Arsip Tag: KUR (Kredit Usaha Rakyat)

Butuh KUR Tapi Waktu Terbatas? BNI Buka Layanan KUR dan BWU di Hari Libur

Agustus 30, 2024 globalnewsid Tinggalkan komentar

JAKARTA:(Globalnews.id)-PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui langkah proaktif dengan membuka layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan BNI Wirausaha (BWU) di luar hari kerja.

*Langkah ini diambil untuk memberikan fleksibilitas lebih bagi pelaku UMKM yang seringkali mengalami keterbatasan waktu pada hari kerja, sehingga tetap dapat mengakses layanan pembiayaan secara optimal tanpa mengganggu aktivitas bisnis utama mereka.*

Pada Sabtu (31 Agustus 2024), BNI akan melayani proses penyaluran KUR dan BWU, baik untuk akad baru maupun restrukturisasi. Strategi tersebut juga dilakukan dalam rangka mempercepat realisasi penyaluran KUR dan BWU guna mendukung pertumbuhan UMKM di seluruh Indonesia.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, pada tahun 2024, BNI telah diberikan target penyaluran KUR sebesar Rp18 triliun oleh Pemerintah RI. Hingga 25 Agustus 2024, BNI telah menyalurkan KUR sebesar Rp8,36 triliun kepada lebih dari 39 ribu debitur.

Okki pun menegaskan, BNI optimistis dapat mencapai target tersebut melalui berbagai langkah strategis, termasuk dengan tetap melayani proses KUR dan BWU di hari libur.

“Langkah ini merupakan bagian dari upaya BNI untuk terus menjaga momentum penyaluran kredit serta memastikan UMKM mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas,” kata Okki.

Lebih lanjut Okki menyampaikan, BNI juga berkomitmen untuk menjaga kualitas kredit yang disalurkan. BNI menargetkan menurunkan rasio kredit bermasalah (NPL gross) UMKM di bawah 3% hingga akhir tahun 2024.

Untuk itu, BNI fokus pada pengembangan pasar terpilih, penggarapan value chain korporasi, serta integrasi ekosistem digital dan mitra kerja sama yang potensial.

Selain itu, BNI telah melakukan standarisasi proses melalui digitalisasi end-to-end proses kredit serta penerapan sistem penilaian (scoring system) yang dikalibrasi secara berkala untuk meminimalisir risiko kredit.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan kredit UMKM tetap optimal dan berdaya guna dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sektor UMKM di Indonesia.

“Kami mengajak seluruh nasabah KUR dan BWU untuk memanfaatkan layanan kami pada Sabtu ini. BNI siap memberikan pelayanan terbaik untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia,” tutup Okki. (jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM: Penyalur KUR yang Tak Taat Aturan Akan Ditegur

Desember 7, 2023 globalnewsid Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menyatakan teguran akan diberikan melalui Forum Pengawas Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada para penyalur KUR yang tidak taat pada pedoman penyaluran yakni Permenko Bidang Perekonomian Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.

Deputi Bidang Usaha Mikro KemenkopUKM Yulius mengungkapkan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran KUR di lapangan belum 100 persen sesuai dengan peraturan dan pedoman penyaluran yang ada. “Masih ada beberapa temuan yang dilanggar oleh bank penyalur KUR,” kata Yulius, saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (7/12).

Yulius menegaskan, pihaknya akan menegur penyalur KUR yang masih melanggar. “Temuan pelanggaran akan kita bawa ke Forum Pengawas KUR yang dipimpin BPKP,” kata Yulius.

Berdasarkan survei monev KemenKopUKM yang dilakukan pada Agustus-Oktober 2023 di 23 provinsi ditemukan beberapa pelanggaran. Survei monev itu melibatkan 1.047 debitur dan 182 cabang penyalur KUR dengan sebagian besar responden debitur KUR Mikro dan KUR Super Mikro yang memiliki kredit dengan plafon kurang dari Rp100 juta.

”Temuan tersebut di antaranya, terdapat 144 debitur atau 16,1 persen KUR mikro dan KUR super mikro dengan plafon sampai Rp100 juta dikenai agunan tambahan,” kata Yulius.

Selain itu, penggunaan KUR sebesar 93 persen dialokasikan untuk modal kerja, 6 persen digunakan untuk investasi, dan 1 persen digunakan untuk keperluan lainnya seperti merenovasi rumah, membeli kendaraan, dan lainnya. Lalu, terdapat 2 debitur (0,2 persen) yang merupakan PNS (guru dan PNS Dinas Pendidikan).

