Arsip Tag: Pengembangan Ekosistem KUMKM

ekbis, koperasi dan ukm

Tingkatkan Kapabilitas UMKM, BNI Dorong Xpora Melayani Kebutuhan UMKM Berlandaskan UMKM Ekspor & Diaspora, Digital Value Chain dan Ekosistem Unggulan

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(Globalnews.id)- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI berkomitmen untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional, salah satunya dengan mengembangkan UMKM di Indonesia. Melalui Xpora, BNI hadir melayani kebutuhan UMKM berlandaskan 3 fokus strategis yaitu UMKM Ekspor & Diaspora, Digital Value Chain dan Ekosistem Unggulan.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan dalam melakukan ekspor, pelaku UMKM kerap menghadapi beberapa tantangan seperti persaingan produk, prosedur & lisensi ekspor, akses permodalan, hingga akses pasar global.

BNI berupaya membantu UMKM menghadapi tantangan tersebut dengan menghadirkan solusi pemberdayaan UMKM Xpora, yang membantu UMKM mulai dari peningkatan kapabilitas, digitalisasi proses bisnis, menghadirkan akses pasar online dan akses pasar ekspor. Ekosistem Xpora langkah kolaborasi BNI untuk menjawab tantangan UMKM.

“Xpora menjadi pintu masuk UMKM dan pengusaha ke dalam ekosistem BNI yang telah tumbuh besar, dengan cara menawarkan kemudahan untuk meningkatkan penjualannya hingga membantu mencari pembeli potensial. Tentunya BNI juga memberikan akses pada digitalisasi proses bisnisnya,” kata Okki.

Okki menambahkan untuk mendapat informasi seputar program dan fitur Xpora, UMKM dapat mendatangi Hub Xpora yang saat ini telah tersebar di 7 kota antara lain Medan (KK Juanda), Jakarta (KCP Smesco), Bandung (KCU JPK), Solo (KCP Sebelas Maret), Surabaya (KCU Surabaya), Makassar (KCU Makassar), dan Denpasar (KCU Gajah Mada).

Masyarakat juga dapat menghubungi BNI Call maupun mengunjungi Digital Platform Xpora untuk mendapatkan informasi yang lebih detail terkait solusi ekspor bersama Xpora.

Sementara itu untuk menjangkau menghubungkan UMKM dengan buyer yang berada di luar negeri, BNI mengandalkan kantor cabang luar negeri (KCLN) yang saat ini telah tersebar di London, New York, Amsterdam, Seoul, Singapura, Tokyo, dan Hongkong.

Okki mengatakan KCLN juga berperan dalam menciptakan akses untuk eksportir Indonesia ke pembelian luar negeri, menawarkan solusi keuangan ke diaspora untuk scale up, dan berkolaborasi dengan asosiasi untuk mempromosikan produk Indonesia.

“KCLN BNI juga memberikan edukasi mengenai pasar luar negeri, potensi ekspor dan tentunya prosedur ekspor di masing-masing wilayah,” kata Okki.

BNI mencatat hingga Maret 2023 kredit yang berorientasi pada ekspor mencapai Rp25,77 triliun, dengan non-performing loan (NPL) sebesar 1,12%. Adapun pendapatan bunga dari kredit yang berorientasi pada luar negeri tersebut sebesar Rp330 miliar. Sementara itu total CASA yang dihimpun sebesar Rp3,77 triliun.

Dalam mendorong penetrasi Xpora lebih dalam lagi, BNI menyiapkan Xpora Digital Portal yang akan membantu UMKM dalam melakukan diagnosis bisnis, mengajukan pendanaan, mengikuti pelatihan, mendapatkan solusi digital untuk bisnis, dan melakukan business matching.

“Xpora sebagai One Stop Shopping Solution hadir untuk mendukung meningkatan potensi UMKM Indonesia agar dapat mengembangkan bisnisnya menuju UMKM Go Productive, Go Digital, & Go Global. Xpora tentunya juga menjadi pusat layanan bagi para diaspora Indonesia yang berada di luar negeri,” kata Okki. (Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Ajak Pemda Perkuat Ekosistem yang Kondusif agar Usaha Mikro Naik Kelas

Tinggalkan komentar

Palangkaraya:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mengajak para pemangku kepentingan di daerah-daerah, untuk bersinergi dalam meningkatkan dan memperluas ekosistem yang memudahkan bagi usaha mikro kecil agar tumbuh dan naik kelas.

Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Mikro KemenKopUKM Yulius dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Perencanaan Pusat dan Daerah di Tingkat Provinsi, yang diselenggarakan pada 15-17 November 2022 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

“Sinkronisasi dapat dikatakan sebagai suatu proses secara bersama-sama dan saling berbagi informasi kebijakan dan kegiatan agar pemberdayaan KUMKM dapat berkelanjutan dan terintegrasi antara pusat dengan daerah,” kata Yulius dalam keterangan resminya, Kamis (17/11).

