Arsip Tag: Korporatisasi Petani

KemenKopUKM Kembangkan Pilot Project Koperasi Modern Petani Padi di Tuban

Tuban:(Globalnews.id)- Melalui sistem korporatisasi petani, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mengembangkan pilot project koperasi modern yang mewadahi para petani padi di Desa Senori, Kecamatan Merakurak, Tuban, Jawa Timur, dalam upaya memperkuat ketahanan pangan di Indonesia.

“Dengan model bisnis corporate farming tersebut, diharapkan ketersediaan pangan di tanah air terus dipenuhi,” kata Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki.

MenKopUKM mengatakan, kebutuhan beras dalam negeri per tahunnya mencapai 30 juta ton, namun sebagian di antaranya masih harus dipenuhi dari impor. Untuk itu Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya agar meningkatkan produksi padi di tingkat petani agar terwujud swasembada padi. Presiden sempat melakukan tanam padi serentak di Kawasan Daulat Pangan (KDP) SPI (Serikat Petani Indonesia) di Desa Senori, Kecamatan Merakurak, Tuban pada April 2023, menandai concern yang tinggi terkait persoalan ketersediaan pangan.

“Presiden mengapresiasi penggunaan pupuk organik yang dilakukan oleh SPI selama 3 tahun dengan kurang lebih 1.000 hektare yang semuanya organik. Dan biaya untuk pupuknya yang biasanya per hektare bisa sampai Rp5 juta-Rp6 juta per hektare, di Kawasan KDP hanya antara Rp100 ribu sampai Rp500 ribu per hektare,” kata MenKopUKM dalam acara Panen Raya, bersama SPI sekaligus Perayaan Ulang Tahun SPI dan Hari Koperasi di Desa Senori, Kecamatan Merakurak, Tuban, Jawa Timur, Sabtu (8/7).

Menteri Teten mengatakan, seiring dengan program tanam padi serentak di Kawasan Daulat Pangan SPI oleh Presiden Jokowi tersebut, kawasan Tuban juga menjadi pilot project bagaimana petani padi yang tak lagi bertani sendiri-sendiri, namun bergabung dengan koperasi petani secara modern dalam model bisnis korporatisasi petani.

“Untuk petani padi kami ingin Tuban menjadi contoh sukses nantinya. Sudah ada juga petani sayur yang sukses membangun korporatisasi petani di Ciwidey, Jawa Barat, dimana koperasi itu mewadahi 1.200 petani sayur yang produknya berhasil masuk ke ritel modern atau supermarket,” katanya.

Melalui koperasi petani kata Menteri Teten, begitu panen tiba, petani yang membutuhkan dana tunai bisa menjual hasil panen ke koperasi. Sementara koperasi senantiasa mampu menampung dan membeli hasil petani karena terbantu secara likuiditas permodalannya oleh LPDB-KUMKM.

“Kami membantu membangun model bisnisnya melalui koperasi, dan dibantu dengan mesin RMU (Rice Milling Unit)-nya dengan mengelola minimal 1.000 hektare sebanyak anggota 250 petani padi. Sehingga keuntungannya bisa dinikmati langsung oleh petani bukan pedagang. Maaf jika pedagang dan tengkulak terganggu, supaya rezeki mereka nggak hilang jadi lebih baik gabung ke koperasi,” ujarnya.

MenKopUKM menegaskan, proses dari hulu ke hilir produksi pertanian idealnya memang harus dikuasai petani. “Saya diminta Presiden Jokowi bagaimana mengembangkan petani padi lewat koperasi, sehingga ke depan kita harus membangun ekosistem sirkulasi petani,” katanya.

Tercatat, produksi gabah dan beras Jatim pada 2022 capaiannya tertinggi di Indonesia. Yang diiringi dengan Nilai Tukar Petani (NTP) dengan indeks di atas 100, yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan petani atau produsen pangan sebagaimana data BPS, 2022. Sebagai provinsi penghasil padi terbesar dengan luas potensi panen sampai dengan April 2023 mencapai 828,72 ribu ha, Jawa Timur memegang peran vital dalam menjaga ketersediaan pangan nasional.

“Produktivitas beras Jatim sangat diandalkan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan warga Jatim saja, tapi juga diandalkan untuk memenuhi atau menyuplai kebutuhan 16 provinsi lain di Indonesia Bagian Timur,” ujar Teten.