Lebih lanjut, Yulius menjelaskan penyaluran KUR sektor produksi belum optimal yaitu baru sebesar 53 persen dari target 60 persen (sektor makanan/minuman 23,2 persen, pertanian/peternakan 14,2 persen, dan jada 14,2 persen, sedangkan KUR sektor perdagangan sebesar 46,8 persen.

Temuan lainnya, terdapat 2 persen debitur dengan pinjaman KUR melebihi jangka waktu pinjaman yang ditetapkan, debitur KUR yang memiliki NIB baru sebanyak 27 persen, dan sisanya sebesar 72 persen debitur memakai SKU/SKUD.

Tak hanya itu, masih terdapat 4 persen penyaluran KUR merupakan penerima KUR yang sedang menerima kredit komersial (switching), hingga terdapat 2 persen debitur yang tidak sesuai dengan NIK-nya dengan yang tercatat di SIKP.

Hal tersebut dikarenakan KTP belum diperbaharui 50 persen, KTP sedang diperbaharui 25 persen, dan alasan lainnya 25 persen. “Terdapat juga 129 debitur atau 26,8 persen tidak memiliki NPWP dari 481 debitur KUR di atas Rp50 juta,” kata Yulius.

Selain itu, kata Yulius, ada beberapa temuan tambahan hasil monev pelaksanaan KUR. Di antaranya, KUR Kecil dengan plafon di atas Rp100 juta hingga Rp500 juta dikenakan agunan tambahan yang tidak wajar, yaitu melebihi dari jumlah akad yang diterima.

Kemudian, terdapat 32 debitur KUR Kecil dengan plafon mendekati batas atas plafon KUR Mikro dengan kisaran Rp101 juta hingga Rp110 juta agar dapat dikenakan agunan tambahan oleh penyalur KUR. “Masih terdapat dana KUR yang diendapkan oleh penyalur KUR dengan cara diblokir atau ditahan beberapa bulan untuk digunakan sebagai jaminan,” kata Yulius.

Bahkan, kata Yulius, masih ditemukan sebagian kecil biaya-biaya tambahan seperti biaya administrasi dan biaya asuransi.

Oleh karena itu, Yulius menyebutkan, KemenkopUKM memberikan rekomendasi untuk penyaluran KUR ke depan. Pertama, perlunya penguatan mekanisme internal lembaga penyaluran KUR dalam memastikan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, serta memperkuat mekanisme pengawasan pelaksanaan KUR untuk memastikan penyaluran KUR sudah sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku.

Kedua, seluruh stakeholder KUR, terutama penyalur KUR, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi pemberian informasi terperinci mengenai syarat pengajuan KUR sesuai dengan peraturan yang berlaku agar masyarakat, khususnya UMKM, bisa memahami kemudahan pengajuan KUR, serta menghindari adanya persyaratan tambahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Ketiga, perlu adanya peraturan tambahan yang jelas terkait kebijakan terhadap beberapa ketidaksesuaian yang ditemukan, seperti biaya-biaya tambahan, pengendapan dana, mekanisme pengembalian agunan, dan lainnya,” ucap Yulius.

Yulius menambahkan, sebagai tindak lanjut tahun 2024, KemenkopUKM juga berencana melakukan kajian terkait dampak KUR terhadap perekonomian dan peningkatan berbagai aspek kehidupan melalui kerja sama dengan BRIN.

“Lebih dari itu, ke depan, kita akan terus meningkatkan kualitas penyaluran KUR dengan melahirkan para debitur baru KUR, tidak sekadar debitur yang sedang eksisting saat ini,” ujar Yulius.

Yulius menjelaskan, realisasi penyaluran KUR tahun 2023 sampai dengan 6 Desember 2023 berdasarkan data SIKP sebesar Rp232,16 triliun atau sebesar 78,17 persen dari target sebesar Rp297 triliun kepada 4,15 juta debitur.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Paparkan Hasil Monev Penyaluran KUR Tahun 2023

November 21, 2023 globalnewsid Tinggalkan komentar

Jakarta:(globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) rampung melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di 23 provinsi di Indonesia yang melibatkan responden sebanyak 1047 debitur KUR dan 182 penyalur KUR.

“Hasilnya, secara garis besar masih terdapat beberapa temuan,” ucap Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius pada acara Seminar Nasional Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan KUR Tahun 2023, di Jakarta, Selasa (21/11).

Di acara yang dihadiri jajaran direksi bank penyalur KUR secara hybrid itu, Yulius menjelaskan hasil monev menyebutkan ada debitur KUR Mikro dan KUR Super Mikro dengan plafon sampai dengan Rp100 juta yang dikenai agunan tambahan.

