif Rahman Hakim.

Arif Rahman Hakim menegaskan beberapa produk UKM nasional di sektor perikanan, perkebunan dan pertanian saat ini semakin mampu bersaing dengan anggota APEC. Dia berharap ke depan melalui forum resmi ini, peluang ekspor produk olahan perikanan, perkebunan, dan pertanian semakin terbuka lebar.

“Produk kita terutama yang berbasis lokal cukup bagus seperti hasil olahan perkebunan, pertanian, dan perikanan sudah mampu menambah devisa,” kata Arif Rahman Hakim.(jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Raih Peringkat 2 Zona Hijau Pelayanan Publik dari Ombudsman RI

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) meraih predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dari Ombudsman RI dengan nilai 92,91 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kualitas Tertinggi) kategori A atau zona hijau dengan menempati peringkat 2.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman RI atas anugerah penghargaan kepada KemenKopUKM.

“Anugerah ini menjadi motivasi bagi KemenKopUKM untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik ke depan,” kata SesKemenKopUKM Arif Rahman Hakim seusai menerima penghargaan dari Ombudsman RI, di Jakarta, Kamis (14/12).

Penghargaan ini, kata SesKemenKopUKM Arif, akan kami menjadikan penyemangat, sekaligus menjadi bahan evaluasi kementeriannya untuk terus meningkatkan kinerja berdasarkan indikator dan kriteria penilaian yang telah disampaikan.

Ia menyebutkan melalui indikator dan kriteria yang telah ditentukan oleh Ombudsman RI, pihaknya akan semakin berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan berinovasi dalam keterbukaan informasi, sekaligus memperbaiki hal-hal yang masih perlu ditingkatkan.

“Apresiasi ini merupakan sebuah amanah, kepercayaan, dan motivasi untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kami serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh lapisan masyarakat,” ujar SesKemenKopUKM.

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, dalam pidatonya pada acara Penganugerahan Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 mengatakan, penganugerahan kepatuhan pelayanan publik kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah, harus dapat menjadi penyemangat dalam mendorong peningkatkan pelayanan publik secara kontinyu dan berkesinambungan.

“Dalam meningkatkan pelayanan publik dibutuhkan komitmen dan upaya bersama, beserta disiplin yang panjang. Karena pelayanan yang baik akan meningkatkan kesan yang baik, sehingga masyarakat akan merasakan dampak positif dari pelayanan publik yang berkualitas,” kata Mokhammad Najih.

Mokhammad Najih juga menambahkan, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, penilaian kepatuhan bertujuan untuk mendorong pencegahan maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Tidak kalah penting hasil penilaian kepatuhan ini, dapat digunakan untuk mengevaluasi reformasi birokrasi pemerintah, dalam hubungannya dengan pelayanan publik yang ke depannya dapat terus dikembangkan,” kata Mokhammad Najih.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Gandeng IAI Perkuat Standardisasi Pelaporan Keuangan dan Tata Kelola KUMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) bersama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) terkait peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM melalui standardisasi pelaporan keuangan dan tata kelola usaha dengan dukungan akuntan.

“MoU ini sebagai bentuk komitmen dan itikad baik serta landasan dalam meningkatkan kapasitas SDM akuntansi dan keuangan bagi aparatur pemerintah, baik di pusat maupun daerah yang membidangi koperasi dan UMKM, serta bagi gerakan koperasi,” kata Sekretaris KemenKopUKM Arif Rahman Hakim usai penandatanganan MoU di Jakarta, Selasa (12/12).

Selain itu, kata Arif, Nota Kesepahaman ini juga untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan komitmen dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan, serta tata kelola koperasi dan UMKM.

“Setidaknya ada enam ruang lingkup yang tercantum dalam Nota Kesepahaman tersebut. Pertama, penyusunan standardisasi dan pendampingan implementasi pelaporan keuangan dan tata kelola koperasi dan UMKM,” ucap Arif.

Kedua, peningkatan kapasitas SDM bidang akuntansi dan keuangan untuk aparatur pemerintah baik di pusat maupun daerah yang membidangi koperasi dan UMKM serta bagi gerakan koperasi melalui pelaksanaan pendampingan, sertifikasi, sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan.

