Arsip Tag: MenkopUKM Teten masduki

koperasi dan ukm

MenKopUKM Jajaki Pengembangan UMKM Indonesia-Afrika Selatan

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyambut baik kedatangan delegasi bisnis dari Afrika Selatan untuk menjajaki peluang kerja sama dalam mengembangkan UMKM antara Indonesia dengan Afrika Selatan, di Jakarta, Kamis (26/10).

Hadir dalam pertemuan tersebut Deputi Bidang UKM Hanung Harimba, Deputi Kewirausahaan, Siti Azizah; Direktur Utama Smesco Indonesia Leonard Theosabrata; serta Yehezkiel Dearma Damanik dari KADIN Indonesia. Sementara itu delegasi bisnis Afrika Selatan diwakili oleh Sipho Shoba dari Wholesale and Retail Sector Education and Training Authority (SETA), serta Maanda Tshifularo dari Gordon Institute of Business Science (GIBS) University of Pretoria.

MenKopUKM mengungkapkan, Afrika Selatan memiliki potensi yang sangat besar sebagai pasar ekspor pada sektor manufaktur Indonesia, selain jalur perdagangan pada negara lain yang sudah stabil seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan China.

“Banyak potensi yang bisa dikerjasamakan antara Indonesia dengan Afrika Selatan, seperti kemitraan rantai pasok, akses pemasaran, transfer riset dan teknologi, hingga meningkatkan strategi kebijakan ekspor,” kata MenKopUKM.

Nilai ekspor Indonesia untuk Afrika Selatan sendiri mencapai angka 1 juta dolar AS pada 2022, dengan beberapa sektor yang sangat menjanjikan seperti produk-produk berbasis sawit, sabun, kopi, kendaraan bermotor, pipa, saus, kertas, hingga barang-barang berbahan karet.

Menteri Teten mengatakan, sebagai upaya meningkatkan ekspor Indonesia, SMESCO Indonesia telah membangun Smesco Hub Timur yang berlokasi strategis di Nusa Dua, Bali, yang juga dikenal sebagai “Gateway to The East”, dan diproyeksikan untuk menjadi pusat inovasi, kolaborasi, dan tempat bagi para wirausaha maupun investor.

“Untuk memastikan kesuksesan dan pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan, penting bagi kami untuk memberikan dukungan maupun menyediakan berbagai sumber daya yang mereka butuhkan,” ujar Menteri Teten.

UMKM di Indonesia, menurut Menteri Teten memiliki peran yang sangat vital dalam sektor perekonomian nasional, di mana UMKM menjadi tulang punggung ekonomi dengan berkontribusi secara signifikan pada pertumbuhan, inovasi, dan peluang kerja.

“Kami berharap melalui diskusi ini, akan tercipta peluang baru bagi Indonesia dan Afrika Selatan, untuk bekerja sama dalam meningkatkan berbagai hal, mulai dari infrastruktur rantai pasok, maupun berbagai kerja sama lain di masa mendatang untuk memberdayakan UMKM agar mampu meningkatkan ekonomi nasional bagi kedua negara,” kata MenKopUKM.

Pada kesempatan yang sama, Sipho Shoba dari Wholesale and Retail SETA menambahkan, pihaknya ingin mencari tahu secara detail bagaimana gambaran sektor wholesale atau perdagangan grosir dan retail di Indonesia.

“Kami juga ingin mencari alternatif pemecahan masalah yang menjadi tantangan pada sektor tersebut agar bisa diaplikasikan, baik melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kapasitas pelaku usaha,” ucap Sipho.

Sipho menambahkan, pihaknya juga ingin mencari pedoman terhadap kebutuhan industri pada sektor wholesale dan retail, sekaligus menemukan masalah-masalah yang sering muncul pada pelaku UMKM, serta melihat gambaran pada pelatihan usaha dan pembiayaan maupun investasi untuk mendukung pelaku UMKM.

“Kami juga ingin mencari peluang dan strategi dalam mengembangkan UMKM sebagi kunci dari ekonomi masing-masing negara,” kata Sipho.

Sedangkan Maanda Tshifularo dari GIBS University of Pretoria menjelaskan kedatangan mereka ke Indonesia memiliki tujuan untuk belajar lebih lanjut mengenai sistem bisnis, khususnya UMKM sekaligus mengenal budaya Indonesia.

“Semoga ada kerja sama dan pertukaran pengetahuan, serta pengembangan bisnis antara Indonesia dengan Afrika Selatan melalui pertemuan ini,” katanya.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Tekankan Indonesia Tidak Antiasing, Namun Perlu Memproteksi Ekonomi Lokal

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan, dalam sistem perdagangan online, pemerintah Indonesia tidak antiasing namun ada sektor ekonomi lokal dan pelakunya yang harus dilindungi.

MenKopUKM Teten Masduki dalam acara Omnichannel Trends Meeting The Modern Shopper’s Preference yang diselenggarakan GDP Venture di Jakarta, Selasa (24/10), mengatakan pemerintah menganggap perlu pengaturan kembali e-commerce yang mencakup platfrom, arus barang impor, dan perdagangan online.

“Mengatur perdagangan online tidak berarti antiteknologi atau antiasing. Namun, pemerintah berupaya menjaga ekosistem perdagangan online demi melindungi produk dan UMKM lokal,” kata MenKopUKM.

Menteri Teten menekankan penerapan teknologi termasuk dalam sistem perdagangan harus diatur dan dikontrol dengan baik agar disrupsinya tidak liar sehingga tidak merusak iklim usaha yang ada.

“Ada sektor ekonomi yang harus kita lindungi. Kalau enggak produk dan pelaku UMKM lokal bisa terancam menjadi korban,” ucap Menteri Teten.