“Untuk KUR Kecil dengan plafon di atas Rp100 juta hingga Rp500 juta dikenai agunan tambahan yang tidak wajar. Yaitu, melebihi dari jumlah akad yang diterima,” kata Yulius.

Kemudian, kata Yulius, ada juga dana KUR yang diterima tidak sepenuhnya dipakai untuk modal usaha. Ada sebagian yang digunakan untuk keperluan lain seperti renovasi rumah, membeli kendaraan, dan lainnya.

Hasil monev lainnya, terdapat dana KUR yang diendapkan oleh bank, yaitu dengan cara diblokir atau ditahan beberapa bulan sebagai semacam jaminan. “Lalu, ada debitur KUR yang pada saat menerima kreditnya, ternyata pernah atau sedang menerima kredit lainnya,” kata Yulius.

Oleh karena itu, Yulius menekankan penyalur KUR yang meminta agunan tambahan dalam program KUR dengan plafon sampai dengan Rp100 juta, dikenai sanksi berupa subsidi bunga atau marjin KUR tidak dibayarkan atau pengembalian subsidi bunga atau marjin yang telah dibayarkan.

Yulius menjelaskan, suku bunga/marjin KUR skema Super Mikro (plafon maksimal Rp10 juta) ditetapkan sebesar 3 persen, KUR Mikro dan KUR Kecil tetap sebesar 6 persen untuk debitur KUR baru, serta suku bunga meningkat berjenjang sebesar 7 persen, 8 persen, dan 9 persen untuk debitur KUR berulang.

Selain itu, dipaparkan pula ketentuan pembatasan jumlah akses ke KUR Mikro (plafon di atas Rp10 juta-Rp100 juta) berdasarkan sektor ekonomi. Pertama, sektor produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan (4P) dapat mengakses KUR sebanyak maksimal 4 kali.

“Sementara sektor produksi non (4P) dan perdagangan, dapat mengakses KUR maksimal 2 kali,” kata Yulius.

Terkait realisasi penyaluran KUR tahun 2023 sampai dengan 20 November 2023, berdasarkan data SIKP sebesar Rp218,40 triliun atau sebesar 73,54 persen dari target sebesar Rp297 triliun kepada 3,93 juta debitur.

“Dengan strategisnya program KUR, maka perlu langkah bersama untuk memastikan tercapainya penyaluran atau akses KUR yang mampu memberdayakan UMKM tepat sasaran. Sejalan dengan itu, ranah pengawasan menjadi faktor penting yang perlu digiatkan,” kata Yulius.

Sebagai bagian dalam pelaksanaan tugas pengawasan, KemenKopUKM telah melaksanakan monev penyaluran KUR. “Pelaksanaan monev KUR dilakukan kedeputian Usaha Mikro dan melibatkan para Pendamping KUR dengan metode survei menggunakan sampling data random menggunakan SIKP,” ucap Yulius.

Yulius menambahkan melalui hasil dari Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUR Tahun 2023 ini bertujuan untuk menyusun kebijakan ke depan dan pengawasan akan diperketat agar penyaluran KUR lebih baik lagi.

Sementara itu, Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat (OR TKPEKM) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Agus Eko Nugroho meyampaikan bahwa selanjutnya perlu dilakukan kajian terkait dampak KUR terhadap perekonomian dan peningkatan berbagai aspek kehidupan.

Peran Pendamping KUR

Dalam kesempatan yang sama, Kepala UKM Centre FEB UI Zahra Kemala Nindita Murad mengapresiasi langkah strategis KemenKopUKM dengan melakukan monev penyaluran KUR. Sehingga, bisa tergambar penyaluran KUR sesuai aturan atau tidak, hingga berbasis proccess based dan output based.

Meski begitu, Zahra masih melihat kelemahan penyaluran KUR dari sisi sosialisasi di tengah masyarakat. “Masih banyak yang membutuhkan KUR, tapi mereka tidak tahu harus kemana dan bagaimana pengurusannya,” ucap Zahra.

Oleh karena itu, Zahra berharap peran Pendamping KUR bisa lebih dimaksimalkan. “Para pendamping KUR tidak hanya fokus sampai tahap pencairan. Namun, harus lebih lagi pada tahap monev,” kata Zahra.

Selain itu, kata Zahra, ada kebutuhan akan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. “Misalnya, pelatihan terkait operasional mesin produksi. Ini menjadi peran bagi Pendamping KUR untuk melakukan itu, agar UMKM naik kelas,” kata Zahra.

Senada, Direktur Eksekutif INDEF Tauhid juga mengapresiasi monev penyaluran KUR agar dapat diketahui bahwa arah KUR tepat sasaran atau tidak. “Bila ada kekurangan, bisa segera diperbaiki,” kata Tauhid.

