Kendari:(Globalnews.id) – Koperasi Konami Bina Sejahtera berkolaborasi dengan pelaku UMKM, kelompok tani, dan BUMDes melepas ekspor 48 ton biji mete asal Provinsi Sulawesi Tenggara ke Vietnam sebagai negara tujuan ekspor.

Biji mete atau Anacardium occidentale yang diekspor dengan nilai perdagangan sekitar Rp 939 juta ini diberangkatkan melalui Pelabuhan New Port Kendari.

“Ini adalah pelepasan ekspor produk biji mete yang diproduksi para pelaku UMKM di Buton Utara dan Koperasi Konami Bina Sejahtera yang menghimpun dan mengekspornya ke Vietnam,” ucap Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan, saat menyaksikan penyerahan sertifikat karantina atau Phytosanitary Certificate (PC) di Kendari, Jumat (15/1).

Bagi Prof Rully, ini memberikan indikasi bahwa ekonomi kerakyatan bisa berjalan dengan baik. “Ini merupakan kolaborasi antara UMKM dan koperasi untuk bisa memasuki pasar dunia,” tandas Prof Rully.

Menurut Prof Rully, hal itu bisa dilakukan asalkan ada komitmen dari semua pihak, termasuk Pemda. “Dengan begitu, semua permasalahan teknis yang dihadapi koperasi bisa dibantu secara proporsional,” kata Prof Rully.

Bagi Koperasi Konami Bina Sejahtera, ini merupakan program untuk memberikan dan membangun nilai tambah produk-produk unggulan yang ada di Buton Utara.

Dalam hal ini, sejak 2017, Koperasi Konami Bina Sejahtera sebagai pendamping dari kelompok-kelompok tani, BUMdes, dan pelaku usaha. Mulai dari kelembagaan, standarisasi produk, hingga pemasaran. Sehingga, mampu meningkatkan skala ekonomi dari produl yang dihasilkan para kelompok tani dan BUMDes.

Sementara Kepala Karantina Pertanian Kendari N Prayatno Ginting menjelaskan, ekspor kali ini terlaksana atas kerjasama Pemda Buton Utara dan pengusaha. “Kami selaku otoritas karantina memfasilitasi ekspor dengan memastikan biji mete telah memenuhi persyaratan teknis,” kata Prayatno.

Gubernur Sultra Ali Mazi yang hadir dan turut menyaksikan pelepasan perdana biji mete di awal tahun 2021 ini memberikan dukungan dan mendorong penuh terhadap upaya peningkatkan ekspor.

Gubernur juga menyebutkan, selain biji mete banyak hasil pertanian ekspor unggulan asal wilayahnya, antara lain kopra, kakao, beras, cengkeh, jagung, lada, kemiri dan sarang burung walet.

Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan, Junaidi yang hadir
mewakili Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) menyebutkan bawa peluang dan potensi ekspor komoditas asal sub sektor perkebunan ini sangat besar.

Dari data pada sistem perkarantinaan, IQFAST Barantan secara nasional tercatat adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Di tahun 2020 tercatat 288,3 ribu ton atau meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding tahun 2019 yang hanya 141,7 ribu ton saja.

“Biji mete asal Indonesia pun telah menjadi langganan di enam negara tujuan, yakni Vietnam, India, Srilanka, Kamboja, Jerman, Republik Czech,” tambah Junaidi.

Untuk data lalu lintas ekspor biji mete di Sultra, Prayatno menyebutkan ekspor biji mete di wilayah kerjanya tercatat rutin dikirim ke negara India dan Vietnam dalam dua tahun terakhir.

Di tahun 2020, volume ekspor biji mete mencapai 103,7 ton dengan nilai perdagangan mencapai Rp 15,5 miliar. “Angka ekspor biji mete Sultra sebesar 0,6% dari total perdagangan domestik biji mete Sultra,” kata Prayatno.

Dikatakan Prayatno lagi, pihaknya mencatat volume biji mete yang dilalulintaskan ke Makassar maupun ke Surabaya di tahun 2020 mencapai 15,6 ribu ton dengan total nilai Rp 80,13 miliar. Selain Kabupaten Buton Utara, terdapat kabupaten lainnya di Sultra yang memiliki potensi ekspor biji mete.