Ketiga, penyusunan infrastruktur dan penguatan pengawasan yang mencakup aspek pelaporan keuangan, standar dan pedoman, serta kompetensi SDM dan pemeriksaan koperasi. “Keempat, standardisasi pelaporan keuangan dan kompetensi SDM dalam pengawasan koperasi,” kata Arif.

Kemudian, kelima adalah sosialisasi dan implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dan SAK Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM) kepada koperasi dan UMKM. Sedangkan keenam terkait perumusan regulasi terkait tata kelola, akuntansi, dan keuangan di lingkup koperasi dan UMKM. “Ada juga bidang kerja sama lain sesuai kesepakatan para pihak,” kata SeskemenkopUKM.

Bagi Arif, penerapan standardisasi tata kelola dan pelaporan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sangat diperlukan untuk mendorong KSP setara dengan lembaga keuangan lainnya. Karena itu, KSP diminta tidak menerapkan sistem pelaporannya sendiri, namun harus mengacu pada standar yang berlaku.

“Saya berharap seluruh KSP agar mulai mempersiapkan penerapan secara dini dan mendorong segera sosialisasi terhadap perubahan penggunaan SAK EP ke kalangan masyarakat,” ujar SeskemenkopUKM.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI Ardan Adiperdana mengatakan, pihaknya membantu KemenKopUKM agar koperasi mempunyai standar dalam menyusun laporan keuangan.

“Dengan laporan keuangan yang terstandar akan memudahkan KemenKopUKM dalam membina dan mengawasi koperasi. Karena, laporan keuangannya sudah mengikuti standar yang berlaku,” kata Ardan.

Sementara bagi Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM Supomo, MoU antara KemenkopUKM dengan IAI jelas akan lebih meringankan tugas LPDB-KUMKM dalam memberikan pembiayaan kepada koperasi. “Juga, untuk lebih meningkatkan governance dari koperasi,” kata Supomo.

Menurut Supomo, MoU ini juga diharapkan bisa menjadi pedoman yang ditaati oleh gerakan koperasi. “Koperasi akan menjadi lebih baik dan standar ini bisa menjadi alat untuk mengukur kesehatan koperasi,” ujar Supomo.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Sukses Dorong Kemitraan UKM Korea dan UKM Indonesia Lewat ODA Project

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnewd.id) – Lewat program Official Development Assistance (ODA) Project, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama INNOBIZ Association of Korea, telah behasil melahirkan 10 UKM terpilih untuk mengikuti Capacity Building for Indonesia Green Transition di Korea Selatan 27 November – 1 Desember 2023.

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Henra Saragih mengatakan, dari 10 UKM terpilih, satu UKM telah berhasil menjalankan kemitraan. UKM tersebut yakni PT Comestoarra Bentarra Noesantara yang menjalankan usaha dalam bidang pengolahan sampah organik dan residu biomassa menjadi bahan bakar terbarukan padat (pelet RDF/SRF) yang menjalin kerja sama dengan HS Solar Energy dalam pengembangan stasiun pengisian kendaraan listrik, khususnya motor listrik, menggunakan teknologi hibrida antara gasifikasi, panel surya, dan baterai.

Dengan adanya teknologi gasifikasi, akan mengonversi pelet RDF/SRF sebagai substitusi 100 persen bahan bakar minyak pada generator listrik yang akan digabungkan dengan energi dari panel surya. Energi tersebut akan disimpan di dalam baterai untuk swap baterai dan charging secara langsung kendaraan listrik.

Henra menyampaikan apreasiasi atas penandanganan kerja sama PT Comestoarra Bentarra Noesantarra dan HS Solar Energy.

“Ini menjadi bagian dari manfaat konkret yang didapat oleh UKM melalui Program ODA sebagai bagian dari upaya mempercepat tranformasi bisnis hijau bagi UKM melalui kemitraan,” kata Henra dalam keterangan resminya, di Jakarta, Jumat (8/12).

Ia juga berharap UKM terpilih lainnya dapat memiliki kesempatan yang sama seperti PT Comestoarra Noesantara, selain itu Pemerintah dan ASEIC (ASEM SME Eco – Innovation Center) juga akan terus mendorong agar terwujudnya kolabasi-kolaborasi yang lain.

“Saya berharap, 9 UKM lainya dapat mengikuti langkah PT Comestoarra Bentarra Noesantarra yang sudah menjalin kerja sama dengan HS Solar Energy, selain itu kami juga akan terus berkolabolasi dengan ASEIC untuk terus mendorong terwujudnya kolaborasi nyata antara UKM Korea dan UKM Indonesia,” kata Henra.