Lebih dari itu, Tauhid berharap ke depan tergambar juga data UMKM yang sudah naik kelas. “Survei seperti ini sangat memungkinkan untuk dilakukan, dengan berbagai indikator dan parameter. Misalnya, dilihat dari peningkatan kapasitas usaha dan indikator lainnya,” ucap Tauhid.(Jef)

koperasi dan ukm

Posko Pengaduan KUR Ditutup, KemenKopUKM dan Ombudsman Masih Temui Kendala Soal Agunan

Oktober 2, 2023 globalnewsid Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Posko Bersama Pengaduan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM yang merupakan hasil sinergi antara Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) dengan stakeholder terkait menunjukkan sejumlah temuan di antaranya masih banyak aduan terkait kendala pada agunan.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius dalam konferensi pers tentang “Persoalan Akses KUR Bagi UMKM Berbasis Pengaduan Posko Bersama,” yang digelar oleh Ombudsman RI di Jakarta, Senin (02/10).

Yulius mengungkapkan, aduan terkait perbankan yang masih meminta agunan pada pelaku UMKM yang meminjam di bawah Rp100 juta masih banyak ditemukan. “Padahal pada Permenko Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR sudah jelas disebutkan bahwa agunan tambahan tidak diberlakukan bagi KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp100 juta,” ujar Yulius.

Yulius menambahkan, penyalur KUR yang meminta agunan tambahan dengan plafon sampai dengan Rp100 juta, akan dikenakan sanksi berupa subsidi marjin KUR tidak dibayarkan atau pengembalian subsidi bunga yang telah dibayarkan.

“Untuk kendala pada agunan yang masuk pada hotline kami, sudah kami sampaikan langsung kepada bank penyalur,” kata Yulius.

Permasalahan agunan tersebut, juga menjadi perhatian MenKopUKM Teten Masduki. Menurutnya, perlu adanya metode credit scoring sebagai pengganti agunan agar UMKM dapat mengakses pembiayaan, khususnya KUR dengan lebih mudah.

“Pembiayaan oleh perbankan harus ada inovasi, karena ternyata di 145 negara lain sudah menerapkan metode credit scoring. Yakni bukan aset lagi yang dijadikan jaminan, tetapi track record digital mengenai kesehatan usaha yang menjadi penilaian,” ungkap Menteri Teten.

Selain masalah pada agunan, Yulius juga menyebutkan, dari 71 aduan yang masuk pada hotline KemenKopUKM, mayoritas menanyakan tentang Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga sosialisasi yang dirasa belum optimal.

Padahal, menurut Yulius, KUR seharusnya menjadi pemecah persoalan pembiayaan bagi pelaku UMKM, terutama bagi mereka yang tidak memiliki dana yang cukup. Sehingga diharapkan masyarakat dapat mengoptimalkan akses KUR agar mampu mendorong daya saing usahanya.

Pada 2023, plafon KUR sebesar Rp297 triliun, di mana sampai dengan 30 September 2023 sudah tersalurkan sebesar 59,17 persen, yakni sejumlah Rp175,73 triliun.

“Untuk suku bunga KUR bagi ultra mikro dengan plafon maksimal Rp10 juta ditetapkan sebesar 3 persen, sedangkan bagi KUR Mikro dan KUR Kecil tetap sebesar 6 persen untuk debitur KUR baru,” kata Yulius.

Pada kesempatan yang sama, anggota Ombudsman RI Dadan S Suharmawijaya menyatakan, dari total 80 konsultasi masyarakat dan 18 pelaporan, 53 persen di antaranya mengadukan terkait dengan persoalan agunan.

“Kalau untuk UMKM peminjam yang dimintai agunan sudah selesai dengan regulasi yang ada, dari pihak perbankan juga sudah mengembalikan,” kata Dadan.

Sedangkan menurut Dadan, terkait dengan permintaan informasi, 43 persen masyarakat masih menanyakan terkait tata cara pengajuan KUR, sehingga diperlukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat.

Melalui posko tersebut, pihaknya juga menemukan keluhan tentang adanya masyarakat yang keberatan dengan adanya SLIK OJK yang dijadikan indikator penerimaan atau penolakan pengajuan KUR.

“Perlu skema penyelesaian terhadap pemohon yang tidak lolos SLIK sehingga tetap berpeluang mengakses KUR, sekaligus lembaga penyalur tetap mendapatkan jaminan terbayarkannya KUR,” ujar Dadan.