Menteri Teten menjelaskan, saat ini Omnichannel tren atau pemasaran yang menggabungkan seluruh channel baik offline maupun online berkembang pesat sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi. Sebab, keduanya saling menunjang. Di satu sisi pembeli masih butuh pengalaman atau pengetahuan yang lebih jauh, di sisi lain melalui online proses jual beli bisa lebih cepat dan efisien.

Perkembangan digital yang begitu cepat memang memberikan dampak dan peluang baru, dan harus diakui tidak semua UMKM bisa menggabungkan praktik penjualan online dan offline. “Misalnya UMKM yang kini bisa menjangkau pasar sangat luas, tidak mampu memenuhi pesanan yang besar,” kata Menteri Teten.

Izin TikTok Shop

Terkait platform asal China TikTok, Menteri Teten
mengatakan CEO TikTok Shou Zi Chew telah mengajukan permintaan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai pemerintah Indonesia memutuskan untuk menutup TikTok Shop.

Namun, Presiden Jokowi menyaratkan agar Shou Zi Chew bertemu terlebih dahulu dengan MenKopUKM Teten Masduki untuk membahas kelanjutan nasib TikTok Shop di Indonesia.

“Saya juga diminta Presiden menerima audiensi CEO TikTok karena mereka ingin kembali berbisnis di Indonesia, oke itu tidak menjadi masalah. Tapi kata Presiden harus ngobrol dulu dengan Menteri UKM-nya,” kata Teten.

Teten mengatakan, untuk berbisnis kembali di Indonesia, TikTok Shop harus membuka platform tersendiri yang memang tidak digabungkan lagi dengan platform media sosial mereka.

Adapun opsi lain ialah TikTok berinvestasi pada platform e-commerce di Indonesia. “Mereka bisa membuka platform baru atau bisa berinvestasi di platform lokal yang sudah ada,” ucap Menteri Teten.

Teten menegaskan TikTok Shop harus menaati peraturan di Indonesia jika ingin melanjutkan bisnis di negeri ini.

Peraturan terpenting di antaranya mengajukan izin sebagai e-commerce kepada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Paparkan Empat Kebijakan Ekonomi Untuk Perkuat Produk Dalam Negeri

Tinggalkan komentar

Tangerang:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyebutkan empat kebijakan pemerintah di sektor ekonomi yang bertujuan untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri dan memperkuat daya saing produk lokal, mencakup kebijakan substitusi impor, hilirisasi sumber daya alam, transformasi digital, hingga kemudahan pembiayaan bagi UMKM.

“Kebijakan-kebijakan itulah yang harus ditindaklanjuti dan difollow-up kalangan pelaku usaha dan asosiasi-asosiasi bisnis, termasuk Iwapi,” kata MenKopUKM, Teten Masduki, saat mewakili Presiden RI, pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2 Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi), di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten, Selasa (24/10).

Di depan Ketua Umum Iwapi Nita Yudi dan sekitar 800 peserta Rakernas, Menteri Teten menjelaskan, dalam kebijakan substitusi impor, jika Indonesia bisa memproduksi suatu produk kebutuhan domestik, maka tidak perlu lagi diimpor. “Bahkan, Presiden telah memberikan afirmasi 40 persen belanja APBN untuk membeli produk-produk dalam negeri dari UMKM,” kata Menteri Teten.

Untuk itu, MenKopUKM meminta Iwapi untuk memfollow-up kebijakan tersebut melalui LKPP, Kemendag, dan Kementerian Investasi. “Saat ini, investasi bisa dilakukan harus bekerja sama dengan pelaku usaha dalam negeri,” kata Menteri Teten.

Selain itu, bila investor asing berinvestasi di Indonesia membangun pabrik, produk hasilnya harus memiliki 40 persen tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). “Intinya, harus diproduksi di dalam negeri dan bermitra dengan pelaku lokal. Di sini, kita mendorong pelaku UMKM masuk ke dalam rantai pasok industri,” kata MenkopUKM. Ia juga menyebutkan, ada program Business Matching yang mempertemukan antara produsen UMKM dengan para buyer.

Terkait hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam berbasis komoditas lokal, MenKopUKM menegaskan kebijakan tersebut bukan hanya untuk pelaku usaha besar. Namun, harus juga melibatkan pelaku UMKM dalam negeri.

“Kebijakan ini juga melarang ekspor produk tambang mentah, harus diolah di dalam negeri agar meningkatkan nilai tambah dan kualitas lapangan kerja,” kata Menteri Teten.

Untuk kebijakan akses pembiayaan untuk UMKM, harus lebih bagus lagi. Sebab, saat ini, porsi kredit perbankan untuk UMKM baru 21 persen. Bandingkan dengan Thailand dan Malaysia yang sudah di atas 40 persen. Bahkan, di Korea Selatan sudah lebih dari 80 persen.

“Kita sudah membahas kredit UMKM tidak lagi mengacu pada agunan aset, melainkan credit scoring,” ucap MenKopUKM.

Transformasi Digital

Sementara dalam kebijakan transformasi digital, MenKopUKM menyebutkan ada empat hal yang diatur. Pertama, pengaturan terkait platform untuk bisnis. Kedua, pengaturan arus impor barang consumer goods. “Yang ketiga adalah mengatur sistem perdagangannya,” kata Menteri Teten. Terakhir, yang tidak kalah pentingnya juga perlu peningkatan daya saing produk UMKM dalam negeri.

MenKopUKM mengakui, untuk menerapkan hal itu, Indonesia mesti belajar dari kebijakan yang dilakukan China. “Benchmark kita ke China. Karena, keberadaan platform digital itu bisa merupakan peluang, bisa juga ancaman. Bila kita menguasai teknologi, bisa mengkoloni sebuah negara,” kata Menteri Teten.

