Jakarta:(Globalnews.id) – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Koperasi Bermasalah mendapat kekuatan tambahan dengan masuknya 2 pejabat tinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke dalam Satgas. Kedua pejabat tinggi tersebut antara lain Kepala Departemen Hukum OJK dan Kepala Departemen Penyidikan / Kepala Satgas Waspada Investasi.

Ketua Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Agus Santoso menyampaikan bergabungnya OJK ke dalam Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah menjadi penting, karena OJK merupakan otoritas yg menerbitkan ijin, melakukan pengawasan, memberi sanksi, hingga memiliki unit penyidikan untuk dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

“Apabila ditemukan dugaan penyimpangan penggunaan dana anggota oleh koperasi kepada usaha-usaha untuk investasi dan jasa keuangan lain, maka tentu dapat digabungkan antara analisis aliran dana dan asset tracing yg dilakukan PPATK dengan hasil temuan Satgas Waspada Investasi OJK”, ujar Agus.

Lebih lanjut Agus juga menyampaikan terdapat beberapa Koperasi Simpan Pinjam yang keberadaannya di dalam struktur konglomerasi keuangan. Sehingga koordinasi dengan OJK diperlukan untuk memastikan uang yang dihimpun Koperasi Simpan Pinjam memang diperuntukkan bagi upaya meningkatkan kesejahteraan anggotanya, bukan untuk membiayai kelompok usaha atau grupnya.

“Tujuan utama Satgas tetaplah pembayaran kepada anggota sesuai dengan akta perdamaian homologasi. Jangan sampai dengan pola Asset Based Resolution membuat Satgas tidak bisa mengetahui aliran uang anggota itu menjadi aset yang seperti apa”, tegas Agus.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK Rizal Ramadhani menyampaikan dukungannya terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah.

“OJK sendiri memiliki Satgas Waspada Investasi yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang yang kurang lebih mirip dengan Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah. Untuk itu kami sangat mendukung langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Satgas”, kata Rizal.

Rizal juga menyampaikan bahwa OJK siap memberikan dukungan kepada Satgas berupa kewenangan untuk melakukan tracing asset dan analisis keterkaitan Koperasi Simpan Pinjam yang berada di dalam konglomerasi keuangan.

“Jadi segala tugas dan fungsi OJK berdasarkan undang-undang akan dioptimalkan untuk mendukung Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah”, pungkas Rizal.(Jef)

Jakarta:(Globalnews.id)- Ketua Satgas Penanangan Koperasi Bermasalah Kementerian Koperasi dan UKM Agus Santoso, didampingi Wakil Ketua II Yudhi Wibhisana melakukan audiensi dengan Wakil Ketua Jaksa Agung RI Sunarta, di Jakarta, Senin, 24 Januari 2022 membahas tentang koordinasi penanganan 8 koperasi bermasalah yang saat ini sedang terjadi di Indonesia.

Untuk diketahui 8 koperasi bermasalah dimaksud adalah, KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, KSP Lima Garuda, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Intidana.

“Persoalan koperasi bermasalah sangat mengganggu rasa keadilan masyarakat.
Koperasi yang saat ini sedang dalam proses PKPU, ada beberapa yang bermasalah dengan hukum. Dapat dikatakan sebagai perampokan oleh pelaku yang menggunakan koperasi,” kata
Ketua Satgas Penanangan Koperasi Bermasalah Kementerian Koperasi dan UKM Agus Santoso.

Ia menambahkan, sosial media Presiden misalnya, diramaikan dengan keluhan mengenai permasalahan koperasi bermasalah. Maka dituntut kemudian regulator perlu memberikan jaminan keamanan uang milik masyarakat.

Di sisi lain juga perlu ada penekanan kepada menjalankan putusan PKPU.

Menurut Agus, saat ini pencairan yang simpanan sampai Rp3 juta, sudah selesai di lakukan, tinggal simpanan yang besaran kemudian. Agus Santoso juga di antaranya menekankan pentingnya surrender letter untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Wakil Jaksa Agung Sunarta mengatakan beberapa waktu lalu sudah ditangani persoalan antara uang yang masuk dan kewajiban tidak seimbang. “Kita fokus pada hal perlunya pembelajaran kepada regulator untuk memberikan keamanan bagi simpanan masyarakat. Diutamakan penyelesaian secara keperdataan. Agar supaya hak-hak dari anggota dapat dimaksimalkan,” katanya.

