Brebes:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki memastikan ruang promosi atau ruang usaha yang diperuntukkan bagi UMKM hingga 30 persen di area infrastruktur publik terpenuhi sebagai bentuk dukungan bagi upaya pembenahan ekosistem yang berpihak bagi ekonomi kerakyatan.
Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM), Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Nota Kesepahaman Bersama tersebut disusun sesuai mandat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM, dimana dalam pasal 60 mengamanatkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit 30 persen total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik. Hal tersebut juga diperkuat dengan surat Sekretariat Kabinet pada Kementerian Koperasi dan UKM.
“Bagi infrastruktur publik wajib memberikan ruang usaha bagi UMKM. Sekarang pengelola rest area, terminal, stasiun, maupun bandara tak usah ragu lagi. Meskipun 100 persen produknya UMKM, justru mampu menarik pengunjung lebih besar, sehingga menjadi daya tarik yang luar biasa,” ucap Menteri Teten dalam Penandatanganan MoU antara Kementerian/Lembaga tentang Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Koperasi dan UMKM pada Infrastruktur Publik, di Rest Area KM 260B Banjaratma, Brebes, Jawa Tengah, Jumat (15/7).
Ia melanjutkan, produk UMKM saat ini sudah sangat memiliki daya tarik. Hal ini lantaran pendampingan produk berkualitas selain beristirahat, pengunjung juga bisa berbelanja. “Di mana hal ini sekaligus memperkuat ekonomi daerah, kerja sama ini mempercepat target Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyediakan ruang usaha bagi UMKM,” kata MenKopUKM.
Menteri Teten menjelaskan, Rest Area KM 260B Banjaratma dipilih lantaran pengelolaannya saat ini dinilai sangat baik. Sehingga lokasi tersebut menjadi role model bagi penyedia infrastruktur publik dalam memberikan ruang promosi kepada UMKM. “Saya berterima kasih kepada pengelola Banjaratma ini karena sejak awal memberikan kemudahan bagi UMKM, terutama soal tarif. Bahkan pada awal pandemi COVID-19, diberikan pembebasan sewa dengan keringanan hingga 50 persen,” ucapnya.
Diketahui, hampir 100 persen tenant di Rest Area KM 260B Banjaratma adalah UMKM sebanyak 158 usaha. KemenKopUKM katanya, diminta untuk mempercepat implementasi PP Nomor 7 tersebut. Kabar baiknya, hingga saat ini bahkan persentase pemberian ruang publik kepada UMKM sudah melampaui angka 30 persen.
MenKopUKM menyatakan, pada perkembangannya, banyak ruang publik yang awalnya berasal dari aset terbengkalai dijadikan tempat berkumpulnya anak muda. Misalnya, di M Bloc yang tiap harinya telah sukses menjaring 11 ribu pengunjung atau hampir sama dengan jumlah kunjungan mall besar. Kemudian ada juga Pos Bloc, Fabriek Bloc, dan Sarinah yang juga menjaring pengunjung hingga 41 ribu.
Menteri Teten menyebut, kekuatan ekonomi Indonesia terletak pada penguatan UMKM. Di tengah ancaman krisis pada ekonomi global, UMKM terbukti tangguh dari krisis ke krisis.
“Bagaimana UMKM kita dampingi dan beri space. Maka mereka tangguh. UMKM tak lagi ditempatkan sebagai buffer tetapi sebagai ekonomi subsisten, yakni sebagai fondasi ekonomi nasional,” kata Menteri Teten.
Ke depan kata MenKopUKM, diharapkan rest area seperti ini dapat terus bertumbuh di berbagai kota, sebagai ruang usaha bagi UMKM minimal 30 persen pada infrastruktur publik. Sehingga dapat menambah destinasi pariwisata, dan meningkatkan ekonomi masyarakat lokal.
Untuk itu, Menteri Teten mengajak seluruh pihak bahu-membahu menciptakan ekosistem usaha yang kondusif bagi UMKM dan koperasi. “Mari kita berbelanja produk lokal, guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang UKM Hanung Harimba Rachman melaporkan, jumlah pelaku UMKM yang berada di Rest Area KM 260B Banjaratma ini sebanyak 158 UMKM, terdiri dari 130 UMKM dengan produk makanan, minuman, kerajinan dan oleh-oleh, serta 28 UMKM dengan produk fesyen pada Sentral Batik Indonesia.
Sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menuturkan, sebelum rest area ini dibangun seperti saat ini, situasinya lebih seperti bangunan yang terbengkalai. Namun setelah dibangun, Rest Area KM 260B Banjaratma menjelma menjadi destinasi wisata belanja dan kuliner.
“Sebelum dibangun sempat jadi rumah hantu, tapi sekarang sudah cantik sekali penataannya. Bahkan ke depan area ini akan diisi juga dengan seni pertunjukan hingga event-event menarik,” ucap Ganjar.
Ia juga meminta, agar ada negosiasi yang baik terkait harga sewa dari para pengelola dengan UMKM. Sebab lantaran COVID-19, banyak UMKM yang kesulitan. Namun sekarang kondisi yang mulai bangkit, diharapkan mampu mendorong pendapatan dan kesejahteraan UMKM. “Kami siap membantu UMKM, semoga kerja sama ini memiliki manfaat yang baik selanjutnya,” kata Ganjar.
*Dukungan Kementerian*
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam sambutannya secara virtual menyampaikan, Presiden Jokowi menekankan bahwa, UMKM memiliki kontribusi besar bagi ekonomi nasional. Kemenhub turut mendukung dengan meyiapkan sistem transportasi yang layak sebagai akses kepada UMKM.
“Infrastruktur transportasi yang layak, menjadi nilai tambah bagi masyarakat. Bahkan pembangunan infrastruktur turut meningkatkan ekonomi pariwisata dan ekonomi dalam negeri secara keseluruhan. Kami menyambut baik MoU ini, Kemenhub mendukung pemanfaatan infrastruktur publik agar dapat dimplementasi dengan komitmen pihak terkait, selaku pemerintah untuk dapat terus berkolaborasi,” ujarnya.
Senada disampaikan Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting yang mengatakan, Kementerian BUMN sangat mendukung pengembangan UMKM. Hal ini terlihat dari empat strategis yang dilakukan Kementerian BUMN kepada UMKM.
Pertama, secara konsisten memberikan pembinaan dan kapasitas UMKM melalui belajar di Rumah BUMN yang saat ini jumlahnya mencapai 245 unit di seluruh Indonesia. Kedua, mendukung pembiayaan dari Himbara baik bank maupun nonbank melalui program Mekaar lewat PNM, Pegadaian, juga perusahaan penjaminan di bawah koordinasi BUMN termasuk asuransi kredit gagal panen.
Ketiga, akses pemasaran baik online melalui Pasar Digital (PaDi) UMKM, maupun pemasaran secara offline lewat Sarinah. “Termasuk peluang bagi UMKM di rest area seperti ini jika ada produk yang bisa dikurasi dan masuk dalam pemasaran Sarinah sangat dipertimbangkan,” kata Loto.
Keempat, pemanfaatan melalui komersial infrastruktur publik yang diamanatkan 30 persen. “Saat ini Kementerian BUMN melalui perusahaan pelat merah yang mengelola infrastruktur publik meliputi AP I, AP II, Pelindo, ASDP, Waskita Karya, Kereta Api, Jasa Marga, dan Hutama Karya, dari sekitar 30 persen yang ditarget, kami sudah mencapai 41,6 persen,” katanya.
Loto menegaskan, kontribusi sebesar 41,6 persen ini mencakup 263.459 m2 lahan komersial infrastruktur publik, sudah dialokasikan untuk UMKM. “Dampak COVID-19 walaupun yang dihuni baru 25,5 persen, kami optimistis melihat kondisi saat ini sudah mulai membaik, sehingga UMKM diingatkan untuk kembali memanfaatkan lahan publik yang disediakan,” katanya.
Sementara, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menyatakan, jalan tol sebagai strategi pemerintah meningkatkan konektivitas jalan antar wilayah, menjadi cara efisien dalam mengembangkan ekonomi daerah.
“Tujuan dari strategi pembangunan jalan tol adalah, menyediakan tempat-tempat istirahat agar masyarakat sekitar memperkenalkan apa yang menjadi khas daerah tersebut. Saat ini ada 117 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) sepanjang tol Trans Jawa dengan mengakomodasi sekitar 2.500 UMKM. Sekitar 587 UMKM paling banyak berada di Jawa Tengah,” katanya.
Hadir dalam MoU tersebut, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Menhub Budi Karya Sumadi secara virtual, Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman, Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah, Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting, dan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian.
Tak hanya menandatangai MoU, dalam rangkaian acara ini juga juga diresmikan Sentral Batik Indonesia yang ada di Rest Area KM 260B Banjaratma.(Jef)