Arsip Tag: Seskemenkop ukm Arif Rahman hakim

koperasi dan ukm

Kolaborasi KemenkopUKM, Grab, dan VIDA Dukung 200 Ribu UMKM Masuk Digital

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM meresmikan kerjasama dengan Grab Indonesia dan PT Indonesia Digital Identity (VIDA) untuk mengembangkan proses bisnis yang lebih aman, cepat dan terjangkau bagi pelaku UMKM.

“Kerjasama itu melalui penerapan solusi transaksi digital sebagai peningkatan dari proses bisnis manual guna mendukung perluasan digitalisasi, serta peluang ekonomi untuk pelaku UMKM di Indonesia,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, dalam rilisnya di Jakarta, kemarin.

Arif meyakini otentikasi identitas elektronik dan solusi transaksi digital akan mendorong proses bisnis yang lebih efisien bagi para pelaku UMKM. “Mendorong transformasi digital UMKM melalui penerapan teknologi menjadi prioritas pemerintah,” tandas Arif.

Menurut Arif, proses verifikasi dan otentifikasi akan menjadi bagian penting dari aktivitas digital untuk memastikan bahwa tidak ada identitas yang salah dan menjamin adanya otentikasi data.

“Proses tersebut menjadi signifikan karena dapat meningkat kepercayaan antara para pelaku bisnis dalam digital era, dimana proses ini dapat mendorong percepatan para pelaku UMKM untuk terhubung dengan ekosistem digital,” jelas Arif.

Dalam kerjasama ini, Grab akan menyambut 200 ribu pelaku UMKM binaan KemenkopUKM untuk bergabung dalam platform Grab sebagai mitra merchant GrabFood, GrabMart, dan GrabKios.

Sementara sebagai bagian dari proses registrasi, VIDA akan menghadirkan layanan otentikasi identitas elektronik serta tandatangan digital bersertifikat bagi UMKM untuk menghadirkan proses pengelolaan, kontrak, dan transaksi berbasis kepercayaan untuk transaksi online yang lebih aman.

“Identifikasi elektronik memungkinan bisnis dan konsumen untuk membuktikan secara elektronik bahwa identitas mereka adalah benar dan mendapatkan akses terhadap layanan atau melaksanakan transaksi online,” imbuh Arif.

Lebih dari itu, otentikasi identitas elektronik dapat digunakan untuk transaksi business-to-business dan business-to-consumer dan menawarkan pebisnis untuk memperluas basis konsumen mereka dengan menghadirkan otentikasi identitas konsumen dan bisnis yang terpercaya.

Arif menekankan bahwa pihaknya mempunyai agenda besar transformasi UMKM. Salah satunya mendorong UMKM sektor informal menjadi formal. “Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi komitmen Grab dalam memberi ruang bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia,” tukas Arif.

Arif menambahkan, selama ini kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM dengan Grab telah berjalan dengan baik melalui berbagai kolaborasi program. “Dengan tambahan dukungan dari VIDA sebagai mitra layanan teknologi verifikasi dan autentifikasi yang aman dan terpercaya, kami optimis solusi teknologi yang disediakan oleh VIDA dapat turut menjaga keamanan data dalam transaksi yang dilakukan oleh para UMKM mitra binaan,” papar Arif.

Bagi Arif, hal ini tentunya dapat meningkatkan daya saing sektor UMKM yang didominasi usaha mikro dalam mengembangkan usaha mereka secara lebih produktif, serta bangkit dari pandemi COVID-19.

Solusi Teknologi

VIDA sebagai salah satu perusahaan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) hadir untuk mengakselerasi dunia digital, membantu masalah perlindungan data pribadi, serta keamanan siber melalui solusi teknologi yang terpercaya bagi UMKM.

“Dengan adopsi solusi teknologi verifikasi dan autentifikasi data, serta tanda tangan elektronik VIDA, proses on-boarding / pendaftaran UMKM mitra binaan menjadi jauh lebih cepat dan mudah,” ungkap CEO VIDA Sati Rasuanto.

Sati menyebutkan hal ini merupakan bagian dari dukungannya terhadap transformasi digital sektor UMKM, serta sejalan dengan komitmen VIDA untuk mewujudkan ekosistem identitas digital di Indonesia yang semakin terintegrasi.

Sedangkan Director of Central Public Affairs, Grab Indonesia Tirza Reinata Munusamy mengatakan, adaptasi dan transformasi adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari UMKM terutama di masa pandemi.

“Grab berkomitmen untuk memastikan bahwa teknologi kami dapat berdampak positif bagi jutaan masyarakat Indonesia dengan menghadirkan ekspansi digital serta dukungan peluang ekonomi yang luas,” kata Tirza.

Menurut Tirza, otentikasi identitas elektronik dan layanan kepercayaan dapat meningkatkan efisiensi bisnis bagi UKM terutama di saat banyak bisnis bertransaksi online, keamanan layanan dan kepercayaan konsumen menjadi hal yang sangat penting.

“Kami berharap kolaborasi ini dapat menjadi batu loncatan bagi pelaku UMKM untuk beradaptasi dan berkembang di era ekonomi digital melalui proses bisnis yang lebih aman dan efisien,” pungkas Tirza.(Jef)

koperasi dan ukm

Gandeng MBN, KemenkopUKM Genjot Kontribusi UMKM Di Tingkat Global

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) menargetkan kontribusi UMKM ke PDB maupun target ekspor meningkat. Terutama melalui pola kerja sama kemitraan lembaga dan e-commerce.

Salah satunya upayanya diwujudkan dalam penandatanganan kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara KemenkopUKM dengan PT Mitra BUMDES Nusantara (MBN), terkait terkait pengembangan pemasaran produk serta pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Serta MoU antara MBN dengan PT Mitra Enabler Indonesia (Ralali.com), PT Gerbang Nusantara dan Direktur PT Nusapangan Sukses Makmur.

Sekretaris KemenkopUKM, Arif Rahman Hakim mengatakan, penting bagi terwujudnya kontribusi UMKM pada pertumbuhan ekonomi secara nasional. Di 2021, kontribusi UMKM ke PDB mencapai 62 persen. Di 2022 nanti, ditargetkan kontribusi UMKM naik, meskipun mengambil angka yang tak terlalu optimistis di angka 63 persen.

“Sementara kontribusi UMKM untuk ke ekspor saat ini di angka 15,2 persen, di 2022 bisa naik menjadi 15,8 persen. Mudah-mudahan lewat pola kemitraan ini, kontribusi UMKM dan daya saing makin terdongkrak,” ucapnya dalam acara penandatanganan MoU dengan MBN di Jakarta, Selasa (25/5).