Sementara Direktur Pertimbangan Hukum Jaksa Agung Muda Maria mengatakan pihaknya pernah melakukan pertemuan sebeluknya dan saat ini
semua yang ditangani koperasi dalam skema pembayaran telah ditindaklanjuti.

Koordinator Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Rina Virawati mengatakan pihaknya fokus pada empat koperasi yang masih bermasalah dan saat ini perlu disusun LO dari Kejagung. “Untuk penyusunan bahan pengaturan perubahan UU Nomor 37 perlu di susun pokja khusus,” katanya.

Kehadiran Satgas tersebut ke Kejagung juga guna menindaklanjuti SK Menteri nomor 02 Tahun 2022 tentang, dua satgas Anggota kejagung yang ikut terlibat dalam tim satgas. Dimana Direktur Pertimbangan Hukum, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung Republik Indonesia merupakan anggota dari Tim Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah.

Dalam pertemuan itu disebutkan bahwa koperasi yang dibentuk oleh konglomerasi agar lebih diawasi dan aliran dana bisa dipantau.

Pertemuan juga mendukung agar 8 koperasi yang melakukan PKPU bisa melakukan upaya hukum perdata dengan asset based resolution. “PKPU kita coba dijalankan untuk pembayaran. sehingga Jika hanya pengenaannya pidana dikhawatirkan proses pembayaran tidak terealisasi. Agar bahan dan berkas bisa dilengkapi untuk menyusun legal opini hukum dari Kejagung,” kata Agus.

Saat ini Tim Satgas itu juga menjaga agar upaya beberapa koperasi untuk mengajukan kepailitan tidak dilaksanakan karena akan berdampak pada tidak terealisasinya proses pembayaran sesuai putusan PKPU.

“UU perkoperaian masih sangat lemah di pengawasannya. Rencana akan ada kerja sama antar lintas kementerian terkait badan hukum koperasi. Kelembagaan, perizinan koperasi, pinjol, badan hukum koperasi. Kelembagaan dan perizinan koperasi ke dalam UU sistem keuangan baru, yang paling dekat adalah koperasi bisa diatur dalam pengaturan dalam RUU Kepailitan,” kata Agus.(Jef)

Jakarta:(Globalnews.id)- Ketua Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Agus Santoso memastikan akan meminta komitmen Pengurus KSP dan akan melakukan koordinasi ke pihak-pihak terkait untuk memastikan agar hak para anggota penyimpan di koperasi yang saat ini sedang dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap terlindungi dan terjaga.

“Selama kurang lebih seminggu ini, kami sudah melakukan berbagai upaya. Untuk itu, kami juga berharap kepercayaan masyarakat untuk berkoperasi juga bisa masih tetap terjaga,” kata Agus Santoso di Jakarta, Kamis, 20 Januari 2022.

Satgas tersebut mendapat mandat dari Surat Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 tahun 2022 per tanggal 11 Januari 2022.

“Satgas diketuai oleh Agus Santoso dengan dua wakil ketua yakni Brigjen Wishnu dari TIPIDEKSUS, kemudian Wakil Kedua yakni Yudhi Wibhisana. Anggotanya dari kementerian dan lembaga-lembaga seperti Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, PPATK dan ditambah lagi dengan OJK. Kita melihat bahwa otoritas yg terkait dengan penyelenggaraan intrgritas sistem keuangan di Indonesia ada dalam Satgas ini”, imbuh Agus

Dalam satu minggu ini, lanjut Agus, kami sudah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga, antara lain dengan PPATK,  bertemu dengan jajaran Bareskrim dan dijadwalkan minggu depan ini kami akan bertemu dengan Badan Pertanahan Nasional, kemudian dengan Kejaksaan Agung, dan juga dengan Mahkamah Agung.

“Jadi minggu depan sudah terjadwal semua,” ucapnya.

Untuk koperasi bermasalah yang didatangi dalam keperluan entry meeting sudah ada 5 KSP, yaitu Koperasi Sejahtera Bersama Bogor, Koperasi Indosurya, Pracico baik yang konvensional maupun syariah, serta Koperasi Lima Garuda.

“Dan tim teknis Satgas sudah berada di Koperasi Sejahtera Bersama sejak hari Senin. Jadi saya harap progress pelaksanaan pembayaran tahapan PKPU, sudah harus bisa segera diimplementasikan. Pokoknya kami akan terus mendampingi anggota agar koperasi memiliki komitmen untuk melaksanakan Akta Perdamaian atau Homologasi yang sudah diputuskan oleh Pengadilan dan memastikan proses PKPU itu berjalan dengan lancar,” katanya.

