Arsip Tag: Seskemenkop ukm Arif Rahman hakim

koperasi dan ukm

Manfaatkan Momentum Hari Koperasi ke-74, KemenkopUKM Tetapkan Strategi Transformasi Wujudkan Koperasi Modern

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(Globalnews.id)- Dalam rangka meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi, serta mewujudkan arahan Presiden agar UMKM Naik Kelas dan Modernisasi Koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan empat strategi transformasi. “Yaitu, modernisasi koperasi, transformasi usaha informal ke formal, transformasi digital dan pemanfaatan teknologi usaha, serta transformasi ke dalam rantai nilai global,” papar Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, dalam wabinar Hari Koperasi ke-74 Tahun 2021, Sabtu (10/7).

Turut hadir sebagai narasumber dalam acara Webinar Hari Koperasi ke-74 dengan tema “Menciptakan Ekosistem Koperasi Berbasis Anggota Menuju Koperasi Modern,” Akademisi dan Peneliti Perkoperasian IPB Lukman Mohammad Baga, Ketua KSP Kopdit Pintu Air Yakobus Jano dan Presiden Direktur Koperasi Syariah BMI Kamarrudin Batubara.

Saat ini, lanjut Arif, pemerintah merumuskan rencana pengembangan ekonomi Indonesia dalam lima tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024. “Khusus terkait koperasi, ditargetkan peningkatan kontribusi PDB koperasi terhadap PDB nasional sebesar 5,5%, dan pengembangan 500 koperasi modern pada tahun 2024,” kata Arif.

Menurut Arif, guna mewujudkan target di atas sekaligus rebranding koperasi sebagai entitas bisnis yang modern, kontributif, dan kompetitif, pihaknya menerapkan beberapa strategi pengembangan koperasi.

Antara lain, pengembangan model bisnis koperasi melalui korporatisasi pangan, seperti pada komoditas pisang mas kirana dan cavendis di Lampung dan Aceh, serta kacang koro di Jawa Barat.

Selain itu, penguatan kelembagaan dan usaha anggota koperasi melalui strategi amalgamasi (spin off dan split off), seperti pengembangan grup koperasi yang integratif dipraktikkan Pintu Air di Provinsi NTT, melakukan diversifikasi usaha yang semula hanya koperasi kredit menjadi berbagai lini usaha seperti garam, holtikultura, ritel modern.

Ada juga pengembangan Factory Sharing dengan kemitraan terbuka agar terhubung dalam rantai pasok, dimana kami mencoba menghubungkan antara offtaker dengan koperasi. “Seperti yang sudah berjalan di PT Great Giant Pineapple dengan Koperasi Tani Hijau Makmur pada komoditas pisang dan Koperasi Tani Mulus dengan PT Global Caracas pada komoditas beras,” ungkap Arif.

Tak ketinggalan, pengembangan Koperasi Multi Pihak, dimana koperasi yang memiliki minimal dua jenis kelompok anggota yang berbeda, untuk mengagregasi kepentingan serta memberi manfaat yang wajar dan berkeadilan. “Kami juga sedang siapkan regulasinya terkait koperasi multi pihak,” tandas Arif.

Tak hanya itu, kata Arif, pemerintah juga mendukung inovasi pada koperasi yang salah satunya melalui digitalisasi, dengan peluncuran IDX COOP (Portal Inovasi Koperasi) pada tahun 2020 yang mendokumentasikan berbagai gagasan dan praktik inovasi perkoperasian.

Dengan digitalisasi diharapkan dapat mengubah karakteristik koperasi di Indonesia yang jumlahnya cukup banyak namun skala usahanya masih kecil, kurang inovasi dan belum berdaya saing, menjadi terwujud integrasi usaha hulu-hilir dengan pelibatan kemitraan para pihak dalam rantai pasok (inclusive closed loop), skala usaha menengah atau besar; koperasi menjadi “magnet” bagi partisipasi anggota, masyarakat, investor serta pengelolaan usaha secara profesional.

Lebih jauh, Arif menekankan bahwa mindset entrepreneurship dari koperasi juga mesti diubah. Koperasi khususnya Koperasi Simpan Pinjam/Credit Union perlu melakukan transformasi bisnis dengan mulai masuk membiayai sektor-sektor produktif.

“Setelah melihat fakta terjadinya over likuiditas di KSP/CU sampai pada akhirnya membatasi jumlah simpanan anggota. KSP/CU juga harus melakukan inovasi diversifikasi jenis usaha,” pungkas Arif. (Jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Telah Tindak Lanjuti Temuan BPK Terkait BPUM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews id)- Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan upaya pemerintah untuk mendukung usaha mikro agar dapat bertahan dan terus melanjutkan usaha di tengah Pandemi Covid-19  dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan rangkaian verifikasi pendataan penerima program BPUM  secara  berjenjang agar penerima dapat tepat sasaran.

“Proses pembersihan data penerima BPUM dilakukan secara berjenjang dan berulang sejak dari Dinas Kabupaten/Kota hingga di Kementerian Koperasi dan UKM. Apabila ada temuan data terbaru mengenai penerima BPUM segera ditindaklanjuti,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenkopUKM) Arif Rahman Hakim, Rabu (23/06/2021), menanggapi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II 2020 terkait pelaksanaan BPUM yang diberitakan dalam beberapa media.

Arif Rahman mengatakan adanya informasi penerima BPUM tidak sesuai kriteria kemungkinan bersumber dari Laporan Awal Hasil Pemeriksaan BPK atas penyaluran BPUM  sekitar bulan Desember 2020.  Rekomendasi temuan tersebut per Maret 2021  sudah ditindaklanjuti oleh  KemenkopUKM  dan sudah dilakukan pengujian dapat diterima oleh Tim BPK.

Sejumlah langkah penyelesaian dilakukan apabila ditemukan penerima tidak sesuai kriteria dan dana belum dicairkan maka dilakukan pemblokiran dana oleh bank penyalur.

“Telah dilakukan penyetoran sesuai rekomendasi BPK dan telah dilakukan  pengujian terhadap dana yang disetorkan ke kas negara. Semua tindak lanjut yang kami lakukan tersebut di atas sudah dinilai sesuai oleh BPK dan Laporan Keuangan Kemenkop UKM mendapatkan opini WTP,” kata SesKemenkopUKM.

Dia mengatakan ada beberap faktor ketidaktepatan penerima BPUM sesuai kriteria, antara lain,   belum adanya satu data / database tunggal  terkait dengan UMKM dan waktu pendataan dan penyaluran yang sangat terbatas sebagai dampak adanya pendemi Covid 19 sehingga dibutuhkan kecepatan penyaluran kepada UMKM yang terkena dampak.