Arif menjelaskan, beberapa ruang lingkup kerja sama dengan MBN, meliputi pembangunan factory sharing pelaku UMKM, agar masuk rantai pasok nasional bahkan global. “Khususnya di sektor pangan, pertanian, perkebunan oleh usaha menengah maupun besar akses pasar lebih mudah dan terbuka lebar. Untuk itu, kontribusi UMKM ke pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan,” tegasnya.

Ia mengatakan, melalui program prioritas di 2021-2022, diharapkan sumbangan UMKM ke pertumbuhan ekonomi secara signifikan dapat ditingkatkan. Pertama, tahun ini, tengah digenjot pengembangan basis data tunggal. “Kami punya prioritas pengembangan basis data. Saat ini sudah disetujui Bappenas. Berharap agar anggaran basis data juga diperkuat,” terang Arif.

Selanjutnya yang kedua, lewat kemitraan seperti yang dilakukan dengan MBN, menjadi strategi terutama di Deputi Bidang UKM dengan pengembangan rumah produksi bersama, dengan tata kelola koperas dan rantai pasok koperasi. Ketiga, perluasan akses pasar serta pengembangan katalog UMKM.

Keempat, pola pendampingan. Di mana di seluruh deputi, akan ditanggung biaya pendampingan usaha mikro dari informal ke formal, dengan permudah urus izin usaha maupun sertifikasi. Selanjutnya program prioritas kelima, target pengembangan wirausaha produktif dari kisaran 3,6 persen menjadi 4 persen.

“Lewat MoU ini diharapkan mampu menghasilkan akselerasi UMKM naik kelas di tataran produk petani, nelayan dan UMKM,” imbuh Arif.

Di kesempatan yang sama, Dirut Mitra BUMDES Nusantara, Wiyoto menuturkan, MBN dibentuk pada 2017 dari berbagai lintas Kementerian dan BUMN, di mana MBN didirikan sebagai agregator industri, serta offtaker dari produksi pangan dari koperasi dan UMKM.

“Dalam menjalankan peran agregator dan offtaker, kami menjalin kerja sama penjualan ritel, Business to Business (B2B) dan Business to Customer (B2C), dengan mitra enabler platform digital Ralali.com dan Gerbang Transaksi nusantara,” ujarnya.

Wiyoto menjelaskan, di tahap awal, pola kerja sama ini akan dilakukan di Jabodetabek dengam melibatkan 1.000 koperasi dan UMKM. Mereka akan diberikan aplikasi, sebagai saran melakukan penjualan dan mendapat laporan keuangan secara langsung. “Sehingga ini menjadi, persyaratan kemudahan dalam transaksi di perbankan. Ke depan ta hanya di Jabodetabek, rencananya akan dilakukan hal serupa di kota-kota besar lainnya,” jelas Wiyoto.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Dorong Koperasi Eptilu Garut Dirikan Industri Olahan

Tinggalkan komentar

Garut:(Globalnews.id)- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim menyarankan Koperasi Petani Eptilu (Fresh From Farm) untuk mendirikan industri olahan (Factory Sharing) yang mampu mengolah produk pertanian yang tidak terserap pasar, menjadi produk yang tetap memiliki nilai. Misalnya, hasil panen cabai bisa diolah menjadi Pasta Cabai, Saos Sambal, dan sebagainya.

“Industri olahan tersebut dimiliki oleh seluruh anggota koperasi. KemenkopUKM juga akan terus mendampingi Koperasi Eptilu masuk rantai pasok, khususnya produk pertanian,” kata Arif, saat mengunjungi kawasan holtikultura dan Agrowisata Eptilu di Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat sore (21/5).

Dalam kunjungan kali ini, Arif menyebutkan dalam rangka mengembangkan korporasi petani yang melibatkan banyak petani milenial di Kabupaten Garut. Arif pun mengapresiasi ide dan langkah Eptilu dalam mengembangkan bisnis serta bermitra dengan para petani. “Konsep ini sangat cocok diterapkan dengan kondisi Indonesia,” kata Arif.

Eptilu merupakan salah satu Agrowisata dan kebun edukasi yang ada di Garut. Dalam konsepnya, Eptilu menerapkan Closed Loop System, dimana semua pihak terlibat langsung mendampingi petani mulai dari proses produksi.

Selain itu, Arif juga berharap Koperasi Eptilu menjaga manajemen kualitas produk sesuai standar pasar internasional. Tak terkecuali, meningkatkan kualitas manajemen packaging. “Kita bisa bersinergi dengan memberikan pelatihan secara daring, sesuai dengan kebutuhan para anggota koperasi yang seluruhnya petani. Kita bisa fasilitasi para pakar yang ahli di bidangnya,” ucap Arif.

Dalam kesempatan itu, Ketua Koperasi Eptilu Rizal Fahreza (29 tahun) bercerita bahwa awalnya bersama rekan-rekannya yang rata-rata berusia di bawah 35 tahun, mengusahakan budi daya jeruk siam Garut, tomat, dan kentang serta produk hortikultura lainnya sejak 2017.

Mereka memutuskan untuk membentuk lembaga koperasi pada 2019. Mulanya mereka mengelola lahan seluas lebih dari 5 hektar di Desa Mekasari, Cikajang, Kabupaten Garut untuk ditanam jeruk dan aneka produk holtikultura, seperti cabai, tomat, sawi dan sebagainya.

Produk itu dipasarkan di Jabodetabek hingga Pangkalpinang, Pulau Bangka. Mereka panen hampir setiap bulan, namun produksinya baru mencukupi kebutuhan operasional koperasi yang beranggotakan 24 hingga 27 orang, serta karyawan koperasi sekitar 20 orang.

“Kami baru menata kelembagaan dulu dan serta melakukan digitalisasi untuk memasarkan produk. Misalnya, anggota A punya produk tomat kita pasarkan. Ke depan, fungsi koperasi jadi offtaker,” kata Rizal.

Rizal menambahkan, selain sebagai offtaker bagi para petani holtikultura, koperasi juga menjadi penghubung dengan PT Pasar Komoditi Nasional atau Paskomnas dan Eden Farm. “Dan kami sedang melakukan persiapan kerjasama dengan Indofood,” imbuh Rizal.

Rizal mengatakan, dengan petani berkorporasi memiliki daya nilai tawar yang tinggi, setara dan petani itu mempunyai bagian posisi yang tinggi. “Mereka bisa lebih makmur, bila melakukan akselerasi, tidak perorangan dan berjamaah” tukas Rizal.