Kabupaten Tuban termasuk lima besar produsen padi terbesar di Jawa Timur, dimana pada 2022 memiliki luas panen sebesar 85.288 hektare dan produksi padi sebesar 498.939 ton gabah kering giling (GKG) atau setara beras 288.097 ton beras. Produktivitas padi rata-rata di Tuban sebesar 5,85 ton/ha di atas rata-rata produktivitas padi Jawa Timur yang sebesar 5,63 ton/ha. Pada saat ini rata-rata harga Gabah Kering Panen di Kabupaten Tuban sebesar Rp5.200, Gabah Kering Giling sebesar Rp6.400, dan harga beras medium Rp10.500.

Di kesempatan yang sama, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menegaskan, fungsi entitas koperasi sangat menguntungkan bagi para petani. Misalnya saat ada kendala pupuk, dengan bergabung ke koperasi maka petani anggota koperasi akan mendapat kemudahan untuk mengakses pupuk.

“Kita patut bersyukur, bukan hanya sekadar proses tanam sesuai arahan Presiden Jokowi. April ditanam, Juli langsung bisa panen. Bahkan kita bisa panen dan tanam dari dua kali hingga empat kali. Panen kali ini pun kita sukses hasil panen dari semula 5 ton menjadi 6 ton, hama pun juga berkurang,” katanya.

Ke depan, koperasi diharapkan mampu mengelola lahan 1.000 ha dan pada akhirnya mampu menyejahterakan anggotanya. “Dibanding dijual ke pengepul keuntungan hanya 1 kali, semakin sering bertransaski di koperasi maka akan mendapat Sisa Hasil Usaha (SHU), itu keuntungan dari koperasi yang diberikan kepada anggota. Koperasi akan terus dibantu permodalannya agar menjadi solusi petani, dalam menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Sehingga manfaat koperasi ini konkret bagi masyarakat,” kata Halindra.

Sementara itu, Ketua SPI Henry Saragih mengatakan, program tanam Daulat Pangan SPI ini juga dalam rangka mengantisipasi adanya badai El-Nino tahun ini. Selain juga mendorong peningkatan penggunaan pupuk organik dan pengurangan pupuk kimia.

“Dari sebanyak 1.000 ha tanam padi dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia sekitar 20-40 persen menggunakan pupuk organik. Saat kemarau pun tak membuat sawah kering, dan jauh dari hama. Hasil panen meningkat dibanding musim tanam kedua tahun lalu,” kata Henry.

Pihaknya, kata Henry, juga aktif melakukan pendidikan pertanian untuk mengedukasi cara bertani tanpa pupuk kimia. Pestisida juga sudah bisa diatasi produknya tak menurun tapi baik. “Supaya membangun koperasi petani yang kuat di Tuban, kami telah memulainya sejak tahun 2010. Diharapkan petani bergabung dengan koperasi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, juga dilakukan dialog antara Menteri Teten dengan para petani. Petani Desa Senori Ernan salah satunya, mengungkapkan adanya koperasi bagi petani yang akan memberikan angin segar bagi para petani di Senori, terlebih dengan semakin berasnya kebutuhan beras seiring bertambahnya jumlah penduduk.

Sementara itu, Darwanto, petani anggota koperasi di Desa Senori sangat berharap agar koperasi dapat membantu petani untuk memperluas jaringan pasarnya.

“Kami berharap koperasi bisa membuat usaha petani lebih modern dan petani semakin sejahtera,” kata Darwanto.(Jef)

MenkopUKM Ingin Hilangkan Peran Tengkulak dengan Korporatisasi Petani melalui Koperasi

Magelang:(Globalnews.id)– Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menginginkan hilangnya peran tengkulak dengan korporatisasi petani melalui koperasi dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di tanah air.

MenKopUKM Teten Masduki saat meninjau area pertanian anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Aman Artha Sejahtera (AMAJ) di Desa Marungan, Sukomakmur, Kajoran, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (16/2) mengatakan selama ini terjadi ketimpangan di sektor pertanian lantaran produk pertanian dijual melalui tengkulak dengan harga yang sangat murah.

“Akibatnya tingkat pendapatan petani rendah di tengah biaya produksi yang terus meningkat. Sementara tengkulak bisa menjual produk pertanian tersebut hingga ke ritel dengan harga tinggi,” katanya.

