Arsip Tag: Motor listrik

ekbis

BNI Siap Dukung Kebijakan Subsidi Motor Listrik Pemerintah

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI sebagai pioneer green banking menyambut baik kebijakan pemerintah terkait subsidi untuk kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) khususnya motor listrik yang resmi diberlakukan Senin (20/3/2023). Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan di Indonesia.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, dalam keterangannya menyatakan, BNI melalui BNI Finance siap mendukung kebijakan pemerintah tersebut dengan menyediakan fasilitas kredit yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat.

“Dalam rangka mendukung penggunaan kendaraan listrik di Indonesia, BNI Finance siap menyediakan fasilitas kredit dengan bunga rendah dan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh masyarakat. Dengan uang muka mulai dari 10% dan jangka waktu kredit sampai dengan 5 tahun,” ujar Okki.

Adapun pemerintah resmi memberlakukan subsidi motor listrik sebesar Rp 7 juta per unit untuk 1 juta motor listrik baru dan konversi untuk dua tahun kedepan. Total anggaran yang dialokasikan pemerintah mencapai Rp 7 triliun dimana sebanyak Rp 1,75 triliun untuk tahun ini dan Rp 5,25 triliun untuk 2024.

Rinciannya, pada 2023 subsidi akan diberikan untuk 200 ribu unit motor listrik baru dan 50 ribu unit motor konversi. Sedangkan pada 2024, subsisi akan diberikan untuk 600 ribu unit motor listrik baru dan 150 ribu unit motor konversi.

“Saat ini, BNI telah mempersiapkan diri untuk menyambut para pelanggan yang berminat membeli kendaraan listrik dengan memperluas jaringan kerjasama dengan produsen kendaraan dan dealer-dealer resmi kendaraan listrik di Indonesia,” kata Okki.

Untuk menerima subsisi pemerintah, konsumen harus harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, seperti menjadi penerima kredit usaha rakyat (KUR), penerima bantuan produktif usaha mikro (BPUM), dan bantuan subsidi upah, serta penerima subsidi listrik 450VA hingga 900VA. Sedangkan untuk penerima subsidi motor konversi, tidak ada kriteria khusus dan siapa pun bisa menggunakan subsidi itu.

Sementara untuk syarat kendaraan motor listrik yang mendapatkan subsidi, yaitu harus diproduksi di Indonesia dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40%. Syarat lainnya, produk motor listrik yang mendapatkan bantuan harus diberikan persyaratan tidak menaikkan harga jual selama masa pemberian bantuan pemerintah tersebut.

Lebih lanjut Okki mengatakan, BNI berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan melalui inovasi dan solusi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

“Kami percaya bahwa kendaraan listrik akan menjadi tren di masa depan, dan BNI akan selalu siap memberikan dukungan kepada para pelanggan untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang lebih hijau dan berkelanjutan,” pungkasnya.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Dukung HIPPINDO Serap 1 Juta Motor Listrik Lokal untuk Karyawan Ritel

Tinggalkan komentar

Bali:(Globalnews.id)– Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mendukung dan mengapresiasi penuh kerja sama antara Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) dengan PT Marco Indokarya melalui Marco Green Solutions Program, dengan mewujudkan program Satu Juta Motor Listrik bagi para karyawan ritel dan ekosistemnya di tahun 2023.

MenKopUKM Teten Masduki mengatakan kerja sama tersebut dalam rangka mendukung program pemerintah mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menuju Net Zero Carbon Emission. Hal ini juga sejalan dengan program Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) dalam menjalankan strategi pengembangan ekonomi hijau.