“Penghasil mete di Sultra hampir seluruh kabupaten, khususnya jazirah Muna dan Buton, harapannya juga bisa diekspor. Dengan gerakan tiga kali ekspor pertanian yang digagas Menteri Pertanian kami siap untuk memfasilitasi petani biji mete untuk menangkap pasar ekspor yang lebih besar lagi,” pungkas Prayatno.(Jef)

Kuningan:(Globalnews.id)- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan mengatakan, sebelum pandemi Covid-19, sektor pariwisata merupakan penyumbang terbesar kedua bagi pendapatan negara. Namun, pandemi membuat banyak destinasi wisata di Indonesia lumpuh tak bergerak.

“Oleh karena itu, sektor pariwisata harus bangkit kembali di era kenormalan baru saat ini dengan tetap disiplin menjaga Protokol Kesehatan” tegas Prof Rully, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertema penguatan pengelolaan UMKM, ekonomi kreatif, dan koperasi di sektor pariwisata, di Kabupaten Kuningan, Rabu (2/12).

Bagi Prof Rully, dalam mengembangkan pariwisata di daerah, harus satu paket dengan pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif di wilayah masing-masing. “Setelah lelah berwisata menikmati keindahan alam, tentunya para wisatawan akan mencari wisata kuliner dan belanja oleh-oleh,” jelas Prof Rully.

Untuk itu, lanjut Prof Rully, pemerintah sudah menyiapkan banyak skema pemulihan ekonomi nasional. Bahkan, ada skema khusus untuk membangkitkan usaha mikro, termasuk yang ada di wilayah destinasi wisata.

“Salah satunya adalah Banpres Produktif Usaha Mikro atau BPUM, yang merupakan hibah sebesar Rp2,4 juta per orang, untuk membantu permodalan yang tergerus akibat dampak pandemi,” tukas Prof Rully.

Prof Rully mengakui, ada tiga masalah klasik yang membelit UMKM selama ini, dan makin terlihat kala pandemi melanda. Yaitu, permodalan, perijinan usaha, hingga masalah logistik. “Masalah tersebut sudah terjawab dalam UU Cipta Kerja,” kata Prof Rully.

Untuk membangkitkan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif di kawasan pariwisata, Prof Rully mengajak mereka untuk bergabung dalam wadah koperasi. Karena, peran koperasi menjadi penting saat ini karena sudah menjadi agreator bagi pelaku usaha.

“Kalau mereka mengurus usahanya sendiri-sendiri, maka akan susah dan tidak mendapatkan skala keekonomian,” tandas Prof Rully.

Dengan begitu, para UMKM bisa lebih fokus dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi. “Koperasi yang akan mengurus permodalan, pemasaran produk, sampai menyiapkan bahan baku,” terang Prof Rully.

Dengan sekitar 140 potensi objek wisata yang ada di Kuningan yang sebagian besar merupakan wisata alam, Prof Rully mendorong untuk memperkuat ekosistem usaha diantara pariwisata, UMKM, dan sektor ekonomi kreatif.

Mereka harus berkelompok untuk memproduksi produk-produk unik di wilayah destinasi wisata. “Saya berharap Pemda melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada UMKM, khususnya di sektor pariwisata,” tukas Prof Rully.

Harus Kolaborasi

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Kuningan M Ridho Suganda mengatakan bahwa pihaknya terus fokus untuk meningkatkan sektor pariwisata dan pemulihan ekonomi Kuningan melalui UMKM dan ekonomi Kreatif.

“Harus ada kolaborasi antara pariwisata, UMKM, dan sektor ekonomi kreatif, untuk memulihkan perekonomian Kuningan,” ucap Ridho.

Bagi Ridho, keberadaan UMKM itu melekat erat dengan sektor pariwisata, termasuk menjadi branding image. Hanya saja, diakui masih ada kendala yang membelenggu pelaku UMKM di Kuningan. Diantaranya, mereka masih mengambil bahan baku dari daerah lain.

Selain itu, kata Ridho, pemasaran produk juga terhambat dengan pemberlakuan PSBB di banyak daerah yang menjadi target pasarnya. “Namun, UMKM harus tetap jalan agar ekonomi wilayah tetap bergerak,” tegas Ridho.