Melihat permasalahan yang mendasar ini, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) mencetuskan program korporatisasi petani yang dikelola oleh koperasi. Program ini dinilai efektif untuk menghilangkan peran tengkulak sehingga pendapatan dan kesejahteraan petani bisa meningkat.

“Petani yang kecil-kecil itu produknya tidak bisa memenuhi skala ekonomi sehingga dijual ke tengkulak dengan harga murah. Kami ingin sejahterakan petani sekaligus membangun sistem korporatisasi petani,” kata MenKopUKM Teten Masduki.

Menteri Teten berharap lebih banyak petani bisa tergabung ke dalam koperasi karena koperasi bisa berperan sebagai agregator, offtaker, sekaligus sumber pembiayaan bagi para petani. Dengan sistem pertanian terencana yang dirumuskan oleh koperasi, maka petani bisa lebih fokus pada bertani tanpa harus memikirkan pengelolaan hingga penjualan produknya.

“Para petani yang tergabung di koperasi fokus ke bertani saja agar bisa lebih produktif jadi enggak usah pusing menjual produknya karena itu nanti urusan koperasi sebagai agregator dan offtaker,” katanya.

Model pertanian terencana dan modern ini bisa menjadi solusi jitu untuk menyejahterakan petani. Sebab seluruh produk pertaniannya 100 persen diserap oleh koperasi. Di sisi lain tidak ada produk pertanian yang terbuang sia-sia karena koperasi juga berperan untuk melakukan sortir terhadap semua produk para petani untuk disesuaikan marketnya.

“Dengan cara inilah tidak ada isu over supply sehingga harga jatuh karena ini semua dibantu koperasi. Koperasi akan mencari market dan mencari segala kebutuhan petani itu apa, jadi ini semua terencana,” katanya.

Menteri Teten berharap para petani yang menjadi anggota dari koperasi AMAJ ataupun koperasi MAA untuk disiplin dengan mengikuti seluruh rencana pengurus koperasi dalam pengembangan sektor pertanian. Mulai dari pratanam hingga pascapanen, para anggota koperasi perlu mengikuti aturan agar produk yang dihasilkan bisa tetap terjaga kualitas, kuantitas, dan kontinuitasnya.

“Jadi apa yang ditanam petani baik volume atau komoditasnya itu harus sesuai dengan permintaan market sebagaimana yang dipetakan oleh koperasi melalui sistem pertanian terencana. Sehingga tidak ada harga jatuh dan keuntungan petani akan lebih baik,” kata Teten.

*Tengkulak Sumber Masalah*

Ketua KSP AMAJ, Priyo Trimanto, mengatakan koperasinya melakukan spin off dengan mendirikan koperasi produsen baru bernama Koperasi Mitra Agro Abadi (MAA). Koperasi ini dibentuk untuk fokus menangani persoalan petani yang menjadi anggota KSP AMAJ yang sekaligus anggota koperasi MAA.

Salah satu tugas pokok dan fungsi dari Koperasi MAA ini adalah untuk memastikan seluruh produk petani di Sukomakmur yang selama ini dikenal sebagai Nepal Van Java dan sekitarnya bisa terserap 100 persen sekaligus menghilangkan peran tengkulak.

“Kami mengikuti arahan pak Menteri (Teten Masduki) yaitu program ketahanan pangan sehingga kami lakukan spin off menjadi koperasi produsen Mitra Agro Abadi yang bertugas menyerap seluruh hasil pertanian,” katanya.

Sementara itu Ketua Koperasi MAA, Adnan, menambahkan meski baru berdiri pada 17 Januari 2023 namun pihaknya optimistis mampu mempercepat target untuk memakmurkan petani yang menjadi anggotanya. Koperasi MAA dalam sistem ini berfungsi sebagai lembaga penyalur pembiayaan atau modal kerja kepada anggotanya hingga ke persoalan marketing.

“Koperasi MAA akan menyerap hasil pertanian dari para petani dan saat ini kami sudah melakukan MoU dengan asosiasi pedagang dan mie ayam, CV Armada Jaya, PT JTAB (Jawa Tengah Agro berdikari),” ucap Adnan.

Manfaat bergabungnya para petani di dalam Koperasi Produsen MAA ini yaitu cashflow petani menjadi lebih lancar. Sebab selama ini petani menjual hasil pertaniannya ke tengkulak dengan sistem jatuh tempo. Di sisi lain kepastian harga yang ditetapkan oleh tengkulak kerap merugikan para petani.