Percontohan Integrasi

Lebih dari itu, Eptilu sendiri merupakan percontohan integrasi dan sinergi perangkat daerah. Integrasi dan sinergi antara Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Pariwisata. Pola tersebut juga diimplementasikan di lokasi pengembangan lainnya yaitu Kebun Jeruk Selekta di Cikandang, Bosaga di Samarang.

Masing-masing perangkat daerah melakukan pembinaan dan pengembangan sesuai urusannya. Dinas Pertanian melakukan pembinaan budidaya jeruk, Dinas Koperasi dan UKM melakukan pembinaan kelembagaan sekaligus pembinaan kuliner, dan Dinas Pariwisata menyelenggarakan pembinaan Sumber Daya Manusia Sadar Wisata.

Koperasi Eptilu yang bergerak di bidang pertanian sebagai bidang utama yang dikembangkan. Seiring dengan perkembangan dan potensi Eptilu kemudian melakukan ekspansi di bidang usaha lain yakni pendidikan dan ecotourism.

“Saya yakin dengan menggabungkan pertanian dengan agrowisata, ternyata sangat menarik dan indah. Optimis Eptilu dapat menjadi contoh dalam regenerasi petani milenial”, pungkas Rizal.(Jef)

koperasi dan ukm

SeskemenkopUKM Terus Sosialisasikan PP 7/2021 Agar Optimal Dalam Implementasi

Tinggalkan komentar

Garut:(Globalnews.id)- Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 3 Februari 2021. PP Nomor 7/2021 ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Secara keseluruhan, PP berisi 10 Bab yang terdiri dari 143 Pasal.

“Dengan ditetapkannya PP ini, pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UKM dapat lebih optimal, komprehensif dan dapat terkoordinasi dengan baik,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, pada acara percepatan implementasi UU Cipta Kerja (PP No.7 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan UMKM), di Gedung Pendopo Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (21/5).

PP diharapkan mendorong koperasi dan UMKM dapat tangguh dan kuat serta dapat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. “Koperasi dan UMKM dalam UU Cipta Kerja mendapatkan perhatian khusus. Sehingga, diharapkan mereka dapat menjalankan usahanya dengan kepastian dan dapat bertumbuh menjadi usaha yang tangguh,” tandas Arif.

Setelah PP tersebut disahkan, Kementerian Koperasi dan UKM berkewajiban untuk mensosialisasikan PP tersebut kepada berbagai pihak. “Tujuan sosialisasi, agar berbagai aturan yang dimuat dalam PP dapat dimanfaatkan dengan optimal, baik oleh koperasi dan UMKM, maupun oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, serta Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM,” papar Arif.

Bagi Arif, sosialisasi tersebut tak dapat berjalan secara optimal jika hanya dilaksanakan KemenkopUKM. “Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi dan kerja bersama berbagai pihak agar sosialisasi PP tersebut dapat dilaksanakan dengan optimal,” tukas Arif.

Arif menjelaskan, poin-poin yang diatur dalam PP No. 7 Tahun 2021 sudah mengatur semua yang menjadi cakupan klaster koperasi dan UMKM dalam UU Cipta Kerja.

Terkait kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan UMKM, pada PP ini telah diatur mengenai perubahan kriteria UMKM sehingga dapat sesuai dengan kondisi terkini. Perubahan kriteria UMKM saat ini perlu dilakukan, mengingat aturan mengenai kriteria UMKM belum mengalami perubahan selama 12 tahun. “Dengan kriteria yang baru, diharapkan pendekatan pemberdayaan dapat lebih optimal dilaksanakan,” kata Arief.

Salah satu prioritas KemenkopUKM yang akan dilakukan melalui PP adalah penyusunan basis data tunggal usaha mikro, kecil, dan menengah yang akurat. Penyusunan data tunggal ini akan bekerja sama dengan BPS untuk melakukan sensus, tidak untuk menghitung jumlah tapi untuk mendapatkan data UMKM berdasarkan by name by address.

Kemudahan lain bagi UMK yang diatur dalam RPP ini adalah perizinan berusaha. UMK nantinya diberikan kemudahan dalam proses perijinan dimana untuk UMK yang memiliki risiko rendah terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan akan diproses dalam perijinan tunggal yang terdiri dari perijinan berusaha, sertifikat jaminan halal dan sertifikat nasional Indonesia.

“Pengaturan perizinan usaha bagi UMK akan membawa terobosan yang cukup penting, yaitu UMK tidak akan dikenakan biaya untuk mengurus perizinan berusaha dan pemenuhan sertifikat standar dan izin,” jelas Arif.

Sementara dalam hal pemberdayaan bagi UMKM, diatur mengenai penyelenggaraan basis data tunggal UMKM, penyediaan tempat promosi, dan pengembangan usaha UMKM, pada infrastruktur publik, pengelolaan terpadu UMK, fasilitasi HaKI, jaminan kredit program, pengalokasian 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah untuk UMK.

Dengan masuknya koperasi dan UMKM ke infrastruktur publik seperti bandara, rest area, dan stasiun kereta api, akan meningkatkan daya saing dan omzet pelaku UMKM. Misalnya, UMKM yang masuk ke bandara akan melalui kurasi sehingga bersaing dengan produk-produk lain yang dipamerkan di sana.

“Mengenai poin ini, kami akan bekerjasama lintas kementerian/lembaga karena pengelolaannya di luar KemenkopUKM dan akan dituangkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB),” ulas Arif.

Arif juga menekankan pelaksanaan pelatihan kewirausahaan yang lebih mengedepankan sistem inkubasi. Model pelatihan on off akan ditinggalkan dan pelatihan akan membentuk pelaku usaha yang mampu mengawal pembentukan wirausaha pemula.

“Melalui PP ini, pemerintah bukan hanya regulator, tetapi pendamping, motivator, dan partner bagi calon wirausaha pemula,” tegas Arif.

Ada pula soal kemitraan dengan usaha besar, pemberian kemudahan dan insentif, penyediaan pembiayaan, penciptaan wirausaha baru melalui penyelenggaraan inkubasi, serta dana alokasi khusus bagi pemerintah daerah.

Dalam hal kerjasama, dengan usaha besar, dilakukan melalui kemitraan strategis agar UMKM bisa masuk dalam rantai pasok, termasuk di dalamnya buat UKM di sektor manufaktur dan industri. Lalu, ada optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUKM sebagai pusat promosi dan inkubasi serta penyediaan pusat kuliner di lima kawasan destinasi super prioritas yang kalau di daerah bisa diimplementasikan di destinasi wisata lokal.