Ke depan, Ridho berharap kebijakan perijinan usaha dari pemerintah pusat bisa dilakukan pada satu pintu layanan. Dengan tujuan agar lebih cepat dan masyarakat tidak pusing lagi. “Saya juga berharap produk asal Kuningan bisa mendunia. Salah satunya, Tape Ember,” pungkas Ridho.(Jef)

Medan:(Globalnews.id)- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan menegaskan bahwa pelaku UMKM merupakan nyawa dan roh bagi pertumbuhan ekonomi nasional. “Oleh karena itu, kita jangan kecilkan dan rendahkan mereka. Jangan anggap sepele pelaku UMKM,” tandas Prof Rully, saat memberikan kuliah umum di Universitas Panca Budi Medan, Sumatera Utara, Senin (30/11).

Dari 64 juta pelaku usaha yang ada di Indonesia, 99,99% diantaranya adalah UMKM. Dari jumlah itu, 90% merupakan pelaku usaha mikro, seperti pedagangan kaki lima, penjual bakso, dan sebagainya. “UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97%,” ujar Prof Rully.

Maka, lanjut Prof Rully, selain jangan mengecilkan peran UMKM, dirinya mengajak kalangan kampus untuk mempersiapkan diri menjadi pelaku usaha. Selain itu, perlu adanya kebijakan yang berpihak pada UMKM. “Muncullah yang dinamakan UU Cipta Kerja,” sebut Prof Rully.

Menurut Prof Rully, di tengah pandemi seperti sekarang, pemerintah harus berada di depan. Karena, hanya belanja pemerintah yang bisa menggerakkan ekonomi. Untuk itu, alokasi APBN pun mengalami refocussing. Yakni, untuk jaring pengaman sosial, kesehatan, dan pemulihan ekonomi.

“Yang pertama dibidik adalah UMKM. Saat ini, semua menteri fokus dan bicara UMKM. Karena, di masa pandemi ini, yang mampu menggerakkan ekonomi bangsa hanya UMKM,” kata Prof Rully.

Untuk usaha mikro, saat ini sudah menikmati Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp2,4 juta perorang. “Ada yang jualan di sekolah, tapi sekolahnya tutup, sehingga modal tergerus untuk kebutuhan sehari-hari. Pemerintah hadir melalui program hibah BPUM,” jelas Prof Rully.

Tahun ini, telah disiapkan sebesar Rp28 triliun bagi 12 juta pelaku usaha mikro yang bisa mendapatkan Banpres Produktif. “Tahun depan, In Syaa Allah, akan ditambah lagi. Karena butuh stimulus-stimulus agar ekonomi bergerak,” ucap Prof Rully.

Di samping itu, ada juga program relaksasi kredit, subsidi bunga, dan lainnya. Untuk koperasi, ada LPDB KUMKM. “Semua itu dilakukan agar ekonomi masyarakat bisa jalan dan bergerak. Pelaku ekonomi harus bangkit lagi,” tegas Prof Rully.

Hal itu dijalankan karena rontoknya bisnis UMKM bukan hanya dari sisi supply saja, melainkan juga terkena pada sisi demand.

Butuh Koperasi

Untuk mempercepat pergerakan UMKM, Prof Rully mendorong para pelaku UMKM untuk bergabung dalam wadah koperasi. “Saat ini, koperasi sebagai agregator ekonomi nasional,” imbuh Prof Rully.

Bagi Prof Rully, bila pelaku UMKM jalan sendiri-sendiri, maka akan sulit untuk berkembang. Bahkan, sesama mereka bisa saling menjatuhkan. “Dengan UMKM tergabung dalam koperasi, akan memiliki bargaining position yang kuat, termasuk dalam menentukan harga jual produknya,” jelas Prof Rully.

Menurut Prof Rully, pelaku UMKM membutuhkan koperasi sebagai agregator. Nantinya, UMKM fokus dalam memproduksi, sedangkan koperasi yang akan mengurus penjualan, bahan baku, akses pembiayaan, hingga perijinan. “Itulah makna berkoperasi,” tegas Prof Rully.

Lebih dari itu, kata Prof Rully, saat ini koperasi berdiri karena ada kebutuhan dari pelaku UMKM. “Koperasi adalah instrumen bagi UMKM,” tukas Prof Rully.

Sementara terkait peran perguruan tinggi, Prof Rully mengajak setiap kampus untuk membangun jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa. “Ketika para mahasiswa lulus nanti, mereka tidak masuk ke dalam golongan pencari kerja, tapi sudah mampu menciptakan lapangan kerja,” pungkas Prof Rully.(Jef)

Bandung:(Globalnews.id) – Pelaku usaha harus sabar, tahan banting, dan kreatif saat pandemi. Pelaku usaha harus dapat melakukan diversifikasi usaha, kalau usaha yang satu mati, maka bisa gerakkan usaha yang lain.