“Dengan hadirnya MAA kami memberikan solusi karena pembelian kita sistem cash ke petani tidak ada tempo, tidak ada potongan dan ada kepastian harga. Jadi petani tinggal fokus ke bertani saja, pemasaran dan sebagainya itu adalah tugas kami sebagai koperasi produsen,” katanya.

Wiwin Suheri (37 tahun) petani di Desa Sukamakmur bersyukur menjadi anggota dari KSP AMAJ dan Koperasi MAA karena tak lagi harus menjual hasil panennya ke tengkulak. Menurutnya dengan adanya kepastian hasil taninya dibeli oleh koperasi, para petani akan lebih tenang dalam bertani.

“Kami saat ini sudah bisa menjual ke MAA kalau sebelumnya ke tengkulak dan itu pembayaran tidak langsung, paling cepat 15 hari. Bahkan ada yang setahun belum cair. Kalau setiap penen kita dibayar langsung oleh koperasi tentu kami sangat senang,” katanya.(Jef)

KemenKopUKM dan Agriterra Sepakat Kembangkan Korporatisasi Sektor Pertanian Melalui Koperasi

Jakarta:(Globalnews.id)–Kementerian Koperasi dan UKM bersama Agriterra , lembaga internasional Non-Pemerintah (NGO) dari Belanda sebagai lembaga konsultan kelas dunia, sepakat untuk mengembangkan Korporatisasi sektor Pertanian melalui Koperasi di Indonesia.

Agriterra adalah konsultan dunia yang khusus mendampingi koperasi-koperasi pertanian dalam membangun industri di sektor pertanian.

Penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MSP) masing-masing diwakili oleh Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi, dan CEO Agriterra, Marco Schouten, di Jakarta, Kamis (28/4/2022).

Deputi Bidang Perkoperasian Ahmad Zabadi menjelaskan, Agriterra memiliki keinginan bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk mewujudkan koperasi sebagai entitas bisnis yang modern, kontributif, kompetitif dan mendukung sinergi pengembangan koperasi modern dalam program korporatisasi sektor pertanian melalui koperasi di Kementerian Koperasi dan UKM.

“Kita sadar bahwa Koperasi dan UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Data BPS menunjukkan 64 juta UMKM berkontribusi atas 57,2% dari total PDB Indonesia, serta menyerap 97% tenaga kerja. Kementerian Koperasi dan UKM juga menargetkan mencetak 100 koperasi modern pada tahun 2021 dan pada tahun ini sebanyak 150 koperasi modern serta mendorong 2,5 juta usaha mikro bertransformasi menjadi sektor formal,” ujar Zabadi.

Lebih lanjut Zabadi menjelaskan, dalam rangka meningkatkan akses koperasi dan UMKM terhadap pembiayaan, pemerintah menyiapkan 4 (empat) transformasi besar yaitu transformasi dari informal ke formal, transformasi ke digital dan pemanfaatan teknologi, transformasi ke dalam rantai nilai (value chain), dan modernisasi koperasi.

“Perlu diketahui tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan kerja sama antara Para Pihak dalam rangka mengembangkan korporatisasi sektor pertanian melalui koperasi sesuai dengan kebijakan Pemerintah Indonesia,” kata Zabadi.

KemenKopUKM dan Agriterra juga sepakat untuk bekerja sama dalam ruang lingkup mulai dari Penyediaan data dan informasi Koperasi; Peningkatan kualitas tata kelola Koperasi; Peningkatan kualitas manajemen keuangan Koperasi; Perluasan akses pembiayaan Koperasi; Penumbuhan dan pengembangan jejaring kemitraan usaha serta perluasan akses pasar; Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Koperasi dan Pembina Koperasi; Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk Koperasi.

Zabadi menambahkan, Memorandum Saling Pengertian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan para pihak dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pada kesempatan yang sama CEO Agriterra Marco Schouten menyampaikan apresiasi dapat bekerja sama dengan KemenKopUKM.

“Kami berharap tentunya pada kesempatan ini merupakan sebuah bentuk milestone atau perjalanan awal kerjasama antara Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM dengan Agriterra dalam hal mengembangkan koperasi modern,” tegas Marco.