Kemudahan Berkoperasi

Sementara bagi koperasi, dalam PP ini banyak termuat pasal-pasal yang memberikan kemudahan atau keringanan. Salah satunya adalah Pasal 3 terkait dengan pendirian koperasi. “Jelas dituliskan bahwa untuk mendirikan sebuah Koperasi Primer hanya dibutuhkan orang paling sedikit 9 orang. Sementara dulu untuk mendirikan koperasi dibutuhkan orang hingga puluhan dengan proses yang ribet,” kata Arif.

Kemudian, Pasal 19 terkait dengan perlindungan bagi koperasi di mana pemerintah pusat dan Pemda bisa menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi, serta menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah.

Dengan begitu, tidak ada tumpang tindih usaha dengan badan usaha lain di suatu wilayah sama. Yang diperbolehkan adalah sinergi dan kolaborasi usaha. “Dalam PP ini juga memberikan kemudahan bagi pelaku koperasi untuk bisa melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan) secara daring. Jadi, tidak perlu lagi repot-repot harus tatap muka yang membutuhkan banyak biaya,” ungkap Arif.

Dengan adanya pembaharuan dalam hal sistem pelaporan secara elektronik tersebut akan memudahkan Kementerian Koperasi dan UKM dalam pengawasan. “Tentunya akan memudahkan pengawasan terhadap koperasi-koperasi sehingga segala bentuk penyalahgunaan koperasi dari oknum-oknum tertentu dapat segera dideteksi dan ditangani sedini mungkin,” jelas Arif.

Tak hanya poin kemudahan pendirian koperasi, pelaporan, dan koperasi syariah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam aturan tersebut juga melakukan pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi mulai dari aspek kelembagaan, kapasitas SDM, pendampingan, penyediaan skema pembiayaan, produksi (teknologi, pasokan, sarana), usaha, dan pemasaran.

“Berbagai macam pelindungan dan juga pemberdayaan tersebut diharapkan akan menaikan level koperasi agar bisa bersaing dengan usaha lain baik didalam maupun di luar negeri nantinya,” kata Arif.

Yang pasti, dengan adanya UU Cipta kerja bagi koperasi dan UMKM, secara subtansi bertujuan untuk kemudahan dan efisiensi biaya dalam pendirian koperasi, mendorong koperasi melakukan modernisasi dan digitalisasi, pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan koperasi berdasarkan prinsip syariah, menciptakan dan menumbuhkan wirausaha baru, integrasi UMKM dalam Global Value Chain, serta mendorong UMKM naik kelas.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Garut Rudy Gunawan menegaskan bahwa program sosialisasi ini sangat penting agar masyarakat pelaku koperasi dan UMKM bisa memahami PP 7/2021. “Saya berharap regulasi baru ini menjadi bagian yang fundamental dan perubahan besar bagi pelaku usaha, khususnya di Garut,” ucap Rudy.

Oleh karena itu, lanjut Rudy, kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM wajib diketahui seluruh lapisan masyarakat. “Salah satunya adalah pentingnya sentuhan teknologi bagi pelaku UMKM untuk menyentuh dan memperluas pasar bagi produknya,” imbuh Rudy.

Rudy juga berharap PP ini bisa diimplementasikan secara kongkrit di lapangan agar ada peningkatan omset dan kapasitas usaha pelaku koperasi dan UMKM. “Tentunya, hal itu akan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut,” pungkas Rudy.(Jef)

koperasi dan ukm

Sesmenkop UKM Bersama Deputi UKM Menyiapkan Rumah Produksi Bersama Olahan Nanas di Kab Subang

Tinggalkan komentar

SUBANG-(GLOBALNEWS.ID)- Menindaklanjuti arahan Menteri Koperasi dan UKM untuk mendirikan rumah produksi bersama ( factory sharing ) olahan hasil perkebunan yang paling dominan di kab Subang yaitu “Nanas”, Sesmenkop UKM Arif R Hakim bersama Deputi UKM Hanung H Rachman, melakukan kunjungan lapangan ke Koperasi Produsen Singgalang Sari Maju di Kp Mekarsari Rt 08 Rw O3 Desa Sarireja Kecamatan Jalancagak Subang, Jawa Barat, Minggu (9/5/2021).

Turut hadir dalam acara tersebut Sekda Subang, Asep Nuroni, Kadis Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Subang, Dadang Kurnianudin, Sekdis DKUPP, Suwitro, Kabid Koperasi, Ahmad Sudrajat, Kabid UMKM, Dedeh Efendi, Kasi Kelembagaan dan Diklat, Kasi Pengembangan dan kemitraan Usaha Kop dan Kasi Pembiayaan UMKM,; Sekmat Jalancagak,; Ketua Koperasi produsen Singgalang Sari Maju, F. Rizal Ali.

“Sesuai arahan Menkop bapak Teten Masduki yang berkunjung ke Subang tiga bulan lalu dan membahas kerjasama industri olahan produk unggulan di Kabupaten Subang. Pada waktu itu disepakati Nanas yang sebagai prioritas produk olahan yang akan dikerjakan,” jelas Arif R Hakim.

Kab Subang selama ini dikenal sebagai sentra nanas dan mensuplai 90 persen produksi Nanas di Jawa Barat. Produknya banyak tapi harganya tidak stabil terlebih saat panen raya, karena itu perlu dibantu industri olahan agar UMKM malah bisa naik kelas dengan adanya produk olahan nanas.

‘”Harapannya para pelaku di bidang pertanian bisa dihimpun dalam satu wadah koperasi dan koperasinya memiliki usaha industri olahan. Nanti juga dikaji skala ekonominya, berapa kolompok usaha minimalnya, demikian juga berapa luas lahan dikaji berapa kelomok tujuannya agar terjaga kontinuitas produksinya,” harap SesmenkopUKM.

” Saya juga berharap apa yang saat ini dikerjakan untuk membangun industri olahan segera terwujud. Kalau biayanya tidak terlalu besar dan kompleksitasnya tidak terlalu banyak, saya optimis factory sharing bisa didirikan pada tahun 2021 ini,” ujar Sesmenkop Arif Hakim.

Bahas Masalah Teknis

Sementara Deputi Bidang UKM Kemenkop Hanung Harimba Rachman mengatakan terkait persoalan teknis pihaknya akan melakukan beberapa langkah.

“Tim kami nanti secara teknis akan melakukan semacam persiapan semacam cek lokasi, melihat ke ekonomiannya dan lain sebagianya. Termasuk juga mengenai pengelolaannya nanti kedepan,”jelasnya.