“Oleh sebab itu, verifikasi atau pengecekan data terus menerus dilakukan,” tegas Arif Rahman.

Terkait hasil pemeriksaan BPK  tentang penyaluran subsidi bunga atau margin KUR yang belum tersalurkan, Arif Rahman mengatakan telah dilakukan rekonsiliasi dengan bank penyalur dan  dalam proses pengembalian ke kas negara..

SesKemenkopUKM menyampaikan dari survei yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan bekerja sama dengan PNM menegaskan bahwa program KUR memberi manfaat yang sangat besar bagi pelaku usaha mikro. Hasil survey menyatakan, 99,4% pelaku usaha penerima program BPUM memiliki omzet tahunan di bawah Rp300 Juta. Survei juga menunjukkan 75,9% usaha penerima program tetap membuka usaha di masa pandemic Covid – 19. Melalui program BPUM, dinyatakan terjadi kenaikan omzet rata-rata sebesar 41,1% setelah masa pencairan bantuan.

Survei juga menyatakan 98,9% penerima program BPUM menggunakan bantuan untuk keperluan usaha dipakai untuk membeli bahan baku, membayar atau sewa alat produksi, membayar utang usaha dan membayar pekerja.

“Dari data di atas terlihat bahwa program BPUM telah berhasil untuk meringankan beban bagi UMKM  dala m masa pandemi Covid-19 dan membantu untuk meningkatkan omzet penjualan sehingga sejalan dengan tujuan Program BPUM,” kata SeskemenkopUKM. (Jef)

koperasi dan ukm

MenkopUKM: Pengembangan KUMKM Butuh Cara Baru yang Luar Biasa dengan Memanfaatkan Iptek

Tinggalkan komentar


BANDA ACEH:(Globalnews.id)- Dalam situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini, Koperasi dan UMKM dituntut untuk dapat beradaptasi. Diperlukan cara-cara baru yang luar biasa (Extraordinary) dengan
memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, cara-cara kreatif dan inovatif dalam
pengembangan Koperasi dan UMKM.

MenkopUKM Teten Masduki menegaskan hal itu dalam acara Silaturahmi Bisnis Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia (Silabis ISMI) ke 12 di Banda Aceh. “Saya memberikan apresiasi kepada Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia atas terlaksananya kegiatan
Silaturahmi Bisnis ke-12 di Aceh dan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian Koperasi dan UKM tentang Pengembangan Teknologi Inovasi dan Kewirausahaan Bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,” ungkap Teten usai membuka secara daring, Silabis ISMI ke 12, di Banda Aceh, Rabu (16/6/2021).

Hadir dalam kesempatan itu, SeskemenkopUKM Arif Rahman Hakim, Ketua Umum ISMI Ilham Akbar Habibie, Staf Ahli MenkopUKM Luhur Pradjarto, Walikota Banda Aceh Aminullah Usman, Bupati Aceh Barat Daya Akmal Ibrahim, Ketua ISMI Provinsi Aceh Nurkholis, dan peserta Silabis dari Selindo.

Pada kesempatan diskusi, SesKemenkopUKM Arif Rahman Hakim menegaskan bahwa, sinergi antara pemerintah dan ekspertis dan juga para pakar yang tergabung dalam ISMI seperti saat ini sangat
diperlukan untuk mengakselerasi pelaksanaan program pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UKM. “Tahun ini, Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan 2,5 juta sektor informal untuk bertransformasi ke formal. Melalui kemudahan perizinan, sertifikasi, standarisasi dan pemasaran diharapkan usaha mikro sebagai ekonomi subsisten yang menyerap kurang lebih 97% lapangan pekerjaan mampu bertahan dan tetap produktif,” jelasnya.

Sedangkan dari sektor usaha kecil dan menengah, kami mendorong peningkatan kontribusi ekspor ke level 15,2% di tahun ini. Dalam hal ini, peran konsolidator, agregator dan enabler sangat kani butuhkan untuk memperluas pasar ekspor produk UKM unggulan yang saat ini mulai kembali menggeliat.

Lebih lanjut, Arif Rahman Hakim mengatakan peningkatan rasio kewirausahaan harus dilakukan jika ingin menjadi negara maju. “Di 2021, kami menargetkan sebesar 3,55%. Tak kalah penting, di tahun 2021 mampu melahirkan 100 koperasi modern terutama koperasi di sektor pangan,” ujarnya.
Di samping itu, lanjut nya, untuk memperluas pasar produk UMKM
dan Koperasi, 40% anggaran belanja kementerian dan lembaga harus dialokasikan untuk membeli produk
UMKM dan koperasi. Untuk itu produk-produk UMKM harus berkualitas dan berkelanjutan sehingga dapat
memenuhi pesanan- pesanan sebagaimana yang diharapkan pada belanja barang oleh Pemerintah. Keberadaan pendamping maupun kurator sangat diperlukan untuk mendampingi para pelaku UKM dan
koperasi dalam memproduksi barang-barangnya.

“Tentu target-target besar ini tidak dapat dicapai tanpa
kolaborasi dengan berbagai pihak. Pendampingan dan
pemberdayaan berkelanjutan, riset-riset yang produktif, serta peningkatan literasi dan pengetahuan Koperasi dan UMKM adalah sumbu kemajuan,” aku SesKemenkopUKM.
Oleh karena itu, menurut ia, kerja sama yang dijalin dengan Ikatan
Saudagar Muslim se-Indonesia, melalui program Teknologi dan Inovasi Kewirausahaan (TEKNOSA) bagi Koperasi dan UMKM, dan dengan jaringannya yang luas di harapkan mampu menjadikan Usaha Kecil Menengah naik kelas, dan melahirkan Koperasi Modern yang mampu berfungsi sebagai agregator bagi UMKM.

Kombinasi Teknosan

Dalam kesempatan yang sama, Ketum ISMI lllham Akbar Habibie mengatakan struktur perekonomian Indonesia saat ini, kurang seimbang dan kurang adil, dimana terlalu banyak jumlah pengusaha UMKM yang mencapai minimal 95 persen dari seluruh sektor lapangan usaha.
“Saya melihat perlu ada keberpihakan, perlu lebih banyak berjuang untuk pengusaha kecil yang khususnya Muslim, karena itulah ISMI didirikan,” kata putra Presiden RI ke-4 B.J.Habibie itu.