Marco menambahkan bahwa koperasi modern terkhusus koperasi di bidang pertanian (termasuk perikanan dan peternakan) memiliki peran yang sangat penting dan luar biasa tentunya tidak hanya dalam sisi ekonomi tetapi juga dalam sisi pemenuhan berbagai kebutuhan, tidak hanya dalam level nasional tetapi juga regional.(Jef)

Menteri Teten Terus Kembangkan Korporatisasi Petani Pisang Cavendish di Bener Meriah Aceh

Bener Meriah, Aceh:(Globalnews.id)- Langkah Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam membangun Korporatisasi Petani berbasis koperasi di Indonesia, terus melaju. Khusus produk pisang Cavendish, setelah sukses di Tenggamus (Lampung), kali ini menyasar wilayah Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh.

“Ini merupakan suatu bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui kolaborasi berbagai pihak,” tandas MenKopUKM, usai launching penanaman pisang Cavendish dalam rangka akselerasi pengembangan korporatisasi petani melalui koperasi, di kawasan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Sabtu (26/2).

Menurut MenKopUKM, berkolaborasi dengan petani dan koperasi, maka PT Great Giant Pineapple sebagai offtaker tidak perlu memiliki lahan. Bahkan, bermitra dengan petani dan koperasi, lebih mendekatkan diri ke pasar, baik pasar nasional maupun global.

Disebutkan pula, setelah di Lampung, PT Great Giant Pineapple sudah membuka lahan di 8 wilayah lain. Sekarang berada di Kabupaten Bener Meriah.

Bagi Menteri Teten, kolaborasi lintas Kementerian yang direplikasi di tingkat Dinas, menjadi kunci untuk terbangunnya korporasi petani dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani.

Ditambah adanya kemitraan dengan PT Great Giant Pineapple yang berperan sebagai offtaker sekaligus melakukan penyediaan bibit, pendampingan, pengemasan, grading sampai pada pengiriman ke pasar ekspor.

Untuk memenuhi standarisasi ekspor, maka kemitraan koperasi dengan PT GGP menjadi penting. Bukan hanya dari proses pembudidayaan pisang Cavendish, namun juga sampai pada pemenuhan sertifikasi ekspor. “Seperti komoditas pisang terdapat 21 sertifikat ekspor yang sudah diurus PT GGP, sehingga bisa masuk sampai ke pasar Eropa dan Amerika,” jelas MenKopUKM.

Untuk itu, MenKopUKM terus mengajak para petani di berbagai daerah untuk melakukan konsolidasi lahan dan SDM petani dalam wadah koperasi. Karena, selain untuk mencapai skala ekonomis, jangan biarkan para petani bekerja sendiri-sendiri.

“Koperasi yang berhadapan dengan buyer, sehingga harga tidak dipermainkan pasar dan para petani memiliki kepastian pasar dan stabilitas harga, karena koperasi yang berperan sebagai offtaker pertama,” jelas MenKopUKM.

Untuk itu, Koperasi Ara Cahayani Gayo (ACG) dapat berperan sebagai konsolidator sekaligus agregator dari hasil panen yang akan diproduksi. Koperasi ACG ini sudah memperluas pengelolaan komoditas utama kopi ke pisang.

Sementara itu, Wakil Bupati Bener Meriah Dailami mengatakan, pemanfaatan lahan untuk pisang Cavendish ini sangat potensial untuk dikembangkan masuk ke pasar ekspor. “Setelah lahan 3,5 hektar dan 12 hektar, ditargetkan pengembangan selanjutnya ada di lahan seluas 300 hektar, dan bekerjasama dengan PT Great Giant Pineapple,” ujar Dailami.

Manfaat yang dirasakan petani di Bener Meriah diantaranya menerima bibit pisang sebanyak 2000 batang dari PT Great Giant Pineapple. “Bila lahannya semakin luas dan besar, saya berharap akan ada industri pengolahan buah-buahan di Bener Meriah,” imbuh Dailami.

Tak hanya itu, lanjut Dailami, di Bener Meriah juga bisa dikembangkan pertanian minyak Nilam, dengan lahan tersedia seluas 1000 hektar.

*Kawasan Berikat Holtikultura*

Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT Great Giant Pineapple (GGP) Welly Sugiono menyebutkan bahwa penanaman pisang Cavendish di Pintu Rime Gayo merupakan langkah lanjutan dari lahan sebelumnya seluas 3,5 hektar di Bener Meriah.

