Arsip Tag: Koperasi Kelapa sawit

ekbis

Hilirisasi Akan Maksimalkan Manfaat Kelapa Sawit bagi Perekonomian RI

Tinggalkan komentar

MADIUN:(GLOBALNEWS.ID)- Melalui hilirisasi minyak sawit, pada tahun 2045 Indonesia diharapkan mampu merubah posisinya dari ‘raja’ Crude Palm Oil (CPO) dunia seperti saat ini, menjadi ‘raja hilir’ sehingga kelapa sawit memberi manfaat yang maksimal kepada perekonomian Indonesia.

Untuk mendorong hilirisasi, maka perlu memperluas akses permodalan dan jaminan kepemilikan perkebunan, khususnya bagi petani sawit. Penyediaan akses permodalan khususnya untuk jangka panjang bagi petani sawit akan mendorong petani sawit untuk melakukan peremajaan tanaman sawit, bukan memperluas lahan yang dikhawatirkan terjadinya deforestasi.

“Keengganan perbankan untuk menyediakan permodalan bagi petani sawit karena biaya dan risiko yang tinggi, dapat diterapkan skema alternatif permodalan dari sektor swasta, bank komersial, investor, dan lembaga permodalan pembangunan serta pemerintah,” kata H. Muhtarom, S.Sos, Anggota Komisi IV DPR RI pada pada acara Sosialisasi dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022 di Madiun, Minggu, 23 Oktober 2022.

Acara tersebut diselenggarakan oleh Anggota Komisi IV DPR RI bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) selaku pendukung pendanaan dan Jaringan Indonesia Muda (JIM) selaku penyelenggara kegiatan.

Kegiatan menghadirkan narasumber Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun Ansor Rasidi, S. Sos, M.Si yang diwakili Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Madiun Budi Wibowo S, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat atau ASPEKPIR Setiyono dan Ketua Bidang UMKM Kadin Kota Madiun Sasongko, M.Si.

Muhtarom menjelaskan lembaga keuangan perlu didukung untuk mengembangkan model investasi yang memungkinkan penyaluran modal untuk petani pada skala lebih luas. Upaya ini meliputi penyempurnaan informasi mengenai kebutuhan permodalan petani dan skoring risiko kredit. Skoring ini membantu mengidentifikasi kelompok petani yang berpotensi layak mendapatkan pinjaman, untuk mengurangi biaya pinjaman bagi bank.

Dia menjelaskan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) menjelaskan langkah-langkah mencapai visi pengembangan komoditas sawit berkelanjutan yakni peningkatan produksi CPO melalui peningkatan produktivitas, efisiensi pengolahan pasca panen (pabrik kelapa sawit).

Kemudian pengembangan industri hilir (produk nilai tambah tinggi, substitusi impor, promosi ekspor). Riset dan inovasi industry sawit sebagai sumber pertumbuhan baru berkelajutan dan pengembangan ekosistem dan tata Kelola industri sawit yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing serta mengembangkan SDM industri sawit yang kreatif.

Ketua Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kadin Kota Madiun Sasongko, M.Si mengatakan kelapa sawit bisa dimanfaatkan untuk berbagai produk selain minyak goreng seperti sabun, lipstik dan sebagainya, tidak hanya bisa dipakai untuk minyak goreng. Ke depan, di Madiun bisa tumbuh usaha pengemasan minyak goreng.

Ketua Umum Aspekpir Setiyono mengatakan prospek perkebunan kelapa sawit dan hilirisasi kelapa sawit di Indonesia masih sangat terbuka dan sangat luas karena produk- produk kelapa sawit sangat banyak kegunaannya bagi masyarakat Indonesia di mana saja.

Dia menjelaskan industri hilir kelapa sawit (IHKS) memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, khususnya sebagai penghasil devisa, penyerap tenaga kerja dan penyedia kebutuhan pokokmasyarakat.

