Arsip Tag: KUMKM

koperasi dan ukm

MenKopUKM Gandeng Berbagai Pihak Wujudkan Program Prioritas KUMKM

Tinggalkan komentar

Bali:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menggandeng berbagai pihak mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan daerah, hingga masyarakat dalam mewujudkan program prioritas Koperasi dan UKM sebagai upaya mendorong kebangkitan ekonomi nasional.

Ia menegaskan, saat ini sekitar 70 persen program pendorong pemulihan ekonomi nasional berada di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM). Sehingga kerja sama dan sinergi stakeholders perlu dilakukan dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat.

“Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat kabinet sering menegaskan, bahwa yang ada itu program kabinet bukan program kementerian. Saya juga meminta, program ini bukan hanya program kedeputian, tetapi program kementerian. Bersama-sama kita membangun spirit baru mewujudkan program prioritas ini,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan (Rakortekcan) Bidang Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan Tahun 2022 di Bali, Senin (20/6).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim, Deputi Bidang Kewirausahaan Siti Azizah, Deputi Bidang Usaha Mikro Eddy Satria, Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Hanung Harimba Rachman, dan Deputi Bidang Perkoperasian Ahmad Zabadi.

Selain itu, Anggota Komisi VI DPR I Nyoman Parta, Gubernur Bali yang diwakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Wayan Ekadina, Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Agustina Murbaningsih, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Kementerian Keuangan Halimah Pujihastuti, Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi Kementerian PPN/Bappenas Ahmad Dading Gunadi, Para Pejabat Eselon I dan II, Staf Khusus Menteri dan Jajaran Direksi Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, serta Para Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM.

Menteri Teten melanjutkan, KemenKopUKM harus membangun spirit baru serta mencari ide alternatif baru terkait akses pembiayaan dan pasar. “Kita harus berhenti bekerja hanya sekadar formalitas. Pola pikir ini perlu diubah. Mulai punya semangat membangun ekonomi berbasis kerakyatan. Di mana hal ini menjadi landasan kerja kita. Jadi jangan hanya bekerja pada tataran penyerapan anggaran saja. Kita harus ubah itu. Komitmen bekerja secara penuh,” katanya.

KemenKopUKM memiliki 6 program prioritas yaitu, Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM, Major Project: Pengelolaan Terpadu UMKM, Implementasi Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, Redesign: PLUT-KUMKM/The New PLUT sebagai Center of Excellence, Koperasi Modern melalui Korporatisasi Pangan (Petani dan Nelayan), dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.

Lebih jauh MenKopUKM mengatakan, pihaknya ingin memastikan 6 agenda tersebut bisa dijalankan lewat sinergi kedeputian dan Pemerintah Daerah. Agenda besarnya adalah, bagaimana meningkatkan produktivitas, serta kualitas produk UMKM, sehingga bagaimana semua itu mendorong terwujudnya target kewirausahaan.

“Saya ingin sampaikan, sinergi program ini sangat penting. Menyelaraskan produktivitas KUMKM dan menambah wirausaha baru untuk naik kelas,” katanya.

Diakui Menteri Teten, selama ini pihaknya masih kesulitan menyusun program yang lebih presisi, lantaran belum memiliki data yang kuat. Di mana kementerian hanya melihat data statistik UMKM yang sekarang. Kembali kata Teten, perlunya dilakukan sinergitas.

“Jika kita tidak punya data yang lebih lengkap, kita tidak tahu data yang dibutuhkan UMKM. Karena itu pendataan lengkap menjadi prioritas, supaya bisa menyusun perencanaan program evaluasi yang lebih presisi dalam menjawab kebutuhan UMKM. Agar mereka bisa naik kelas meningkatkan produktivitas dan kualitas UMKM bersaing di masa depan,” katanya.

Selanjutnya, bagaimana mengimplementasi program major project. Produk unggulan di satu daerah yang potensinya memiliki potensi permintaan pasar yang besar, namun supply chain-nya masih kurang. “Maka kita jemput bola, tidak bisa kita diam saja, pasif. Pendekatan kita berubah menjadi lebih proaktif. Terutama bagi UMKM yang memiliki keunggulan domestik untuk kita perbaiki, membangun ekosistem dan rantai pasoknya, agar UMKM kita fokus. Kita fokus menggarap produk UMKM yang punya potensi besar,” kata Menteri Teten.

Sementara untuk pengembangan kewirausahaan nasional, bagaimana target menyiapkan diri menjadi negara maju, yang minimal harus mencapai 4 persen. “Saat ini rasio kewirausahaan kita baru 3,18 persen, ini sudah bertahun-tahun, kritik bahwa program UKM belum cukup relevan, efektif untuk melahirkan atau mencetak wirausaha mapan,” ujarnya.

Sampai tahun 2024, KemenKopUKM menargetkan 1 juta wirausaha mapan. Untuk itu Pemda juga harus punya target, agar target tersebut bisa dikembangkan untuk naik kelas. Inisiatif terutama kalangan anak muda dan kampus yang memperoleh pendidikan tinggi, perlu menyiapkan wirausaha muda untuk masa depan baik di pasar dalam negeri dan global.

“Ini juga yang perlu kita kaitkan dengan redesign PLUT, betul-betul menjadi rumah bersama UMKM. Bukan hanya sebagai konsultasi saja. PLUT menjadi bagian melahirkan/mencetak wirausaha mapan baru, maupun digitalisasi UMKM hingga 30 juta UMKM, yang saat ini baru 19 juta,” kata Teten.

Kemudian program Pengentasan Kemiskinan yang saat ini mencapai 4 persen. Berbeda dengan Kemensos, KemenKopUKM lebih menekankan ke pemberdayaan ekonomi. Koperasi modern menjadi bagian yang dituntaskan, modern bukan hanya model bisnisnya tapi juga manajemennya.
“Banyak koperasi jadul, mindsetnya masih lemah. Saya kira perlu reforma, bagaimana transformasi koperasi dengan mengadopsi teknologi digital. Kita juga punya masalah besar Koperasi Simpan Pinjam (KSP),” kata Menteri Teten.

Saat ini, KemenKopUKM sedang menangani 8 KSP bermasalah dengan total kerugian mencapai Rp26 triliun. Kementerian telah membentuk satgas, memastikan 8 koperasi bermasalah menjalankan putusan PKPU.

“Terus terang jika ini tidak diatasi, bisa menjadi bom waktu di kemudian hari. Sebagaimana yang telah dilakukan Bareskrim dan PPATK, semoga ini berjalan baik. Namun kita mesti memperbaiki sektor pengawasan agar lebih baik. Sehingga kami melihat perlunya meninggalkan legacy perbaikan koperasi ke depan yang perlu diprioritaskan, yakni lewat Revisi Undang-Undang (UU) Perkoperasian,” katanya.