Satgas kata Agus, juga sudah membuka dialog dengan anggota KSB yang hari ini melakukan reuni di Kantor KSB Bogor. Satgas ingin menyerap aspirasi dan merumuskan bersama langkah-langkah yang diperlukan.

“Sore ini, kami akan bertemu dengan anggota Koperasi KSB dan Anggota serta Pengurus Baru Koperasi Lima Garuda. Masing-masing dengan perwakilan sekitar 10-12 orang, kita perlu membuka dialog itu untuk memastikan transparansi kinerja Satgas.” katanya.

Melalui dialog dengan Perwakilan Anggota tersebut, pihaknya ingin menunjukkan netralitas, transparansi, dan akuntabilitas Satgas, tidak ada keberpihakan, sehingga diharapkan masyarakat tetap kondusif dan percaya dengan koperasinya.

“Anggota koperasi perlu paham betul bahwa koperasi itu adalah milik Anggita sendiri, sehingga mesti terbangun suasana yang kondusif untuk menyelesaikan permasalahan ini,” katanya.

Pihaknya meminta agar masyarakat bisa saling bantu, saling dukung, dan saling memberi informasi.

“Karena apabila ada dugaan, itikad tidak baik atau ada dugaan penyimpangan, maka Satgas yang didukung oleh PPATK selaku intelejen keuangan dan OJK yang mengkoordinasikan Satgas Wasapada Investasi, serta  dua instansi penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan agung tentu mempunyai kewenangan-kewenangan penindakan,” katanya.

Saat ini Satgas sedang menangani 8 KSP bermasalah dan ia mengimbau masyarakat untuk tetap yakin bahwa pemerintah sangat peduli untuk terus berupaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi koperasi simpan pinjam.

“Kami juga sudah membuka call center. Namun, kalau nanti dijawab oleh mesin jangan langsung kecewa, karena semua pengaduan akan dievaluasi setiap hari, pagi dan sore. Itu akan selalu saya tanya. Untuk call centre kan memang ada aplikasinya ya, tidak bisa dibantu oleh manysia yang 24 jam standby. Tetapi yang penting substansinya kami catat, dan  menjadi referensi tindakan tindakan yang perlu kami lakukan,” katanya.

Ia menekankan bahwa setiap laporan yang masuk melalui call center pasti akan ditindaklanjuti.

“Kepada anggota koperasi yang merasa koperasinya bermasalah, silakan bentuk suatu aliansi anggota kelompok-kelompok anggota nanti bisa bisa membuat janji untuk bertemu tatap muka langsung dengan Satgas,” tutup Agus.(Jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)- Setelah dibentuk oleh Menteri Koperasi dan UKM, Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Koperasi Bermasalah, langsung bekerja cepat berkordinasi dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ketua Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah KemenkopUKM, Agus Santoso mengatakan, kordinasi dilakukan karena PPATK berada dalam Tim Satgas bersama Kepolisian, Kejaksaan dan unsur masyarakat. Menurut Agus, Satgas akan menjaga integritas dan cepat bekerja untuk menumbuhkan rasa aman dan ketenangan bagi masyarakat atau anggota yang tergabung dalam koperasi.

“PPATK berada dalam satgas. Kami tadi sekitar sini mampir ketemu dan mulai kordinasi dengan PPATK untuk memastikan satgas menjaga integritasnya. Kedua ingin mulai bekerja, diharapkan minggu depan sudah mulai progres mendampingi masyarakat agar bisa menerima haknya,” tegas Ketua Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah KemenKopUKM, Agus Santoso, di kantor PPATK, Jumat (14/1/2022).

Menurut Agus, pihak PPATK yang masuk dalam tim satgas adalah Plt. Deputi Bidang Pemberantasan PPATK, Muhammad Novian, dan Direktur Analisis dan Pemeriksaan II PPATK, Aris Priatno.

Agus optimis dalam 2 pekan ini akan ada pembayaran kepada anggota koperasi bermasalah. Untuk itu, pihaknya berharap pengurus koperasi dapat menjaga itikad baik dan bekerjasama dalam memberikan data kepada Satgas secara transparan.

“Dalam 2 minggu ini, mulai ada pembayaran kepada masyarakat. PPATK ikut membantu kita untuk menjaga itikat baik, kerjasama pengurus koperasi untuk memberikan data, timnya 3 yaitu tim verifikasi, simpan pinjam, verifikasi aset penilaian, legal, dibantu sekretariat,” katanya.