“Kekuatan Indonesia untuk mengembangkan industri ini adalah bahan baku yang melimpah. Kelemahannya adalah infrastruktur, riset dan keahlian yang masih kurang disertai kebijakan pemerintah yang kurang mendukung,” katanya.(Jef)

koperasi dan ukm

Siap Produksi, KemenKopUKM Terima Dokumen SNI 098:2022 Minyak Makan Merah dari BSN

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Badan Standarisasi Nasional (BSN) menyerahkan dokumen SNI 9098:2022 Minyak Makan Merah kepada Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM), sebagai acuan bagi para pelaku usaha pada Program Nasional Minyak Makan Merah yang tergabung dalam Koperasi Petani Sawit untuk memproduksi minyak makan merah sesuai standar yang ditetapkan.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, dengan dikeluarkannya SNI ini, tidak perlu lagi ada yang meragukan minyak makan merah ini layak dikonsumsi atau tidak.

“Jadi sudah lengkap dan kita akan groundbreaking di pekan ketiga atau keempat Oktober 2022. Produksi diharapkan Januari 2023 untuk tiga piloting di tiga wilayah. Seperti di Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Sumatera (Riau, Jambi, dan Bengkulu),” kata MenKopUKM Teten Masduki di acara audiensi bersama BSN dalam rangka Menyampaikan Dokumen SNI 9098:2022 Minyak Makan Merah, di Kantor KemenKopUKM, Jakarta, Selasa (4/10).

Audiensi tersebut dihadiri Kepala BSN Kukuh S Achmad, Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi, Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan KemenKopUKM Riza Damanik, beserta Deputi BSN.

Menurut MenKopUKM Teten, SNI Minyak Makan Merah hanya dikeluarkan untuk produksi koperasi petani sawit. Sebagaimana afirmasi awal yakni untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

“Setelah DED (Detail Engineering Design) selesai, sekarang dalam tahap PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) pembuatannya. Sehingga paralel juga izin lokasi digarap. Insya Allah Januari 2023 tidak akan mundur produksi. Ini sudah banyak untuk produksi minyak makan merah,” kata Teten.

Tak hanya itu, adanya SNI Minyak Makan Merah ini selanjutnya akan menunggu izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Menteri Teten menyebut, sejak awal BPOM sudah terlibat langsung sejak pembuatan DED menyangkut higienitas, serta keamanan pangan.

“Dari mulai jenis logam mesin yang digunakan sampai tidak boleh ada lekukan detail pun sedemikian rupa diatur. Jadi Insya Allah kalau dari awal desain pabrik, permesinannya sampai material yang dipakai Insya Allah izin edar tidak ada kesulitan by design semua,” ucapnya.

Pembangunan pabrik oleh petani koperasi sawit ini diharapkan bisa lebih murah dan efisien dari sisi biaya logistiknya, karena pabrik terintegrasi dekat suplai Tandan Buah Segar (TBS) sawit. “Diharapkan kalau produksi 10 ton per hari dari 1.000 hektare bisa diserap di dua kecamatan,” kata Menteri Teten.

Sementara itu Kepala BSN Kukuh S Achmad mengaku bersyukur karena pihaknya mampu menyelesaikan tugas khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dokumen SNI untuk menjadi acuan para pelaku usaha dalam Program Nasional kepada Koperasi Petani Sawit.

“Namun tak cukup hanya di SNI ini saja, juga perlu pembinaan oleh Pemerintah, sesuai standar juga sertifikasi, pengujian laboratorium, BSN menyiapkan laboratorium lembaga sertifikasi yang kompeten, untuk melakukan pengujian minyak makan merah, dalam membuat SNI menggunakan azas konsensus untuk menyusun standar berbasis konsensus dan kesepakatan stakeholder,” kata Kukuh.

Kukuh mengatakan, dalam konsensus tersebut, BSN membagi klaster menjadi empat kelompok yakni, Pemerintah, industri asosiasi, kelompok pakar (akademisi), dan konsumen.

“Keempat stakeholder ini sudah kompak, Alhamdulillah SNI ini sudah tepat waktu, dan sesuai dengan target Presiden Jokowi,” ucapnya.