Menurut Ilham Habibie, dalam perjalanannya membela pengusaha kecil, salah satu kelemahan UMKM adalah mereka tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam melakukan go inovasi. “Yang dimaksud disini adalah produk yang unggul, yang memiliki nilai tambah atau value added. Bahan baku atau materi boleh sama namun yang satu ada nilai tambah, sehingga harganya lebih mahal. Memberikan nilai tambah ini kata kuncinya adalah teknologi, dengan masuknya teknologi inovasi, suatu produk bisa menjadi sesuatu yang canggih dan bernilai lebih mahal” kata Ilham Habibie.

“Nah, kami selalu menekankan dan mengkombinasikan yang dinamakan Teknosan, yaitu kombinasi antara teknologi, inovasi dan kewirausahaan. Wirausaha, itu intinya kan usaha yang tujuannya agar produk ini bisa berkesinambungan atau berkelanjutan. Dan
dengan memperkuat UMKM juga bisa meningkatkan lapangan pekerjaan untuk lebih banyak orang,” kata Ilham Habibie.

Ilham menambahkan, dengan latar belakang itu, ISMI berupaya melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti KemenkopUKM maupun Perguruan Tinggi untuk memperkuat teknologi inovasi dan kewirausahaan di kalangan UMKM khususnya yang tergabung dalam ISMI.

Sebelumnya Walikota Banda Aceh Aminullah Usman yang juga ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Aceh, mengatakan, Banda Aceh memiliki wilayah yang tidak terlalu luas dibanding kota lain di Provinsi Aceh. “Dengan luas hanya 61 km dan penduduk 260 ribu jiwa, perekonomian Banda Aceh kebanyakan dari sektor perdagangan dan wisata,” kata Walikota Aminullah.

Walikota Aminullah menjelaskan, sektor perdagangan yang mayoritas pelakunya adlah UMKM, mampu tumbuh dalam beberapa tahun terakhir ini. “Pada 2017 jumlah UMKM di kota Banda Aceh baru 8.551, pada saat ini sudah tumbuh menjadi
15.500 unit atau naik 82 persen dalam rentang waktu empat tahun.

Sebagai kota wisata, Banda Aceh juga memiliki banyak destinasi wisata, seperti Masjid Raya Baiturahman yang pada 2018 meraih anugerah sebagai pesona wisata halal di Indonesia. Selain itu ada museum Tsunami yang juga mendapatkan penghargaan sebagai pesona wisata unik se Indonesia.

“Untuk kulinernya, masakan Aceh sudah diakui sangat enak, demikian juga dengan kopinya yang sudah terkenal. Dan untuk lebih mempopulerkan kopi Aceh, kami berencana menggelar kontes kopi di Banda Aceh,” tambahnya.(Jef)

koperasi dan ukm

SeskemenkopUKM: Target Pembangunan Koperasi dan UMKM Tercapai Bila Program Pusat dan Daerah Selaras

Tinggalkan komentar

MALANG:(GLOBALNEWS.ID)- SeskemenkopUKM Arif Rahman Hakim mengatakan target-target pembangunan koperasi dan UMKM yang sudah ditetapkan, baik dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) maupun yang dimandatkan dalam PP no 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, bisa tercapai bila ada keselarasan program antara Pusat dan Daerah, dalam hal ini KemenkopUKM dengan Dinas Kabupaten/Kota maupun Provinsi.

“Saya bersyukur bisa hadir disini dan berdiskusi soal kegiatan yang sudah berjalan di 2021 dan yang akan kita kerjakan di 2022,” kata SeskemenkopUKM Arif Rahman Hakim, pada Rapat Koordinasi Program Prioritas Pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Jawa Timur, di kota Malang, Kamis (9/6/2021).

Hadir dalam rakor tersebut Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kepala Perwakilan BI Jatim, Difi Johansyah, Kadinas koperasi dan UKM Jatim, Mas Purnomo Hadi, Perwakilan Himbara, Bank Jatim, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Jatim, Para Kabid Koperasi dan UKM Jatim, Para Kadinas atau perwakilan dari 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jatim, perwakilan dari pelaku dan asosiasi UMKM di Jatim.

SeskemenkopUKM Arif Rahman Hakim menjelaskan saat ini jumlah Koperasi mencapai 127.124 dengan rincian 121.124 di tingkat kabupaten/kota, 8.076 tingkat Provinsi dan 5.161 tingkat nasional. Sedangkan jumlah UMKM mencapai 63.955.369 atau 99,62 persen dari total pelaku usaha.

“Meski pertumbuhan ekonomi belum positif, namun tidak terlalu besar dan arahnya mudah- mudahan ke angka positif, sehingga ada kenaikan target pada tahun 2022. Ini menunjukkan program Pusat dan Daerah sudah harus selaras, ” kata Arif Rahman Hakim.

Arif Rahman Hakim memberi contoh kontribusi koperasi terhadap PDB yang pada 2021 ditargetkan 5,2 persen naik menjadi 5,3 persen pada 2022. Demikian juga kontribusi UMKM pada PDB naik dari 62 persen menjadi 63 persen di 2022.

Rasio wirausaha yang di 2021 diharapkan mencapai 3,65 persen naik menjadi 3,75 persen di tahun 2022. Jumlah koperasi modern juga diharapkan menjadi 100 di 2021 dan 150 di tahun 2022. Kontribusi ekspor UMKM juga naik menjadi 15,8 di tahun 2022 dibanding 2021 yang diproyeksikan 15,7 persen.

“Hal ni mengindikasikan kegiatan kita sudah harus dilakukan searah khususnya bagaimana menaikkan kontribusi KUMKM pada PDB. Salah satunya harus ditingkatkan adalah permodalan. Misalnya pembiayaan dari perbankan yang saat ini berkisar 20 persen dari total kredit perbankan, akan dinaikkan porsinya menjadi 30 persen pada 2024. Tantangannya adalah apakah kita bisa menyiapkan KUMKM untuk menangkap peluang itu,” jelas Arif Rahman Hakim.

Alokasikan di APBD

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan dinas kabupaten/kota mulai harus mengalokasikan anggaran di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dalam mendukung berbagai kebijakan UMKM. “Misalnya peningkatan kapasitas SDM, kurasi produk UMKM juga harus dianggarkan. Kami di Provinsi sudah menganggarkannya dan seyogyanya juga diikuti dinas Kabupaten/kota,” kata Khofifah yang juga mantan Mensos itu.

Gubernur Jatim juga meminta Dinas Koperasi dan UKM Jatim untuk memastikan bahwa proses perijinan UMKM dilakukan sudah bisa di semua level dan lini. “Pak Pur selaku KadiskopUKM Jatim harus bisa mengkoordinasikan industri makanan minuman yang kesulitan mengurus PIRT. Agar bisa diakses UMKM,’ katanya.