Direktur PT Comestoarra Bentarra Noesantarra, Arif Nurhidayat menyampaikan, pihaknya telah berkontribusi pada program cofiring di PLTU. Kerja sama ini tentu akan membuat mereka dapat berkontribusi pada program dediselisasi yang dicanangkan oleh pemerintah pada G20 lalu.

“Stasiun pengisian kendaraan listrik ini akan dikembangkan dan diimplementasikan secara komunal. Hal ini sesuai dengan hukum komutatif aljabar 1000×1=1×1000. Tujuannya agar permasalahan sampah skala komunal dapat terselesaikan, dijadikan pelet RDF/SRF, digasifikasi dan menghasilkan energi yang dikombinaskan dengan panel surya dan baterai,” kata Arif.

Selain itu dengan adanya stasiun pengisian kendaraan listrik ini, Arif yakin dapat mengembangkan ekosistem kendaraan listrik sekaligus berkontribusi pada emisi nol bersih dan transisi energi.

Selanjutnya, KemenKopUKM, BAPPENAS, dan Kementerian Perindustrian akan memonitor implementasi dari kerja sama yang telah dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, mereka juga akan mendorong 9 UKM lainya baik yang sedang melakukan penjajakan kerja sama maupun proses aplikasi pendanaan yang disediakan oleh pemerintah Korea.

ODA Project merupakan program bantuan dari Pemerintah Korea kepada negara mitra yang mencakup hibah, bantuan pendanaan, dan kerja sama teknis yang bertujuan untuk pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial di negara berkembang.(Jef)

koperasi dan ukm

Kolaborasi KemenKopUKM-WWF Indonesia Kendalikan Populasi Sampah Plastik Melalui Koperasi

Tinggalkan komentar

Bogor:(globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkolaborasi dengan organisasi lingkungan World Wide Fund For Nature (WWF) Indonesia untuk mengendalikan populasi sampah plastik melalui wadah koperasi.

“Ini menjadi langkah konkret melalui kesepakatan kerja sama antara KemenKopUKM dengan WWF Indonesia, selain untuk mengakselerasi pembinaan usaha kecil serta koperasi dengan penguatan kelembagaan, juga menjadi ikhtiar bersama mengendalikan populasi sampah plastik yang terus bertambah,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim saat membuka Forum Diskusi Terpumpun Layanan Pengelolaan Aspirasi, di Bogor, Kamis (30/11).

Menurut Arif, Koperasi dan Bank Sampah memiliki kaitan erat dalam konteks pengelolaan sampah plastik dan pembangunan berkelanjutan. Di mana koperasi dapat terlibat dalam pendirian dan pengelolaan bank sampah, sekaligus menjadi motor penggerak dalam pendirian bank sampah di tingkat komunitas.

“Anggota koperasi dapat bersama-sama menciptakan bank sampah sebagai langkah untuk meningkatkan pengelolaan sampah, sekaligus menciptakan sumber daya tambahan untuk anggota koperasi,” ujar Arif.

Arif mengungkapkan, pentingnya kelembagaan berbasis koperasi untuk mengurangi populasi sampah plastik juga d ilatarbelakangi oleh peningkatan sampah yang terjadi setap tahunnya. Sebagai contoh, Arif menyebut Provinsi DKI Jakarta yang jumlah sampahnya telah mencapai 7,4 ribu ton setiap harinya.

“Pemerintah mencari berbagai solusi, dan salah satu cara yang banyak diterapkan saat ini adalah membuat sebuah tempat pengolahan sampah berskala kecil hingga besar yang disebut Bank Sampah,” kata Arif.

Dalam konteks keberlanjutan produk plastik, Arif menyebutkan bahwa konsep ekonomi sirkular dapat diterapkan melalui beberapa cara, Mulai dari daur ulang, upcycling plastik sebagai campuran aspal, hingga mengubah plastik bernilai ekonomi rendah menjadi bahan bakar atau energi.

Berdasarkan data dari Kementerian PPN/Bappenas, Arif mengungkapkan bahwa pendekatan ekonomi sirkular memberikan dampak berarti bagi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Di mana dari segi ekonomi berpotensi menumbuhkan PDB senilai Rp593 triliun sampai Rp638 triliun pada 2030. “Dari jumlah ini sektor lingkungan dapat mengurangi volume sampah hingga 18,53 persen pada 2030 dan menyerap tenaga kerja 4,4 juta orang,” ungkap Arif.