Kukuh menjelaskan, pemberlakuan SNI begitu ditetapkan penerapannya sukarela. Namun untuk kepentingan kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan dan kepentingan nasional, SNI bisa diwajibkan.

“Namun itu tergantung Kementerian yang mengatur produk itu. Karena BSN bukan regulator, kita sediakan infrastrukturnya. Kalau ke depannya SNI diwajibkan, maka semua minyak makan merah yang beredar harus sesuai SNI,” kata Kukuh.

Sementara untuk pengawasan peredarannya nanti di pasar, merupakan kewenangan Kemendag. “Mereka juga hand in hand dengan BSN. Apalagi kalau diwajibkan, Kemendag siap mengawasi,” ucapnya.(Jef)

ekbis, koperasi dan ukm

Jaga Harga TBS, Pemerintah Harus Jaga Keseimbangan Produsen dan Konsumen

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kelapa sawit secara makro ekonomi sudah memberikan kontribusi yang sangat besar, terutama kepada devisa negara karena ekspornya mencapai lebih US$20 miliar bahkan dengan kenaikan harga, realisasi ekspor kelapa sawit berpotensi lebih dari US$30 miliar.

Angka tersebut merupakan angka yang urgent dan sigifikan dalam rangka untuk menciptakan surplus neraca perdagangan Indonesia maupun surplus neraca transaksi berjalan bagi Indonesia.

Nusron Wahid, Anggota Komisi VI DPR RI mengatakan di tengah tekanan ekonomi yang sangat berat saat ini, kalau tidak ada kelapa sawit, tentunya akan berdampak negatif, apalagi di sektor pangan lainya, Indonesia mengalami negatif transaksi berjalanya maupun transaksi perdaganganya.

Kontribusi kelapa sawit lainnya adalah terhadap produc domestic bruto (PDB), pengentasan tenaga kerja maupun multiflier effect ekonomi yang lainnya dari industri-industri turunan yang dihasilkan dari kelapa sawit.

“Apalagi perkembangan sawit di Indonesia sudah sangat masif dengan luasan hampir mencapai 15 juta hektare,” kata Nusron pada program Wakil Rakyat Bicara Sawit, Kamis (18 Agustus 2022).

Tinggal yang menjadi persoalan adalah dimensi keseimbangan antara produsen dan konsumen yang ada karena dimensi itu sangat penting. Menurut Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar tersebut, harga TBS (tandan buah segar) turun itu adalah Akibat yakni akibat Pemerintah pada saat itu, tidak mampu mengelola keseimbangan.

“Kami sebagai wakil rakyat mengimbau agar Pemerintah mengambil kebijakan yang bijaksana. Supaya yang menjadi target benar-benar pelaku atau pengusaha yang nakal, yang menantang kebijakan pemerintah,” katanya.

Dia juga mengajak pengusaha agar jangan serakah-serakah amat. “Harusnya kebijakan Pemerintah kemarin adalah kami hanya menerima ekspor minyak goreng atau CPO yang datangnya dari petani-petani kelapa sawit. Yang tidak dari petani kelapa sawit kami tidak mau terima,” ujar Nusron.

Kebijakan ini akan berdampak positif karena bagi petani swadaya yang mau menyetorkan TBS ke pabrik yang tidak bekerja sama atau terintegrasi dengan koperasi-koperasi tidak dibebani dengan kebijakan DMO (Domestic Market Obligation), pemerintah membolehkan ekspor. “Tetapi ini tidak dilakukan,” katanya.(Jef)

koperasi dan ukm

Dicurhati Petani, Menteri Teten Siap Dukung Pembangunan Pabrik Olahan Kelapa Sawit

Tinggalkan komentar

Padang:(Globalnews.id)– Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mendukung berdirinya pabrik pengolahan kelapa sawit menjadi CPO (Crude Palm Oil), minyak goreng hingga minyak makan merah oleh koperasi petani sawit di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, terlebih setelah mendengarkan langsung curahan hati para petani sawi

”Saya harapkan jika pabrik ini terbangun maka kita akan lebih mampu menjaga suplai minyak goreng di masyarakat,” kata Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki saat berdiskusi dengan para pengurus KUD Tiku V Jorong serta para petani sawit di Kabupaten Agam, Padang, Sumbar, Kamis (30/6).