Enam Program Prioritas

Dalam mewujudkan program prioritas, KemenKopUKM juga melakukan sosialisasi. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mengatakan, tujuan dari dilaksanakannya Rakortekcan ini adalah, sebagai forum sosialisasi 6 Program Prioritas Kementerian Koperasi dan UKM pada Tahun 2023, serta sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Terbatas yang telah dilaksanakan pada 22 Maret 2022.

“Saya berterima kasih kepada peserta rapat dan seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi ini. Kegiatan ini sesungguhnya merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama, baik pusat maupun daerah untuk dapat direalisasikan secara sinergi, terutama dalam pembinaan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan,” ucapnya.

SesKemenKopUKM mengatakan, dalam rangka mewujudkan peningkatan produktivitas koperasi, UMKM dan Kewirausahaan, Kementerian Koperasi dan UKM pada Tahun 2023 akan berfokus pada 6 Program Prioritas.

“Keenam program prioritas ini merupakan formulasi untuk menjawab tantangan dan kebutuhan dari dinamika perubahan kondisi koperasi, UMKM, dan kewirausahaan di Indonesia, dalam rangka bangkit pascapandemi. Meskipun sebenarnya COVID-19 masih ada, namun sudah cukup terkendali,” kata Arif.

Gubernur Bali yang diwakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Wayan Ekadina mengapresiasi dan mendukung terlaksananya program prioritas KemenKopUKM tersebut. Ditegaskannya, evaluasi terhadap program kegiatan dilaporkan dan dilaksanakan harus lebih tepat arah dan tepat sasaran.

“Nantinya diharapkan mengakomodasi seluruh aspirasi dari dinas berbagai daerah. Di mana dinas di daerah yang membidangi koperasi dan UKM lebih memahami potensi daerahnya masing-masing. Tantangan pembangunan ke depan semakin berat. Untuk itu, diharapkan aksi nyata agar ekonomi bangkit dan bergerak secara konsisten sebagaimana yang diharapkan,” katanya.

Sebelumnya telah berlangsung sosialisasi program KemenKopUKM dalam Rakortekcan yang mengusung tema Strategi Peningkatan Produktivitas Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan melalui Sinergi Program Prioritas dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan. Di mana tema ini sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Dalam sosialisasi tersebut, tiap kedeputian KemenKopUKM menyampaikan beberapa program prioritas masing-masing yang selaras dengan prioritas program kementerian. (Jef)

ekbis, koperasi dan ukm

Jajaki Pasar Turki, BNI Boyong Mitra Binaan UMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (kode saham: BBNI) terus melanjutkan upaya untuk mendorong lebih banyak produk UMKM tembus pasar global khususnya di Turki. BNI pun ikut menyemarakkan Festival Pasar Senggol Turki dengan memboyong 50 jenis produk mitra UMKM binaan. 

Adapun, Pasar Senggol merupakan sebuah festival ekonomi dan budaya Indonesia di Turki. Terbentuknya festival ini adalah sebagai bukti nyata diaspora Indonesia yang memiliki usaha dan dapat survive dimasa pandemi. 

Corporate Secretary BNI Mucharom menyampaikan Turki adalah negara mitra dagang Indonesia yang nilai perdagangannya meningkat secara linear setiap tahunnya.

Mengutip data Kementerian Perdagangan Republik Indonesiaa, total perdagangan 2021 Indonesia-Turki tercatat US$2,01 miliar dengan Indonesia sebagai net eksportir surplus US$1,2 miliar. Pertumbuhan ekonomi Turki pada 2021 masih mampu berada di 11%.

“Kami pun menyambut baik gelaran festival yang diinisiasi oleh kelompok mahasiswa dan diaspora Indonesia di Turki ini. Kementerian BUMN bersama BNI berharap tak sekadar mengoptimalkan potensi pasar tetapi ikut berkontribusi meningkatkan kerja sama ekonomi yang telah terjalin sangat baik sejauh ini,” katanya. 

Mucharom menyampaikan sebagai bank yang mendapat mandat untuk go global, BNI Mengirimkan setidaknya 50 jenis produk UMKM terbaik mitra binaan BNI. 

Menurutnya, produk tersebut dapat menarik perhatian pelaku bisnis sekaligus konsumen Indonesia dan Turki sehingga dapat dibuatkan kerja sama lebih lanjut. 

“Dengan bantuan dari KJRI, kami juga mendapat program link and match sehingga dapat lebih fokus dalam mempersiapkan barang-barang yang masuk ke pasar Turki,” katanya. 

Adapun, brand UMKM binaan yang BNI bawa antara lain untuk kategori UMKM Xpora yaitu Bali Wirama dengan kategori Home and Garden Decor yang selama ini produk nya 100 % di ekspor ke Eropa dan Faber Instrumen Indonesia dalam bidang usaha Instrumen Musik dan Homedecor dari Kayu seperti Radio Kayu , Shoehorn , Jam Dinding, Flasdick kayu dll yang produk nya mulai di lirik oleh konsumen LN karena keunikannya dengan ciri khas kayu Indonesia.

Selain itu BNI untuk mengobati kecintaan para Diaspora di Turki, Rumah BUMN BNI turut berpartisipasi membawa produk Kuliner dari Rumah BUMN Sleman yaitu Telaga Rasa. Telaga Rasa merupakan UMKM yang memproduksi minuman herbal Indonesia dalam bentuk Instan yang sudah berhasil menembus gerai gerai retail di Indonesia dan sudah BPOM, dan Rumah BUMN BNI membawa produk olahan snack dari Rumah BUMN Tegal yaitu NM Food, yang merupakan produk snack unggulan Rumah BUMN BNI.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Transformasi Digital Dorong Daya Tahan UMKM Lebih Kuat

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan transformasi digital akan mendorong daya tahan UMKM menjadi lebih kuat di tengah gelombang demi gelombang disrupsi digital dan pandemi yang menuju titik usai sehingga sangat penting untuk mempersiapkan transformasi digital bagi pelaku UMKM Indonesia.

Bahkan, riset World Bank menyebutkan 80% UMKM yang terhubung ke dalam ekosistem digital memiliki daya tahan lebih baik di tengah pandemi. Maka dari itu, pemanfaatan digital bagi pelaku UMKM harus segera diterapkan.

“Dua hal yang menjadi catatan saya, pertama pandemi ini telah mengakselerasi transformasi digital UMKM di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kedua, seusai pandemi, kebutuhan UMKM untuk mengoptimalkan ekosistem digital akan semakin tidak terelakkan,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam acara Talk Show Digital Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2022 secara virtual, Sabtu (28/5).

Lebih lanjut, dari data KemenKopUKM, per April 2022 setidaknya 19 juta UMKM telah berhasil onboarding digital. Angka ini berarti telah menambah 11 juta UMKM sejak awal pandemi atau 29,5% dari total populasi UMKM dan target 30 juta UMKM onboarding ke ekosistem digital pada 2024.