“Hasilnya, pada produksi 2021, mampu menghasilkan 4.950 box dengan masing-masing box seberat 13 kilogram. Jadi, total pisang Cavendish yang dihasilkan sebanyak 65 ton, dengan kualitas luar biasa bagus,” papar Welly.

Ke depan, lanjut Welly, lahan pisang Cavendish akan dikembangkan bersama koperasi dengan luas lahan 12 hektar. “Dalam 11 bulan sudah bisa dipanen,” imbuh Welly.

Welly berharap, langkah tersebut akan menjadikannya sebagai Kawasan Berikat Holtikultura pertama di Bener Meriah. Bahkan, tidak hanya akan ditanami pisang dan kopi saja, melainkan buah-buahan tropikal lainnya seperti alpukat, jengkol, dan lain-lain.

Dengan pola kemitraan seperti ini, Welly mengatakan bahwa petani mempunyai akses pupuk, infektisida, dan sebagainya, tanpa subsidi dari pemerintah. “Saya berharap kerjasama dengan pemerintah, termasuk Pemda, bisa lebih baik,” kata Welly.

Welly pun menekankan bahwa kemitraan ini memiliki fokus utama terciptanya pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Dengan memiliki tanah yang subur, UMKM di sana pun akan turut berkembang. “Saya juga berharap, nantinya ekspor buah-buahan tropik akan berasal dari Aceh, bukan dari daerah lain,” pungkas Welly.(Jef)

MenKopUKM: Kopontren Al Ittifaq Jadi Contoh Sukses Korporatisasi Pangan

Bandung:(Globalnews.id)-Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al Ittifaq dapat menjadi role model pengaplikasian koperasi yang dapat memajukan perekonomian desa atau ekonomi umat. Pasalnya, koperasi sektor riil yang berdiri sejak tahun 1997 di Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan bergerak di sektor agribisnis dengan komoditas utama sayur-mayur ini memiliki aset lebih dari Rp49 miliar.

“Dengan konsep ini, koperasi bukan hanya jadi agregator pertanian berlahan sempit lagi, tapi juga menjadi offtaker. Dengan konsep ini nggak ada lagi petani yang akan teriak tidak terserap produknya karena koperasi yang menyerap. Jadi petani dan peternak nggak pusing untuk pasarkan produk ke mana karena koperasi yang akan menjadi pasar dan mengolahnya,” ungkapnya ketika mengunjungi Kopontren Al Ittifaq bersama Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Arifin Panigoro dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam rangka Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penguatan Ketahanan Pangan Berbasis Pertanian, Ciwidey, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/10/2021).

Dari sisi aset, Kopontren Al Ittifaq telah memiliki aset sebesar Rp49 miliar berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2020 dengan anggota sebanyak 1.374 orang berdasarkan informasi dari pengurus dan pengelola. Kopontren memiliki jumlah pegawai sebanyak 33 orang.

Kopontren Al Ittifaq juga telah menerima pembiayaan LPDB-KUMKM sebesar Rp6,3 miliar pada tahun 2020. Kemudian saat ini telah disetujui tambahan fasilitas pembiayaan LPDB-KUMKM sebesar Rp12 miliar.

“Kami akan minta LPDB untuk support supaya kemampuan Kopontren Al Ittifaq makin kuat. Pembiayaan dana bergulir ini dapat digunakan untuk modal kerja agribisnis dan investasi pembangunan greenhouse,” ujar Teten.

Teten juga mengapresiasi pemasaran sayur-mayur dan buah-buahan hasil dari petani anggota Kopontren Al Ittifaq yang telah didistribusikan ke modern market seperti PT Lion Super Indo, Yogya Dept Store, dan AEON di Bandung dan Jakarta.

Selain itu, Kopontren Al Ittifaq juga mendapat permintaan khusus rumah sakit dan rumah makan, penjualan secara online melalui marketplace Alifmart (alifmart.id), serta jaringan ritel Alifmart Store.

Dalam kesempatan ini, Teten juga sekaligus meresmikan Alif Learning Center (ALEC) yang akan menjadi inkubator pertama yang berbadan hukum koperasi dan memiliki karakteristik bisnis usaha pertanian dan mendukung core bisnis koperasi.

“Inkubator ALEC telah berdiri dan terdaftar pada Kementerian Koperasi dan UKM sejak bulan September 2021 yang di-design untuk pengembangan bisnis utama Kopontren Al Ittifaq dan akselerasi perluasan jaringan kerja sama dengan 98 pondok pesantren untuk memasok sayur-mayur yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2023,” tuturnya.