Dadan menambahkan, posko yang telah dibuka dalam kurun waktu 20 hari tersebut, meskipun terbilang singkat namun poinnya adalah ingin memotret bagaimana pelaksanaan program KUR bagi UMKM. “Kami juga berharap agar di luar posko ini segala permasalahan yang ada bisa tetap ditindaklanjuti,” ucap Dadan.(Jef)

ekbis, koperasi dan ukm

Dorong KUR, BNI Bantu Pelaku Usaha Mikro

April 25, 2023 globalnewsid Tinggalkan komentar

JAKARTA:(Globalnews.id)- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (kodesaham: BBNI) telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp3,6 triliun pada kuartal I/2023. Dengan demikian, akumulasi total penyaluran KUR perseroan mencapai Rp50,1 triliun atau tumbuh 7,8% year on year/YoY.

Direktur Retail Banking BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan perseroan berupaya proaktif untuk terus mendorong penyaluran program pembiayaan UMKM pemerintah ini guna terus memberi kekuatan pada pertumbuhan ekonomi 2023.

Terlebih, perseroan melihat sektor perdagangan dan pertanian, yang merupakan sektor andalan, masih menunjukkan permintaan cukup baik dan berkualitas pada awal tahun ini.

“Tentunya, kami optimistis dapat menyalurkan KUR sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan pemerintah melalui berbagai terobosan yang akan kami lakukan di tahun ini,” kata Putrama.

Putrama menjelaskan tren pemulihan ekonomi pascacovid-19 yang mendorong pertumbuhan pembiayaan serta dukungan pemerintah kepada UMKM, menjadi momentum yang akan dioptimalkan oleh perseroan.

Selain itu, kata Putrama, perseroan memiliki sejumlah strategi untuk meningkatkan penyaluran KUR antara lain melalui penyaluran value chain nasabah/debitur segmen korporasi, komersial maupun UKM.

BNI juga akan mendorong pembiayaan berbasis ekosistem klastering dan pengembangan digitalisasi proses kredit untuk percepatan proses kredit.

Putrama menambahkan BNI mempunyai perhatian dalam mendorong UMKM go global salah satunya melalui program BNI Xpora.

“Dimana di dalamnya BNI mendorong UMKM untuk memperluas pasar ke luar negeri melalui beberapa program meliputi business matching, pembinaan/pelatihan serta mendorong peran kantor cabang luar negeri (KCLN) dengan diaspora. Tentunya ini semua dilakukan untuk membantu pelaku UMKM tumbuh dan melompat lebih tinggi,” kata Putrama. (Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Percepat Penyaluran KUR Klaster Berbasis Rantai Pasok

April 12, 2023 globalnewsid Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster Berbasis Rantai Pasok untuk mendukung terwujudnya ekonomi kerakyatan.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, penyaluran KUR Klaster berbasis rantai pasok ini menjadi bagian dari terobosan Pemerintah dalam meningkatkan peran ekonomi kerakyatan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Di mana dalam klaster berbasis rantai pasok ini, panyaluran pembiayaan bergeser dari sektor perdagangan ke sektor produksi (pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan lainnya).

“Kami diminta mencari terobosan supaya penyaluran KUR tidak itu-itu saja. Namun kami juga memahami bank tak mau gegabah menyalurkan KUR, di mana tahun ini penyaluran KUR ditargetkan sebesar Rp460 triliun. Risiko kredit macet Non Performing Loan (NPL) biasanya menjadi pertimbangan utama perbankan. Untuk itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta adanya terobosan, salah satu terobosannya yakni percepatan KUR Klaster,” kata MenKopUKM Teten dalam sambutannya dalam acara Penyerahan KUR Klaster Berbasis Rantai Pasok, di Kantor KemenKopUKM, Rabu (12/4).

MenKopUKM melanjutkan, dengan KUR Klaster risiko NPL bisa lebih berkurang. Hal
Ini juga memungkinkan UMKM terhubung dengan off taker rantai pasok industri seperti benchmark UMKM yang ada di Jepang, Korea Selatan (Korsel), dan China, di mana kredit perbankan UMKM bisa mencapai lebih dari 60 persen.

“Yang paling bagus itu di Korsel, kredit perbankan mencapai 81 persen kredit perbankan untuk UMKM. UMKM di sana terhubung dengan rantai pasok industri bahan setengah jadi untuk bahan industri ada kepastian market, ini yang sedang dibangun,” katanya.

Ia menekankan, KemenKopUKM terus memperluas KUR Klaster yang plafonnya cukup besar mencapai Rp500 juta, sehingga mampu mendorong percepatan penyaluran. Di sisi lain kata Teten, pihaknya mengusulkan OJK agar perbankan tak hanya menggunakan pendekatan konvensional kolateral, dengan menggunakan jaminan. Di mana tak semua aset UMKM bisa dipakai sebagai agunan.