China, kata MenKopUKM, kemudian memperkuat platform ekonomi digitalnya agar tidak bisa ditembus platform luar. “Google tidak bisa masuk dan China menciptakan Baidu sebagai search engine mereka, dan berbagai upaya lain. Sekarang, TikTok yang buatan China itu sudah menguasai seluruh negara di dunia,” kata Menteri Teten.

Bahkan, ada platform baru di China yang terhubung dengan 25 pabrik di negeri itu. Produknya bisa langsung datang ke konsumen, tanpa melalui distributor, reseller, dan sebagainya. “Kita memang tidak menguasai teknologinya, tapi kita memiliki kedaulatan negeri. Ini yang harus kita protect,” ucap MenKopUKM.

“Presiden pun telah menugaskan kepada menteri terkait untuk menyiapkan kebijakan ekonomi digital nasional untuk melindungi platform digital dalam negeri, melindungi industri lokal, melindungi UMKM, dan melindungi konsumen atau masyarakat,” kata Menteri Teten.

Meski begitu, MenKopUKM mengatakan bahwa kebijakan itu kerap kali dilihat sebagai anti inovasi dan anti teknologi. “Teknologi digital itu satu keharusan. Oleh karena itu, kita memiliki program untuk mendorong pelaku UMKM go digital. Sudah 22 juta UMKM jualan secara online,” ucap Menteri Teten.

Namun, MenKopUKM menegaskan pemerintah harus tetap melindungi UMKM dan produk dalam negeri dari serbuan produk-produk berharga lebih murah. “Di banyak negara sudah diatur teknologinya, yang salah satunya terkait transparansi algoritma dan data yang ada di dalam platformnya,” kata Menteri Teten.

Hanya saja, meski ada pengaturan ekonomi digital di Indonesia, Menteri Teten meyakini platform asing tidak akan pergi begitu saja dari Indonesia karena pangsa pasar di negara ini sangatlah luas. “Mereka memang boleh berbisnis di Indonesia, tapi dengan model bisnis yang sustain, jangan yang merusak,” ujar MenKopUKM.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: PLUT Tingkatkan Kualitas Produksi Untuk Bantu UMKM Naik Kelas

Tinggalkan komentar

Bandung:(Globalnews.id)- Kehadiran Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT – KUMKM) diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk para pelaku UMKM sehingga mereka naik kelas usaha, tidak terjebak dalam skala usaha mikro, dan dapat bersaing di pasar global.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan saat ini, pihaknya membangun PLUT – KUMKM di berbagai daerah untuk mendampingi para pelaku UMKM agar skala usahanya dapat terus tumbuh.

“PLUT ini menjadi pendekatan yang dilakukan secara terus-menerus, memakai pendekatan inkubasi. Jadi pelaku UMKM akan dierami dan dibesarkan dengan baik. Hanya dengan cara ini kita bisa melahirkan pebisnis baru. Jangan dibiarkan UMKM berjalan tanpa bimbingan,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam Peresmian Gedung PLUT – KUMKM di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (23/10).

Lebih lanjut, Menteri Teten menambahkan pemerintah saat ini sedang menyiapkan program hilirisasi yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM.

“Kenapa perlu hilirisasi, supaya UMKM enggak lagi usaha mandiri. Kita harus menempatkan UMKM dalam rantai pasok industri. Kalau kita bandingkan dengan Tiongkok itu ekspornya 70 persen dari UMKM. Karena mereka menjadi bagian rantai pasok industri. Jadi suplainya dari UMKM,” kata Menteri Teten.

Menurutnya, PLUT – KUMKM akan dijadikan sebagai tempat untuk mengevolusi UMKM. Nantinya, pihaknya juga akan menghadirkan fasilitas pengemasan yang baik.

Hal ini akan membuat pelaku UMKM untuk mendapatkan pendampingan, bantuan pengembangan usaha, dan bantuan untuk dapat terhubung dengan enabler.

“Kami juga membangun rumah produksi bersama, tempat maklun produk UMKM secara bersama. Di Garut kami sedang bangun rumah produksi bersama untuk produk fesyen agar dapat menghasilkan produk yang sekelas dengan produk buatan Italia. Masing masing daerah berbeda-beda. Hilirisasi ini penting untuk menyiapkan Indonesia di tahun 2045 sebagai negara maju. Kita punya potensi yang besar untuk itu,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengatakan hadirnya PLUT – KUMKM ini menjadi langkah nyata untuk memajukan UMKM di Kabupaten Bandung dan Jawa Barat secara umum.

“Kehadiran PLUT – KUMKM akan memberikan pelayanan terpadu serta pelatihan yang dibutuhkan UMKM. Saya harap PLUT – KUMKM ini juga hadir di banyak daerah di Jawa Barat. Kami yakin PLUT – KUMKM akan membantu pelaku usaha untuk naik kelas dari sektor informal ke formal. Dengan bantuan KemenKopUKM akan memberikan akses pasar, meningkatkan produktivitas, dan memberikan nilai tambah pada produk UMKM,” kata Bey.

Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan pertumbuhan ekonomi Bandung semakin meningkat pada 2022 dan mencapai 5,22 persen karena memiliki sumber daya alam yang besar, sumber daya manusia potensial, serta UMKM yang senantiasa memperkuat perekonomian.

“Daya beli masyarakat juga meningkat karena ada 3 terobosan. Pertama mempermudah perizinan. NIB sudah 70 ribu yang diterbitkan,” katanya.

Selain itu, perputaran ekonomi mikro juga semakin dinamis dengan tumbuhnya 25 ribu nasabah baru yang mendapat pinjaman bergulir tanpa agunan. Kemudian, produk UMKM Kabupaten Bandung saat ini sudah mencapai 16.800 jenis.