Inkubasi yang dilakukan ALEC ini akan difasilitasi LPDB-KUMKM mulai tahun 2022 dengan target 50 tenant atau pondok pesantren. Diperkirakan dalam tiga tahun ke depan, Kopontren Al Ittifaq akan memenuhi kebutuhan sayur-mayur dan buah di Jawa Barat dan Jakarta sebanyak 37,8 ton per hari dan memenuhi permintaan dengan total 47,3 ton per hari dengan memfasilitasi 98 pondok pesantren, meningkatkan kapasitas 98 pontensial aset sebesar 189 hektare, serta penyerapan tenaga kerja sebanyak 3.367 petani, 455 orang pekerja tetap, dan 273 orang pekerja administrasi yang tersebar pada 16 kabupaten/kota di Jawa Barat.

“Dengan adanya ALEC maka akselerasi pengembangan koperasi akan lebih cepat dan sekaligus dapat meminimalkan risiko terhadap pembiayaan yang di berikan oleh LPDB-KUMKM,” ucap Teten.

Di tempat yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa Kopontren Al Ittifaq menjadi contoh yang nyata di mana pesantren yang selama ini menjadi sarana pendidikan agama Islam juga dapat menyejahterakan rakyat.

“Di sini kita lihat bahwa pesantren telah menjadi mercusuar peradaban. Jadi pesantren tidak hanya sebagai sarana pembelajaran agama Islam, tapi juga membuktikan pesantren mampu sejahterakan desa dan menjalankan ekonomi umat. Kita bisa lihat secara nyata ekonomi komunitas di mana masing-masing bergotong royong untuk mewujudkan ekonomi yang adil,” ujar Erick.

Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) tersebut juga memastikan bahwa Kementerian BUMN akan mendukung pembiayaan Kopontren Al Ittifaq melalui Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Permodalan Nasional Madani (PNM).

Anggota Wantimpres Arifin Panigoro merasa bangga atas perkembangan yang dialami oleh Kopontren Al Ittifaq. Menurutnya, aset yang dimiliki oleh Kopontren Al Ittifaq dapat berkembang pesat hanya dalam beberapa tahun.

“Kemajuan koperasi ini pesat banget, dari awalnya di hilir itu hanya punya Rp200 juta tapi sekarang punya Rp49 miliar. Saya sangat yakin di era sekarang pangan di dunia ini mulai dari hulu sampai hilir akan jadi sesuatu yang sangat dibutuhkan di dunia,” tegas Arifin.

CEO Kopontren Al Ittifaq Setia Irawan menjelaskan bahwa pihaknya memiliki jaringan petani melalui kerja sama 37 pondok pesantren dan 270 petani binaan sebagai pemasok sayur-mayur.

Selain itu, petani yang akan bekerja sama dengan Kopontren Al Ittifaq juga akan diberikan pelatihan berupa penanaman dan penyesuaian waktu tanam sesuai dengan jadwal penanaman Al Ittifaq serta quality control sesuai permintaan invoice modern market.

“Ini menjadi momentum bagi kami untuk mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan melalui koperasi. Gotong royong dan berjamaah jadi basis utama mengembangkan koperasi kami. Kami berhasil menunjukkan bahwa pondok pesantren bukan hanya lembaga pendidikan saja, tapi telah menjadi lembaga untuk memberikan manfaat bagi perekonomian,” pungkas Setia Irawan.(Jef)

Perkuat Sektor Pangan Lewat Korporatisasi Petani, MenKopUKM Teten Masduki Minta Petani Bergabung ke Koperasi

Subang:(Globalnews id) – Kementerian Koperasi dan UKM berkomitmen terus memperkuat sektor produksi, terutama koperasi yang bergerak di sektor pangan, lewat korporatisasi petani dan nelayan. Koperasi pun diminta mengkonsolidasikan para petani berlahan sempit untuk bergabung.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, upaya penguatan sektor pangan ini mengingat adanya ancaman krisis pangan penduduk dunia berdasarkan hasil kajian Lembaga Pangan Dunia atau FAO (Food and Agriculture Organization).

