Arsip Tag: Perbankan syariah

koperasi dan ukm

MenKopUKM Dukung Kolaborasi Wujudkan Indonesia Jadi Kiblat Ekonomi Syariah Dunia

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mendukung upaya berbagai pihak dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai kiblat ekonomi syariah dunia, menurutnya dengan jumlah penduduk muslim terbesar kelima dunia, Indonesia sangat berpeluang mengembangkan ekonomi syariah yang lebih besar lagi.

“Strategi penguatan ekosistem halal global perlu diterapkan dalam upaya mendukung Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Dan sektor ekonomi dan keuangan syariah selama ini terbukti mampu menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru,” ucap MenKopUKM Teten Masduki dalam sambutannya di acara 9th Indonesia Islamic Economic Forum (IIEF), sekaligus Penyerahan Sertifikat Halal kepada 5 pelaku Usaha/UMKM yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jumat (7/10).

Bagaimana tidak, kata Menteri Teten, saat ini berbagai negara yang bukan hanya berpenduduk muslim juga mulai ramai mengembangkan ekonomi syariah yang menjanjikan. Dari data State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022 mengestimasikan, umat muslim di dunia menghabiskan hingga 2 triliun dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp30.516,4 triliun pada 2021 di sektor industri halal, mulai dari makanan, farmasi, hingga pariwisata.

“Visi Indonesia menjadi kiblat ekonomi syariah dunia bukan tanpa dasar. Di tahun 2020, PDB Indonesia merupakan yang terbesar dibanding negara-negara yang tergabung dalam organisasi kerja sama Islam,” kata MenKopUKM yang juga Wakil Ketua Umum I PP Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) ini.

Indonesia dinilai paling kompetitif dalam menarik FDI (Foreign Direct Investment) atau investasi langsung luar negeri dibanding negara-negara OKI lainnya. Dan sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia kata Teten, Indonesia merupakan pasar besar ekonomi dan keuangan syariah global.

Bahkan presensi industri keuangan syariah juga cukup kuat. Hal ini terlihat dari total aset industri keuangan syariah di Indonesia mencapai Rp2.050 triliun pada 2021. Jumlah tersebut tumbuh 13,82 persen dari tahun sebelumnya yakni Rp1.801 triliun.

“Ini jadi anomali di tengah pandemi, malah kinerja keuangan tumbuh. Di pasar modal syariah memiliki porsi aset keuangan syariah sekitar 60,27 persen yang juga mengalami pertumbuhan tertinggi di antara sektor lainnya. Di mana laju pertumbuhan pasar modal syariah mencapai 14,83 persen secara tahunan,” ucap MenKopUKM.

Kemudian perbankan syariah dengan pangsa pasar 33,83 persen dari keuangan syariah tumbuh sebesar 13,94 persen. Sementara untuk industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNB Syariah) yang memiliki porsi sebesar 5,90 persen dari total aset keuangan syariah, juga tumbuh sebesar 3,90 persen.

“Secara kualitatif industri keuangan syariah, Indonesia masih mencatatkan prestasi yang baik di masa pandemi dengan mempertahankan peringkat kedua dalam Islamic Finance Development Indicator 2021. Pokoknya kerenlah kita ini,” ucap Teten.

Sejalan dengan garis besar kebijakan organisasi MES kata MenKopUKM, tercantum visi yang ingin diwujudkan di tahun 2030 yakni, agar ekonomi dan keuangan syariah berkontribusi signifikan terhadap ekosistem perekonomian nasional. Yang kemudian diturunkan ke dalam tiga misi per 3 tahun pada periode 2021-2023. “Arah kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah difokuskan pada empat area,” katanya.

Pertama pengembangan pasar industri halal di dalam dan luar negeri. Di antaranya mengakselerasi sertifikasi halal, agar diterima oleh konsumen di dalam dan luar negeri. Mendorong pengembangan kapasitas para pelaku usaha halal, terutama domestik dan terutama UMKM, hingga memfasilitasi kegiatan intermediasi matching dan ekspor produk halal dan negara-negara tujuan utama.

Kedua, pengembangan industri keuangan syariah nasional, di antaranya dengan mendorong penguatan aspek permodalan industri keuangan syariah. Mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah hingga antara keuangan syariah dengan industri halal. Ketiga, investasi bersahabat yang melibatkan pengusaha di daerah di antaranya dengan sertifikasi untuk UMKM.

“Bagimana hal ini bisa saling menguntungkan antara usaha besar dan usaha kecil, mendorong program linked dengan pengusaha di daerah-daerah pembangunan ekosistem halal value chain melalui integrasi antara unit-unit usaha. Baik usaha kecil menengah dan besar, hingga fasilitasi akses permodalan dan pemberdayaan bagi UMKM,” ucap Teten.