“Mudah-mudahan kehadiran PLUT dapat mendorong program semakin berkelanjutan di Kabupaten Bandung dan kami siap melakukan inovasi untuk meningkatkan perekonomian,” kata Dadang.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Apresiasi ICCN Dalam Memperkuat Jejaring Bisnis Lewat Festival Kota Kreatif 2023 di Banjarmasin

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengapresiasi langkah Indonesia Creative Cities Network (ICCN) yang terbentuk di Bandung, Jawa Barat, sejak April 2015, dalam menumbuhkan dan memperkuat jejaring anggota dari lintas organisasi hingga mencapai wilayah 260 Kota/Kabupaten seluruh Indonesia.

“Saya menekankan pentingnya jiwa-jiwa kreatif untuk melahirkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru,” kata MenKopUKM dalam rilisnya, Sabtu (21/10).

Menteri Teten saat menjadi narasumber acara Indonesia Creative Cities Conference (ICCC), menyebutkan, hal itu telah disampaikan dalam forum internasional KTT Asean, beberapa waktu lalu, bahwa ASEAN, khususnya Indonesia, sangat relevan mengambil peran sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia, menjadi kawasan yang mampu mengolah dan menciptakan nilai tambah atas sumber dayanya.

Oleh karena itu, lanjut Menteri Teten, penciptaan wirausaha muda dan UMKM masa depan berbasis kreativitas dan teknologi dengan bisnis inklusif, mutlak krusial. “Menciptakan ekonomi baru dengan eksplorasi digitalisasi dari hulu ke hilir harus dilakukan,” kata MenKopUKM.

Ketua Umum ICCN Tubagus Fiki Chikara Satari menjelaskan, setiap tahunnya, ICCN menyelenggarakan Festival Kota Kreatif di Indonesia (Indonesia Creative Cities Festival/ICCF). Tahun ini, Banjarmasin bertugas menjadi tuan rumah ICCF 2023, dengan mengangkat tema Cangkurah Kayuh Baimbai.

“Secara filosofis, dapat dimaknai semangat kolaborasi, kebersamaan, dan kekompakan dalam mencapai tujuan bersama, tidak mudah surut menghadapi rintangan, hingga mewujudkan gagasan dan solusi kreatif untuk Indonesia,” ucap Fiki.

ICCF 2023 diselenggarakan pada 18-20 Oktober 2023, dengan kegiatan berpusat di Galaxy Hotel, serta berkeliling ke titik-titik kreatif di seluruh Banjarmasin. Dalam rangkaiannya, terdapat Indonesia Creative Cities Conference (ICCC), diisi jajaran Hexa Helix Ekonomi Kreatif, yaitu akademisi, pengusaha/UMKM, komunitas, pemerintah daerah dan pusat, media, serta aggregator.

ICCF diramaikan total 300 peserta dari 36 kota/kabupaten, dan 22 pembicara, serta total 790 peserta dalam kegiatan Creative Workshop.

“Ini sesuai dengan semangat ICCN sebagai rumah dari jejaring komunitas kreatif di seluruh Indonesia,” kata Fiki.

Selain menjadi tuan rumah, lanjut Fiki, ICCN juga menjadi rumah dari Civil Society Movement atau pergerakan masyarakat madani. “Kita tentunya harus bisa mengorkestrasi gerak, bisa saling memperkuat langkah, agar dapat mencapai tujuan. Bukan hanya sekadar berjalan cepat, tapi juga sampai jauh,” tandas Fiki.

Fiki juga menggarisbawahi bahwa momentum ini juga untuk jejaring ICCN di seluruh Indonesia dapat bergerak maju, dengan memastikan dan moderasi siapa melakukan tugas apa, serta bagaimana caranya. “Tujuannya, agar perjuangan jejaring selama ini bisa semakin didengar dan mendapat tempat dalam rencana-rencana pembangunan Indonesia ke depan,” kata Fiki.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Angela Tanoesoedibjo, memaparkan sinergi Kemenparekraf dengan ICCN untuk memperkuat peran Indonesia dalam perkembangan sektor ekonomi kreatif global.

Tak hanya itu, Vicky Arief (Executive Committee ICCN, Ketua Organizing Committee ICCF 2023 Banjarmasin), menjelaskan tentang Peta Jalan ICCN 2023-2025 yang di dalamnya mencakup 7 Program Strategis menuju Komunitas Tangguh dan Bangsa Lestari.

Tak ketinggalan, narsum lain, Dwinita Larasati (Executive Committee ICCN), yang menerangkan Nomenklatur Ekonomi Kreatif Indonesia, peran jejaring ICCN dan Kota/Kabupaten Kreatif untuk Masa Depan.

Creative Leaders pada sesi berikutnya memaparkan pengembangan potensi hingga komitmen pemerintah untuk mendukung para pelaku sektor ekonomi kreatif daerah masing-masing. Diantaranya, H Ibnu Sina (Walikota Banjarmasin), H Ekos Albar (Wakil Walikota Padang), Dr Frans Pekey (PJ Walikota Jayapura), Dr Ir Wahyu Hidayat (PJ Walikota Malang), Dr M Tauhid Soleman (Walikota Ternate), serta H Pilar Saga Ichsan (Wakil Walikota Tangerang Selatan).

Kemudian, sesi Creative Communities diisi Adi Marsiela (Koordinator Cek Fakta), yang membahas posisi media sebagai bagian dari ekosistem ekonomi kreatif. Kemudian, Setia Budhi (Asosiasi Antropologi Indonesia Kalimantan Selatan), yang mengangkat Jukung Kai: Mengembalikan Energi Ekonomi Kota Sungai. Lalu, Dr Eng Akbar Rahman (Komite Ekraf Banjarmasin), yang menyampaikan Konsep Waterfront City Berbasis Kearifan Lokal untuk Sungai Asri Lestari.