Menurut Menteri Teten, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai angka Rp4.531 triliun pada 2030, di mana potensi ini menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Hal itu pun dapat mengindikasikan semakin krusialnya untuk mempersiapkan strategi pendampingan dan pengembangan UMKM melalui teknologi digital.

“Transformasi digital UMKM adalah sebuah ikhtiar yang holistik. Tidak hanya di aspek pemasaran saja, melainkan juga membangun ekosistem yang meliputi proses bisnis dari hulu ke hilir,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten menekankan bahwa kunci dari keberhasilan transformasi digital koperasi dan UMKM adalah kolaborasi dari seluruh stakeholder. Untuk itu, dia pun mengapresiasi BI yang telah menggelar Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2022, di mana acara ini menjadi wadah kolaborasi begitu banyak stakeholder digitalisasi UMKM Indonesia.

“Kepada rekan-rekan BI, saya mengajak agar terus mendampingi UMKM Indonesia dalam upaya membuat produk UMKM atau produk asli buatan dalam negeri mendominasi marketplace dan mempersiapkan produk UMKM yang kompetitif menuju pasar global,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menekankan ada beberapa tantangan untuk mendorong pelaku UMKM go digital, salah satunya ialah literasi digital UMKM yang dikatakan masih relatif rendah.

“Kita perlu UMKM yang memiliki pola pikir dan memiliki kemampuan adopsi teknologi yang memadai,” ucap Destry.

Tantangan lainnya ialah terbatasnya kapasitas dan kepemilikan perangkat digital termasuk infrastruktur pendukung seperti jaringan internet yang belum merata dan biaya logistik yang cukup tinggi.

Tantangan terakhir ialah terkait isu perlindungan kekayaan intelektual pelaku UMKM. “Karena di KKI ini kami melihat banyak sekali produk UMKM yang unik dari berbagai daerah. Namun, kalau kita tidak punya kekayaan intelektual atau tidak kita patenkan, ini akan memunculkan produk tiruan sehingga akan merugikan mereka yang merupakan original founder dari produk tersebut,” katanya.

Oleh karena itu, Destry mengatakan pihaknya ingin mendorong UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan termasuk pemahaman kekayaan budaya dan intelektual UMKM.

Menurutnya, di masa depan digitalisasi memang tidak bisa dihindarkan. Maka dari itu, jika pelaku UMKM ingin memanfaatkan teknologi, meraka harus memiliki mentalitas dan pola pikir yang baik dan dapat memanfaatkan teknologi secara optimal.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Forum GPDRR 2022 Peluang Promosikan UMKM Bali ke Pasar Global

Tinggalkan komentar

Bali:(Globalnews.id)– Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan Forum Internasional 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 menjadi peluang tersendiri untuk mempromosikan UMKM Bali ke pasar global agar produk-produknya semakin dikenal di level internasional.

“Forum GPDRR tahun 2022 ini merupakan sebuah momentum bagi kebangkitan pariwisata Provinsi Bali dan menjadi peluang besar bagi UMKM di Provinsi Bali agar produknya semakin dikenal di dunia internasional,” kata Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam Opening Ceremony Showcase Produk UKM dalam Forum Internasional 7th Global Platform For Disaster Risk Reduction (GPDRR) Tahun 2022, di Bali, Rabu (25/5).

Tahun ini Bali terpilih sebagai tuan rumah Forum Internasional 7th GPDRR 2022 yang merupakan forum multi-pemangku kepentingan hasil inisiatif PBB dalam penanggulangan risiko bencana. Acara ini berlangsung dari 23 Mei 2022 dan akan berakhir pada 28 Mei 2022.

Dalam acara ini, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) ditunjuk sebagai koordinator bidang pameran UKM. Harapannya dengan melibatkan UMKM pada GPDRR ini dapat menjadi momentum bagi kebangkitan pelaku UMKM khususnya di Provinsi Bali yang selama ini sangat terdampak pandemi COVID-19.

Lebih lanjut, MenKopUKM Teten menambahkan, belajar dari dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomin Bali, maka perlu dilakukan perbaikan strategi dan diversifikasi kebijakan pembangunan di Bali.

Strategi tersebut di antaranya ialah Bali tidak lagi sekadar bertumpu pada pariwisata, tetapi juga mengembangkan strategi pariwisata, perdagangan dan investasi yang komprehensif.

Selain itu, Bali juga harus menjadikan berbagai event internasional yang bertempat di Pulau Dewata ini sebagai event yang wajib diiringi dengan promosi produk UMKM yang berkualitas.

“Bali juga harus menjadi daerah yang sudah dikenal secara internasional sebagai hub ekspor untuk produk UMKM premium. Jadi kita ingin Bali menjadi pintu bagi produk UMKM go global,” kata MenKopUKM.

Menteri Teten menegaskan bahwa Bali juga harus memperkenalkan program mitigasi bencana, pascabencana, dan rehabilitasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia termasuk dukungan bagi UMKM yang terdampak bencana melalui pelatihan, pendampingan, dan pembiayaan pascabencana.

Bali juga dapat memperkenalkan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghadapi bencana seperti yang ditampilkan oleh KemenKopUKM dalam salah satu dari empat zona Showcase Produk UKM yang ada yaitu zona 1 yang mengangkat tema The Rising Phoenix.

“Bali harus mengangkat produk UMKM dari pelaku usaha yang terdampak bencana serta berkebutuhan khusus dan memperkenalkan serta mempromosikan produk-produk kreatif, inovatif, ramah lingkungan, dan berbasis IT atau inovasi teknologi,” ujar Menteri Teten.

Dia pun berharap, sinergi dan kolaborasi yang baik antar K/L seperti yang tertuang dalam Showcase UMKM kali ini berkelanjutan dan menjadi lebih baik lagi, serta UMKM Indonesia dapat semakin tangguh, adaptif, inovatif, semakin dikenal, dan berdaya saing di kancah internasional.

Sebagaimana diketahui, showcase produk UMKM di ajang GPDRR 2022 mengambil tema The Spirit of Indonesia, from Risk to Resilience dan melibatkan 5 Kementerian/Lembaga (K/L) serta lebih dari 200 UMKM.

Showcase ini terdiri dari 4 zona yakni zona 1 The Rising Phoenix yang merupakan mini museum tentang bencana besar yang pernah terjadi di Indonesia, zona 2 Memento of Indonesia yang menampilkan produk unggulan yang memiliki nilai tambah eco friendly dan zero waste product, zona 3 Taste of Indonesia yang menampilkan produk makanan dan minuman warisan budaya nusantara maupun hasil industri kreatif, serta zona 4 Local Rhythm yang menampilkan performance lokal dan hiburan.

Kegiatan showcasing produk UMKM ini berlangsung dari 23 – 28 Mei 2022 dibagi dalam dua lokasi. Pertama di tiga hotel yaitu Conrad Bali, Courtyard Bali Nusa Dua, dan Melia Bali dengan total 30 UMKM, serta lokasi kedua di Bali Collection yang menghadirkan 238 produk UMKM bersinergi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian.