Hanung mengatakan bahwanya dirinya telah memiliki beberapa model bisnis yang telah dicoba. Salah satunya dengan menggandeng BUMN.

Beberapa kajian dilakukan juga upaya menghindari perlatan yang telah diberikan namun tidak digunakan.

“Kami akan melakukan kajian perisiapan dan sebagainya. Kita harapkan sebagaiman dikatakan pak Sesmen tahun 2021 bisa dilaksanakan kalo kompleksitas dan biayanya terlalu besar,”paparnya.

Ia pun menjelaskan akan mencoba institusi- institus lain yang punya program yang sama agar lebih terarah setelah kajian dilaksanakan terkait.

Adapun untuk market jangka pendek,kata Hanung, pihaknya akan coba mempertemukan platform- platform yang ada.

Adapun untuk kajian Kemenkop akan menggandeng BPPT, untuk melihat ketepatan teknologi yang digunakan.

Sementara Sekda Kabupaten Subang, Asep Nuroni berharap Kemenkop bisa membantu mengembangkan Koperasi bisa lebih mandiri.

“Dalam arti sebagai produsen juga sebagai pemasar itu sendiri,” kata Asep. Adapun kaitan dengan factory Subang, Asep Nuroni mengatakan bahwa Pemkab Subang akan konsen pada penyiapan lahan.
“Jadi kita konsen dalam perluasapan lahan.Kita manfaatkan lahan yang tidur dan dikerjaksamakan dengan BUMD yang ada,”tukasnya.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Siap Dirikan Rumah Produksi Bersama Kluster Bawang Merah di Brebes

Tinggalkan komentar

BREBES:(GLOBALNEWS.ID)- Menindaklanjuti arahan Menteri Koperasi dan UKM untuk memprioritaskan pendirian factory sharing pada produk unggulan di suatu daerah terutama olahan untuk produk hasil pertanian yg mempunyai kontribusi significan terhadap laju inflasi, pada tahun 2021 Kementerian Koperasi dan Usaha Menengah Kecil (KemenkopUMK) membidik Kabupaten Brebes sebagai daerah percontohan untuk program Rumah Produksi Bersama (factory sharing) bagi pengembangan produk UMKM.

Sesuai keunggulan dan potensi daerah Brebes, rumah produksi bersama itu nantinya akan difokuskan untuk klaster produk olahan bawang merah. Upaya tersebut dilakukan sebagai salah satu solusi pemerintah dalam mengatasi anjloknya harga bawang merah di Brebes saat musim panen raya.

Hal itu ditegaskan SesmenkopUMK, Arif Rahman Hakim saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Brebes, Sabtu (8/5).yang diterima langsung Bupati Brebes, Idza Priyanti di Pendapa Kabupaten.

Turur hadir dalam kunjungan silaturahmi itu, Deputi Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) Hanung Harimba Rachman, Dirut Mitra BUMDES Nusantara Wiyoto, Direktur Operasional BMDES Nusantara, Dradjad Asmara, Perekayasa Madya Usat Teknologi Agroindustri BPPT Agus Triputranto. Sementara fair Pemkab Brebes, hadir Asisten Ekbang Pemkab Brebes Tety Yuliana, Kadiskopumdag Brebes Zaenudin, Kadinas Pertanian Tanaman Pangan Yulia Hendrawati, Kadinas Perikanan Zudan Fanani, dan Kabag Perekonomian. Setda, Farikhah.

Dalam pertemuan itu, Bupati Brebes juga memaparkan sejumlah produk UMKM unggulan selain olahan bawang merah.

“Kita memang mempunyai program rumah produksi bersama UMKM, dan salah satu sasarannya adalah Kabupaten Brebes. Untuk sementara di Brebes ini, kita fokuskan kepada produk olahan bawang merah. Sehingga nantinya dapat membantu menstabilkan harga bawang ini saat panen raya,” ujar Sekretaris KemenkopUMK, Arif Rahman Hakim usai kegiatan.

Dia menjelaskan, rumah produksi bersama itu sebenarnya sebuah metode bagaimana supaya pelaku usaha, utamanya pelaku UMKM bisa memenuhi skala ekonomi. Di Brebes misalnya, banyak petani bawang merah dan menjadi daerah sentra penghasil bawang merah.

Namun ketika para petani bawang merah itu mengolah hasil dari pertaniannya sendiri-sendiri tentu tidak akan memenuhi skala ekonomi, karena biayanya sangat mahal. Mereka perlu di kelompokan dalam satu wadah seperti koperasi. Nantinya koperasi itu yang mempunyai peralatan produksi untuk mengolah hasil panen bawang merah. Sehingga saat nantinya harga jual bawang merah jatuh pada panen raya bisa dihindari, karena bawang merah bisa diolah menjadi produk olahan dengan harga yang lebih tinggi. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat rumah produksi ini segera bisa diwujudkan di Brebes,” tandasnya.

Menurut dia, rumah produksi bersama yang akan dibangun di Brebes itu sementara memang difokuskan pada bawang merah. Itu karena selama ini Brebes menjadi sentra bawang merah. Di sisi lain, saat panen raya petani menghadapi kendala harga jual jatuh dan mengalami kerugian. Sehingga, diperlukan solusi agar harga bawang merah itu tetap stabil. “Ini yang menjadi alasan kita fokus di bawang merah. Namun ke depan akan dikembangkan ke produk olahan lainnya,” sambungnya.

Sementara itu, Bupati Brebes, Idza Priyanti mengatakan, Pemkab Brebes merespon positif atas rencana KemenkopUMK yang akan melaksanakan program rumah produksi bersama di Brebes. Pihaknya meminta agar rencana tersebut bisa ditindaklanjuti dan segera direalisasikan.
“Kami sangat berharap rumah produksi bersama ini bisa ditindaklanjuti dan direalisasikan,” katanya.

Lebih lanjut Bupati juga meminta dukungan dan pembinaan dari KemenkopUMK, agar produk UMKM Brebes bisa berkembang. Bahkan, tidak hanya berkembang samapai tingkat nasional, tetapi bisa go internasional. “Selain bawang merah, di Brebes memiliki banyak potensi UMKM yang perlu dikembangkan. Untuk itu, kami meminta dukungan dan pembinaan agar UMKM ini bisa berkembang,” pungkasnya.(Jef)

koperasi dan ukm

Pemerintah Daerah Diminta Fokus Kawal Transformasi Pelaku UMKM Informal ke Formal

Tinggalkan komentar

Tangsel;(Globalnews.id)-Kota Tangerang Selatan (Tangsel) perlu membentuk sebuah forum untuk memajukan Koperasi dan UMKM yang potensinya sangat besar, sehingga menjadi koperasi modern dan UMKM yang kuat. Saat ini dukungan pemerintah terhadap Koperasi dan UMKM sangat besar.