Di samping itu, ICCC juga diisi Keynote Speakers, diantaranya H Alimuddin, (Badan Otorita IKN, Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat), Putri Tanjung (Dewan Kehormatan ICCN, Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Joko Widodo) dan M Neil El Himam (Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf, mengenai Strategi Kedaulatan Digital Nasional dengan “Creative Attitude” Bagaimana Generasi Muda Berdampak pada Perkembangan Ekraf di Indonesia.

Sesi IKN Nusantara

Pada ICCF 2023 ini juga terdapat sesi khusus IKN Nusantara, mengangkat aspirasi IKN dalam Kota Kreatif bersama Jejaring Kaltim, hingga pembacaan Deklarasi Aspirasi ICCN untuk IKN sebagai Ibu Kota Kreatif Nusantara.

Alimuddin memaparkan bahwa IKN memiliki fungsi 4P, yaitu Persiapan, Pembangunan, Pemindahan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan, yang mana terus berprogres. Bersama itu, upaya maju bersama masyarakat juga terus dilaksanakan, termasuk dari penyiapan pendidikan.

“Kita sekarang berbasis kebutuhan, berbasis kepada kehidupan di masa yang akan datang. Ini yang akan kita terapkan pendidikannya. Sehingga, kita punya kemampuan untuk ekonomi kreatif, kemudian bisnis, dan lain-lain,” kata Alimuddin.

Bagi Alimuddin, semua itu mulai diajarkan sejak usia dini. Tentunya, berbasis kepada Kurikulum Merdeka. “Tapi, saya bilang ke Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kami mau yang plus. Dalam menerangkan kebutuhan materi belajar yang plus, sehingga dapat memberikan keleluasaan untuk pemetaan bakat dan minat peserta didik di IKN Nusantara,” imbuh dia.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Dana Remitansi Potensial Jadi Kekuatan Kapital Jika Dikelola dengan Baik

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan dana remitansi (pengiriman uang) khususnya dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat menjadi kekuatan kapital yang cukup besar jika dikelola dengan baik.

“Setelah PMI pulang ke tanah air, ia bisa membuka lapangan usaha baru atau menginvestasikan dananya di usaha tertentu. Jadi tidak sekadar pengiriman uang atau remitansi semata,” kata MenKopUKM Teten Masduki usai menyaksikan MoU antara PT MNC Kapital Indonesia denga Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat) di Jakarta, Sabtu (21/10/2023).

Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Pembangunan Wirausaha dan Koperasi Malaysia Datuk Ewon Benedick, Acting Chairman Bank Rakyat Malaysia Datuk Mohd. Irwan Mohd Mubarrak dan Excecutive Chairman MNC Group Harry Tanoesoedibjoe.

Menteri Teten menjelaskan kerja sama antara PT MNC Kapital Indonesia dengan Bank Rakyat Malaysia diyakini dapat memberikan penguatan bagi para PMI yang selama ini bekerja di Malaysia.

“Saya percaya kerja sama ini akan memberikan kemudahan dan keamanan transaksi keuangan, transaksi valuta asing, serta pendampingan investasi keuangan kepada pekerja migran Indonesia,” kata MenKopUKM.

Ia juga menegaskan, Indonesia harus mengambil tindakan konkret untuk memperkuat perlindungan pekerja migran dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi serta hubungan internasional yang lebih baik bagi Indonesia.

“Pekerja migran berperan dalam mendukung kontribusi ekonomi, maka PMI membutuhkan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja dengan cara mengurangi risiko eksploitasi, pelecehan, dan pelanggaran hak asasi manusia,” kata MenKopUKM.

Selain itu perlindungan hukum yang tidak kalah penting, kemudian kesejahteraan sosial dengan dukungan psikologis dan akses kepada layanan kesejahteraan sosial yang diperlukan.

MenKopUKM juga berharap kepada perusahaan perbankan PT. MNC Kapital agar dapat memberikan pembiayaan yang mudah dan murah kepada UMKM khususnya PMI yang ingin memulai menjalankan usaha.

“Hal itu karena berdasarkan survei Bank Indonesia, adanya kesenjangan finansial yang masih sangat besar, sebanyak 69,5 persen pelaku UMKM belum mendapatkan akses kredit perbankan. Potensi permintaan kredit mencapai Rp1.605 triliun,” katanya Menteri Teten.

Dalam menumbuhkan ekosistem usaha yang kondusif bagi UMKM, kata Menteri Teten, pemerintah juga telah menerapkan langkah strategis di bidang pembiayaan.

“Pemerintah terus menumbuhkan ekosistem yang kondusif bagi UMKM khususnya bidang pembiayaan, antara lain pembiayaan dalam kluster/rantai pasok melalui skema KUR klaster, dan pembiayaan koperasi melalui LPDB dengan bunga yang rendah,” ujar MenKopUKM.

Ia juga mengajak kolaborasi antar negara dalam mendukung PMI dan mendorong UMKM naik kelas.

“Maka dari itu saya mengajak, mari kita tingkatkan kolaborasi antar negara seperti saat ini untuk mendukung Pekerja Migran Indonesia serta mendorong UMKM Indonesia naik kelas,” kata Menteri Teten.(Jef)

koperasi dan ukm

RUU Perkoperasian Perlu Segera Disahkan untuk Perbaiki Ekosistem Koperasi

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – RUU Perkoperasian segera dibahas dan disahkan setelah pekan lalu Surat Presiden (Surpres) terkait RUU tersebut sudah disampaikan oleh Presiden ke DPR RI sehingga diharapkan bisa dibahas dan diselesaikan dalam masa persidangan ke depan.

“RUU ini sangat krusial untuk memperbaiki ekosistem usaha koperasi dan memberikan perlindungan terhadap anggota serta masyarakat,” kata Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (9/10).

Ia mengatakan, sebagai fungsi perlindungan regulasi terkait koperasi sangat diperlukan mengingat saat
ini banyak koperasi bermasalah yang menimbulkan banyak korban di kalangan masyarakat.