KUR Klaster adalah skema pembiayaan KUR kepada kelompok usaha dengan plafon hingga Rp500 juta. KUR Klaster biasanya ditujukan untuk kelompok usaha yang melibatkan mitra usaha untuk perkebunan rakyat, perikanan rakyat, peternakan rakyat, industri UMKM, serta kelompok usaha yang memproduksi produk lokal, berbahan baku lokal, dan usaha produktif lainnya.

“Melalui skema KUR Klaster berbasis rantai pasok dengan plafon pinjaman hingga maksimal Rp500 juta per debitur ini, Pemerintah berharap bisa mendorong penyaluran KUR pada 2023 sebesar Rp450 triliun,” katanya.

Menteri Teten menegaskan, KUR Klaster merupakan kredit yang diberikan kepada UMKM secara berkelompok yang terintegrasi dari hulu hingga hilir sehingga ada kepastian pasar bagi pelaku UMKM karena off taker atau pembelinya sudah jelas. Pengelolaan UMKM secara kelompok juga memudahkan perbankan melakukan proses monitoring.

“Pelaku UMKM yang tergabung dalam klaster memiliki kepastian akses pasar, sehingga potensi kredit macet rendah. Saat ini sedang dilakukan percobaan di beberapa sektor sebagai bagian dari upaya memudahkan UMKM mengakses KUR, sekaligus solusi bagi perbankan agar kredit tidak macet,” ujar Teten.

Teten menambahkan, untuk mendorong perluasan penyaluran KUR Klaster tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM telah menjalankan beberapa program penerapan KUR Klaster. Melalui skema ini, jumlah KUR yang disalurkan lebih besar dan kelompok UMKM tersebut terhubung dengan mitra usaha seperti PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, PT Bintang Toedjoe, PT Cantika Puspa Pesona, PT Erajaya Group, dan Offtaker lainnya.

Kementerian Koperasi dan UKM juga mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat penyaluran KUR, seperti analisis kelayakan kredit sehingga perbankan tidak perlu khawatir dalam menyalurkan pinjaman. Agar ini terwujud, perlu ada kolaborasi dengan platform digital.

Sampai dengan saat ini telah terealisasi KUR Klaster Berbasis Rantai Pasok sebesar Rp538,7 miliar kepada 50 Klaster dengan anggota klaster sebanyak 5.310 UMKM oleh 9 Penyalur KUR. Teten berharap, lembaga keuangan dapat memperluas skema KUR Klaster.

Secara total ekspektasi yang akan ikut dalam penyerahan KUR Klaster Berbasis Rantai Pasok sebesar Rp1,34 triliun yakni 117 klaster dengan anggota klaster sebanyak 15.776 UMKM.

“Untuk itu, upaya-upaya terobosan, termasuk melalui program KUR Klaster Berbasis Rantai Pasok penting dijalankan sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses penyaluran kredit bagi pelaku ekonomi kerakyatan,” kata MenKopUKM.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius menambahkan, sesuai arahan Presiden Jokowi, KUR Klaster diharapkan dapat memperkuat kemitraan UMKM dengan usaha besar, menempatkan UMKM bagian dari rantai pasok industri, sehingga bisa meningkatkan kemampuan manajemen usaha, meningkatkan kualitas produksi, dan meningkatkan kapasitas usahanya sehingga UMKM bisa naik kelas.

“Untuk mendorong perluasan penyaluran KUR klaster tersebut, kami telah mengembangkan model ekosistem bisnis rantai pasok usaha mikro komoditas pertanian perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM,” katanya.

*Bazar UMKM*

Di kesempatan yang sama, dalam rangka meningkatkan akses promosi, belanja, dan penggunaan produk UMKM pada momen bulan bulan suci Ramadan 1444 H, KemenKopUKM menyelenggarakan event Bazar Produk UMKM bertajuk “Bertumbuh dan Meraih Berkah Bersama KUMKM” di lobby dan halaman KemenKopUKM, Jakarta. Kegiatan tersebut diselenggarakan mulai 12-14 April 2023.