Selanjutnya setelah legalitas tercapai, perijinan lain seperti sertifikat halal, POM harus seiring dengan akses permodalan. “Untuk sertifikasi halal pastikan di semua lini level sudah terkonfirmasi bahwa aksesnya lebih mudah dan cepat siapkan klinik untuk fasilitasi UMKM jika ada kesulitan” pinta Gubernur Khofifah.

Gubenur Khofifah menambahkan, UMKM Jatim harus segera bersiap menjadi tuan rumah acara Bangga Buatan Indonesia (BBI) di bulan Agustus 2021 mendatang. “Ini peluang besar bagi koperasi dan UMKM Jawa Timur untuk bisa memanfaatkan semaksimal mungkin BBI ini. Rencananya kami akan pusatkan acaranya di tiga kota Surabaya, Malang dan Jakarta, sebagai kota pendukung,” imbuh Gubernur

Potensi KUMKM Jatim

Sebelumnya Kadinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, Mas Purnomo Hadi mengatakan rapat koordinasi ini diperlukan agar dinas koperasi dan UMKM di kabupaten/kota agar bisa mensinergikan dengan program di Kementerian.” Saya melaporkan kepada Bapak SeskemenkopUKM, bahwa semangat dinas koperasi dan UKM di Jawa Timur ini luar biasa. Insha Allah semua 38 Kabupaten/kota hadir semua di sini. Ini menunjukkan hubungan emosional dengan koperasi dan UMKM tidak terhalang corona. Kami juga menggunakan rakor secara virtual buat teman-teman di daerah yang tidak mungkin kami undang semua. Jawa Timur ini memiliki 9,7 juta pelaku UMKM sedangkan jumlah koperasinya sebanyak 22.586 ,”kata Mas Purnomo Hadi.

Lebih lanjut KadinaskopUKM Jawa Timur menjelaskan jumlah pelaku koperasi dan UMKM sebanyak 22.586 koperasi dan 9,78 juta UMKM itu menjadi backbound atau tulang punggung perekonomian Jatim.”Hal itu karena sumbangsih KUMKM Jawa Timur terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) mencapai 57,25 persen, atau tumbuh 5 persen dibanding 2018, persentase yang cukup tinggi yang merupakan perhitungan kami dengan BPS,” jelas Mas Purnomo Hadi.

Bahkan Menurut KadiskopUKM Jatim ini, meski ditengah pandemi, KUMKM di Jawa Timur masih berkibar dibanding perusahaan lain dan tidak pernah mem PHK karyawan. “Malah si tahun 2020, kami meresmikan 87 cabang koperasi, jika satu koperasi punya karyawan 5-10 maka sudah berapa tenaga kerja terserap,” kata Mas Purnomo Hadi.

Jumlah koperasi yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pun terhitung tinggi yaitu sebesar 55,78 persen, atau naik 10 persen dibanding 2019.

KadiskopUKM Jatim Mas Purnomo Hadi menambahkan, Jawa Timur juga memiliki program unggulan yaitu OPOP (One Pesantren One Product) dimana ada 4.500 pesantren yang menjadi sumber kewirausahaan, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan ekonomi bagi para santri. OPOP dikembangkan dalam tiga pilar yaitu santripreneur, pesantrenpreneur dan sociopeneur. Jawa Timur juga memiliki dan mengembangkan Kawasan Industri Halal (KIH) di Sidoarjo yang untuk industri makanan dan minuman. KIH memberikan kemudahan pendampingan pembinaan UMKM sampai fasilitasi sertifikat halal, laboratorium dan akses pemasaran baik offline maupun online.(Jef)

koperasi dan ukm

SeskemenkopUKM Dorong Pelaku UKM Tingkatkan Kapasitas Guna Menembus Pasar Ekspor

Tinggalkan komentar

MALANG:(GLOBALNEWS.ID)- SeskemenkopUKM Arif Rahman Hakim mendorong pelaku UKM Malang untuk terus meningkatkan kapasitas SDM dan usahanya, agar bisa menembus pasar ekspor. Dengan demikian kontribusi UKM pada PDB dan ekspor Indonesia akan semakin meningkat.

“Saya menyampaikan kekaguman saya pada peserta pelatihan baik yang offline maupun daring, karena ditengah pandemi covid-19 tetap semangat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan memperluas jaringan,” kata SeskemenkopUKM Arif Rahman Hakim pada pembukaan Sinergi Kegiatan Pengembangan SDM UKM melalui Pelatihan Digital Markering, Keterampilan Teknis Produksi dan Vocational Digitalisasi Produk UKM, di Malang, Kamis (10/6/2021).

“Kami di Kementerian juga berusaha meningkatkan SDM dari waktu ke waktu. Selain offline kami juga menyediakan pelatihan secara online. Harapannya agar pelaku UKM terus secara berkesinambungan meningkatkan kapasitasnya. Kami berharap, narasumber juga tetap menjaga komunikasi dengan peserta, dan memberi kesempatan apabila ada informasi atau pengetahuan yang masih diharapkan pelaku UKM,” pesan Arif Rahman Hakim.

SeskemenkopUKM menjelaskan, struktur organisasi di KemenkopUKM kini dibagi empat tema besar, salah satunya adalah Deputi Bidang UKM yang terus menerus melakukan update peningkatan kapasitas UKM. “Tentu fokusnya berbeda dengan usaha mikro, karena tema besarnya agar pelaku UKM bisa memiliki kontribusi lebih besar terhadap PDB (Produk Domestik Bruto-ree) dan ekspor Indonesia,” kata Arif Rahman Hakim.

Karena itu, SeskemenkopUKM Arif Rahman Hakim berharap peserta pelatihan terus berusaha meningkatkan kualitas produknya sehingga target kontribusi UMKM pada PDB bisa sesuai target. Demikian juga dengan target ekspor,” ujarnya.

SeskemenkopUKM Arif Rahman Hakim mengakui, tentunya hal ini membutuhkan semangat tinggi dan kebersamaan. Karena dari itu, Arif Rahman Hakim mengingatkan akan sangat baik kalau ada kerjasama yang erat antar peserta, terlebih bila usahanya sama atau sejenis.