Sebut saja ada delapan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang gagal bayar dengan total Rp26 triliun uang anggota yang berpotensi hilang.

“Penyelesaian sengketa antara anggota dan pengurus koperasi lewat mekanisme internal koperasi tidak berjalan, begitupun dengan upaya perdamaian melalui PKPU dan pemidanaan para pengurus koperasi yang menggelapkan uang anggota terbukti tidak efektif,” katanya.

Padahal kata dia, hal itu menjadi satu-satunya jalan untuk menyita aset koperasi milik anggota dan mengembalikanya kepada anggota.

Tidak ada landasan hukum bagi Pemerintah untuk menalangi uang anggota (bail out) yang digelapkan pengurus koperasi.

“Oleh karena itu, ke depan pengawasan koperasi harus diperketat,” katanya.

Menurut Menteri Teten, tidak cukup koperasi di Indonesia hanya menganut pengawasan internal saja, sebab uang anggota koperasi harus terlindungi seperti penyimpanan di bank.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: IDM 2023 Tawarkan Berbagai Kemudahan untuk Jadi Wirausaha

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)– Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan ajang Indonesia Digital MeetUp 2023 (IDM) 2023 yang secara khusus mengusung tema Festival Wirausaha Muda menawarkan berbagai kemudahan untuk menjadi wirausaha.

“Jadi kalau kita masuk ke sini, untuk memulai bisnis sepertinya cukup punya ide bisnis saja. Seluruh ekosistem yang ada di acara ini bisa membantu kita untuk memulai bisnis,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam acara IDM 2023, Festival Wirausaha Muda di Gedung Smesco, Jakarta, Kamis (5/10).

MenKopUKM menjelaskan, saat ini sudah banyak berkembang aplikasi digital yang bisa membantu masyarakat dalam memulai berbisnis.

“Banyak sekali aplikasi digital yang bisa membantu memudahkan orang memulai bisnis, dari mulai menyediakan perusahaan maklon, jasa pengiriman, hingga perluasan akses pasar yang jangkauannya luas. Sudah banyak enabler yang bisa membantu produksi, pembiayaan, dan kemudahan lainnya, itulah kenapa kita buat program wirausaha mudah,” ujar Menteri Teten.

Menteri Teten menambahkan, UMKM perlu berevolusi agar tidak sekadar tumbuh dan berkembang.

“Evolusi UMKM dimaksudkan agar UMKM bukan sekadar usahanya berkembang. Produk yang diciptakan harus berdaya saing, melahirkan entrepreneur baru dari kalangan anak muda, yang aware dengan teknologi, bisnis model inovatif, relevan, dan tidak menjadi kompetitor bagi pedagang yang ada. Jangan investasi baru hanya memodernisasi model lama ke model baru,” jelas Menteri Teten.

Untuk itu, kata MenKopUKM, pemerintah saat ini berupaya melakukan transformasi digital yang juga mampu memperkuat bisnis tak hanya kuat di sektor hilir, tetapi juga di hulu.

“Di hilir sudah terlalu banyak, digitalisasi jangan kemudian diturunkan artinya hanya bagaimana berjualan di online saja. Bukan lagi bicara apa itu seller, afiliator, bukan itu,” katanya.

MenKopUKM menyebutkan, aplikasi unicorn e-Fishery misalnya, mereka sukses memperbesar bisnis pertambakan ikan dengan menggunakan AI sehingga menghasilkan produk yang sangat besar, bahkan bisa menyuplai pasar di dalam negeri hingga ekspor.

“Jika sudah teragregasi, memudahkan pembiayaan dan buyer untuk masuk,” katanya.

Senada, Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LLP-KUMKM) atau Smesco Indonesia Leonard Theosabrata mengatakan, IDM23 diselenggarakan di Gedung Smesco Indonesia pada 5-6 Oktober 2023. IDM menjadi satu-satunya event di Indonesia yang menawarkan berbagai solusi digital bagi UKM yang ingin scaling-up bisnisnya.

“Rangkaian Exhibition Day di IDM 23 akan menjadi tempat showcasing ekosistem kemudahan berwirausaha untuk mendukung target pencapaian rasio 4 persen jumlah wirausahawan pada 2024, sekaligus menuju Indonesia Emas Tahun 2045,” ucapnya.

Terdapat 80 booth/tenant perusahaan yang menawarkan beragam jenis kemudahan yang akan didapat oleh pengunjung. Terdiri dari Kemudahan Perizinan (Zona 1) yang berisikan Pusat Layanan UKM Smesco (kemudahan badan usaha, BPOM, Halal, Haki Merek, dan lain-lain).

Kemudahan Produksi (Zona 2), berisi perusahaan makloon seperti kosmetik, perawatan kulit, minuman kecantikan, minuman kesehatan, herbal, makanan dan minuman, pakaian, sepatu, dan lain-lain. Di dalamnya termasuk perusahaan kemasan, label, dan desain kemasan.

Kemudian Kemudahan Logistik (Zona 3), berisi aggregator logistik, perusahaan ekspedisi, transportasi, warehousing.

Kemudahan marketing (Zona 4) berisikan marketing agency, live streaming agency, SEO company, programmatic ads, kelas online, dan lainnya.

Kemudahan Enabler-Platform SAAS (Zona 5) berisikan perusahaan hosting/domain, CRM platform, ticketing platform, checkout platform. Kemudahan pembiayaan (Zona 6), berisikan perbankan, koperasi, dan digital bank.(Jef)

koperasi dan ukm

MenkopUKM: Banyak Negara Perketat Regulasi untuk Platform Digital

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki mengungkapkan banyak negara di dunia seperti Uni Eropa, AS, dan India sudah mulai memperketat termasuk mengatur, membatasi, bahkan menutup kehadiran model bisnis baru di dunia e-commerce seperti yang dilakukan TikTok melalui TikTok Shop.