Demikian dikatakan oleh Sekretaris KemenkopUKM Arif Rahman Hakim, saat Sosialisasi PP No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta sosialisasi Akselerasi Digitalisasi bagi Pendamping (Sigap UMKM), di Kantor Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, minggu (2/5/2021).

Dukungan itu menurut Arif, antara lain dengan terbitnya PP No 7 Tahun 2021 yang mengamanatkan agar mengalokasikan anggaran 40% dari anggaran pemerintah untuk memajukan UMKM. Selain dukungan pemerintah pusat dan daerah, dukungan terhadap UMKM juga diberikan oleh perusahaan-perusahaan besar, baik BUMN maupun swasta.

“Peluang ini harus ditangkap secara cermat oleh para pelaku UMKM, tahun 2020 40% dari belanja pemerintah itu
sekitar Rp340 triliun. Semoga tahun 2021 bisa ditingkatkan lagi supaya bisa dimanfaatkan untuk kemajuan UMKM agar produknya dibeli oleh pemerintah baik pusat maupun daerah,” kata Arif Rahman Hakim.

Perhatian Presiden Jokowi terhadap UMKM, tambah Arif, juga sangat besar, sekitar sebulan yang lalu presiden sudah berkoordinasi dengan pemangku kebijakan bidang pembiayaan, supaya proporsi pembiayaan pelaku usaha mikro dan kecil bisa ditingkatkan hingga 30% di akhir 2024. Ini membutuhkan semangat dari semua pihak untuk mengakses pembiayaan tersebut.

Untuk itu diperlukan sinergi untuk transformasi dari pelaku usaha informal ke formal. Ini dilakukan supaya UMKM tersebut bisa mengakses fasilitas dari pemerintah maupun dari lembaga pembiayaan lain.

“Tahun 2021 ini pemerintah daerah supaya fokus mengawal transformasi pelaku UMKM dari informal ke formal,” pinta Arif Rahman.

Sebelumnya Wakil Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Pilar Saga Ichsan pada kesempatan itu mengungkapkan, Pemkot Tangsel sangat berkomitmen terhadap pengembangan UMKM yang sangat potensial. Ia minta KemenkopUKM untuk selalu membimbing UMKM Tangsel supaya kualitasnya baik. Bimbingan itu terkait permodalan, perizinan dan akses pasar.

Sebagai penyangga Ibukota, kota perdagangan dan jasa,
UMKM Tangsel memiliki potensi yang sangat besar, karenanya perlu dijaga dan dikembangkan serta dibina pertumbuhannya, agar produk UMKM meningkat dan memiliki daya saing yang tinggi.

“UMKM Tangsel memiliki custom atau konsumen yang sangat strategis, sehingga kualitas UMKM perlu didorong lebih baik, agar usahaya naik kelas dan dapat mengakses pasar yang lebih luas,” harap Pilar Saga.

Ia-pun mimiliki program 1 koperasi 1.000 UMKM. Namun ia berpesan para UMKM yang sudah maju untuk membesarkan koperasi.

Sementara Ketua Pembina Koperasi PKK Tangsel Tini Indrayanti Benyamin mengungkapkan, PKK Tangsel ingin merintis dapur Tangsel di tujuh Kecamatan sebagai tempat mengolah sesuatu dari bahan mentah atau setengah jadi menjadi matang. Ia berharap program ini akan bermanfaat bagi UMKM Tangsel.

Hadir para pembicara antara lain dari Mercy corps for Indonesia Sania P Rahmadani, Staf Ahli Menteri bidang Hubungan Antar Lembaga Luhur Pradjanto, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Tangerang Selatan Deden Deni dan lain-lain. Acara juga dihadiri oleh para pelaku UMKM dari berbagai daerah di Indonesia melalui zoom meeting.(Jef)

koperasi dan ukm

SesKemenkopUKM: Jadikan PLUT sebagai Center of Exellence KUMKM

Tinggalkan komentar

Lima Puluh Kota:(Globalnews.id)- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim meminta agar Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) untuk Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota, bisa dijadikan sebagai Center of Excellence atau pusat unggulan layanan Koperasi dan UMKM di kota setempat maupun di Provinsi Sumatera Barat.

“PLUT harus dikelola lebih baik lagi, lebih terukur, kalau memang belum optimal ya harus lebih diaktifkan lagi, catatan administrasi juga harus dirapikan. Dengan demikian mudah-mudahan standarnya bisa ditingkatkan lagi supaya tenaga-tenaga di PLUT dapat imbalan lebih baik lagi,” ujar arif dalam kunjungannya ke PLUT KUMKM Kab Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Sabtu (18/4).

Arif dalam kesempatan itu juga mensosialisasikan strategi Kementerian Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan dan membangkitkan pertumbuhan Koperasi dan UMKM di Indonesia. “Termasuk melakukan penyesuaian organisasi yang ada di Kementerian Koperasi dan UKM, sehingga sinergitas antar pusat dan daerah dapat ditingkatkan  dalam memajukan Koperasi dam UMKM ini,” katanya.

Menurutnya, penyesuaian organisasi itu memungkinkan adanya Deputi Bidang Usaha Mikro yang bertugas melakukan transformasi pelaku usaha mikro dari informal ke formal. Deputi tersebut akan melakukan pendampingan dan penyediaan mentor, baik di pusat ataupun di daerah.

“Nantinya mentor tersebut akan di tempatkan di PLUT, dan pendampingan seperti Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) yang dikoordinir oleh dinas yang membidangi koperasi dan UKM di daerah. Sehingga PLUT akan berperan sebagai pusat konsultasi bisnis dan inkubator dengan menumbuhkan wirausaha khususnya wirausaha muda kreatif, terang Arif.