Dan yang keempat, pengembangan ekonomi syariah dari desa dan pesantren secara berkelanjutan. Di antaranya dengan mendorong program-program pemberdayaan berbasis pesantren dan komunitas di pedesaan, membangun sistem supply chain yang bersifat end to end, hingga pengembangan dan peningkatan kapasitas unit usaha pesantren.

“Alhamdulillah sejumlah program kerja melalui komite-komite terkait sudah berhasil direalisasikan. Semoga kita dapat terus berlanjut, serta turut memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air,” ucap MenKopUKM.

Di kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo berterima kasih kepada semua pihak yang bersama-sama bahu-membahu mewujudkan upaya memajukan ekonomi keuangan syariah Indonesia, serta cita-cita menjadi pusat ekonomi keuangan syariah dan kiblat ekonomi keuangan syariah di global.

“Pengembangan ekonomi syariah bukan hanya masalah religi. Karena itu bagian dari model bisnis yang bahkan negara-negara yang bukan muslim pun juga sekarang adalah menjadi pemainnya. Mulai dari Korea, Jepang, Thailand bahkan Australia,” kata Perry.

Gubernur BI yang juga menjabat Dewan Pakar MES, mendukung kolaborasi antara MES pusat dan daerah untuk menyelenggarakan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2022 ke-9. Di mana dalam event tersebut telah diluncurkan tiga gerakan, pertama mengadakan modest fashion Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MOTIONFES). Di dalamnya, terdapat 163 desainer, 17 kegiatan, dan 1.256 karya modest fashion.

Kedua, gerakan pencanangan akselerasi setifikasi halal. Di mana BI sudah bertemu dengan para regulator dan para aktor yang terlibat mendukung akselerasi untuk sertifikasi halal. Misalnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), komisi fatwa, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Ketiga lembaga itu berkomitmen meperkuat akselerasi setifikasi halal di Indonesia.

Dan yang ketiga, penguatan ekosistem Global Halal Hub (GHH),memperkuat kembali jalur perdagangan sutera, rempah-rempah yang dulu Indonesia menjadi penyuplai 11 persen rempah-rempah dunia, dan memiliki 30.000 jenis herbal tersebar di seluruh nusantara.

“GHH menjadi wadah untuk bersinergi mempercepat pengembangan produk halal lokal brorientasi global. Harapannya, Indonesia menjadi pusat hortikultura atau pusat rempah untuk dunia bagi produsen pangan halal,” ucap Perry.(Jef)

ekbis

Perbankan Syariah Dorong Literasi dan Inklusi Keuangan

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)–Indeks literasi keuangan menunjukkan peningkatan yang signifikan, data OJK di tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan nasional mencapai 38.0% dari sebelumnya 29.7 % di tahun 2016.

Sementara indeks inklusi keuangan nasional juga menunjukkan kenaikan yang signifikan, dari 67,8% di tahun 2016, naik mencapai 76,2% di tahun 2019..Namun demikian, kenaikan indeks literasi keuangan di sektor syariah masih di bawah nasional. Indeks literasi keuangan syariah yang sebelumnya 8,1 % di tahun 2016 menjadi 8,93% di tahun 2019.

Kristrianti Puji Rahayu, Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, OJK telah melakukan berbagai terobosan dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah antara lain melaui sosialisasi dan edukasi keuangan syariah ke berbagai kelompok masyarakat.
Adapun, pada tahun ini, terdapat total 4.727 rencana kegiatan edukasi dari sedikitnya 2.602 pelaku usaha jasa keuangan. Dari OJK sendiri, akan mengadakan sedikitnya 465 kegiatan.
“Di masa pandemi ini kita tetap melakukan kegiatan edukasi dengan menyelenggarakan webinar, seperti edukasi keuangan syariah di kampus-kampus dan pesantren, karyawan dan profesional, serta pelaku UMKM,” ujar Puji dalam acara Webinar Diskusi Mikro Forum Syariah – Cobisnis 2020 dengan tema “Peran Perbankan Syariah Mengerek Inklusi Keuangan Di Tengah Pandemi”, Jum’at (9/10/2020).

Peran perbankan syariah sangat penting dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia mengingat kendala yang dihadapi sangat beragam baik secara demografis maupun geografis.
Menurut Puji, secara global, Indonesia berada di urutan 5 pada Global Islamic Economic Indicator Score, dan posisi ke 4 Islamic Finance Development Report 2019, sementara Global Islamic Report 2019 menyatakan bahwa Indonesia menempati posisi pertama pada Islamic Finance Country Index.