Adapun potensi pasar dari kegiatan showcase produk UMKM kali ini selain dari lebih dari 5000 delegasi dari 193 negara yang berpartisipasi, juga dari wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang mulai mengunjungi Bali.

Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara KemenKopUKM dengan PT Oriental Indrakila Persada tentang pengembangan usaha kecil dan menengah melalui promosi dan perluasan pasar.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Kopi Jadi Komoditas Penggerak Koperasi dan UMKM Indonesia

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan bahwa komoditas kopi telah menggerakkan kinerja UMKM dan koperasi, baik dari sisi hulu dan hilir. Hal ini dibuktikan dengan 96 persen perkebunan kopi Indonesia dikuasai oleh 1,3 juta petani dan lebih dari 2.950 kedai kopi dikelola anak muda dan pelaku ekonomi kreatif.

“Di tengah pandemi, tiap-tiap negara tengah mencari keunggulan domestiknya masing-masing. Ini penting agar Indonesia tidak terus-menerus mengekor ke negara-negara maju. Kopi dan rempah adalah komoditas unggulan negara kita yang harus dikelola dengan baik, dikuasai inovasi teknologinya, punya nilai tambah, menyejahterakan petani, dan berkelanjutan,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam acara Sarasehan Kebangkitan Kopi Rempah Nusantara yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IKA FAPERTA IPB University) di IPB Convention Center, Bogor, Sabtu (21/5).

Namun, menurut Menteri Teten terdapat tiga tantangan untuk pengembangan kopi rakyat, di antaranya lemahnya kelembagaan usaha yang umumnya masih perorangan, rendahnya produktivitas dan kualitas produk UMKM dan koperasi, serta kesulitan akses pembiayaan dan pasar.

“Dalam hal ini, KemenKopUKM memberikan dukungan dari hulu dan hilir. Dari hulu, kami ingin melakukan penguatan kelembagaan usaha melalui korporatisasi petani kopi berbasis koperasi dan pengembangan model bisnis terintegrasi hulu-hilir dari mulai produksi, akses pembiayan, rantai pasok, dan pemasarannya,” ucap Menteri Teten.

Lebih lanjut, Menteri Teten menambahkan bahwa pihaknya sudah melakukan beberapa piloting terkait korporatisasi petani ini. Salah satunya ialah Koperasi Produsen Baitul Qiradh Baburrayyan di Aceh Tengah yang diusahakan untuk menguasai pasar ekspor 345,6 ton Kopi Arabica Gayo ke pasar Amerika Serikat dan Eropa.

“Ini akan menjadi satu-satunya koperasi yang memiliki akses penjualan kopi langsung ke Starbucks,” kata Menteri Teten.

Selain itu, terdapat juga Koperasi Klasik Beans-Sunda Hejo di Jawa Barat yang mengonsolidasikan petani perhutanan sosial dan akan memasok kopi specialty untuk kebutuhan dalam negeri dan mancanegara.

“Juga ada Koperasi Kopi Wanita Gayo (Kokowagayo) yang menjadi satu-satunya koperasi wanita di Asia Tenggara yang masuk dalam Organic Product Trading Company (OPTCO) Cafe Femenino. Petani kopi perempuan berjumlah 409 orang dan mengelola lahan sebanyak 342 hektare. Sebanyak 70 persen produksi diekspor ke Amerika Serikat, 20 persen ke Eropa, dan 10 persen ke Australia,” kata Menteri Teten.

Dari sisi hilir, KemenKopUKM mendorong konsumsi kopi di dalam negeri, di mana anak muda menjadi kunci. Hal ini dilakukan dengan perluasan kedai kopi ke daerah secondary city melibatkan komunitas kreatif dan basis pesantren.

Berdasarkan riset Toffin dan Majalah MIX Marcoom pada 2019 jumlah kedai kopi di Indonesia tumbuh hingga 2.950 gerai dan angka tersebut mengalami kenaikan tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Menteri Teten, kopi telah disinergikan ke dalam prioritas 2022, yaitu pemulihan transformatif, di mana afirmasi 70 persen program kementerian untuk anak muda, perempuan dan usaha ramah lingkungan, termasuk kopi.

“Kami juga mematok 40 persen pembiyaaan LPDB ke sektor rill agar memacu pembiayaan perbankan dan nonperbankan lebih terkonsolidasi ke dalam ekosistem sektor produktif, termasuk kopi. Kami targetkan 20 juta UMKM sudah masuk ke dalam ekosistem digital, termasuk kopi,” kata Menteri Teten.

“Kopi tak lagi sekadar minuman, apalagi diracik dengan rempah nusantara. Kopi telah menjelma menjadi kebutuhan hidup, memasok energi, dan menjadi bahasa universal bagi semua kalangan tanpa batas,” ujar Menteri Teten.

Berdasarkan Laporan International Coffee Organization (ICO), Indonesia telah menempati peringkat 4 produsen kopi terbesar di dunia dengan total produksi 12 juta karung kopi berukuran 60 kg pada 2014-2019.

Selain itu, meskipun produksi kopi mengalami penurunan saat pandemi, namun harga kopi dunia naik 1,02 persen dari 748,6 juta dolar AS menjadi 756,2 juta dolar AS di tahun 2021. Dalam jangka panjang, konsumsi kopi dunia diperkirakan akan terus meningkat, paling sedikit tumbuh minimal 2 persen pertahun, sedangkan di daerah Asia Timur dan Tenggara tumbuh di atas 5 persen.

Kepala Subdirektorat Pemasaran Hasil Perkebunan Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian, Normansyah Hidayat Syahruddin menambahkan, produksi kopi Indonesia pada 2021 telah mencapai 670 ribu ton. Dia pun menegaskan bahwa Indonesia telah menjadi negara produsen kopi keempat terbesar dunia.

“Kami pada awal 2022 juga sudah melakukan gerakan menanam kopi serentak di Kabupaten Bandung. Kami fokus untuk melakukan korporasi perkebunan. Ini bentuk penguatan lembaga petani yang diharapkan membuat konsisten ekspor pasokan produksi kopi dan daya jualnya,” ujar Normansyah.

Di tempat yang sama, Ketua IKA FAPERTA IPB University Octen Suhadi menegaskan bahwa pihaknya senantiasa menjadi pelopor kebangkitan kopi nusantara. Dia juga berharap, IPB University dapat membalikan kejayaaan kopi nusantara.

Sementara itu, Kepala Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) IPB University Ernan Rustiadi menuturkan bahwa komoditas kopi telah membuat petani bukan hanya sebagai penghasil buah segar saja, tapi juga mendapatkan nilai tambah.