“Dengan hadirnya motor listrik lokal ini setidaknya kita bisa mengalahkan produk luar. Saya senang jika produk UMKM bisa menyaingi produk China. Saya mengapresiasi HIPPINDO bisa menyerap sejuta motor listrik, kita harus semangat karena kuartal III tahun 2022 tumbuh 5,7 persen yang ditopang oleh belanja domestik, salah satunya produk lokal,” kata MenKopUKM Teten dalam sambutannya usai menyaksikan Penandatangan Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding/MoU) HIPPINDO dan PT Marco Indokarya di BNDCC, Nusa Dua, Bali, Jumat (11/11).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum HIPPINDO Budihardjo Iduansjah, Malaysia-Indonesia Business Council (MIBC) Senator Jaziri Alkaf A Suffian, Direktur Utama PT Sarinah (Persero) Ferry Kwartati, serta Deputi UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman.

MenKopUKM mengungkapkan, tahun depan, ekonomi Indonesia dan dunia akan menghadapi kondisi global yang tak mudah. Apalagi sampai saat ini baru 15 persen UMKM di Tanah Air yang mampu memperkuat daya beli masyarakat dan mencoba kuat menghadapi situasi global.

Untuk itu praktik usaha ramah lingkungan atau ekonomi hijau ke depannya, kata Menteri Teten, menjadi salah satu dari agenda pemulihan transformatif ke depan dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang berat.

Saat ini, sekitar 70 persen dari prioritas program KemenKopUKM akan menyasar langsung pelaku UMKM dan koperasi anak muda, perempuan, serta fokus untuk mendukung pengembangan usaha ramah lingkungan. Hal ini sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencapai target penurunan emisi maupun Net Zero Emission (netralitas karbon) di tahun 2060 atau lebih awal.

“Kita perlu belajar dari negara lain dengan pesat bergerak menuju pertumbuhan ekonomi hijau, menetapkan kebijakan pro lingkungan dengan target ambisius. Contohnya di Uni Eropa, mereka menetapkan carbon border tax, dengan memonitor besi, baja, semen, pupuk, aluminium, dan pembangkit listrik. Dan di Inggris telah menerapkan due diligence atau uji tuntas sebagai syarat masuk sejumlah produk luar negeri,” katanya.

KemenKopUKM, kata Teten, berupaya terus dalam menyusun strategi pengembangan UMKM hijau melalui beberapa program. Di antaranya, kemitraan usaha seperti Green Value Chains di Al Ittifaq serta sertifikasi organik (sayur mayur dan buah buahan).

Kemudian akses pasar seperti e-commerce green-product, pameran skala internasional tematik ekonomi hijau. Inkubasi Wirausaha meliputi pengembangan wirausaha sosial, khususnya dengan telah diterbitkannya Perpres Nomor 2 tahun 2021 tentang kewirausahaan yang memberikan kemudahan. Terakhir, digitalisasi UMKM, di mana saat ini sudah ada 20,2 juta UMKM telah terhubung dengan ekosistem digital.

“Kami juga terus mendorong start-up anak muda yang bergerak di bidang ramah lingkungan. Seperti Bell Society pemenang kompetisi bisnis model Korea-Asean 2020 yang mengolah limbah pertanian (kulit buah) menggantikan kulit sintetis yang tidak ramah lingkungan,” kata MenKopUKM.

Selain itu juga ada Octopus, model bisnis sirkular dalam mengelola sampah plastik yang berhasil meningkatkan pendapatan pelestari hingga tiga kali lipat, dimana mayoritas pelestari adalah perempuan.

Serta beberapa start-up tech ramah lingkungan lainnya seperti green peer to peer lending (Arconesia), mall sampah (komerse.id), teknologi water management system (SIAB Indonesia), dan lainnya.

“Yang menarik ditemukan bahwa UMKM yang dimiliki perempuan cenderung lebih mendukung praktik ramah lingkungan dan inklusif dibandingkan dengan UMKM yang dimiliki laki-laki,” kata Menteri Teten.

Ia berharap, dengan kerja sama HIPPINDO dan Marco Indokarya dapat meningkatkan hubungan bisnis yang ramah lingkungan, serta mewujudkan netralitas karbon lebih cepat dan ekonomi yang berkelanjutan.(Jef)