Menteri Teten pada kesempatan itu sempat dicurhati para petani sawit.

Salah satu petani sawit yang juga anggota KUD Tiku V Jorong misalnya mengeluhkan, harga minyak kelapa sawit yang turun drastis setelah dibukanya kembali keran ekspor. Sehingga hal tersebut menggerus pendapatan para petani kelapa sawit.

“Pak Menteri, harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit masih anjlok. Kami mohon dukungannya supaya pabrik segera dibangun, sehingga kelapa sawitnya bisa kita olah menjadi minyak goreng. Kami ingin ada aktivitas lanjutan dari turunnya harga TBS yang menekan pendapatan. Kami juga minta agar ada bantuan pembiayaan ke petani lewat koperasi,” kata petani sawit.

Menjawab hal itu, Menteri Teten Masduki mengatakan, pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit oleh koperasi ini sangat penting. Termasuk bagi Koperasi Unit Desa (KUD) Tiku V Jorong.

“Supaya petani tak lagi bergantung kepada pabrikan industri besar, dan petani mampu memproduksi sendiri,” katanya.

Menteri Teten mengatakan, jika salah satunya, KUD Tiku V Jorong mampu membangun pabrik pengolahan kelapa sawit, suplai minyak makan di kalangan masyarakat akan terjaga. Mengingat kemarin sempat terjadi kelangkaan hingga melambungnya harga minyak.

Ia mengungkapkan, saat ini KemenKopUKM sedang menginisiasi pilot project program Hilirisasi Produk Sawit Rakyat melalui inovasi minyak makan merah, sebagai functional product (food dan non food) melalui koperasi. dalam program itu digunakan teknologi produksi sederhana untuk mengolah CPO, hingga dapat menghasilkan produk akhir berupa minyak makan merah yang lebih sehat dari minyak goreng komersil karena mempertahankan fitonutrien-nya (Vit A, Vit E dan Squalene).

“Bahkan dapat mengatasi gizi buruk atau stunting pada anak, serta produk sampingannya dapat dikembangkan menjadi bahan baku kosmetik dan sabun,” katanya.

Untuk itu MenKopUKM mengatakan, strategi yang dilakukan yaitu pendampingan kelembagaan koperasi. “Selain itu perluasan akses pembiayaan untuk koperasi melalui LPDB-KUMKM sebagai modal kerja berkolaborasi dengan BPD-PKS, untuk modal investasi dan BRI dengan skema KUR Klaster bagi kelompok petani,” katanya.

Kemudian bersama Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Kota Medan, telah dilaksanakan pilot plant teknologi minyak makan merah (yang didemokan pada 9 Juni 2022). Pengembangan SNI produk baru Minyak Makan Merah oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN), serta piloting pengembangan minyak makan merah oleh koperasi di 6 provinsi (Sumut, Riau, Jambi, Kalteng, Kalsel, dan Kalbar).

“Adanya inovasi minyak makan merah ini akan mewujudkan kemandirian sawit rakyat melalui hilirisasi produksi sawit dari TBS ke CPO, dan dari CPO ke minyak makan merah oleh koperasi untuk meningkatkan nilai tambah petani sawit,” kata Menteri Teten.

Ia berharap, inisiasi ini dapat berjalan dengan baik, karena tahapan diawali dengan adanya inovasi, kemudian terbangunnya kolaborasi, yang selanjutnya ada akselerasi dari berbagai pihak, sehingga dapat memberikan hasil sesuai yang diharapkan bersama.