“Belum lama ini, pada 25 Agustus 2023, Uni Eropa mengeluarkan Digital Service Act yang mengatur secara hukum atas konten yang diposting di platform tersebut. Aturan ini juga menerapkan cara untuk mencegah dan menghapus pos yang berisi barang, layanan, atau konten ilegal. Bahkan, harus memberikan lebih banyak transparansi mengenai cara kerja algoritma mereka,” kata MenkopUKM, Teten Masduki, dalam acara Seminar Nasional Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV Lemhannas RI Tahun 2023, di Jakarta, Selasa (3/10).

Di AS, kata Menteri Teten, ada RESTRICT Act yang diusulkan pada Maret 2023 yang memungkinkan AS memblokir TikTok secara nasional bila dianggap berisiko dan menjadi ancaman bagi keamanan nasional. “Di India, mereka sudah melarang TikTok dan 58 aplikasi lain dari China dengan alasan geopolitik,” kata MenkopUKM.

Sebanyak 10 negara lain yang secara parsial melarang TikTok adalah Taiwan, Kanada, Denmark, Australia, Inggris, Prancis, Estonia, Selandia Baru, Norwegia, dan Belgia.

Bahkan, di China sendiri, ada aturan AntiTrust Guidelines for Platform Economy (2021) dan Anti-Monopoli Regulation of Digital Platforms (2022), yang secara spesifik melarang praktik monopoli melalui penggunaan data, algoritma, dan teknologi.

“TikTok di China namanya Douyin dan Douyin Shop, tapi hanya konten lokal yang bisa masuk ke sana. Pintu mereka ditutup rapat-rapat untuk produk dari luar China. Dan untuk berbisnis di Douyin, harus mempunyai business license China atau bermitra dengan agensi lokal,” kata Menteri Teten.

MenkopUKM menjabarkan kebijakan China dalam melindungi platform domestiknya dengan langkah menutup investasi asing untuk memberikan ruang bagi platform dalam negeri. Misalnya, di sektor e-commerce ada Alibaba, JD.Com, Tiktok Shop (Douyin), Search Engine Baidu, Messaging Apps (Tencent dan Wechat), hingga platform video (Youku Tudou dan Douyin).

Tak hanya itu, China juga membuka keran investasi asing ketika platform domestik sudah berkembang, dibatasi dengan Great Firewall (internet censorsihip), dan harus tunduk pada Cybersecurity Law.

MenkopUKM mengaku hal yang sudah dilakukan China dijadikan sebagai benchmark Indonesia dalam mengatur transformasi digital. “China memagari pasar online dari produk impor dan anti monopoli,” kata Menteri Teten.

Di antaranya, pertama, pembatasan penjualan di e-commerce dengan nilai transaksi maksimal 10 juta per pengiriman dan 54 juta per tahun untuk tiap pelanggan. Kedua, produk impor yang dijual e-commerce crossborder harus melalui bea cukai dan pajak impor dengan nilai 70 persen dari impor normal.

Ketiga, larangan menjual harga di bawah biaya (HPP) dengan denda yang cukup besar 0,1 – 0,5 persen dari omzet penjualan tahunan dan dapat dihentikan operasi bisnisnya.

“Keempat, di China, barang impor di pasar online wajib mematuhi regulasi penjualan produk impor, seperti sertifikasi, ISO Manufaktur, serta Labeling,” kata Menteri Teten.

Di China, kata MenkopUKM, ada beberapa UU yang mengatur e-commerce, yaitu UU Konsumen, UU Keamanan Produk, dan UU Perdagangan Elektronik. “Mereka secara spesifik melarang praktik monopoli melalui penggunaan data dan algoritma,” kata Menteri Teten.

Oleh karena itu, MenkopUKM menyebutkan revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 menjadi Permendag 31/2023 setidaknya bisa memperbaiki kelemahan kita. Regulasi tersebut memuat ketentuan yang tidak memperbolehkan adanya penyatuan platform media sosial dan e-dagang dalam satu platform, dengan kata lain tidak boleh platform menjual produknya sendiri, kecuali melakukan agregasi dengan UMKM dan tetap mencantumkan produsennya.

“Selain itu, harus memenuhi standar barang Indonesia dan dari negara asal barang, hingga crossborder online wajib menerapkan harga barang minimum di atas 100 dolar AS per unit,” kata MenkopUKM.

Bagi Menteri Teten, ada beberapa alasan mengapa social media harus dipisahkan dengan e-commerce. Penyatuan sosial media dan e-commerce dalam satu platform memungkinkan terjadinya penggunaan data pribadi untuk tujuan-tujuan bisnis seperti market inteligent dan menciptakan permintaan, hingga melahirkan persaingan usaha yang tidak adil sehingga akan menimbulkan monopoli pasar.

“Alasan lain, pengaturan algoritma untuk mengarahkan traffic hanya kepada salah satu platform, bahkan ke produk tertentu milik perusahaan afiliasi platform temasuk produk asing yang terafiliasi dengan platform dan perlakuan diskriminatif terhadap penjual independen (shadow banning) di dalam platform,” kata MenkopUKM.

Dalam kesempatan itu pula, Menteri Teten menjabarkan 6 Arah Tranformasi Digital di Indonesia. Pertama, industrialisasi digital dengan menyediakan perangkat lunak, kecerdasan buatan, big data, dan komputasi awan.

Kedua, digitalisasi industri, diantaranya produktivitas, kualitas dari produksi ekonomi lama dan baru. Ketiga, tata kelola digital untuk menghadirkan pemerintahan modern.