Butuh Sinergi

Dalam kesempatan yang sama, KadinaskopUKM Jatim, Mas Purnomo Hadi mengakui dengan anggaran yang ada pihaknya tidak mungkin melakukan sendiri pelatihan KUMKM, sehingga harus melakukan sinergi dengan stakeholder lain semisal kalangan swasta maupun Perguruan Tinggi. “Anggaran di kami hanya cukup melatih 1.500 pelaku usaha tiap tahunnya, sementara jumlah koperasi di Jatim mencapai 22.856 koperasi dan UMKM nya berjumlah 9,7 juta pelaku usaha,” aku Mas Purnomo Hadi.

Menurut KadiskopUKM Jatim, pelatihan secara berkelanjutan amat dibutuhkan pelaku UMKM dalam menjawab tantangan perkembangan jaman, seperti saat Pandemi seperti sekarang ini. “Selama pandemi banyak UMKM mengalami kesulitan dalam bahan baku atau pemasaran dan seterusnya yang akhirnya digitalisasi menjadi kunci jawaban dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Karena itu model pelatihan seperti digital marketing sangat diperlukan,” kata Mas Purnomo Hadi.

Hal ini menurut Mas Purnomo Hadi sudah sejalan dengan lima program prioritas Dinas Koperasi dan UKM Jatim. Pertama, kelembagaan dimana koperasi harus berkualitas. Dua, soal SDM dimana pelaku koperasi dan UMKM dituntut melakukan peningkatan kapasitas SDM nya. Ketiga, prioritas produksi, dan kebetulan dalam pelatihan ini ada materi digitalisasi produk. “Tantangannya adalah bagaimana membuat kualitas produk memiliki nilai tambah, menjadi produk berstandardisasi. Disitulah kemudian yang menentukan pasarnya kemana,” kata Mas Purnomo Hadi.

Keempat, masalah permodalan dimana hal ini menjadi penting ketika proses produksi dan pemasaran membutuhkan pendanaan. “Di Jatim kami menyiapkan berbagai skim pembiayaan seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari Bank Himbara, Bank Jatim maupun LPDB-KUMKM. Juga saya mencoba manfaatkan dana CSR dari BUMN dan BUMD,” jelas KadiskopUKM Jatim.

Prioritas kelima adalah pemasaran, dimana hal ini menjaid ujung tombak dari sebuah proses produksi. Kalau semua sudah dipenuhi, maka produk ini dikemanakan?Tentunya kita pasarkan ke konsumen, baik melalui pasar offline maupun online atau marketplace. Pihaknya juga memfasilitasi UMKM Jatim untuk bisa memasarkan produknya di 26 kantor perwakilan Jatim di berbagai daerah di tanah air.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Klarifikasi Pemberitaan Sekaligus Sampaikan Perkembangan Penyaluran BPUM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM , Arif Rahman Hakim, didampingi Eddy Satriya Deputi Bidang Usaha Mikro memberikan penjelasan terkait penyaluran BPUM sekaligus meluruskan beberapa informasi Hoax yang dilakukan orang tak bertanggung jawab yg berpotensi merugikan para pelaku usaha Mikro.

Arif Rahman Hakim meminta masyarakat dan para pelaku UMKM untuk mengacu informasi yang disampaikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM melalui medsosnya, yaitu @KemenkopUKM baik di Instagram maupun medsos yang lain. Sementara untuk website resmi KemenkopUKM adalah www.kemenkopukm.go.id dan call center di 1500587

“Jadi kesempatan kali ini kami akan melakukan klarifikasi sekaligus perkembangan penyaluran BPUM,” kata Arif Rahman Hakim di Jakarta (7/6)

Di tempat yang sama Deputi bidang Usaha Mikro KemenkopUKM Eddy Satriya menambahkan, beberapa waktu lalu MenkopUKM Teten Masduki memintanya untuk mengklarifikasi adanya kesimpangsiuran informasi terkait Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). “Sampai sebelum lebaran kemarin, KemenkopUKM sudah menyalurkan BPUM sebanyak 9.8 juta penerima yang merupakan kombinasi penerima lama dan penerima baru,” tegas Eddy Satriya mengklarifikasi.

Ini, imbuhnya, merupakan penyaluran tahap pertama dari 2 tahap yang direncanakan. Untuk tahap kedua masih sedang dalam persiapan.

Masing-masing penerima, tambah Eddy, mendapatkan Rp 1,2 juta. Jadi total dana yang sudah disalurkan sebesar Rp 11,76 triliun.(Jef)

koperasi dan ukm

RIPTIK KemenkopUKM  Diharapkan Jadi Navigasi Pengembangan UMKM oleh Pemerintah dan Stakeholder

Tinggalkan komentar

Bandung:(Globalnews.id) – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SeskemenkopUKM)  Arif Rahman Hakim membuka FGD (Focus Group Discussion) Kick Off Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RIPTIK) Kementerian Koperasi dan UKM di Bandung, Jumat (4/6/2021).

Penyusunan RIPTIK KemenkopUKM yang bekerja sama dengan Tim Pelaksana Penyusunan RIPTIK dariSekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI-ITB) itu diharapkan bisa menjadi panduan bangun pengembangan UMKM di masa depan.
Hadir dalam FGD yang diselenggarakan secara daring dan luring itu Staf Khusus MenkopUKM Bidang Pemberdayaan
Ekonomi Kreatif Fiki Satari serta para Sekretaris Deputi, Kepala Biro, dan Asisten Deputi di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.
“Kami menyampaikan  terima kasih kepada STEI-ITB yang telah berkenan membantu Kementerian Koperasi dan UKM dalam menyiapkan dokumen RIPTIK yangdiharapkan dapat dilakukan review dan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk
melakukan improvement Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalamrangka mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Koperasi dan UKM,” kata SeskemenkopUKM Arif Rahman Hakim.

SeskemenkopUKM menjelaskan, sejalan dengan Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang Sistem PemerintahanBerbasis Elektronik (SPBE), Kementerian Koperasi dan UKM terus berkomitmen untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPBE yangterpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi,
dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Di sisi lain, pasca-terbitnya PP Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan,dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM sebagai turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Kementerian Koperasi dan UKM dihadapkan pada tugas besar untuk dapat mengawal tumbuh dan berkembangnya Koperasi dan UMKM,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Arif, inovasi kebijakan terus diwujudkan di Kementerian Koperasi dan UKM. Di antaranya mendorong transformasi menuju sektor formal, hadir dalam rantai pasok, mencetakwirausaha produktif, dan menghadirkan koperasi modern. Lebih lanjut Arif memaparkan bahwa pada tahun 2021 dan tahun-tahun mendatang ada 4 agenda pokok KementerianKoperasi dan UKM.