Bazar Ramadhan diikuti sebanyak 67 UMKM yaitu di lobby sebanyak 20 UMKM dengan produk fesyen, craft/aksesoris, dan di lobby luar sebanyak 5 UMKM dengan produk makanan siap saji/tajil, serta di halaman depan Kantor Kementerian Koperasi dan UKM sebanyak 42 UMKM dengan produk makanan, minuman termasuk sembako dan frozen food.(Jef)

ekbis, koperasi dan ukm

BNI Siap Salurkan KUR Senilai Rp 36,5 di 2023 Dorong UMKM Go Global

Januari 9, 2023 globalnewsid Tinggalkan komentar

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)– PT Bank Negara Indonesia (BNI) mendapat mandat untuk mengalokasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp36,5 triliun di 2023 dengan fokus pada sektor produksi agar terbentuk ekosistem usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Go Global.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengungkapkan BNI sebagai bank milik negara berupaya mendorong ekosistem UMKM Go Global dengan melakukan penyaluran kredit secara klaster yang efektif untuk mempercepat penyaluran KUR sejak 2017. “Hingga akhir 2022 kemarin, strategi klaster masih secara konsisten dilakukan BNI dan hasilnya penyaluran yang masif dan berkualitas. Tahun ini, KUR akan tetap kami dorong untuk dapat terus membantu UMKM naik kelas sekaligus mendorong Go Global,” ujar Okki dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (9/1).

Okki mengungkapkan BNI saat ini fokus pada pembentukan ekosistem UMKM Go Global melalui klaster-klaster baru yang salah satunya pembiayaan alat dan mesin pertanian (alsintan), alat perkebunan, perikanan, pembangunan pasar, dan pembiayaan ekonomi kreatif.

BNI telah mempersiapkan berbagai strategi untuk meningkatkan serapan klaster dalam mendukung ketahanan pangan nasional dengan memperkuat sinergi dengan stakeholder terkait.

Okki menambahkan mayoritas KUR BNI disalurkan kepada sektor produksi secara kluster, utamanya kepada sektor pertanian, sebagai wujud mendorong ketahanan pangan nasional. “BNI fokus menggarap delapan klaster unggulan pertanian sesuai arahan kementerian BUMN. Selain itu, BNI juga telah menginisiasi penyaluran digitalisasi ekosistem KUR secara kluster,” ucapnya.

Menurut Okki, hal tersebut membuat BNI lebih mudah melakukan akuisisi potensi bisnis dalam suatu klaster yang bukan hanya kredit namun juga Dana Pihak Ketiga (DPK) dan transaksi lainnya. Dari tahun ke tahun, porsi penyaluran secara klaster BNI meningkat dengan kualitas yang terjaga. “Ke depan kami harapkan nilai baki kredit, dana masyarakat, hingga transaksi tersebut terus meningkat, sehingga sejalan dengan arahan pemerintah untuk memperkuat dan mendukung klaster-klaster bisnis UMKM,” sebutnya. (son)

koperasi dan ukm

BNI Siap Salurkan KUR di 2023 sebesar Rp36,5 T dengan Fokus Sektor Produksi UMKM Agar Terbentuk Ekosistem Go Global

Januari 9, 2023 globalnewsid Tinggalkan komentar

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID) – PT Bank Negara Indonesia (BNI) mendapat mandat untuk mengalokasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp36,5 triliun di 2023 dengan fokus pada sektor produksi agar terbentuk ekosistem usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Go Global.

“Hingga akhir 2022 kemarin, strategi klaster masih secara konsisten dilakukan BNI dan hasilnya penyaluran yang masif dan berkualitas. Tahun ini, KUR akan tetap kami dorong untuk dapat terus membantu UMKM naik kelas sekaligus mendorong Go Global,” ujar Okki dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (9/1).

BNI telah mempersiapkan berbagai strategi untuk meningkatkan serapan klaster dalam mendukung ketahanan pangan nasional dengan memperkuat sinergi dengan stakeholder terkait.

“Ke depan kami harapkan nilai baki kredit, dana masyarakat, hingga transaksi tersebut terus meningkat, sehingga sejalan dengan arahan pemerintah untuk memperkuat dan mendukung klaster-klaster bisnis UMKM,” sebutnya. (Jef)

koperasi dan ukm

Realisasi KUR Kluster Capai 96,7 persen dari Target sebesar Rp 4,9 Triliun

Desember 26, 2022 globalnewsid Tinggalkan komentar

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki melaporkan, realisasi penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) Klaster hingga saat ini telah mencapai Rp4,8 triliun atau 96,7 persen dari target penyaluran sebesar Rp4,9 triliun.

Hal tersebut disampaikan Teten dalam Refleksi 2022 dan Outlook 2023 di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan, Senin (26/12/2022). Adapun, penyaluran yang mencapai Rp4,8 triliun tersebut diberikan kepada sekitar 1,39 juta debitur.

“Target kita baru Rp4,9 triliun dan sudah di realisasi sekitar Rp4,8 triliun atau 96,7 persen penyerapannya,” kata Teten saat konferensi pers, Senin (26/12/2022).

Sebagai informasi, guna mempercepat realisasi KUR, pemerintah kemudian mensinergikan pembiayaan melalui skema KUR Klaster dan dana bergulir koperasi.