“Petani kopi saat ini bukan hanya penghasil buah segar saja, tapi juga dapat menghasilkan gabah kopi, mengolah ceri menjadi green bean, roasting untuk jadi kopi bubuk dan bahkan ada yang punya kafe sendiri. Ini dinikmati petani nilai tambahnya. Ini karena hilirisasi kopi yang baik di Indonesia,” kata Ernan.(Jef)

koperasi dan ukm

MenkopUKM Pastikan Tahun 2022 UMKM Siap Bangkit dari Pandemi

Tinggalkan komentar

Yogyakarta:(Globalnews.id)– Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki memastikan pada tahun 2022 UMKM sudah siap bangkit dari pandemi COVID-19.

MenkopUKM Teten Masduki dalam acara Pembukaan Pelatihan, Peningkatan, Kapasitas KUMKM di DI Yogyakarta yang Kreatif, Inovatif dan Berkelanjutan di Yogyakarta, Kamis (19/5), mengatakan tahun 2022 menjadi momentum yang tepat untuk UMKM Indonesia bangkit dari pandemi COVID-19. “Ditambah pelonggaran kebijakan dari pemerintah terkait protokol kesehatan, diharapkan semakin mendorong KUMKM untuk berkembang secara kreatif, inovatif, dan berkelanjutan,” kata Menteri Teten.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam mewujudkan hal tersebut, KemenkopUKM memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi KUMKM. MenKopUKM Teten Masduki menyebut, momentum libur Lebaran pada awal Mei 2022 lalu menunjukkan geliat ekonomi yang berangsur membaik, salah satunya tampak dari sentra ekonomi dan destinasi wisata yang mulai beroperasi normal.

“Secara perlahan tapi pasti pandemi akan berubah menjadi endemi. Di mana dibutuhkan skema baru, kebiasaan baru, dan strategi baru yang harus dilakukan oleh UMKM Indonesia,” kata Menteri Teten.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Teten didampingi Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah, Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tri Saktiyana, serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta Srie Nurkyatsiwi.

MenkopUKM mencontohkan UMKM di Yogyakarta misalnya dikenal sebagai kota pariwisata, maka Yogyakarta pun punya potensi yang sangat besar bagi produk inovatif. Menteri Teten menyebut cerutu asli Yogyakarta yang bisa menjadi alternatif produk khas atau oleh-oleh asal Kota Gudeg ini selain bakpia dan batik.

“Setiap ke Yogyakarta saya menemukan sesuatu yang membuat saya bisa kembali ke Yogyakarta. Produk heritage cerutu yang saya kunjungi semalam itu di Taru Martani 1918. Menghisap cerutu itu mengasyikkan, nuansa sejarah yang kuat. Karena Indonesia punya sejarah panjang soal tembakau,” kata Menteri Teten.

Tembakau yang merupakan bahan utama cerutu lanjutnya, menjadi salah satu produk Indonesia yang kuat di pasar global. Saat ini, pasar tembakau tengah bertumbuh. Tembakau Indonesia melalui cerutu bisa menjadi captive market dari Indonesia yang dikembangkan. Namun beberapa kendala seperti rantai pasoknya harus bisa dibenahi lewat koperasi tembakau berbasis petani.

“Potensinya besar, namun pasar yang sedang berkembang justru tembakau dari China dan Jepang. Saya bolak-balik memastikan bagaimana tembakau petani ini bisa menjadi salah satu unggulan Yogyakarta. Jadi oleh-oleh khas Yogyakarta ada juga selain bakpia, batik, dan furniture,” kata Menteri Teten.

Ia menekankan dalam berbagai kesempatan, jangan pernah meremehkan oleh-oleh khas daerah yang bisa menjadi keunggulan. Berkaca pada Jepang, di mana pemerintahnya sangat serius mengemas produk UMKM-nya menjadi oleh-oleh yang memiliki kemasan menarik.

Untuk itu, Menteri Teten menegaskan pentingnya pendampingan dan pengembangan usaha yang harus terus dilakukan dalam upaya kebangkitan UMKM, guna menumbuhkan jiwa entrepreneurship yang memiliki mentalitas adaptif dan inovatif terhadap segala perubahan yang terjadi.

Pemerintah saat ini kata Menteri Teten, menargetkan bisa mewujudkan 1 juta wirausaha baru. Menurut Teten, target tersebut merupakan target yang ambisius tapi mesti dilakukan. Sebab Indonesia diprediksikan akan bisa masuk menjadi negara maju peringkat ke-4 pada 2045.

“Salah satunya syaratnya minimum 4 persen sekarang baru 3,18 persen. Kita banyak UMKM tapi skalanya mikro, baru sekadar memenuhi kebutuhan rumah tangga atau subsisten, bukan industri. Bagaimana Perpes Nomor 2 Tahun 2022 melahirkan wirausaha mapan. Yogyakarta jadi salah satu target kita, karena banyak UMKM yang bisa dikembangkan,” kata MenkopUKM.

Selain infrastruktur, kemudahan perizinan, akses pembiayaan, kata Menteri Teten, perlu disiapkan Indonesia untuk menjadi negara maju. “Besar harapan saya dari kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Daerah yang Inovatif, Kreatif, dan Berkelanjutan ini muncul inovasi-novasi baru dalam melahirkan wirausaha muda produktif, UMKM yang berkarakter konsolidator dan agregator bisnis model inovatif,” kata Menteri Teten.

Di kesempatan yang sama, Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov DIY Tri Saktiyana mengatakan, Pemprov DIY fokus mengembangkan produk cerutu yang mutunya telah diakui dunia. Selain itu produk-produk UMKM berupa kerajinan, kuliner, dan fesyen juga bisa tumbuh baik lagi, tak hanya di dalam negeri tapi juga secara global.

“Pelatihan diberikan kepada 600 UMKM di Yogyakarta. Kami menyebut pelatihan ini sebagai Sistem Jaring Laba-laba untuk menangkap rezeki UMKM. Di mana jaring laba-laba itu memiliki 6 sudut,” ujarnya.

Sudut pertama, dimaksudkan dengan melakukan beragam pelatihan. Berupa pelatihan peningkatan kapasitas produksi usaha, pelatihan peningkatan kualitas, dan pelatihan tata kelola program desapreneur.

Sudut kedua, peningkatan SDM, dilakukan inkubasi bisnis dan startup, wirausaha baru, pelatihan bisnis model kanvas dan business plan. Kemudian diklat uji kompetensi jasa ekspor, uji kompetensi digital marketing, dan diklat uji kompetensi kewirausahaan.

Sudut ketiga kelembagaan, berupa pelatihan kelayakan usaha perkoperasian, pelatihan merek dan branding. Sudut keempat, literasi keuangan berupa pelatihan analisis pelaporan keuangan dalam pemasaran produk, bimbingan teknis, dan akses pembiayaan koperasi.

Sudut kelima terkait pemasaran, berupa pelatihan strategi pemasaran digital, pemasaran online, pengenalan bisnis ekspor, pelatihan desain pemasaran. Dan terakhir, sudut keenam digital informasi, dengan menggelar pelatihan pembuataan penyusunan website, serta pelatihan UMKM onboarding digital.