“Maka dari itu saya mengajak KUD Tiku V Jorong untuk mengolah kelapa sawit jadi CPO dan minyak makan merah secara mandiri. Saya sudah bicara dengan Pak Mentan (Syahrul Yasin Limpo) agar juga bisa menyediakan bibit tanaman bersertifikat, sehingga produk yang dihasilkan berkualitas. Ada teknologinya di Medan bagaimana kelapa sawit CPO ini menjadi minyak makan merah,” kata Menteri Teten.

Indonesia merupakan negara produsen terbesar minyak sawit dunia, yang total produksi sawitnya menembus 50 juta ton per tahun.

Namun dari data (BPS Statistik Kelapa Sawit, 2020 sebanyak 14,59 juta hektare total luas perkebunan sawit di Indonesia, hanya sekitar 6,04 juta hektare atau 41 persen dikelola oleh petani swadaya dan 35 persen di antaranya adalah hasil dari sawit rakyat. Namun, hilirisasi kelapa sawit oleh rakyat belum optimal.

Diketahui, dengan total produksi sawit Indonesia menembus 50 juta ton per tahun, maka Indonesia menjadi negara produsen terbesar minyak sawit dunia. Namun demikian, tingkat produktivitas rata-rata per tahun baru mencapai 2,30 persen, masih rendah dibandingkan negara tetangga Malaysia, sudah mencapai 6,49 persen per tahun dan Thailand sebesar 29,17 persen per tahun, dengan kualitas bibit tanaman bersertifikat.

Pengurus KUD Tiku V Jorong Darwan yang mewakili Ketua KUD Tiku V Jorong AM Datuak Bandaharo mengatakan, saat ini KUD mengelola sekitar 3.000 ha lahan pertanian kelapa sawit. Dengan 3.700 anggota petani, KUD memiliki aset sekitar Rp142 miliar dan telah berusia 30 tahun.

“Dana yang sudah kita dibagikan ke peserta KUD sebanyak Rp136 miliar, dengan masing-masing peserta hasil mendapat Rp221 juta per keluarga,” katanya.

Dalam mengatasi terjadinya penurunan harga sawit, KUD Tiku V Jorong mencari cara agar kelapa sawit bisa tetap terjual dengan harga wajar di pasaran. “Saat ini kami memiliki harapan untuk membangun sebuah pabrik pengolahan kelapa sawit menjadi minyak goreng, agar CPO tidak terlalu banyak ekspor dan kami bisa mengolahnya sendiri. Mulai dari lahan seluas 16,5 ha, kelengkapan dokumen hingga izin pendirian pabrik sudah kami siapkan. Kami mohon dukungannya kepada KemenKopUKM,” ucapnya.

Hadir pula dalam kunjungan tersebut, Bupati Agam Andri Warman, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar Nazwir, Ketua DPRD Agam Novi Irwan, Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah, Kadis Perindagkop Agam Dedi Azwar, dan Pengurus KUD Tiku V Jorong yang mewakili Ketua KUD AM Datuak Bandaharo, Darman.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Ajak Petani Sawit Serdang Berdagai Berkoperasi Bangun Pabrik Minyak Makan Merah

Tinggalkan komentar

Serdang Bedagai:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengajak para petani sawit di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, untuk bergabung ke dalam koperasi dan membuat pabrik minyak makan merah agar bisa berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri.

“Kita perlu membangun koperasi sawit yang tidak bergantung kepada industri sehingga petani mendapat keuntungan dari hasil TBS (Tandan Buah Segar) sawit mereka,” kata MenKopUKM Teten Masduki saat berdialog dengan petani sawit binaan Koperasi Sawit Unggul Sejahtera Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Kamis (9/6).

Dengan begini, menurut MenKopUKM, para petani sawit akan mendapatkan nilai tambah dan mampu menerima manfaat dari pengelolaan bisnis sawit serta tidak memiliki ketergantungan terhadap industri kelapa sawit.

Menteri Teten menambahkan, saat ini teknologi untuk memproduksi minyak makan merah sendiri bahkan sudah ada di PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan.