“Kreatifitas itu tidak boleh mati. Itulah pesan Menteri Koperasi dan UKM yang harus kita ingat dan pegang,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan, saat membuka Pekan Industri Kreatif Muda Jabar 2020 dengan tema “Expo dan Pemberian Penghargaan terhadap Inovasi Produk Industri Kreatif Pemuda Jabar”, Bandung, Senin (23/11).

Prof Rully memberikan apresiasi terhadap KNPI Jabar yang tetap membangun soliditas di tengah pandemi Covid-19.

Dalam kesempatan itu, Prof Rully mengingatkan kembali bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini tengah mengalami masa yang tidak mudah. Bahkan, bila dibandingkan dengan krisis yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, kali ini Indonesia boleh dikatakan lebih parah.

“Kontraksi pertumbuhan ekonomi yang berada di bawah 5 persen, membuat kita sedih. karena negatif itu artinya pengangguran bertambah. Hal itu terjadi karena adanya kebijakan ketat terkait meningkatnya kasus covid-19, seperti pemberlakuan PSBB di sejumlah daerah,” kata Prof Rully.

Karena itu, dengan penyelenggaraan acara ini, diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi semua pihak, khususnya bagi para pelaku industri kreatif.

“Kita semua sedang berupaya membangkitkan perekonomian Indonesia yang sedang terpuruk ini. Tapi para pemuda Jawa Barat tidak pernah berhenti berinovasi menciptakan karya-karya atau produk-produk yang semakin luar biasa,” ujar Prof Rully.

Meski dalam kondisi demikian, kata Prof Rully, tidak bisa membatasi kreatifitas untuk bisa menciptakan produk-produk baru yang makin baik dan makin bernilai jual tinggi.

Terkait komitmen pemerintah selama pandemi, Prof Rully mengatakan bahwa pemerintah dalam memberikan stimulus perekonomian, tidak sekedar menggelontorkan uang, tetapi juga melakukan kebijakan yang memudahkan berusaha, birokrasi kini menjadi solusi bukan mempersulit.

Kemudahan-kemudahan perizinan berusaha ini, katanya, harus dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku industri kreatif maupun pelaku UMKM, walaupun dalam masa sulit seperti sekarang.

Dia juga menjelaskan, dalam masa pandemi, pelaku usaha mulai beralih yang semula konvensional menjadi digitalisasi, menjadi online dan dapat membuka jalan menuju pasar yang lebih luas.

“Saya yakin, setelah melewati masa pandemi ini, industri kreatif maupun UMKM akan semakin maju dan dapat menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia menuju Ekonomi Emas di tahun 2045,” ujar Prof Rully.

Prof Rully optimis, dengan peran serta seluruh masyarakat, asosiasi maupun lembaga, dan pemerintah, katanya, masa depan perekonomian Indonesia akan semakin baik.

Sementara itu, Ketua DPD KNPI Jawa Barat, Rio F Wilantara menjelaskan bahwa inisiatif program ini, didasari perkembangan industri kreatif di Indonesia yang cukup signifikan. Apalagi, dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang belum tahu kapan selesainya.

“Di tengah kondisi demikian, industri kreatif, menjadi pilar penopang bagi kalangan Usaha Kecil Menengah (UKM),” ujar Rio.

Sebagaimana diketahui, kata Rio, UMKM merupakan tulang punggung bagi perekonomian Indonesia. Karenanya dalam kondisi menurunnya perekonomian Indonesia akibat pandemi ini, diperlukan kreatifitas dari wirausaha muda, khususnya para pelaku UKM.

“Harapannya tentu pandemi ini cepat berakhir dan hal-hal yang berkaitan dengan recovery kesehatan dan perekonomian kembali pulih seperti sedia kala,” katanya.

Meski demikian, ujar Rio, dalam rangka menghadapi persaingan global, ke depan diperlukan perpaduan UKM dengan industri kreatif.