SesKemenkopUKM menargetkan untuk menumbuhkan wirausaha muda kreatif perlu adanya pendampingan, serta memanajemen koperasi yang baik, hal ini agar koperasi dapat bertransformasi menjadi modern sesuai dengan program prioritas Kementerian Koperasi dan UKM saat ini, di antaranya menumbuhkan 100 koperasi modern. “Mudah-mudahan bapak Bupati bisa mnyusun kebijakan prioritas sesuai kebijakan kami, agar bisa sejalan, dan PLUT dapat berperan optimal sesuai dengan kemampuan pendanaan dari Kementrian Koperasi dan UKM,” ujar Arif

Dalam kesempatan yang sama Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Datuak Bandaro Rajo mengucapkan terimakasih atas perhatian dari Kementerian Koperasi dan UKM khususnya kepada pelaku Koperasi dan UMKM di provinsi Sumbar dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

“Kunjungan ini merupakan wujud kesungguhan pemerintah pusat dalam pembinaan dan pengembangan serta membangkitkan Koperasi dan UMKM, di kabupaten Lima Puluh Kota, saat ini ada sekitar 212 Koperasi dan 7.014 UMKM di Kabupaten Lima Puluh Kota, yang tengah dilakukan pemberdayaan dan pengembangan serta promosi di tingkat nasional. Selaras dengan visi misi kami bersama pak Wakil Bupati dalam mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Madani, yakni Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Melalui salah satu misinya dengan meningkatkan SDM, serta mendorong pertumbuhan sektor ril yang diharapkan mampu menumbuhkan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota,” terang arif.

Dalam melakukan pengembangan dan pemberdayaan terhadap Koperasi dan UMKM, Bupati Lima Puluh Kota berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan sinkronisasi agar sejalan dengan program pemerintah provinsi dan pusat sehingga dapat lebih terarah dan terencana.

“Kami mengucapkan terimkasih kepada Kementerian Koperasi dan UKM yang telah mendirikan PLUT di Kabupaten Lima Puluh Kota, telah kami manfaatkan untuk kepentingan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian baik secara langsung maupun online,” ucapnya.

Bupati Safaruddin Datuak Bandaro Rajo juga berharap dukungan dari Kementerian Koperasi dan UKM agar bisa mewujudkan revitalisasi PLUT dan pengembangan rumah digital yang sesuai dengan tuntutan jaman, agar produk Koperasi dan UMKM dapat dipasarkan secara online.

“Kami mohon bimbingan dan kekerjasamanya agar dapat sejalan dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Kami optimis dan berharap besar agar Koperasi dan UMKM bisa maju dan berkembang di Kabupaten Lima Puluh Kota,” pungkasnya. (Jef)

koperasi dan ukm

SesmenkopUKM Dorong Sentra IKM Rendang Payakumbuh Jadi  Inkubasi Wirausaha dan Koperasi Modern

Tinggalkan komentar

Payakumbuh:(Globalnews.id)-Sekretaris Kementetian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim sesuai arahan Menteri Koperasi dan UKM melakukan kunjungan kerja di Sumatera barat untuk koordinasi pemberdayaan KUMKM dan mengetahui perkembangan UKM yang sudah siap untuk eksport. Dalam kunjungannya ke Pelaku usaha kecil olahan rendang Arif Rahman Hakim memberikan apresiasi atas keberhasilan sentra IKM (Industri Kecil Menengah) rendang Payakumbuh yang mampu menghimpun puluhan UMKM produsen rendang dalam satu wadah koperasi serta memiliki rumah produksi bersama.

Sentra produksi rendang dibawah binaan  UPTD (Unit pelayanan Teknis Daerah)  P3R  (Pusat Pengembangan dan Pelayanan Rendang) Kota Payakumbuh Sumbar  ini juga telah manpu memasarkan rendang ke berbagai penjuru tanah air, bahkan pasar ekspor untuk bumbu rendang ke Saudi Arabia.

” Luar biasa, itu yang saya tangkap dari penjelasan Bapak Wal Asri,  Kadinasterin Kota  Payakumbuh. ini menunjukkan kalau kita fokus pada satu usaha, dalam hal ini rendang, maka tingkat keberhasilannya akan sangat tinggi. mudah- mudahan ini dapat dikembangkan lagi dengan tehnologi menuju usaha yang lebih profesional,” ujar SesmenkopUKM Arif Rahman Hakim, saat mengunjungi sentra IKM Rendang  Payakumbuh, Sumbar, Sabtu (17/4/2021).

Arif Rahman menjelaskan, Kemenkop UKM  memiliki kegiatan kegiatan yang bisa disinergikan dengan pelaku usaha kecil menengah yang memiliki potensi ekspor.  “Juga telah dibentuk deputi khusus deputi bidang UKM yang tema utamanya memjadikan UKM naik kelas,  memberikan kontribusi yang lebih besar pada PDB  maupun  sumbangan ekspor,”kata Arif Rahman.

SesmenkopUKM  menjelaskan, IKM rendang bisa mencontoh Selandia Baru yang koperasinya fokus pada peternakan sapi sehingga mampu menguasai pasar dunia.” Sumatera Barat khususnya Payakumbuh dengan ikonnya rendang, saya kira juga mampu menguasai pasar domestik setidaknya. Rendang ini bisa diterima dari Sabang sampai Merauke, berarti ada 270 juta pasar domestik yang bisa digarap, tinggal bagaimana strateginya,” katanya.

Arif Rahman juga melihat,sentra IKM Rendang Payakumbuh ini  selain memiliki potensi besar juga dilengkapi peralatan produksi yang lengkap, dan UMKM nya juga sudah diagregasi dalam satu wadah koperasi. Karena itu pihaknya mendorong IKM Rendang Payakumbuh ini menjadi lembaga inkubasi koperasi modern.
” Nantinya akan banyak yang bisa kita sinergi kan,  karena sesuai juga dengan salah satu tema di KemenkopUKM yaitu koperasi modern. Selain itu juga bisa jadi inkubas wirausaha, dan itu juga sesuai dengan tema Kemenkop UKM dalam upaya menciptakan wirausaha muda produktif,”ujar Arif.

Siap Ekspor

Ditempat yang sama Kadinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Kadinasterin) Kota Payakumbuh, Wal Asri mengatakan didirikannya  sentra rendang oleh UPTD P3R kota Payakumbuh ini, karena melihat potensi UMKM rendang yang sangat besar namun belum terhimpun dalam satu wadah. ,” Karena itu kami kumpulkan mereka untuk dibimbing dan bagaimana memproduksi rendang yang higienis dan efisien,” jelas Wal Asri.

Apalagi kata Wal Asri, dalam hal pasokan bahan baku tidak menjadi masalah karena, IKM rendang  kota Payakumbuh ini berdekatan dengan lokasi Peternakan
Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) Hijauan Pakan Ternak (HPT) Kementerian Pertanian yaitu di Padang Mengatas di Kabupaten Payakumbuh yang  dengan luas hampir 280 hektar dan memiliki 1.300 sapi.