“Di dalam negeri sendiri, per Juli 2020 total aset keuangan syariah Indonesia mencapai Rp1.639,08 triliun. Sementara market share keuangan syariah saat ini mencapai 9.68%,” jelasnya.

Senada dengan Puji, John Kosasih Presiden Direktur BCA Syariah mengungkapkan besarnya potensi perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan Global Islamic Report, Indonesia adalah pasar produk halal terbesar di dunia, sekitar 10 persen dari total pasar produk halal dunia.

“Total halal market dunia tahun 2018 sekitar USD 2,2 triliun atau senilai dengan Rp33 ribu triliun. Bahkan hingga tahun 2024 pasar produk halal dunia diperkirakan akan tumbuh dari USD 2,2 triliun menjadi USD 3,2 triliun dan pasar produk halal Indonesia diproyeksikan akan tumbuh signifikan menjadi USD 320 juta atau setara Rp4.800 triliun.

“Tidak itu saja, Indonesia memiliki operator syariah terbesar di dunia mencapai sekitar 5700 institusi yang terdiri dari 34 bank syariah, 58 asuransi syariah, 7 modal ventura syariah, 163 BPRS, serta 4500-5500 koperasi syariah,” ungkap John.

Dari data tersebut, sambung John Kosasih membuktikan betapa besarnya potensi perbankan syariah di Indonesia. Namun tantangan yang dihadapi oleh industri keuangan syariah di Indonesia juga tak kalah besar yakni masih minimnya literasi dan inklusi keuangan syariah.

“Menjadi tugas bersama untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan Syariah, karena berdasarkan survey OJK 2016, tingkat literasi dan inklusi keuangan Syariah hanya 8% dan hanya 11% yang menggunakan produk Syariah. Bahkan di data 2019, literasi keuangan syariah hanya naik menjadi 8,9 % sementara tingkat inklusi malah turun dari 11% menjadi 9%,” katanya.

UMKM & Peluang di Masa Pandemi

UMKM sebagai pilar ekonomi Indonesia mendapat perhatian serius dari OJK. Selain edukasi OJK juga menggelar program skema Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) yaitu kredit/pembiayaan yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan formal kepada pelaku UMKM yang bertujuan mengurangi kecenderungan UMKM meminjam dari entitas kredit informal/ilegal.

“Program K/PMR ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman UMKM terkait produk dan layanan keuangan, khususnya produk kredit/pembiayaan,” ujar Puji.

Sementara bagi perbankan syariah, menurut John Kosasih, BCA Syariah selaku perbankan syariah selalu siap memberi solusi para nasabahnya termasuk para pelaku UMKM. Menurutnya UMKM adalah pilar penting dalam perekonomian nasonal.

“Hingga saat ini BCA Syariah telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp1,3 triliun ke sektor UMKM,” jelasnya.
Cucu Haris, Direktur KBB (Business Coach dan Owner Mie Janda) mengatakan, pengusaha kecil dan menengah merupakan bagian industri yang menjadi besar apabila dikelola dengan baik.

Menurutnya saat pandemi ini merupakan peluang bagi UMKM salah satunya karena saat pandemi ini konsumen cenderung mengabaikan brand. Mereka tidak perlu produk terkenal, yang penting produk yang mereka butuhkan tersedia.
“Ini kesempatan bagi UMKM agar market mencoba produk mereka. Pizza tidak perlu brand terkenal, sabun cuci piring juga tidak perlu terkenal, yang penting ada dan memenuhi kebutuhan,” katanya.

Sigit Sugondo mengatakan, keberadaan UMKM sangat vital utamanya karena UMKM menyerap tenaga kerja karenanya menjamin keberlangsungan usaha UMKM mutlak dilakukan. “Semoga kita semua bisa kolaborasi mewujudkan ekosistem UMKM yang lebih baik,” katanya.

Kepala Divisi Bisnis Jamkrindo Syariah Ari Perdana Ghandi mengatakan, pihaknya selaku lembaga penjamin syariah dalam dua bulan terakhir telah menjamin sebanyak 22 ribu pengusaha UMKM.

Menurutnya peluang penjaminan syariah di Indonesia sangat besar, karena belum banyaknya penjamin syariah. Saat ini Jamkrindo Syariah mendukung program pemerintah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam menjalankan penjaminan modal kerja bekerjasama dengan perbankan syariah.

“Potensi pasar keuangan syariah juga semakin baik saat ini dengan semakin banyaknya mitra bank syariah yang membiayai KUR Syariah,”ujarnya.(Jef)