Keempat, pengembangan nilai data dengan pemanfaatan dan penentuan hak data, perlindungan data (Data Security) untuk melindungi kepentingan ekonomi dan politik. Kelima, infrastruktur jaringan internet. Keenam, pengembangan talenta digital kelas dunia.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Sampaikan Kebijakan Strategis Majukan Koperasi di FEB UI

Tinggalkan komentar

Depok:(Globalnews.id)- Dalam Kuliah Tamu di FEB UI, Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyampaikan kebijakan strategis yang dikembangkan Pemerintah dalam upaya memajukan koperasi di Indonesia agar terus tumbuh, berkembang, dan berperan penting dalam perekonomian nasional.

“Sebagai pilar ekonomi rakyat, maka koperasi perlu penguatan fundamental agar visi dan misinya tumbuh sehat, berkualitas, dan berdaya saing tinggi,” kata MenKopUKM Teten Masduki saat Kuliah Tamu Mata Kuliah Koperasi dengan tema Peran Regulasi Pemerintah dalam Mendorong Kemajuan Koperasi di Indonesia di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Jumat (29/9).

MenKopUKM menjelaskan salah satu dukungan pemerintah dalam penguatan peran koperasi adalah melalui terbitnya sejumlah regulasi. Termasuk revisi UU Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 melalui Omnibus Law atau UU Cipta Kerja.

Dalam Omnibus Law ini, masyarakat dimudahkan untuk mendirikan badan usaha koperasi yang hanya butuh minimal 9 orang. Sebelumnya ketentuan untuk mendirikan koperasi minimal harus 20 orang.

“Di dalam UU P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) yang paling diributkan saat itu soal koperasi. Sebab banyak dari pelaku koperasi tidak mau pengawasan di dipindahkan ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan), mereka tetap ingin fungsi pengawasan ada di KemenKopUKM, padahal kami tidak punya instrumen dan kewenangan pengawasan,” ujar MenKopUKM Teten Masduki.

MenKopUKM Teten Masduki menjelaskan jumlah koperasi di Indonesia sampai Desember 2022 mencapai 130 ribu unit dengan proporsi terbesar adalah koperasi konsumen yang mencapai 71 ribu unit. Kemudian jumlah koperasi produsen sebanyak 26 ribu dan koperasi simpan pinjam sekitar 18 ribu unit. Sisanya koperasi jasa dan pemasaran. Sementara total volume usaha koperasi mencapai Rp197 triliun.

Lantaran banyaknya jumlah koperasi aktif ini, tidak dipungkiri, ada beberapa di antaranya yang tersandung masalah hukum. Oleh sebab itu, diperlukan aturan dan kebijakan untuk melindungi para anggota koperasi sekaligus untuk memastikan koperasi berjalan dengan baik.

Berikutnya regulasi lain yang dikeluarkan untuk kemajuan koperasi yaitu Peraturan Menteri (Permen) Nomor 8 tahun 2021 tentang Koperasi Multi Pihak. Dalam Permen ini diatur tentang kemudahan masyarakat yang ingin membangun koperasinya dengan model multipihak sebagaimana yang sudah diinisiasi oleh fans fanatik grup band Slank dengan nama Koperasi konsumen multipihak Slankops.

“Kita coba inisiasi koperasi multipihak karena di dalam bisnisnya melibatkan banyak pihak. Ini merupakan modernisasi koperasi, sebab kalau koperasi konvensional itu keanggotaannya homogen sedangkan koperasi multipihak itu heterogen,” ucap MenKopUKM.

Lebih lanjut, Menteri Teten manambahkan pihaknya saat ini sedang mengupayakan untuk mendorong DPR dan pemerintah untuk segera melakukan pembahasan terkait revisi UU Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian. Di dalam draf revisi yang disampaikan KemenKopUKM setidaknya ada sekitar 80 persen perubahan isi dari Undang-Undang yang saat ini masih berlaku tersebut.

Melalui perubahan UU tersebut, ke depan diharapkan koperasi akan lebih efektif dan memiliki banyak daya dukung untuk bisa lebih berkembang. Sejauh ini Surat usulan pembahasan dari Presiden (Surpres) telah disampaikan ke DPR untuk diagendakan pembahasan hingga pengesahannya. Diharapkan akhir tahun ini revisi ketiga dari UU Nomor 25/1992 bisa disahkan.

“Di dalam draf revisi UU yang baru ini nanti kita akan bagi lagi ketentuan soal pengawasan koperasi untuk yang close loop dan open loop, yang pasti kalau untuk koperasi yang besar sudah tidak efektif lagi untuk pengawasan internal,” kata Menteri Teten.

Sementara itu Dekan FEB UI Teguh Dartanto mengapresiasi berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah demi mendorong kemajuan dan perkembangan koperasi di Indonesia. Menurutnya saat ini koperasi perlu direbranding lagi agar lebih dikenal oleh kalangan milenial.

Menurutnya perkoperasian menjadi salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa FEB UI. Pihaknya ingin bersama-sama secara kolektif untuk menjaga marwah koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional di tengah tantangan dan disrupsi teknologi yang saat ini berkembang sangat pesat.

“Kita tetap punya semangat untuk menjaga koperasi untuk maju bersama-sama, ini menjadi komitmen kami di FEB UI. Kita ingin agar koperasi tidak hanya menjadi badan usaha tapi menjadi bagian hidup untuk mencapai tujuan hidup bersama-sama,” ucap Teguh.

Dijelaskannya, saat ini FEB UI dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama-sama melakukan riset dan kolaborasi untuk mendorong kemajuan koperasi multipihak. Dia berharap melalui riset yang sedang berjalan ini nantinya dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentant upaya pengembangan koperasi multipihak yang efektif untuk dijalankan bersama-sama.

“Kami harap dengan kajian dari riset dosen-dosen kami bisa memberikan warna terhadap kebijakan koperasi di Indonesia ke depan,” ucap Teguh.(Jef)