Pihaknya ingin PPATK dapat membuat irama dan visi yang sama dalam penanganan koperasi bermasalah. Ia menegaskan, saat ini prioritas satgas adalah untuk menyelesaikan 8 (delapan) koperasi bermasalah yang sedang dalam proses pelaksanaan homologasi/perjanjian perdamaian (pasca PKPU), yaitu KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda, KSP Timur Pratama Indonesia.

“Kita ingin ada kerjasama yang baik dengan PPATK mulai membuat irama dan visi sama.S ementara prioritas 8 koperasi  yang sedang PKPU,” ujar Agus Santoso yang juga menjabat sebagai Stafsus MenkopUKM tersebut.

Satgas juga menyampaikan progres kerja, dan telah mendatangi 4 dari 8 koperasi bermasalah. yaitu, KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama.

“Kita sampaikan minta kerjasama dan itikat baik ke mereka, agar satgas dibuka akses untuk memeriksa dengan jaminan kebenaran. Sebagai timbal baliknya jaga kerahasian data,” ujarnya.

Ia juga berharap 8 (delapan) koperasi bermasalah yang sedang dalam proses pelaksanaan homologasi/perjanjian perdamaian (pasca PKPU), lebih kondusif dan mengikuti proses tahapan PKPU.

“Kami mendampingi. 8 koperasi ikuti proses tahapan PKPU. Akta perdamaian bersama mari kita taati, kita dorong haknya terlindungi,” katanya.

Meski Satgas memiliki waktu 1 tahun untuk menyelesaikan kasus tersebut, Agus ingin mempercepat proses, menyelesaikan dan mengawal masyarakat dengan transparansi data.

*Nomer Hotline Satgas*

Untuk menampung keluhan dan laporan masyarakat, Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah membuka di nomer hotline 081281177441. Menurut Agus Santoso, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi kepada satgas agar dapat dipetakan masalah yang ditemui.

“Ada hotline untuk disampaikan ke masyarakat. Anggota koperasi bisa menyampaikan aspirasi dan kami bisa petakan masalah,” tambahnya.(Jef)

Bogor:(Globalnews.id)- Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Koperasi Bermasalah yang telah ditetapkan oleh Menteri Koperasi dan UKM, langsung bekerja cepat melakukan entry meeting dengan KSP Sejahtera Bersama (KSB) di Bogor, Kamis (13/1). Ada 3 tim di dalam Satgas yang terlibat, yaitu Tim Verifikasi Anggota, Tim Apprisal dan Verifikasi Aset, dan Tim Legal.

Ketua Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Agus Santoso mengatakan, “Tujuan utama entry meeting ini adalah dalam rangka mendampingi KSP-SB untuk melaksanakan putusan PKPU Pengadilan Niaga, agar bisa dilaksanakan sesuai perjanjian Perdamaian (homologasi) yang sudah ditetapkan sebagai solusi penyelesaian untuk semua pihak. Ketua Satgas juga menyampaikan SOP dan code of conduct pemeriksaan dari Tim Satgas, yaitu untuk selalu menjaga integritas dan profesionalisme serta menjamin kerahasiaan data.

Di dalam entry meeting, Tim Satgas menyerahkan surat permintaan data yang relevan yang langsung diterima oleh Ketua Koperasi Sejahtera Bersama, Vini Noviani. Di jelaskan dalam surat tersebut Tim Satgas meminta sejumlah dokumen kepada KSP-SB, yaitu daftar anggota koperasi, jumlah simpanan anggota, jumlah pinjaman anggota, utang kepada pihak ketiga, tagihan/piutang kepada pihak ketiga, daftar asset, neraca dan laporan laba rugi posisi tiga tahun terakhir.

Ketua Koperasi Sejahtera Bersama, Vini Noviani menyampaikan apresiasinya atas terbentuknya Tim Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah. Vini juga menjelaskan bahwa KSB selalu berusaha untuk mengembalikan dana anggota sesuai kesepakatan homologasi serta berjanji akan kooperatif menyampaikan data-data yang diminta Satgas. Vini mengungkapkan beberapa kendala dalam penyelesaian masalah ini, antara lain adanya beberapa laporan kepada polisi yang dilakukan oleh anggota.

Dengan pertemuan perdana ini, diharapkan proses pembayaran pengembalian dana anggota bisa berjalan lebih lancar dan tetap berpedoman pada perjanjian perdamaian yang telah diputuskan Pengadilan, yang didukung dengan mekanisme asset based resolution (penjualan aset). Selanjutnya, Tim bertolak ke beberapa koperasi bermasalah lain untuk melakukan pertemuan entry meeting yang sama.(Jef)