Sebab diakuinya, informasi program dan kegiatan pemberdayaan KUMKM banyak tersedia, namun belum optimal sampai ke daerah. “Untuk optimalisasi sinkronisasi dan sinergi, diharapkan dinas yang membidangi KUMKM juga bisa proaktif mendapatkan informasi program atau kegiatan,” ucapnya.

Yulius berharap program pemberdayaan yang dikembangkan kedeputiannya bisa berkontribusi dalan memperbesar peran UMKM terhadap PDB yang ditargetkan mencapai 63 persen pada 2022 dan sebesar 64 persen pada 2023.

Kemudian capaian proporsi UMKM yang mengakses kredit keuangan formal ditargetkan hingga 27,8 persen pada 2022 dan sebesar 29,1 persen pada 2023. Dan terakhir, capaian usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal sebanyak 5,5 juta UMKM pada 2022 dan sebanyak 7,5 juta UMKM pada 2023. Juga mereka yang semakin banyak beralih dari pelaku usaha informal menjadi pelaku usaha formal dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Tak hanya itu, Yulius menegaskan, lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja pada 2020 memiliki misi untuk memberikan kemudahan regulasi bagi ekosistem ekonomi Indonesia termasuk untuk UMKM. Untuk itu, pada 2021 dalam mendukung Undang-Undang tersebut, dibuat PP Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan KUMKM.

Dalam PP ini, terdapat kemudahan dan dukungan Pemerintah untuk usaha mikro kecil yang meliputi Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan, Kemitraan, Penyediaan Pembiayaan, serta Kemudahaan dan Insentif.

Bersamaan dengan adanya amanat RPJMN yang menyatakan arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi tahun 2022-2024 mencakup penguatan kewirausahaan dan KUMKM yang mencakup 5 aspek.

Kelima aspek tersebut adalah, pertama, Pembiayaan Usaha Mikro, dengan program Peningkatan Akses KUR Klaster dan Pendampingan KUR. Kedua, Perlindungan Kemudahan Usaha Mikro, dengan program Penerbitan Perizinan berusaha dan sertifikasi produk, bantuan kebencanaan, dan fasilitasi area infrastruktur publik.

Ketiga, Rantai Pasok Usaha Mikro, dengan program Penguatan Pasar Online dan Offline serta Penguatan Rantai Pasok Komoditas. Keempat, Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro, dengan program Pelatihan Vocational, Pelatihan berbasis kompetensi, Pelatihan E-Commerce, dan Pelatihan Manajemen Keuangan.

“Yang kelima, Fasilitasi Bantuan Hukum dan Konsultasi Usaha Mikro, dengan program Sosialisasi Hukum dan Kebijakan Usaha Mikro, serta Fasilitasi Layanan Hukum. Pada 2023 nanti, akan ada dua program baru di kedeputian kami yakni Rumah Kemasan dan Re-Design PLUT-KUMKM,” ucap Yulius.

Dengan begitu, Yulius mengatakan, setidaknya terdapat empat hal yang sekiranya bisa disinergikan untuk meningkatkan dan memperluas ekosistem yang memudahkan usaha mikro Indonesia tumbuh dan naik kelas.

Sinergi tersebut meliputi, pertama, Sinergi Transformasi Informal ke Formal. Di mana Dinas memproyeksikan penerbitan NIB per tahun 2022-2024, serta kebutuhan fasilitasi sertifikasi produk bagi UMK (halal, merek, PIRT, Izin Edar, dan SNI).

Kedua, Sinergi Fasilitasi Layanan Bantuan Hukum UMK. Di mana Dinas menyampaikan kebutuhan fasilitasi bantuan hukum bagi UMK, serta membentuk satuan kerja Bantuan Hukum di Daerah. Ketiga, Sinergi Fasilitasi Pengembangan SDM. Keempat, Sinergi Transformasi Rantai Pasok yang meliputi, Rumah Produksi Bersama, Pengembangan Klaster Biofarmaka, maupun Onboarding laman LKPP, serta Pengembangan UMik di kawasan wisata.

“Dinas menyampaikan data usaha mikro untuk di kawasan wisata, dan berkolaborasi dalam kurasi produk serta koordinasi sinergi dengan pengelola kawasan wisata,” ucap Yulius.

Ia menekankan, seluruh intervensi dan kebijakan harus dilakukan paralel dan berkesinambungan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan stakeholder Non-Pemerintahan seperti asosiasi dan kelompok masyarakat, barulah UMKM di Indonesia dapat berkembang hingga mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi semakin baik.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Tekankan Pentingnya Percepatan Program Pengembangan Ekosistem KUMKM

Tinggalkan komentar

Solo:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menekankan pentingnya percepatan program pengembangan ekosistem bagi koperasi dan UMKM di antaranya meningkatkan kemitraan usaha antara UMKM dengan usaha besar, serta meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan.

“Sebanyak 93 persen usaha mikro dan kecil belum menjalin kemitraan dengan usaha besar. Di sisi lain, akses pembiayaan juga dirasa masih cukup sulit bagi UMKM,” ucap MenKopUKM Teten Masduki saat membuka acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Tahun 2022, di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (13/10).