” Kami  membentuk sentral IKM Rendang untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.  Yang berbinis itu koperasi sebagai  pelaku usaha sementara anggota koperasi adalah UMKM Rendang setempat,” jelas  Wal Asri.

Kini sentra IKM Rendang Payakumbuh, juga bersiap menembus pasar ekspor menyusul telah diterimanya sertifikat ISO 22000 dan membuatnya menjadi satu-satunya sentra rendang yang sudah memiliki kelengkapan sertifikasi olahan pangan. “Kami dari Pemerintah Kota (Pemkot) Payakumbuh terus berupaya melengkapi Sentra IKM Rendang dengan sertifikasi berskala nasional dan internasional. Alhamdulillah tahun ini semua sudah lengkap,” jelasnya.

Ia mengatakan berbagai sertifikasi dibutuhkan agar produk yang nanti dihasilkan bisa terjamin dan bisa menembus sampai ke pasar internasional.

“Untuk tahun lalu kita sudah dapat sertifikat izin edar untuk sembilan varian produk rendang, sertifikat halal, sertifikat daya simpan dengan masa kadaluarsa 14 bulan, dan terakhir sertifikat keamanan pangan HACCP,” terang dia.

Pihaknya juga telah menyelesaikan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) yang merupakan bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene-sanitasi.

Hal itu merupakan kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan. Selanjutnya juga tengah diselesaikan sertifikat SNI.

Ia menyebutkan dengan lengkapnya sertifikasi tersebut artinya untuk kebutuhan ekspor sudah lengkap dan secara standarisasi produk IKM Rendang Payakumbuh sudah layak ekspor.(Jef)

koperasi dan ukm

Seskemenkop UKM : Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro, Upaya Menuju Kesejahteraan Umat

Tinggalkan komentar

Bandung:(Globalnews.id)- Sekretaris Kemenkop UKM Arif Rahman Hakim mengatakan jika ingin mensejahterakan umat, maka berikanlah ruang kepada usaha mikro untuk bisa berkembang dan naik kelas. Hal itu karena sebagian besar pelaku ekonomi umat adalah masyarakat menengah kebawah.

” Saat ini jumlah pelaku UMKM sebanyak 69,3 juta, dimana sebagian besar atau lebih dari 99 persen merupakan usaha mikro yang produktifitas masih harus kita tingkatkan, karena volume usaha mereka relatif kecil sehingga kontribusinya pada PDB pun relatif kecil,” ujar Seskemenkop Arif. Rahman Hakim pada acara Rakornas Lembaga Perekonomian Nahdhatul Ulama (LPNU). di Bandung Sabtu (3/4/2021)

Dalam Rakornas tersebut juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kemenkop UKM yang diwakili Seskemenkop UKM Arif Rahman Hakim dan Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj, tentang Peningkatan dan Pemberdayaan Umat melalui Penyaluran Pembiayaan, Pendampingan Manajemen dan Akses Pasar bagi Koperasi dan UMKM.

Lebih lanjut Arif Rahman memaparkan, lalu apa yang harus dilakukan demi keberpihakan pada usaha mikro itu? ” Kami di Kemenkop sudah menyesuaikan struktur yang ada untuk membesarkan usaha mikro ini dengan membentuk Deputi Usaha Mikro sehingga bisa fokus, karena dari puluhan juta usaha mikro itu yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) baru sebanyak 600 ribu saja. Padahal ketiadaan NIB. ini juga menjadi kendala kalau mau mengakses pembiayaan ke perbankan, sehingga banyak usaha mikro yang larinya ke rentenir.
Jadi secara legalitas formal maupun dair sisi Badan’ Hukum dan maupun agunan menjadi kendala.

Karena itu Kemenkop UKM secara terus menerus mendorong usaha mikro untuk mendapatkan legalitas formal. Setelah itu disusul dengan menfasilitasi usaha mikro dengan pendaftaran hak merek atau sertifikat halal dan mengarahkannya agar bisa masuk dalam rantai pasok.

Arif Rahman mengatakan tema besar lain yang diusung Adalah terbentuknya koperasi modern, dimana saat ini belum banyak koperasi yang bisa menjadi contoh bagaimana pengelolaan koperasi modern. ” Saat ini jumlahnya banyak namun sedikit yang bisa jadi contoh. Karena itu Pak Menteri membentuk deputi Perkoperasian yang mengusung tema koperasi modern” kata Seskemenkop UKM ini.

Arif melanjutkan, tema besar lainnya adalah bagi pelaku UKM terus didorong untuk naik kelas agar bisa bersaing di pasar yang lebih luas atau pasar global.

Tumbuhnya wirausaha produktif menjadi tema besar terakhir yang diharapkan muncul dari kalangan terdidik. ” Saat ini sudah banyak kaum muda atau mahasiswa yang berubah orientasinya dari pencari kerja menjadi wirausaha muda produktif,” tambahnya

Permudah Akses

Sebelumnya, usai membuka Rakornas LPNU, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj meminta kepada pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi usaha mikro untuk bisa mengakses pembiayaan khususnya dari perbankan. ” Terus terang selama ini keberpihakan kepada wong cilik kurang khususnya dalam mengakses pembiayaan perbankan. Kalau konglomerat ditawari, nah kalau rakyat kecil macam Solikin, Madrais atau Dulkipli, kayaknya dipersulit kalau mau meminjam dana ke bank. Makanya selama ini yang menikmati pertumbuhan ekonomi ya golongan tertentu saja sementara rakyat kecil dari dulu nasibnya susah. Mohon perhatikan masalah pemerataan kesejahteraan jangan semata mata mengejar oertumbuhan” tegas Said Aqil Siroj.

Ketua Bidang Perekonomian PBNU Eman Suryaman menambahkan Rakornas membahas berbagai hal yang sudah dan akan dilakukan LPNU. Karena sebagian besar warga NU perekonomian nya menengah ke bawah, ia berharap pemerintah untuk memberikan keberpihakan kepada usaha mikro melalui program nyata.
“Misalnya bagaimana mensinergikan dunia perbankan dengan dunia usaha yang ada di warga NU. Juga bagaimana program OJK bisa disinergikan dengan elaku usaha di kalangan NU,” katanya.

Eman menambahkan pelaku usaha mikro di lingkungan NU sebenarnya sudah cukup.banyak yang sukses bahkan sampai ekspor.

” Contohnya Muslimat NU Jogjakarta yang sudah mampu ekspor makanan kalengan. Juga usaha AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), kuliner dan agribisnis.(jef)