Arif juga mengapresiasi WWF Indonesia atas komitmennya dalam memperhatikan pengelolaan sampah dan daur ulang hingga tingkat komunitas, khususnya pada praktik pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, CEO Yayasan WWF Indonesia Aditya Bayunanda mengatakan bahwa WWF Indonesia telah meluncurkan program “Plastic Smart Cities” dengan misi mendorong kota hingga pusat kegiatan pesisir untuk mengurangi kebocoran sampah plastic ke alam hingga 30 persen pada tahun 2030.

“WWF Indonesia melalui Plastic Smart Cities berkomitmen untuk mendukung dan berkolaborasi memajukan setiap usaha yang dijalankan oleh mitra-mitra kami dalam kelembagaan Koperasi,” ucap Aditya.

Aditya menambahkan, koperasi sebagai soko guru perekonomian bukan hanya sekadar menjadi entitas bisnis, namun juga menjadi pilar ekonomi berkelanjutan yang akan banyak membantu kemajuan kegiatan usaha, salah satunya bank sampah.(Jef)

koperasi dan ukm

MenkopUKM Berikan Apresiasi kepada 12 Wirausaha Inovatif, Kreatif, dan Growth Oriented

Tinggalkan komentar

Jakarta:(globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) memberikan apresiasi kepada 12 peserta Program Kewirausahaan yang berkriteria inovatif, kreatif, dan growth oriented, sebagaimana ditetapkan masing-masing program melalui Entrepreneur Award 2023.

“Apresiasi ini diberikan kepada 12 wirausaha dan start-up dengan kriteria Best Product Innovation dan Business Impact,” kata Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki dalam acara Entrepreneur Award 2023 di sela gelaran Cerita Nusantara di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (28/11).

Masing-masing 12 wirausaha tersebut berasal dari program Entrepreneur Financial Fiesta, program EntrepreneurHub, program Entrepreneur Development, serta program Digitalisasi dan Start-up Tahun 2023.

Menteri Teten mengatakan, pihaknya akan terus berupaya menjadi bagian dalam penciptaan dan penumbuhan 1 juta wirausaha hingga akhir 2024. Salah satunya melalui Program Entrepreneur Award Tahun 2023. Kegiatan ini juga merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari agenda Cerita Nusantara yang berkolaborasi dengan Dekranas dan OASE KIM.

“Entrepreneur Award bertujuan memberikan apresiasi kepada wirausaha/start-up yang telah mengikuti program kewirausahaan dan sebagai upaya menumbuhkan wirausaha yang inovatif, berorientasi tumbuh, berjejaring, dan terhubung dengan ekosistem wirausaha,” kata MenkopUKM.

Menteri Teten menyebutkan, Indonesia di tahun 2045 diprediksi berbagai lembaga dunia akan menjadi negara maju. Suatu negara dikatakan sebagai negara maju jika rasio kewirausahaannya mencapai 12 persen sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

“Saat ini, kita dihadapkan dengan rasio kewirausahaan yang masih rendah di 3,47 persen. Dan rasio kewirausahaan berpotensi terus ditingkatkan, di antaranya dengan penumbuhan iklim usaha yang kondusif melalui kemudahan dan insentif penguatan sinergi antar stakeholder, serta penumbuhan ekosistem kewirausahaan,” kata MenKopUKM.

Di samping itu, melalui kegiatan Entrepeneur Financial Fiesta 2023, juga telah terdistribusi sebesar kurang lebih Rp94,5 miliar. Rinciannya, pembiayaan kepada 208 wirausaha sebesar Rp24 miliar oleh Arqam, pembiayaan kepada 13 wirausaha sebesar Rp19 miliar oleh LBS Urun Dana, pembiayaan kepada 4 wirausaha sebesar Rp22 miliar oleh MBN, serta pembiayaan wirausaha kepada 28 wirausaha sebesar Rp13 miliar oleh Siger Innovation Hub.

Tak ketinggalan, pembiayaan wirausaha kepada Kelompok Peternak Broiler X sebesar Rp9 miliar oleh Investree, hingga pembiayaan wirausaha kepada Grenpace sebesar Rp7,5 miliar oleh PT Panca Berkah Bumi.