“Keenam sudut tadi diharapkan agar rezeki itu datang dan menempel terjaring bersama UMKM,” kata Tri.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Dorong Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Produk untuk Naikkan Pendapatan UMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta :(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa saat ini, hal yang harus dilakukan oleh pemerintah ialah mengoptimalkan kekuatan UMKM dengan meningkatkan produktivitas dan kualitas produk sehingga pendapatan UMKM akan naik dan lapangan pekerjaan tercipta.

Menurutnya, hal ini sangat penting dilakukan karena kekuatan ekonomi UMKM masih kurang diperhitungkan saat ini. Padahal, kontribusi UMKM terhadap Indonesia dikatakan cukup meyakinkan, di mana 61% PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia berasal dari kontribusi UMKM dan 97% penyerapan tenaga kerja ada di sektor UMKM.

“Saya kira sejak krisis ekonomi 1998, di mana terjadi penurunan lapangan kerja di sektor formal, deindustrialisasi juga terus berlanjut, maka tekanan untuk UMKM terutama penyerapan tenaga kerja ini akan sangat besar. Justru yang muncul banyak ini kan sektor mikro. Sekarang saya ini nggak mau lagi perbanyak yang mikro, karena ini suatu realitas sektor mikro hadir disebabkan sektor formal yang tidak berkembang dan deindustrialisasi terjadi,” ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Pelaksanaan Anggaran 2022 dengan topik: “Optimalisasi Peran UMKM dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”  yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, di Ballroom Dhanapala Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (13/4).

Menurut Menteri Teten, usaha mikro memiliki pendapatan rata-rata di bawah UMR (Upah Minimum Regional). Dia menegaskan bahwa saat ini, pemerintah harus melepaskan kebijakan UMKM hanya untuk survival.

“Saya kira sekarang masih seperti itu. Saat ini UMKM baru dapat mengakses pembiayaan di perbankan sekitar 20%, namun hebatnya mampu menyediakan lapangan pekerjaan hingga 97%, lalu yang 80% (pembiayaan perbankan) itu kan hanya 3% saja berarti (penyerapan tenaga kerja). Ini menurut saya perlu didalami supaya penggunaan resources kita itu betul-betul dapat memberdayakan ekonomi,” tegas Menteri Teten.

Menteri Teten menuturkan, Bank Dunia sudah mengingatkan Indonesia untuk menyiapkan lapangan kerja yang lebih berkualitas. Sementara itu, kualitas lapangan pekerjaa di Indonesia masih berkutat di sektor mikro yang tidak stabil, tidak produktif dan memiliki pendapatan di bawah UMR.

“Kita enggak mungkin membiarkan ini terus menerus. Maka dari itu, meskipun berat, ikhtiar kita untuk membuat UMKM naik kelas, di mana sektor menengah harus menjadi prioritas harus dilakukan. Kita sudah mulai dengan transformasi UMKM ke sektor formal,” tuturnya.

“Berbagai ekosistem untuk mendorong UMKM naik kelas juga tertuang lengkap di UU Cipta Kerja. Seperti memudahkan untuk mendapat izin usaha, NIB, sertifikat halal, izin edar dan lainnya yang akan memberikan dampak ekonomi UMKM,” lanjut Menteri Teten.

KemenKopUKM, sambung Menteri Teten, tengah fokus untuk mendorong UMKM sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan perternakan. Menurutnya, selama ini pendekatan pemerintah untuk sektor produktif itu masih berupa input seperti diberikan bibit, pupuk, alsintan, dan sebagainya.

Hal ini dikatakan tidak menjamin terjaganya produktivitas jika model bisnisnya tidak disiapkan. Maka dari itu, pihaknya pun telah menyiapkan model bisnis koorporasi pangan berbasis koperasi.

“Ini sudah kami jalankan di beberapa tempat, seperti di Kopontren (Koperasi Pondok Pesantren) Al-itifaq, Bandung. Jadi koperasi menjadi off taker produk petani, baru nanti koperasi yang masuk ke market. Ini solusi di sektor pertanian yang didominasi usaha atau petani kecil perorangan berlahan sempit, itu susah kita bangun korporat farming di sektor agrikultur yang efisien, produktif dan suplainya stabil,” ujarnya.

“Kami temukan modelnya. Petani kecil per orangan ini perlu dikonsolidasi dalam skala ekonomi, lalu dikonsolidasikan dalam bentuk koperasi dan terhubung ke off taker. Biasanya off taker ini bayar mundur itu 2 bulan, 3 bulan, petani enggak sanggup, jadilah muncul tengkulak dan sebagainya. Jadi dengan model ini petani enggak lagi mendapat piutang, karena dibeli langsung oleh koperasi,” sambung Menteri Teten.

Selain itu, pihaknya juga tengah melakukan pendekatan kewirausahaan untuk mengembangan UMKM masa depan. Hal ini ditunjukkan dengan ditetapkannya Perpres Kewirausahaan.

Ditargetkan, wirausaha nasional dapat mencapai 4% dari jumlah masyarakat Indonesia, di mana saat ini baru 3,47% jumlah wirausaha di Indonesia.

Menteri Teten juga bersyukur saat ini belanja pemerintah 40% untuk UMKM khususnya menyerap produk unggulan lokal oleh K/L dan daerah sehingga fiskal Indonesia tepat guna dan tepat sasaran.

Di tempat yang sama, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa sepakat bahwa model bisnis yang baik dapat membuat kebijakan menjadi lebih baik, dan juga penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

“Banyak hal menurut saya dalam pendekatan untuk menyelesaikan sebuah masalah, kita tidak berangkat dari sebuah bisnis model. Misalnya tadi saya diskusi dengan Pak Teten mengenai korporasi tani yang tidak menginginkan subsidi pupuk dan benih. Lalu bentuk bisnis modelnya seperti apa? Nah kalau ini ketemu, policy atau kebijakannya juga pasti ketemu. Kalau kebijakannya ketemu, model finansial akan ketemu. Maka belanja K/L, DAK, dana daerah, dan lainnya akan lebih efisien,” pungkas Suharso.(Jef)

koperasi dan ukm

Bahan Produk Dalam Negeri Masih Impor, Menteri Teten: Kita Bisa Ganti dengan UMKM

Tinggalkan komentar

BALI:(Globalnews id)- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memastikan pihaknya akan memenuhi kebutuhan produk dalam negeri. Hal ini dia sampaikannya dalam kunjungan ke Business Matching Pengadaan Produk Dalam Negeri dan UMKM 2022 di Nusa Dua, Bali.

Menurutnya masih banyak produk-produk dalam negeri masih impor seperti alat-alat kesehatan, alat pertanian dan teknologi pengelolaan makanan. Di mana hal itu sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri. 