Pertama, mengembangkan koperasi modern sektor pangan (pertanian, perikanan,dan peternakan).Kedua, peningkatan akses UMKM terhadap pembiayaan.

Ketiga, peningkatan akses SDM UMKM terhadap inovasi dan teknologi. Keempat, tidak kalah penting adalah akses terhadap pasar.

SeskemenkopUKM menguraikan, pandemi bisa menjadi momentum untuk mempercepat akselerasi transformasi digital. Terbukti,  selama pandemi berlangsung lebih dari setahun terakhir, ada tambahan4 juta UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistemdigital sehingga total UMKM onboarding saat ini mencapai 12,1 juta UMKM (19% total populasi UMKM).

“Saat ini sedang disusun roadmap digitalisasi UMKMuntuk mewujudkan target-target terhubungnya  UMKM dalam ekosistem digital,” tukasnya.

Menurut Arif,  pembangunan basis data tunggal UMKM membutuhkan kesiapan dukungan infrastruktur dan sistim informasi pendataan yang terintegrasi. Ia menyebut target dalam 2 tahun diharapkan dapat segera terwujud sesuaidengan Amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

“Pada akhirnya pelaksanaan tugas tersebut membutuhkan dukungan RIPTIK sebagai arah dan kebijakan TIK di Kementerian Koperasi dan UKM yang meliputi
penyelenggaraan infrastruktur SPBE, optimalisasi aplikasi, dan layanan SPBE, serta
penyediaan data dan informasi,” tegasnya.

Maka dari itu, Arif mengharapkan masing-masing unit kedeputian dan biro diharapkan dapat menyampaikan proses
bisnis dalam mendukung tujuan Kementerian Koperasi dan UKM yang tercantum dalam Renstra 2020-2024 sehingga dukungan TIK/SPBE yang diharapkan dapat diakomodasi dalam dokumen RIPTIK ini.

Data yang Inklusif

Sementara itu Staf Khusus MenkopUKM Fiki Satari menjelaskan, RIPTIK KemenkopUKM ini harus bisa mendesain sistem informasi data yang inklusif dan bisa dijadikan wadah atau agregator platform yang terhubung dengan data yang dimiliki stakeholder lainnya. Sebab data UMKM saat ini tersebar juga di berbagai kementerian/lembaga (K/L), Pemda, BUMN, swasta, universitas, dan komunitas. 

“Kita ingin menjadikan Sistem Informasi Data Tunggal KemenkopUKM sebagai tuan rumah atau rumah data untuk seluruh pelaku UMKM. Karena itu bahasanya harus inklusif dan informatif serta mudah disampaikan dan diakses,” kata Fiki.

Dengan RIPTIK KemenkopUKM ini, lanjut Fiki, diharapkan terjadi percepatan dalam akuisisi data dan update data para pelaku UMKM.

“Bisnis UMKM sangat dinamis sehingga harus terus diperbarui. Dengan RIPTIK ini, kita berusaha agar sistem data tunggal dapat memoderasi, menjadi pemandu atau navigasi dari perencanaan program pemerintah dan seluruh stakeholder UMKM, serta dapat memantau perkembangan seluruh pelaku UMKM,” ujar Fiki.

Fiki menambahkan, RIPTIK tidak hanya mengatur pendataan UMKM, namun juga menyiapkan infrastruktur teknologi yang harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

“RIPTIK harus bisa menyesuaikan sekaligus  mampu mengantisipasi perubahan teknologi yang terjadi begitu cepat,” ujar Fiki.

Fiki mengatakan, perubahan teknologi juga menyebabkan perubahan perilaku masyarakat yang berpengaruh terhadap perubahan landscape UMKM. Misalnya, terjadinya lompatan besar kecepatan koneksi internet dengan hadirnya broadband baik melalui leased line maupun mobile 5G sehingga muncul bentuk bisnis baru.

“Kita menghadapi perubahan landscape usaha baik nasional maupun global sehingga RIPTIK harus bisa jadi panduan dari sisi teknologi informasi pemerintah,” pungkasnya.(Jef)

koperasi dan ukm

RIPTIK KemenkopUKM Diharapkan Jadi Navigasi Pengembangan UMKM oleh Pemerintah dan Stakeholder

Tinggalkan komentar

Bandung: SeskemenkopUKM Arif R Hakim membuka FGD (Focus Group Discussion) Kick Off Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RIPTIK) Kementrian Koperasi dan UKM di Bandung, Jum’at (4/6/2021).

Penyusunan RIPTIK KemenkopUKM yang bekerjasama denganTim Pelaksana Penyusunan RIPTIK dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB) itu diharapkan bisa menjadi panduan bangun pengembangan UMKM di masa depan.

Hadir dalam FGD yang diselenggarakan secara daring dan luring itu, Staf Khusus MenkopUKM Bidang Pemberdayaan
Ekonomi Kreatif Fiki Satari, Para Sekretaris Deputi, Para Kepala Biro, dan Asdep Pemetaan Data Kementerian Koperasi dan UKM.

“Kami menyampaikan terimakasih kepada STEI-ITB yang telah berkenan membantu Kementerian Koperasi dan UKM dalam menyiapkan dokumen RIPTIK yang
diharapkan dapat dilakukan review dan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk
melakukan improvement Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Koperasi dan UKM,” kata SeskemenkopUKM Arif R Hakim.

SeskemenkopUKM menjelaskan, sejalan dengan Peraturan Presiden No.95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE), Kementerian Koperasi dan UKM terus berkomitmen untuk
dapat meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPBE yang
terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Disisi lain pasca terbitnya PP Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM sebagai turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka Kementerian Koperasi dan UKM dihadapkan pada tugas besar untuk dapat mengawal tumbuh dan berkembangnya Koperasi dan UMKM,” ujarnya.

Karena itu jelas Arif R Hakim, inovasi kebijakan terus diwujudkan di Kementerian Koperasi dan UKM. Di antaranya:mendorong tranformasi menuju sektor formal, hadir dalam rantai pasok, mencetak wirausaha produktif dan menghadirkan koperasi modern. Lebih lanjut dipaparkan, pada 2021 dan tahun-tahun mendatang antara lain ada 4 agenda pokok Kementerian Koperasi dan UKM.
Pertama, mengembangkan koperasi modern sektor pangan (pertanian, perikanan,
dan peternakan).Kedua, peningkatan akses UMKM terhadap pembiayaan.Ketiga, peningkatan akses SDM UMKM terhadap inovasi dan teknologi.Dan, keempat, tidak kalah penting adalah akses terhadap pasar.