MenkopUKM berharap momentum ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh para wirausaha dan start-up yang telah mengikuti serangkaian acara business matching dan entrepreneur award.

“Kami harap ada tindak lanjut untuk business matching ini agar dapat terhubung dengan pasar dan investor. Jangan berhenti untuk terus berinovasi dan menjadi inspirasi bagi kita semua,” kata Menteri Teten.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kewirausahaan KemenkopUKM Siti Azizah menjelaskan, para peserta juga telah berkesempatan untuk mengikuti business matching yang terbagi ke dalam empat sektor, yaitu kriya, agriculture/aquaculture, fashion and beauty, serta digital/aplikasi.

Azizah menambahkan, Entrepreneur Hub sebagai salah satu program kolaborasi dalam pengembangan ekosistem kewirausahaan bahkan telah terlaksana pada 20 kabupaten/kota di 14 provinsi, serta Meet The Investor di Jakarta yang mencatat potensi investasi bagi wirausaha yang tergabung dalam Entrepreneur Hub Jakarta sebesar Rp57,32 miliar.

“Kami juga melaporkan terkait adanya kemitraan antara Perempuan Tangguh Indonesia dengan Dana melalui kegiatan disabilitas berkarya dan ditindaklaniuti dengan kerja sama melalui MoU dengan aktivitas pendanaan, mentoring, workshop, dan merchandise hasil karya teman-teman disabilitas,” kata Azizah.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Apresiasi Garda Transfumi Dampingi UMKM Dapatkan NIB

Tinggalkan komentar

Yogyakarta:(globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) kembali memberikan apresiasi atas capaian Program Transfumi (Transformasi Formal Usaha Mikro) dan peran aktif para relawan Garda Transfumi dalam mendampingi pelaku usaha mikro informal, khususnya dalam mendapatkan perizinan dan sertifikasi produk bagi pelaku usaha mikro di Indonesia.

“Kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi kepada relawan Garda Transfumi agar terus semangat dalam mendampingi usaha mikro supaya tetap berdaya saing di tengah maraknya produk impor,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius dalam acara Transfumi Summit 2023 bertajuk ‘Bela Negeri Tunjukkan Bakti’ di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu malam (22/11).

Yulius mengatakan Garda Transfumi berperan mendorong dan mendampingi pelaku usaha mikro untuk masuk dalam program hilirisasi produk nasional melalui pemenuhan aspek-aspek legalitas dan sertifikasi dalam menunjang kegiatan berusaha.

Pada 2023, pemerintah menargetkan penerbitan 2,5 juta Nomor Induk berusaha (NIB) dan 1 juta sertifikasi halal. Saat ini, capaian nasional penerbitan NIB sebanyak 3.423.864 NIB dan sertifikasi halal tercapai 1.003.304 sertifikat.

“Sebanyak 376 Garda Transfumi aktif di tahun ini berhasil mendampingi penerbitan lebih dari 370 ribu NIB dan 55 ribu sertifikat halal atau meningkat tiga kali lipat dari tahun lalu,” kata Yulius.

Selain itu, pemerintah terus menumbuhkan ekosistem yang kondusif bagi UMKM dengan memberikan kemudahan berusaha bagi koperasi dan UMKM, melalui tranformasi usaha dari informal ke formal, transformasi ke dalam rantai pasok, modernisasi koperasi, penumbuhan wirausaha produktif dan sinergi pentahelix, serta peningkatan daya saing produk usaha mikro.

Di kesempatan yang sama, Asisten Deputi Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro KemenKopUKM Muhammad Firdaus menambahkan, tahun ini program Garda Transfumi telah memasuki tahun ke-3 dalam upaya mendukung kemudahan perizinan dan sertifikasi usaha bagi pelaku usaha mikro di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, para relawan Garda Transfumi mendedikasikan waktu dan tenaga dalam mendampingi para pelaku usaha informal di berbagai wilayah Tanah Air. “Di mana relawan Garda Transfumi telah terbentuk di 17 wilayah di seluruh Indonesia,” katanya.