Karena pengolahannya yang sederhana, dia pun optimistis koperasi mampu membangun pabrik minyak makan merah ini. Biaya yang dibutuhkan juga dikatakan hanya memerlukan investasi sebesar Rp7 miliar untuk menghasilkan 5 ton minyak makan merah per jamnya melalui teknologi tersebut.

“Dengan adanya pabrik minyak makan merah dari koperasi ini, diharapkan akan memperkuat pasokan minyak goreng ke masyarakat yang lebih murah dan sehat. Turunannya juga bisa jadi produk kosmetik, farmasi, dan masih banyak lainnya,” kata Menteri Teten.

Terkait pembiayaan, MenKopUKM menegaskan bahwa koperasi dapat memanfaatkan dana dari BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit), PT Bank Rakyat Indonesia, dan LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) untuk membangun pabrik minyak makan merah ini.

Di tempat yang sama, Ketua Koperasi Sawit Unggul Sejahtera Gus Bahari Harahap mengungkapkan total lahan sawit dari para petani di Kabupaten Serdang Bedagai mencapai 1.800 hektare. Menurutnya, para petani sawit sedang kebingungan akibat kondisi naik turunnya harga sawit akhir-akhir ini.

“Kami hanya punya harapan di sini. Jadi kami mendukung untuk kemandirian pangan. Wujudkanlah harapan dan cita cita kami dan semoga kedatangan Menteri Teten dapat menjadi jalan keluar untuk permasalahan ini,” ucap Gus Harahap.

Sementara itu, Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya menambahkan bahwa saat ini para petani sawit mengalami keraguan untuk menanam kelapa sawit akibat naik turunnya harga. Bahkan, saat ini dikatakan ubi kayu lebih menguntungkan bagi para petani.

“Karena harga sawit ini turun naik jadi membingungkan para petani. Maka kadang tanaman meraka diselingi dengan ubi kayu. Hal yang dikhawatirkan kalau harga ubi kayu lebih tinggi, petani kelapa sawit lebih pilih tanam ubi kayu saja,” ucap Darma.

Dengan rencana pembuatan pabrik minyak makan merah melalui koperasi, Darma menyatakan siap untuk menyediakan tempat bagi pembangunan pabrik ini di Kabupaten Serdang Bedagai.(Jef)

koperasi dan ukm

Penuhi Pasokan Dalam Negeri, KemenKopUKM Perkuat Koperasi Petani Bangun Pabrik Minyak Sawit Merah

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) tengah mempersiapkan sejumlah koperasi petani sawit di seluruh Indonesia, untuk membangun pabrik minyak sawit merah sebagai upaya untuk turut ambil bagian dalam rantai pasok (supply chain) minyak sawit di dalam negeri.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki saat menerima audiensi Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Fortasbi), Selasa (24/5), mengatakan sudah saatnya petani sawit berkoperasi agar bisa mengakselerasi hilirisasi dan memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri.

Audiensi ini sekaligus sebagai tindak lanjut pertemuan Fortasbi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Maret 2022.

“Salah satu pesannya adalah, supaya asosiasi petani bisa membangun pabrik minyak sawit merah atau minyak makan merah. Serta inisiatif Kelompok Petani Sawit Swadaya untuk berperan dalam tata produksi minyak sawit dan minyak goreng melalui organisasi koperasi,” kata MenKopUKM Teten Masduki di Kantor KemenKopUKM, Jakarta, Selasa (24/5).

Menteri Teten mengungkapkan, akan ada piloting pembangunan pabrik pengolahan minyak sawit merah di sejumlah lokasi, antara lain: Kalimantan Tengah, Riau, dan Jambi.

Termasuk membentuk gugus tugas pembangunan pabrik minyak sawit merah yang melibatkan KemenKopUKM, LPDB-KUMKM, BPDPKS, serta asosiasi dan organisasi petani. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keinginan petani sawit menjadi bagian supply chain minyak goreng di dalam negeri sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan petani sawit. “Jadi para petani tak harus pusing lagi di mana menjual buah tandan segar (TBS) sawit,” kata Teten.