SeskemenkopUKM menguraikan, salah satu berkah pandemi dan harus dimanfaatkan momentumnya adalah mempercepat akselerasi transformasi digital, dimana tengah pandemi, ada tambahan
4 juta UMKM atau total 12,1 juta UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem
digital (19% total populasi UMKM). “Saat ini sedang disusun roadmap digitalisasi UMKM untuk mewujudkan target -target terhubungnya UMKM dalam ekosistem digital,” tukasnya.

Menurut Arif R Hakim, pembangunan basis data tunggal UMKM yang tentunya
membutuhkan kesiapan dukungan infrastruktur dan sistim informasi pendataan yangterintegrasi, dimana dalam 2 (dua) tahun diharapkan dapat segera terwujud sesuai dengan Amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

“Pada akhirnya pelaksanaan tugas tersebut membutuhkan dukungan RIPTIK sebagai arah dan kebijakan TIK di Kementerian Koperasi dan UKM yang meliputi penyelenggaraan infrastruktur SPBE, optimalisasi aplikasi dan layanan SPBE serta penyediaan data dan informasi,” tegasnya.

Maka dari itu, Arif R Hakim mengharapkan masing-masing unit kedeputian dan biro diharapkan dapat menyampaikan proses
bisnis dalam mendukung tujuan Kementerian Koperasi dan UKM yang tercantum dalam renstra 2020-2024 sehingga dukungan TIK/SPBE yangi diharapkan dapat diakomodir
dalam dokumen RIPTIK ini.

Data yang Inklusif

Sementara itu Staf Khusus MenkopUKM Fiki Satari menjelaskan, RIPTIK KemenkopUKM ini harus bisa mendesain sistem informasi data yang inklusif dan bisa di jadikan wadah atau agregator platform yang terhubung dengan data yang dimiliki stakeholder lainnya.

“Tentunya instansi lain sepeti K/L, Pemda, BUMN, Swasta Universitas, Komunitas juga memiliki data UMKM. “Ini yang sebenarnya kita ingin jadikan Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT-red) KemenkopUKM sebagai tuan rumah atau rumah data buat seluruh pelaku UMKM. Karena itu bahasanya harus inklusif dan informatif, mudah disampaikan dan diakses,” kata Fiki

Selanjutnya kata Fiki, dengan RIPTIK KemenkopUKM ini diharapkan bisa melakukan percepatan dan mengakuisisi data dan kemudian melakukan update data dari pelaku UMKM.

“Seperti kita tahu, UMKM ini kan cepat berubah bisnisnya. Kadang siang jualan ini malam jualan itu, atau jualan hasil pertanian secara musiman, Ini harus terus di upadate, agar data yang ada jangan statis,” kata Fiki Satari yang juga Dosen FEB Unpad itu.
“Selanjutnya dengan RIPTIK ini kita berusaha bagaimana sistem data tunggal ini memoderasi, bisa menjadi guidance atau navigasi dari perencanaan program pemerintah dan seluruh stakeholder UMKM, dan bisa dimonitoring perjalanan pelaku UMKM nya,” ujar Fiki Satari.

Fiki menambahkan tentunya RIPTIK ini tak hanya berbicara soal data, namun juga menyiapkan infrasuktur teknologi yang harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, harus bisa catch up (memotret) perubahan yang ada sekaligus harus mampu mengantisipasi perubahan teknologi yang begitu cepat.

Fiki mengatakan saat ni ada lompatan besar dari kecepatan koneksi internet sehinga ada bisnis bisnis baru benimculan yang juga mengubah perilaku. masyarakat. “Misalnya gojek atau grab itu kan teknologi hari ini. Tapi kita juga menghadapi teknologi baru yang berubah secara signifikan. Kondisi yang harus dihadapi KemenkopUKM menghadapi perubahan landscape usaha baik nasional maupun global sehingga bisa jadi panduan dari sisi teknologi informasi pemerintah,” pungkasnya.(Jef)

koperasi dan ukm

SeskemenkopUKM: Mencintai Budaya Nasional Bisa Tumbuhkan Rasa Bangga Buatan Indonesia

Tinggalkan komentar

Cirebon:(Globalnews id)- Guna memberikan dukungan pada pelestarian budaya dan pelaku usaha mikro dan kecil, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SeskemenkopUKM) Arif R Hakim melakukan kunjungan silaturahmi ke Sultan Keraton Kacirebonan ke IX Pangeran Abdul Gani Natadiningrat di Prabayaksa, Keraton Kacirebonan, Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Jum’at (28/5/2021).

Kunjungan trsebut dimeriahkan pertunjukan kesenian sintren, tari topeng kelana serta hidangan kuliner nasi bogana, dan makanan khas Cirebon lainnya.

“Kami beserta jajaran KemenkopUKM mengucapkan terimakasih karena diberi kesempatan bersilaturahmi dengan Kesultanan Kacirebonan, selain menegaskan dukungan kami pada pelestarian budaya juga memperkuat dukungan pelaku usaha mikro dan kecil,” kata SeskemenkopUKM Arif R Hakim.

“Kami sangat bangga bisa menyaksikan kebudayaan Kesultanan Cirebon dan mudah-mudahan menambah kecintaan kita semua pada budaya nasional dan memperkuat semangat kita dalam mencintai produk buatan Indonesia, terlebih kita sekarang mengkampanyekan Bangga Buatan Indonesia (BBI),” tambah Arif R Hakim.

Produk UMKM

Sementara itu Sultan Keraton Kacirebonan Pangeran Abdul Gani Natadiningrat menyambut gembira kunjungan silaturahmi SeskemenkopUKM sekaligus memberikan apresiasi atas support SeskemenkopUKM Arif R Hakim terhadap pelestarian budaya nasional khususnya warisan budaya Keraton di Indonesia.

Pangeran Abdul Gani menjelaskan, Cirebon terkenal dengan heritage pusaka sejarah yang sudah melalui perjalanan panjang.
Banyak hal- hal yang unik dan menarik terkait kearifan lokal dan produk UMKM.

Ia mencontohkan, kerajinan batik dengan motif Megamendung yang juga bisa dibuat ukiran dan lukisan kaca , plakat batik. Juga kerajinan topeng yang diilhami seni tari Gedok.

“Selain produk UMKM, keraton juga memiliki paket wisata sejarah, Dinner bersama Sultan dan pertunjukan tari-tarian. Namun karena pandemi, sudah tiga bulan terakhir ini paket wisata ke Keraton ikut terdampak,” jelas Pangeran Abdul Gani.