“Indonesia punya potensi ekonomi di sektor pangan yang sangat besar. Termasuk buah-buahan tropis, holtikultura, produk herbal, hingga rempah-rempahan. Bahkan berkualitas ekpor dan bisa menjadi substitusi impor. Namun, sayangnya masih banyak pula produk pertanian kita seperti beras, kedelai, dan susu  masih impor,” kata Teten dalam sambutan Diskusi Koperasi Sektor Pangan se-Provinsi Jawa Barat yang mengusung tema Model Bisnis Koperasi Sektor Pangan di Subang, Jabar, Jumat (17/9).

Diakui Teten, sektor pangan diurus oleh banyak kementerian. Dalam hal ini, KemenKopUKM ditugaskan membenahi kelembagaan usahanya, yakni melalui koperasi. Teten menegaskan, koperasi harus berperan sebagai konsolidator dan aggregator sekaligus. Koperasi menjadi solusi pertanian di struktur ekonomi tanah air di level mikro.

“Petani kita banyak yang mengerjakan di lahan sempit ini digabungkan dan dikonsolidasi lewat koperasi, diwujudkan dalam corporate farming. Saat ini kami berkolaborasi dengan banyak kementerian dan BUMN memperkuat apa yang Presiden Jokowi sebut korporatisasi petani,” imbuhnya.

Tujuan utamanya adalah membangun kelembagaan ekonomi petani dalam bentuk koperasi dalam skala ekonomi yang terhubung dengan lembaga pembiayaan dan market. Pasalnya selama ini, perbankan masih enggan memberikan pembiyaan ke sektor pangan karena dinilai berisiko tinggi.

“Ini bisa menjadi solusi sistem pertanian kepada petani lahan sempit. Kalau petaninya digabung dalam koperasi, pembiayaan jadi mudah. Sehingga ketahanan pangan juga dapat diwujudkan jika para petani dan nelayan bergabung dalam wadah koperasi,” tegas Teten.

Di Subang sendiri, sambung Teten, ada sekitar 6.000 hektare lahan yang dimanfaatkan sebagai lumbung pertanian yang bisa menyiapkan padi premium dan ditargetkan minimal bisa memproduksi padi 10 ton per hari.

Petani juga kini bisa memanfaatkan perhutanan sosial. Di mana satu kepala keluarga memperoleh 2 hektare lahan, bahkan bisa diperpanjang hingga 30 tahun.

“Kami dengan Provinsi Jabar coba merevitalisasi lagi koperasi pangan yang potensial untuk kita perbesar dan dihubungkan ke lembaga pembiayaan,” jelas Menteri Teten.

Berdasarkan Online Data System (ODS) KemenKopUKM per Desember 2020, terdapat sebanyak 127.124 unit koperasi yang bergerak di sektor riil. Jumlah ini terdiri dari 57,6 persen Koperasi Konsumen, 19,8 persen Koperasi Jasa, 13,9 persen Koperasi Simpan Pinjam, 5,76 persen Koperasi Produsen, 2,85 persen Koperasi Pemasaran, dan lainnya.

Sementara, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB naik menjadi 15,46 persen (terbesar kedua setelah Industri Pengolahan) atau senilai Rp570,11 triliun. Sektor lainnya (Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Konstruksi dan sektor lainnya), justru mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) pada triwulan II-2020.

“Jumlah UMKM yang berusaha di bidang pangan dengan proporsi 31,27 persen dari total jumlah UMKM sebanyak 64 juta unit,” sebutnya.

Di kesempatan yang sama, Bupati Subang Ruhimat menuturkan, di luar 6.000 hektare lahan potensial untuk padi, Subang juga memiliki 20.000 ha lahan Perhutani yang saat ini dikelola masyarakat dan lahan eks PTPN sebesar 16.000 ha.

“Ini memberikan berkah bagi rakyat Subang jika dikelola dengan baik. Ditambah pantai di Subang sepanjang 44 kilometer juga kami punya sudah dimanfaafkan pengusaha peternak udang paname. Kami baru saja membantu para pertambak sekitar 9 juta bibit ikan bandeng dan ikan windu,” jelas Ruhimat.

Tak hanya itu, Subang juga sedang membangun Pelabuhan Patimban, yang diharapkan bisa mempermudah jalur ekspor.

“Kami mohon bantuan dari pemerintah untuk mengirim tim teknis dan tenaga ahli untuk membantu mengembangkan potensi pangan di Subang. Masalah modal, KemenKopUKM sudah hadir melalui LPDB-KUMKM,” ucap Ruhimat.(Jef)