“Nah ini kita dari sisi suplainya akan beresin ekosistemnya. Sehingga kita berani untuk tidak lagi impor. Dan kita bisa memproduksi kebutuhan dalam negeri dari produk UMKM,” ujar Menteri Teten, Kamis (24/3/2022).

“Di mana untuk kuantitas dan kualitas produk dalam negeri kita sudah siap. Bahkan tidak kalah dengan produk luar negeri,” tambahnya.

Teten menjelaskan bahwa produk dalam negeri ini memang membutuhkan kebijakan pemerintah. 

Kemudian, lanjutnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sudah menyampaikan bahwa belanja Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan BUMN harus menyerap produk UMKM.

“Jadi di Undang-Undang (UU) Cipta Kerja 40% belanja negera harus membeli produk UMKM dan sekitar Rp400 triliun. Coba kalau APBN sudah Rp5.000 trilun hitung berapa valeunya? Ini besar sekali,” ungkapnya.

Dia juga mencontohkan produk dalam negeri seperti bambu Indonesia sangat kaya dan produktif dari China dan Negara luar negeri yang memiliki empat musim.

“Kita juga punya tradisi bambu dan bisa mengganti kayu. Dari segi ekonomi juga ini bisa menjawab masalah lingkungan karena bambu bisa di produksi dengan cepat dan punya nilai ekonomi yang sangat besar,” tandasnya.(Jef)

koperasi dan ukm

Gelar Rakortas 2022, KemenKopUKM Perkuat 5 Strategi Transformasi KUMKM

Tinggalkan komentar

Tangerang:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengajak seluruh stakeholder terkait, baik Pemerintah Pusat dan Daerah untuk bersama-sama mengembangkan Koperasi dan UMKM (KUMKM), terutama dalam menghadapi masalah sulit seperti pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Hal itu diungkapkan Menteri Teten secara daring dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan Tahun 2022 yang digelar KemenKopUKM di Tangerang, Banten, Selasa (22/3). Adapun, dalam Rakortas tersebut mengusung tema, “Membangun Masa Depan Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan yang Inklusif dan Berkelanjutan.”

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris KemenKopUKM Arif Rahman Hakim, Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Eddy Satriya, Direktur PEIPD, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Budiono Subambang, Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas Ahmad Dading Gunadi, Kasubdit Anggaran Bidang Perhubungan, Kepariwisataan, dan Koperasi dan UKM, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sunawan Agung Saksono dan Staf Khusus Menteri Bidang Ekonomi Kerakyatan Fiki Satari sebagai Moderator.

Menteri Teten melanjutkan, Rakortas ini sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Di mana melalui tema yang sejalan ini diharapkan agar perekonomian Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan akan tumbuh secara ‘inklusif dan berkelanjutan.

“Ini mengandung makna, peningkatan ekonomi KUMKM-Wirausaha didorong akses/kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan. Agar usahanya tidak hanya bersifat temporer, tapi mampu berkelanjutan dari masa ke masa hingga dapat naik kelas,” ucap MenKopUKM dalam sambutannya.

Menurut Menteri Teten, tahun 2022 ini, merupakan tonggak awal pembangunan koperasi UMKM, dan Kewirausahaan di masa mendatang. Di mana tahun ini ataupun pada tahun 2023, akan ada sejumlah program prioritas yang diluncurkan dan dimulai pelaksanaannya.

Di antaranya pertama, Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM melalui Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT-KUMKM). Kedua, Digitalisasi KUMKM dan Penguatan Inkubasi. Ketiga, Major Project Pengelolaan Terpadu KUMKM. Keempat, Optimalisasi PLUT-KUMKM dan kelima, penguatan dan pendampingan koperasi melalui korporatisasi pangam dan nelayan serta penguatan sistem pengawasan koperasi.

“Tahun ini merupakan tahun yang penting bagi kita membangun dan memperkuat fondasi demi terciptanya kemajuan di segala aspek pada Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan,” imbuh Menteri Teten.

Tak hanya itu, tahun ini juga menjadi periode krusial untuk menyiapkan koperasi dan UMKM siap menghadapi tantangan/isu global di tahun 2023. Situasi perekonomian global tahun depan diprediksikan akan tidak mudah, karena dunia akan dihadapkan dengan tantangan inflasi yang tinggi dan pengetatan kebijakan moneter global.

Ditegaskan MenKopUKM, tantangan Covid-19 pun masih dinamis, keterbatasan fiskal dunia, dan kebijakan China yang berubah. Artinya, keadaan ekonomi global akan terganggu tahun depan, sehingga perekonomian nasional akan tergantung pada ekonomi dalam negeri dan UMKM akan menjadi andalannya.

“Sehingga, untuk merespon isu global di tahun 2023, peningkatan belanja produk dalam negeri harus didorong. Katalog LKPP akan digenjot, target 1 Juta produk UMKM akan masuk e-katalog, saat ini baru sebanyak 70 ribu produk,” tegas Teten.

Di tahun 2023, bagaimana fiskal berputar di dalam negeri, artinya membeli produk dalam negeri. Belanja K/L akan jadi prioritas, termasuk realisasi rantai pasok, jika komponen-komponen BUMN di-support/dibeli dari UMKM maka capital flight untuk impor akan turun.

“Tahun depan, akan menjadi momentum bagus untuk mengoptimumkan 40 persen belanja K/L, belanja BUMN, mendorong rantai pasok, termasuk gerakan kampanye belanja dalam negeri di e-commerce,” katanya.

MenKopUKM menekankan, setiap peluang akan selalu berdampingan dengan tantangan. Untuk itu katanya, KemenKopUKM perlu bersiap dengan perencanaan dan strategi yang matang untuk menjawabnya. Pendekatan Strategi Transformasi Koperasi, UMKM, dan Wirausaha sudahlah tepat untuk meningkatan nilai tambah ekonomi sebagaimana Arah Kebijakan Pemberdayaan dan Pengembangan KUMKM Tahun 2020-2024.

Diketahui, kelima strategi ini yaitu, pertama, Transformasi Usaha Informal ke Formal. Kedua, Transformasi Digital dan Pemanfaatan Teknologi. Ketiga, Transformasi Ke Dalam Rantai Pasok. Keempat, Transformasi Pertumbuhan Wirausaha Produktif. Dan kelima, Transformasi Koperasi Modern.

“Jika di tahun 2021 kita berfokus mempersiapkan perencanaan dan strategi, maka di tahun ini.dan tahun-tahun selanjutnya lah saatnya kita lebih banyak implementasi, melaksanakan aksinya,” tegas Menteri Teten.

Ke depan ia berharap, segala ikhtiar dan upaya demi kemajuan Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan Indonesia akan bergerak melesat, hingga bangkitnya ekonomi kerakyatan bukan lagi menjadi cita-cita, namun dapat menjadi kenyataan.