Pangeran yang pernah beberapa tahun bekerja di perbankan sebelum menjadi Sultan Kacirebonan ini menambahkan, kini pihaknya bersama permaisuri merintis kerajinan manik-manik yang dijual secara online maupun offline. “Skalanya masih kecil untuk kegiatan para abdi dalem Keraton, dan Alhamdulillah permintaan mulai banyak,” tambahnya.(Jef)

koperasi dan ukm

SeskemenkopUKM Ajak Pemda dan Stakeholder UntukTerus Support UMKM di Masa Pandemi

Tinggalkan komentar

Cirebon:(Globalnews id)- Sekretaris KemenkopUKM Arif Rahman Hakim mengajak stakeholders UMKM khususnya Kabupaten Cirebon untuk bersama melakukan sinergi dalam mendampingi dan membangkitkan UMKM agar mereka terus merasakan kehadiran pemerintah terlebih di masa Pandemi Covid-19 ini dimana banyak UMKM yang terdampak.

“Kami memberikan apresiasi pada Bupati Cirebon, Bapak H. Imron dan jajarannya yang terus memperhatikan UMKM, meskipun saat ini UMKM banyak yang terdampak akibat Pandemi namun masih mampu berkontribusi. Meskipun perekonomian kita masih di posisi minus namun tak terlalu banyak, itu antara lain berkat kontribusi UMKM,” ujar Seskemenkop Arif H Hakim, saat bersilaturahmi dan berdialog dengan Bupati Cirebon H. Imron Rosyadi, di Pendopo Kab. Cirebon, Jum’at (28/5/2021).

Hadir dalam dialog itu, Bupati Cirebon H. Imron Rosyadi, Kabiro Komunikasi dan Teknologi Informasi KemenkopUKM Budi Mustopo, Kadinaskop dan UKM Kab. Cirebon Mohamad Fery Asfrudin, Asdep Perlindungan dan Kemudahan Usaha KemenkopUKM Rachmadi, Ketua Asosiasi UMKM Kab. Cirebon Kurniasari dan Kabag Humas KemenkopUKM Moch Nurul Rachman.

Seskemenkop Arif R Hakim menjelaskan, pihaknya terus berupaya bersinergi dengan 22 K/L yang memiliki program UMKM seperti Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, KLH dan Kementrian Perdagangan. “Kami di KemenkopUKM berkepentingan untuk membantu UMKM terutama di sektor- sektor unggulan. Dengan kriteria terbaru, sekarang ini ada 63,9 juta usaha mikro dimana program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dilanjutkan, dimana ada 12 juta pelaku UMKM yang kita bantu permodalannya. Untuk tahap pertama 9,8 juta dan diusulkan lagi 3 juta jadi 12,8 juta UMKM,” jelas Arif R Hakim.

KemenkopUKM juga menggencarkan program transformasi UMKM dari informal menjadi formal agar UMKM memiliki legalitas usaha. “Dari 63,9 usaha mikro jika 10 persennya udah bisa legalitas itu bagus. Untuk transformasi usaha informal ke formal, kita ingin sebanyak-banyaknya karena dari 63,9 juta pelaku usaha mikro yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) baru 2 juta UMKM. Yang tidak memiliki legalitas hukum kita arahkan agar punya NIB dan sertifikasi sesuai bidang usaha misalnya sertifikasi halal atau PIRT,” jelas Arif.

Dalam hal transformasi digital, UMKM diarahkan masuk ke dalam rantai pasok sehingga bisa bersinergi dengan BUMN maupun usaha besar melalui kemitraan. Oleh sebab itu, kata dia, koperasi juga diarahkan menjadi koperasi modern yang bisa memanfaatkan digital sebagai sarana bagi kemajuan koperasi dan anggota.

Arif menambahkan, tahun ini juga menjadi implementasi UU Cipta Kerja dan PP No. 7 tahun 2021 yang membuat berbagai insentif dan kemudahan bagi perkembangan UMKM.
Ada 11 prioritas kegiatan sebagai perwujudan dari PP No.7 tahun 2021, antara lain penanggungan biaya pendampingan usaha mikro dalam perijinan usaha, infrastruktur publik sebagai tempat pengembangan usaha dan promosi. Lalu, kebijakan implementasi alokasi 40 persen belanja pemerintah kepada UKM.
KemenkopUKM juga memiliki target penataan data atau data tunggal UMKM pada tahun 2022.

Seskemenkop juga menyarankan agar UMKM di Kabupaten Cirebon segera melakukan agregasi sehingga menjadi lebih kuat misalnya dengan membentuk koperasi. Setelah itu, koperasi yang beranggotakan UMKM dengan produk sejenis bisa mendirikan sharing factory atau Rumah Produksi Bersama dimana akan lebih mudah dalam untuk mendapatkan akses pembiayaan maupun teknologi pengemasan (packaging) yang lebih baik dan efisien.

Potensi Besar

Bupati Cirebon H. Imron Rosyadi menyatakan terima kasihnya atas kunjungan SeskemenkopUKM untuk berdialog langsung mengenai perkembangan UMKM di Kabupaten Cirebon, yang menurut Bupati sangat terdampak Pandemi Covid-19.

“Saya atas nama Pemkab Cirebon ucapkan selamat datang dan mohon maaf karena ini lagi pandemi dimana zona Kabupaten Cirebon masih orange. Pandemi sangat berdampak sekali dalam kehidupan bermasyarakat di sini baik sisi ekonomi maupun sosial,” aku Bupati Imron.

Padahal kata Bupati, kabupaten Cirebon memiliki potensi ekonomi yang besar sebagai salah satu kabupaten terbesar di provinsi Jabar. Betapa tidak, Kabupaten Cirebon memiliki 40 kecamatan, 412 desa 12 Kelurahan dengan jumlah penduduk 2,2 juta jiwa.
Dan secara geografis pun cukup strategis karena dekat dengan pelabuhan besar (Patimban) dan bandara (Kertajati).

Produk andalan kabupaten ini antara lain hasil pertanian, gerabah, mebel, garam, kerang ikan laut dan ikan air tawar, kuliner makanan khas nasi, jamblang, tape dan nasi lengko.

Sedang jumlah UMKM terdaftar sekitar 31 ribu terdiri UMKM bidang perdagangan 10.287 UMKM olahan, 18 ribu UMKM konveksi, 737 UMKM rotan mebel dan kerajinan lain. “Meski di Kab. Cirebon potensinya sangat besar namun karena kurang diolah secara optimal dan efisien, maka banyak yang terpapar Pandemi. Misalnya petani garam yang saat ini harganya lagi jatuh sampai Rp250 per kg,” kata Bupati Imron.(Jef)