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Arya Bima, Staf Khusus Presiden RI Putri Tanjung, Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan seluruh kepala dinas bidang KUMKM seluruh Indonesia.

Menteri Teten menegaskan, hal tersebut menjadi tantangan besar bagi UMKM untuk meningkatkan produktivitasnya ataupun masuk ke dalam rantai pasok.

Untuk itu, diperlukan dukungan serta kolaborasi dari seluruh stakeholder untuk mengatasi tantangan tersebut. “Kemudian, diharapkan dapat memaksimalkan output potensial, sehingga pertumbuhan ekonomi mampu kembali secara berkelanjutan,” kata MenKopUKM.

Menteri Teten mengatakan, akses pembiayaan bagi koperasi dan UMKM akan diperbesar dengan target sebesar 30 persen kredit perbankan untuk pelaku UMKM. “Memang, ada KUR Rp100 juta yang tanpa agunan. Namun, praktiknya di lapangan masih sulit,” ucap MenKopUKM.

Oleh karena itu, Menteri Teten meminta pihak perbankan untuk mengubah pendekatan kredit, dari agunan ke kelayakan usaha. “Harus dengan sistem digital dalam menilai kinerja UMKM, sehingga memudahkan bagi credit scoring UMKM,” kata MenKopUKM.

Maka, MenKopUKM mendorong laporan keuangan UMKM dengan sistem digital. Sebab, selama ini, masih banyak UMKM dengan model laporan keuangan keluarga. “Dengan sama-sama digital, maka akan klop bertemu antara UMKM dengan perbankan,” kata Menteri Teten.

Lebih dari itu, MenKopUKM juga mendorong UMKM untuk memiliki business plan untuk memudahkan investor masuk, selain memudahkan bank menyalurkan kredit. “Kami sudah membangun Smesco Hub Timur di Bali untuk mengembangkan pasar produk UMKM wilayah Timur Indonesia,” kata Menteri Teten.

Untuk UMKM naik kelas, Menteri Teten meminta agar lebih selektif, terkait UMKM yang memang memenuhi syarat untuk bisa scalling up. “Harus bisa menjadi bagian dari rantai pasok yang terintegrasi dengan industri besar. Tanpa itu, UMKM susah untuk naik kelas,” ucap MenKopUKM.

Saat ini, baru sekitar 4,1 persen UMKM yang masuk ke dalam Global Value Chain. Maka, ekspor UMKM pun terbilang masih rendah. “Tapi, dengan kemitraan tadi, bila industri meningkat maka UMKM pun ikut terkerek naik,” kata Menteri Teten.

Sementara untuk meningkatkan kualitas produk UMKM setara dengan industri, MenKopUKM sudah menggulirkan program Rumah Produksi Bersama (Factory Sharing) untuk sektor-sektor usaha seperti kuliner, kosmetik, dan fesyen.

Perguruan tinggi juga didorong untuk membangun inkubator bisnis yang terintegrasi dengan risetnya. “Jadi, kami akan mendorong UMKM yang naik kelas itu yang berbasis high tech,” kata MenKopUKM.

Program percepatan lainnya adalah memberikan kemudahan perizinan dari informal ke formal, termasuk di dalamnya izin edar produk UMKM dari Badan POM.

Menteri Teten akan lebih mengefektifkan program belanja pemerintah 40 persen untuk produk UMKM dalam e-Katalog dan katalog daerah. Termasuk belanja BUMN agar bisa masuk rantai pasok industri. “Jangan sampai e-Katalog didominasi produk-produk usaha besar. Maka, UMKM perlu pendampingan,” ucap MenKopUKM.

Terkait koperasi bermasalah, Menteri Teten menegaskan akan memperketat pengawasan koperasi, khususnya KSP. Bagi MenkopUKM, usaha besar tidak boleh ikut mendirikan koperasi. Karena, sejatinya, koperasi adalah close loop system, yakni wadah usaha untuk pelaku usaha kecil.

Dan jika ada koperasi yang melakukan praktik shadow banking, Menteri Teten mendorong mereka untuk berubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Di samping itu, Menteri Teten juga terus memperkuat koperasi di sektor pangan lewat Program Korporatisasi Petani. Salah satunya, mendorong petani sawit membangun koperasi untuk mendirikan industri atau pabrik minyak makan merah.

Di sektor kelautan, akan dibangun banyak SPBU khusus untuk melayani kebutuhan BBM bersubsidi yang dibutuhkan nelayan di seluruh Indonesia. Saat ini, dari 11 ribu desa nelayan yang ada, hanya memiliki sekitar 388 SPBU nelayan.

“Para nelayan akan terdata secara digital by name, by address, dan by volume, lewat platform My Pertamina. Sehingga, nantinya tidak akan ada lagi penyelundupan solar bersubsidi,” kata Menteri Teten.(Jef)