*Sinergi Dengan Pemerintah Pusat*

Sekretaris KemenKopUKM Arif Rahman Hakim mengatakan, arah kebijakan pemberdayaan dan pengembangan KUMKM tahun ini telah dirangkum dalam dua pendekatan. Pertama pendekatan strategis transformasi Koperasi, UMKM, dan Wirausaha yang mencakup lima transformasi strategis.

Kedua, melalui pendekatan klasifikasi program/kegiatan strategis melalui enam fondasi yang terdiri dari akses pembiayaan, sumber daya manusia (SDM), perluasan pasar dan digital, kemitraan strategis, pendataan (SIDT) dan reformasi kebijakan.

“Salah satu strategi transformasi yang difokus dilakukan tahun ini adalah transformasi dari usaha informal ke formal. Tahun 2022 ini, terasa sekali transformasi digital mampu mengawal pelaku ultra mikro dan mikro yang lebih dari 99 persen bertransformasi. Bahkan tercatat pada aplikasi BKPM jumlahnya yang berhasil transformasi sebanyak 3 juta. Ke depan, bagaimana kita bisa mengawal transformasi informal ke formal sesuai target,” ujar SesmenKop UKM dalam kesempatan yang sama.

Selanjutnya transformasi digital dan pemanfaatan teknologi. Di mana ditargetkan ada 30 juta pelaku UMKM bisa memanfaatkan teknologi, bahan baku, hingga pemasaran. “Transformasi perlu dukungan semua pihak. Kenaikan anggaran KemenKopUKM tahun ini hingga Rp 1,4 triliun menjadi hal yang baik. Diharapkan bisa mendorong transformasi lebih cepat,” imbuhnya.

Selanjutnya, strategi pendataan by name by adress ditargetkan bisa rampung pada 2024. Di mulai pendataan lengkap pada April 2022 sekitar 15 juta bisa terkumpul tahun ini. “Tahun 2022, KemenKopUKM memfokuskan kegiataan prioritas, implementasi 40 persen pengadaan barang/jasa sesuai mandat PP No.7 Tahun 2021,” jelas Arif.

Dan di tahun 2023, akan disusun kembali arah kebijakan, yang diharapkan memenuhi segala aspek yang berkembang dalam Rakortas ini. “Sehingga, apa yang direncanakan oleh pusat, harus bersinergi bergerak seirama dengan pembangunan KUMKM yang ada di kabupaten/kota maupun provinsi,” tegasnya.

Senada, Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas Ahmad Dading Gunadi mengatakan, Bappenas mendukung 100 koperasi yang menjadi koperasi modern. Pihaknya sangat mengapresiasi dan menjadi perhatian setiap koperasi, perlu adanya penguatan.

“Penguatan 100 koperasi ini agar menjadi salah satu target RPJMN. Rasio kewirausahawan nasional juga perlu diperbarui di setiap K/L. Sehingga upaya pencapaian target bisa lebih terarah,” sambungnya.

Mengamini, Kasubdit Anggaran Bidang Perhubungan, Kepariwisataan, dan Koperasi dan UKM, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sunawan Agung Saksono menuturkan, biaya penanganan pandemi terlihat dari penurunan PDB dan tekanan terhadap APBN. Baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mencapai Rp 1.356 triliun atau setara 3,8 persen PDB 2020.

“APBN telah bekerja keras, untuk menahan pandemi agar dampaknya tidak terlalu dalam. Covid-19 adalah shock yang sangat besar mengguncang perekonomian Indonesia dan membutuhkan biaya besar untuk menanganinya,” pungkas Sunawan.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM: Perempuan/Ibu Berperan Penting Bagi Perekonomian Nasional

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)–65 juta UMKM di Indonesia didominasi oleh Perempuan/Ibu dengan persentase sebesar 64,5%. Angka ini menunjukkan Perempuan/Ibu adalah kaum yang berdaya dan berperan sangat penting untuk perekonomian dirinya, keluarga, bahkan untuk negara.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim menyampaikan, sejak dulu tulang punggung perekonomian Indonesia adalah UMKM. Mereka adalah pedagang kecil, wirausahawan yang berasal dari usaha keluarga, salah satunya Perempuan/Ibu.

“Saya mengucapkan terimakasih atas kontribusi Perempuan/Ibu yang sudah menjadi pahlawan, mengambil bagian dalam perekonomian nasional,” ungkap SesmenKopUKM Arif Rahman Hakim saat menjadi keynote speech dalam acara webinar Peran Perempuan/Ibu dalam Memajukan Koperasi dan UMKM di Indonesia, secara daring, Rabu (22/12).

Selain semangat berwirausaha, lanjut Arif, Besarnya dominasi Perempuan/Ibu sebagai pelaku UMKM dan besarnya semangat perempuan berhimpun dalam wadah koperasi menunjukkan, bahwa perempuan mampu sejajar dengan para laki-laki untuk turut serta memajukan perekonomian bangsa dan negara.

Hal ini tercermin dari cukup besarnya jumlah Koperasi Wanita aktif saat ini yaitu sebanyak 11.199 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Secara nasional (akumulatif) dapat menghimpun modal usaha mencapai lebih dari 2 Triliun rupiah, dengan volume usaha mencapai 2,4 Triliun rupiah dan mampu menyerap anggota sebanyak 663 ribu wanita,” katanya.

Arif menegaskan, Perempuan/Ibu memiliki potensi yang luar biasa, dan tidak dapat terpisahkan dari upaya memajukan peradaban di Indonesia. Ia mengajak para pemangku kepentingan untuk terus mendorong potensi yang luar biasa ini agar dapat semakin lebih maju lagi.

Untuk itu menurutnya, perencanaan program di tingkat Pemerintah Pusat maupun Daerah, dalam pengarusutamaan gender menjadi bagian yang tidak dapat terlewatkan.

“Perspektif gender menjadi bagian penting, agar intervensi program pemerintah tidak mengesampingkan perempuan hanya sebagai penerima manfaat program saja, namun memandang perempuan sebagai agen atau pemeran krusial untuk memajukan perekonomian, sosial, dan budaya,” ungkapnya.

Arif menjelaskan, saat ini Kementerian Koperasi dan UKM memiliki 4 strategi dalam upaya penguatan Kewirausahaan, UMKM dan koperasi yang terdiri dari Transformasi Usaha Informal ke Formal, Transformasi ke dalam Rantai Pasok, Modernisasi Koperasi, dan Pertumbuhan Wirausaha Produktif.

Tentunya, segala bentuk program pemerintah, baik itu peningkatan kapasitas SDM, pelatihan, pendampingan, fasilitasi akses pembiayaan, fasilitasi bantuan hukum, dan lainnya, selalu diperuntukkan bagi siapapun yang memiliki keinginan untuk mau berkembang bersama.

“Saya menghimbau untuk seluruh wanita khususnya para ibu yang hadir dalam acara ini untuk terus menumbuhkan semangat berwirausaha agar memperoleh kehidupan yang lebih baik,” pungkasnya. (Jef)