KemenKopUKM menjalankan program Garda Transfumi sebagai wujud memberikan kemudahan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Ke depan pihaknya berharap agar fungsi dan keberadaan Garda Transfumi menjadi semangat bakti dalam pemberdayaan usaha mikro untuk naik kelas.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono turut mendukung kehadiran Garda Transfumi dan berharap besar terhadap pendampingan para pelaku usaha mikro sehingga mereka lebih mudah mengakses perizinan usaha, sertifikasi produk pembiayaan yang mendukung kelangsungan usahanya.

“Transformasi usaha menjadi formal, sebagai langkah awal produk UMKM melakukan ekspansi yang bukan hanya di pasar online dan offline, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen untuk memperoleh produk dengan jaminan aman, sehat, dan halal,” katanya.

Beny mengatakan, berdasarkan data pusat statistik, jumlah UMKM di Yogyakarta pada 2023 mencapai 1,2 juta unit usaha atau sekitar 97,7 persen merupakan UMKM. “Besarnya penyerapan tenaga kerja oleh UMKM sebagai solusi bagi masyarakat kecil untuk memulai usaha, dan menjadi salah satu sarana untuk keluar dari kemiskinan,” katanya.

Dalam ajang Transfumi Summit 2023, diberikan apresiasi kepada relawan Garda Transfumi yang telah berhasil menerbitkan NIB dan SJPH terbanyak. Capaian wilayah penerbitan perizinan berusaha tertinggi diiraih oleh Jawa Barat (172.557 NIB), diikuti oleh NTB (71.917 NIB), dan Sulawesi Selatan (71.153 NIB).

Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan NTB yang dinilai memberi dukungan maksimal kepada Garda Transfumi.

Melalui acara tersebut juga KemenKopUKM, Kementerian Agama, BPJPH, GoTo Group, BNI dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sepakat meluncurkan program Kita Halalin 2024 sebagai upaya mewujudkan mandatory halal 2024, yang merupakan langkah konkret manfaat setelah kepemilikan NIB bagi pelaku usaha mikro.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM dan Kelompok Negara D-8 Jajaki Kerja sama Peningkatan Kapasitas KUMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Global ews.id)– Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menjajaki kerja sama dengan organisasi Developing 8 (D-8) atau kelompok D-8 negara berkembang dalam meningkatkan kapasitas usaha koperasi dan pelaku UMKM.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesmenKopUKM) Arif Rahman Hakim saat melakukan audiensi dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) D-8 Isiaka Abdulqadir Imam di Jakarta, Senin (20/11) mengatakan, kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan bagi masyarakat khususnya pelaku UMKM dan koperasi negara anggota D-8.

“Ini sangat baik untuk kita tindaklanjuti. Karena ini akan memberikan banyak manfaat bagi negara anggota D-8. Masing-masing negara mempunyai keunggulan dan potensi,” kata SesmenKopUKM Arif Rahman Hakim.

Turut hadir delegasi dalam pertemuan tersebut, Director I Administrative, Legal and Internal Issues D-8 Ahmar Ismail, Director II Economy Implementation and External Relations D-8 Punjul Nugraha dan Diplomat Ahli Pertama Kementerian Luar Negari Pragusdiniyanto Soemantri.

Kelompok D-8 Negara Berkembang (disingkat D-8, Developing 8 Countries) mencakup delapan negara berkembang yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam yang berkeinginan mempererat kerja sama dalam pembangunan. Delapan anggotanya mencakup Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki.

SesmenKopUKM Arif menjelaskan, saat ini pihaknya sedang berupaya meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dan koperasi di tanah air.

“Kami memiliki beberapa program prioritas. Untuk usaha mikro kami memperkuat legalitas usaha, UKM memperkuat rantai pasok, sedangkan koperasi kami dorong untuk menjadi koperasi modern dan untuk wirausaha, kami menargetkan terciptanya 1 juta wirausaha baru,” ujar Arif.

Oleh karena itu, kata Arif, menjadi penting dalam kerja sama yang akan dijajaki oleh organisasi D-8, untuk bertukar informasi mengenai pemberdayaan koperasi dan UMKM, yang telah dilakukan oleh negara anggota D-8.

“Menjadi penting dalam hal ini untuk _sharing knowledge,_ bertukar informasi untuk memajukan UMKM dan koperasi bagi para negara anggota D-8. Saya meyakini masing-masing negara punya pengalaman yang sangat baik dalam mengimplementasikan kebijakan,” ucap Arif.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen D-8 Isiaka Abdulqadir Imam mengatakan, organisasi D-8 juga akan fokus pada pengembangan UMKM dengan melibatkan seluruh anggota D-8 termasuk Indonesia.