Teten menilai adanya KUR Klaster memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha. Pasalnya, pelaku usaha dapat mengakses pembiayaan hingga Rp500 juta per individu sehingga mampu meningkatkan kapasitas usahanya.

Selain itu, dengan adanya KUR Klaster, pemerintah mendorong UMKM untuk bermitra dengan usaha besar sehingga UMKM mampu menjadi bagian dari rantai pasok.

Adapun sejak 2017, total pembiayaan KUR hingga saat ini telah mencapai Rp1,3 triliun. Kemudian, realisasi KUR per Desember 2022 telah mencapai Rp360 triliun dari alokasi penyaluran sebesar Rp373,17 triliun pada tahun ini.(Jef)

koperasi dan ukm

Dana Bergulir Berbasis Klaster Koperasi, Tumbuhkan Ekonomi Masyarakat

Desember 19, 2022 globalnewsid Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Peningkatan akses permodalan bagi Koperasi dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM terus ditingkatkan oleh pemerintah, baik melalui perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya.

Salah satu program yang tengah digencarkan adalah penyaluran Dana Bergulir berbasis klaster koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang merupakan lembaga pinjaman atau pembiayaan koperasi.

Sebagai lembaga yang berfokus pada pinjaman dan pembiayaan koperasi, LPDB-KUMKM terus intensif mendukung suksesnya Program Kerja Kementerian Koperasi dan UKM.

Seperti pada kegiatan Penyerahan KUR Klaster kepada UMKM dan Koperasi di Istana Negara, Senin (19/12/2022), terdapat empat mitra koperasi LPDB-KUMKM yang turut terlibat dalam program KUR berbasis koperasi yakni Koperasi Balo’ Toraja, Koperasi Radha Krisna, Koperasi Artha Mitra Abadi Jaya, dan Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq.

Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo mengatakan, program KUR klaster baik kepada UMKM ataupun Koperasi harus diperluas guna memberikan dampak pertumbuhan ekonomi dan juga pengembangan ekonomi masyarakat, terlebih tahun 2023 mendatang terdapat potensi gangguan ekonomi global.

Menurut Presiden, pengembangan potensi ekonomi masyarakat melalui program klaster menjadi hal yang tepat, karena dikembangkan secara terstruktur dan saling terhubung anatara produsen dan konsumen melalui ekosistem yang saling menguntungkan.

“Seperti ada klaster hortikultura yang melibatkan kalangan UMKM dari pesantren (Kopontren Al-Ittifaq). Model klaster tersebut turut menumbuhkan bisnis UMKM hortikultura karena terdapat offtaker atau penjamin pembeli yang mendukung pembelian produk UMKM,” kata Presiden.

Kemudian, ada juga klaster perkebunan kopi yang menghimpun para petani kopi di Toraja, Sulawesi Selatan yang dikembangkan oleh Koperasi Balo’Toraja.

Selain itu, ada juga klaster kerajinan tangan dan produk kesenian yang dikembangkan oleh Koperasi Radha Krisna Bali, dan Koperasi Artha Mitra Jaya Abadi Magelang.

“Ada offtaker, ada penjamin pembelinya, kemudian ada showroom untuk menjual barang itu, artinya dari produksi sampai masuk ke konsumen itu menjadi jelas, sehingga yang meminjamkan uang, bank maupun lembaga nonbank, itu juga yakin bahwa yang yang kita pinjamkan bisa kembali,” tegas Presiden.

*LPDB-KUMKM Tingkatkan Dana Bergulir Sektor Produktif*

Sementara itu, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengungkapkan pihaknya siap lebih gencar mendukung ekonomi masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi sektor produktif utamanya klaster-klaster yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo yakni sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

“Alhamdulillah penyerahan KUR Klaster dan Penyaluran Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM berjalan lancar yang telah dilaksanakan dan diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan tadi sudah disaksikan bersama, Presiden menggaris bawahi bahwa adanya koperasi yang bisa menyalurkan permodalan kepada klaster-klaster pangan dan ekonomi kreatif,” kata Supomo.

Menurut Supomo, kedepan LPDB-KUMKM, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo akan semakin masif menyalurkan dan konsentrasi kepada sektor pangan sektor perikanan, dan melalui Koperasi sektor riil.

“Kemudian, LPDB-KUMKM dalam hal ini secara internal akan siap mendampingi para koperasi untuk mengembangkan di sektor-sektor tadi, karena tenyata beberapa Koperasi yang telah kami biayai disektor produktid bisa berjalan dengan baik dan menjadi role-model bisnis untuk percepatan pertumbuhan sektor UKM melalui klaster di koperasi,” pungkas Supomo.(Jef)