Diakuinya, saat sebelum pandemi COVID-19 melalui program korporatisasi petani salah satunya yang menjadi sasaran adalah petani sawit agar kesejahteraan mereka bisa menjadi lebih baik lagi.

Dalam piloting tersebut, kata MenKopUKM juga difokuskan terkait isu kelembagaan, pembiayaan, maupun perluasan pasar petani sawit secara swadaya. KemenKopUKM juga akan menyiapkan ekosistem serta membangun korporatisasi petani yang terhubung dengan market, pembiayaan, dan teknologi pengolahan yang modern.

“Dari sisi pembiayaan, kita juga akan mengkombinasikan pembiayaan swadaya petani dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), LPDB, dan perbankan,” kata Menteri Teten.

Ia optimistis, upaya pembangunan pabrik minyak sawit merah oleh koperasi ini akan mampu memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Pasalnya saat ini tercatat sebesar 42 persen atau sebesar 6,7 juta hektare lahan sawit dikelola oleh petani sawit swadaya.

“Jika semua petani dalam koperasi ini bergabung, setidaknya 35 persen dari produksi CPO nasional bisa disediakan oleh petani sawit. Jika Presiden memberikan arahan bahwa suplai minyak goreng di dalam negeri bisa dari mereka, ini sangat bisa,” kata MenKopUKM.

Maka agar tak terjadi simpang siur terkait minyak sawit merah ini, Menteri Teten menjelaskan, minyak sawit merah ini merupakan standar baru dari minyak sawit yang ada selama ini. Sebenarnya minyak sawit ini memiliki warna kuning kemerahan. Minyak sawit merah sudah ada dan diproduksi di negaran lain.

“Justru minyak sawit merah ini lebih sehat dari kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan vitamin A. Dari sisi produksi pun pengolahan minya sawit merah ini sangat efisien dan kompetitif dari sisi harga. Kami sudah ada FGD dan standarisasi dengan BSN, tidak mengubah standar tetapi kami ingin standar baru,” kata Teten.

*Koperasi Pertama*

Senior Advisor Fortasbi Rukaiyah Rafik memastikan, koperasi yang tergabung dalam asosiasinya merupakan koperasi yang telah memiliki standar internasional. Yaitu berupa sertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) dan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Sehingga bisa dipastikan standar dan kualitas minyak makan sawit ini berkualitas tinggi.

“Pembangunan pabrik ini menjadi kabar baik bagi petani sawit swadaya di Indonesia dengan harga sawit yang tidak stabil. Mengingat sebelumnya terjadi penurunan ekspor yang sangat besar akibat larangan ekspor CPO,” kata Rukaiyah.

Ke depan diharapkan, petani tidak hanya memproduksi TBS saja, tapi juga melalui koperasi petani bisa berdagang. “Kami juga membutuhkan dukungan MenKopUKM, sehingga petani swadaya berpikir dengan kelembagaan, koperasi merupakan jalan terbaik, dalam membangun posisi tawar di pemerintah maupun pihak lain,” ucapnya.

Salah satu koperasi yang telah menyatakan kesiapannya membangun pabrik minyak sawit merah ini adalah Ketua KUD (Koperasi Unit Desa) Tani Subur, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah Sutiyana. Ia mengatakan, pembentukan koperasi sekunder ini dalam hal pasokan bahan baku sudah sangat siap.

“Lahan kami ada sekitar 7.300 hektare. Kami sangat siap memproduksi 30 ton per jam. Saat ini kami sudah menentukan lokasi pendirian pabrik itu sendiri. Insya Allah kami menjadi koperasi yang pertama di Indonesia yang punya pabrik minyak sawit di Indonesia,” kata Sutiyana.

Dari sisi investasi, Sutiyana menyebut akan mendapat bantuan dari BPDPKS sekitar Rp120 miliar per pabrik. Ia menyatakan, jika ada kekurangan akan ditambah dari pinjaman dana bergulir LPDB. “Dan kami siap mengembalikan dana bergulir yang diberikan,” katanya.(Jef)