“UMKM memiliki peranan penting dalam pengembangan ekonomi di seluruh negara D-8. Bahkan di Indonesia, 99 persen pelaku usaha didominasi pelaku UMKM. Saya menyambut baik untuk segera menyelenggarakan pertemuan pertama pada tahun 2025,” kata Isiaka Abdulqadir Imam.

Ia juga menargetkan, pada tahun 2030 perdagangan produk UMKM antar negara D-8 dan di pasar global dapat menyentuh angka 500 miliar dolar AS.

“Pengembangan UMKM pada anggota D-8 menjadi sektor yang penting untuk ditingkatkann, dan ini menjadi penting untuk menyejahterakan masyarakat,” ujar Isiaka Abdulqadir Imam.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Gelar Pengembangan Kapasitas Wirausaha Lokal di Yogyakarta

Tinggalkan komentar

Jakarta:(globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menyelenggarakan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) terkait Pengembangan Kapasitas Wirausaha Lokal di Kawasan Terpadu Komoditas Susu di D.I Yogyakarta sebagai upaya menciptakan wirausaha muda, mapan, inovatif, berbasis teknologi, dan berkelanjutan.

Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (12/11), mengatakan salah satu konsep pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah Major Project Pengelolaan Terpadu oleh Koperasi dan UMKM.

“Oleh karena itu, KemenKopUKM menggelar kegiatan ini yang diharapkan melibatkan peran aktif berbagai pihak dalam kolaborasi mendukung hilirisasi produk turunan susu melalui penguatan ekosistem, meningkatkan nilai tambah dengan inovasi, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas,” ucap Siti Azizah.

Lebih lanjut, ia mengatakan, KemenKopUKM terus mendorong agar pemerintah daerah bersama pelaku usaha memperhatikan konsistensi usaha secara terintegrasi dari hulu ke hilir.

Peserta FGD Pengembangan Kapasitas Wirausaha Lokal di Kawasan Terpadu UMKM Sektor Komoditas Susu terdiri dari Dinas yang membidangi KUKM dan Peternakan, Koperasi produsen susu di wilayah Sleman, dan pelaku usaha yang sudah berhasil melakukan konsolidasi produk turunan susu.

FGD ini bertujuan untuk menciptakan peluang kerja sama antara koperasi susu; stakeholder pelaku usaha pengelola produk susu dan turunannya dengan Koperasi Pengelola Rumah Produksi Bersama; serta Pemerintah Daerah. Melalui kegiatan ini juga diharapkan terbangun ekosistem yang saling menguatkan dengan inovasi yang sesuai dengan permintaan pasar.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan konsultasi bisnis dengan mitra kolaborator dan mitra strategis, seperti Mazaraat Artisan Cheese perusahaan produsen keju artisan yang telah masuk pasar Singapura dan Malaysia.

Selain itu PT. Tigaraksa Tbk yang merupakan good practice jasa produksi (makloon) susu. Perusahaan itu juga menawarkan pengelolaan produk susu dan turunannya yang dihasilkan koperasi, dengan syarat telah memiliki sertifikasi yang lengkap.

Dari sisi akademisi, peluang penerapan Inovasi System Closed Loop dan sinergi pentahelix menguatkan ekosistem pengelolaan terpadu rumah produksi bersama produk turunan susu secara berkelanjutan. Di sisi lain, positioning produk dinilai sangat penting dalam strategi marketing sehingga opsi bundling dengan destinasi wisata sangat potensial untuk menarik wisatawan.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Terus Perkuat Kualitas Produk Unggulan Daerah

Tinggalkan komentar

Ternate :(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) akan terus mengembangkan dan memperkuat kualitas produk-produk unggulan khas daerah yang diproduksi pelaku UKM.

“Selain menjaga kualitas produk, perluasan pemasaran produk khas daerah juga harus terus dikembangkan,” kata Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan SDM Aparatur KemenkopUKM Ruli Nurdina Sari saat mengunjungi Rumah Oleh-Oleh Khas Ternate “Pakesang” di Kelurahan Kasturian, Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis (19/10).

Merujuk Ternate yang mendapat julukan Kota Rempah, Ruli Nurdina berharap para pelaku UKM di Ternate terus berinovasi dalam menciptakan nilai tambah dari bahan baku rempah dan buah kenari.

“Sudah semestinya setiap daerah mampu memberi nilai tambah dari potensi yang terkandung di alam daerah masing-masing, seperti halnya rempah dan buah kenari di Ternate,” kata Ruli Nurdina.

Dan salah satu UKM yang cukup populer di Ternate adalah Pakesang, sebuah Rumah Oleh-Oleh Khas Ternate yang di dalamnya meliputi rumah produksi dan kemasan. “Melalui penjualan online, produk kami sudah menjangkau konsumen yang ada di Korea Selatan dan Jerman,” ucap Ummi Salamah, pemilik dan pengelola Pakesang.

Ummi bercerita, usaha yang sudah dirintis Sang Ayah (Samin Namakule) sejak 2007 itu kini sudah mampu mengembangkan aneka produk olahan berbahan rempah dan buah kenari, seperti kopi rempah, roti kenari, kenari panggang, teh rempah, cokelat, air guraka, dan sebagainya.

“Yang paling banyak digandrungi adalah kopi jahe dan air guraka yaitu minuman kesehatan berbahan jahe merah, pandan, kayu manis dengan taburan buah kenari,” kata Ummi.

Ummi menyebutkan usahanya tak mengalami kesulitan dalam hal bahan baku, karena semuanya tersedia di Ternate. Kecuali kopi yang masih didatangkan dari Tana Toraja.

Selain pasar e-commerce, produk-produk Pakesang juga sudah banyak menghiasi beberapa minimarket yang ada di Ternate, hingga Dekranasda Ternate. “Rencana pengembangan ke depan, Pakesang akan membangun Pusat Oleh-Oleh Produk UKM khas Ternate. Juga, akan meningkatkan keikutsertaan dalam pameran-pameran produk UKM, baik skala lokal, provinsi, hingga nasional,” kata Ummi.

Ummi mengakui, sejak mengembangkan Rumah Produksi dan Kemasan sendiri dengan modal sebesar Rp280 juta, kualitas kapasitas produksi Pakesang terus meningkat. “Dengan desain kemasan yang bagus, ternyata mampu meningkatkan harga jual produk kita,” ucap Ummi.

Bahkan, kata Ummi, dengan adanya Rumah Produksi yang mampu menjaga faktor higienitas produk, kini produk-produk Pakesang sudah mengantungi sertifikat dari Badan POM.

Meski begitu, Ummi mengakui bahwa saat pandemi COVID-19, usahanya sempat mengalami kevakuman selama tiga bulan. “Namun, setelah mendapat pelatihan dari KemenKopUKM terkait penjualan online, omzet Pakesang justru melesat,” kata Ummi.

Pasar Rakyat

Dalam kesempatan itu, Ruli Nurdina juga mengunjungi Pasar Rakyat di Kota Ternate, yang baru saja menyelesaikan proses pembangunannya sejak dibangun pada 2022. Nantinya, Pasar Rakyat yang berlokasi di tepi Laut Halmahera ini akan menjadi Pusat Kuliner dan produk-produk khas Maluku, khususnya Ternate, yang bisa dinikmati wisatawan.

“Pembangunan Pasar Rakyat di Ternate ini merupakan wujud dari Program Strategis dari KemenkopUKM, yang akan terus dikembangkan di daerah lain di seluruh Indonesia,” kata Ruli Nurdina.

Didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara Wa Zaharia dan KadiskopUKM Kota Ternate Hadi Hairudin, Ruli Nurdina menjelaskan, pusat kuliner tersebut akan dikelola koperasi bernama Koperasi Maju Bangkit Sukses. “Dengan koperasi, saya meyakini para anggota yang merupakan pelaku UKM kuliner dan produk oleh-oleh, akan semakin berkembang,” ucap Ruli Nurdina.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara Wa Zaharia menambahkan, Pasar Rakyat tersebut bakal segera diresmikan penggunaannya. “Dalam waktu dekat akan segera diresmikan, tinggal menyempurnakan saja,” ucap Zaharia.

Dengan lokasi di pinggir pantai, Wa Zaharia meyakini wisatawan tidak hanya menikmati kuliner khas Maluku dan Ternate, tapi juga keindahan pantai Laut Halmahera yang diapit beberapa gunung dan bukit, diantaranya Gunung Tidore dan Gunung Gamalama.(Jef)