Dalam acara tersebut, selain menggelar Pekan Industti Kreatif Muda Jabar 2020, pihaknya juga melakukan penandatanganan kerja sama kewirausahaan dengan dua universitas. Yakni, Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Pasundan.(Jef)

Maumere:(Globalnews.id) – Pandemi Covid-19 yang mengguncang perekonomian nasional memberikan dampak cukup berat bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Tidak sedikit pelaku UMKM di Tanah Air yang akhirnya tidak mampu bertahan ataupun memilih untuk alih usaha.

Dengan kondisi tersebut, peran koperasi sebagai lembaga sosial-ekonomi sangat dibutuhkan. Bahkan, hal ini bisa menjadi momentum bagi koperasi untuk unjuk gigi sebagai rumah besar bagi UMKM dan berperan sebagai aggregator.

Demikian disampaikan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Prof. Dr. H. Rully Indrawan, M.Si saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-48 KSP Kopdit Obor Mas di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (4/11/2020). Turut hadir, Wakil Bupati Sikka, Romanus Woga dan Ketua Pengurus KSP Kopdit Obor Mas Andreas M. Mbete.

“Ekonomi kita saat ini sedang tidak baik, solusinya adalah membangun kekuatan ekonomi mulai dari skala lokal melalui penguatan peran koperasi. Koperasi harus jadi aggregator, pemberi nilai tambah terhadap usaha-usaha masyarakat, mengoptimalkan fungsi pembinaan, pendampingan serta membantu permodalan,” kata Prof. Rully Indrawan.

Menurut Prof Rully, pelaku UMKM di Tanah Air sudah saatnya meninggalkan pola lama yang menjalankan usaha secara sendiri-sendiri dengan skala kecil, apalagi dihadapkan pula dengan persaingan global yang semakin keras.
“Pelaku UMKM harus bergabung dan berkoperasi. Saat ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (UU Ciptaker) pembentukan koperasi lebih mudah karena cukup minimal memiliki 9 Orang dari sebelumnya harus 20 orang Banyak juga izin-izin dipangkas sehingga lebih mudah,” ucapnya.

Prof Rully menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini memiliki perhatian lebih terhadap koperasi, khususnya di bidang pangan untuk memiliki skala bisnis berbentuk korporatisasi agar bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Begitu pula di sektor perikanan dan perkebunan rakyat.

Dalam kesempatan itu, Prof Rully juga memuji perkembangan dan peranan KSP Kopdit Obor Mas yang kini berusia 48 tahun. “KSP Obor Mas ini merupakan koperasi yang modern dan menjadi aset nasional, serta termasuk satu dari lima besar koperasi di Indonesia yang dilibatkan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). KSP Obor Mas ini sudah seharusnya menjadi koperasi percontohan nasional,” tandas Rully.

Ketua Pengurus KSP Kopdit Obor Mas Andreas M. Mbete dalam sambutannya menceritakan perkembangan KSP Obor Mas sejak didirikan pada 1972 dengan 98 orang anggota dan modal Rp100 ribu serta terus meningkat hingga ditargetkan pada akhir 2020 ini memiliki aset Rp1 triliun dengan anggota 100 ribu orang.

KSP Obor Mas kini juga sudah memiliki laporan keuangan yang terdigitalisasi dan tengah mengembangkan digital marketing bagi anggota UMKM produktif di sektor riil. “Periode ini saya namakan periode Revolusi Digital,” ucap Andreas.

Sementara itu, Wakil Bupati Sikka, Romanus Woga mendorong kepada segenap pengurus KSP Obor Mas untuk terus melakukan pembinaan dan pengajaran kepada anggotanya untuk agar bijaksana memanfaatkan modal yang dimiliki dalam pengembangan usaha di tengah pandemi Covid-19.

Rangkaian peringatan HUT ke-48 KSP Kopdit Obor Mas tersebut juga digelar Expo dan pameran produk-produk UMKM anggota KSP Obor Mas dan Seminar Sehari bertajuk “Meningkatkan Kreativitas dan Daya Saing UMKM untuk Menunjang Produktivitas Usaha”. Dalam seminar ini, Sekretaris KemenkopUKM, Prof. Dr. H. Rully Indrawan, M.Si turut menjadi pembicara.(Jef)

Jayapura:(Globalnews.id)- Pada 2021 mendatang, Gubernur Papua menginginkan terbentuknya koperasi yang bergerak di sektor grosir. Sehingga, produk-produk yang dijual di koperasi terbilang murah, praktis, dan mudah untuk dinikmati masyarakat.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Doren Wakerwa, pada acara Rakor Perencanaan Pusat dan Daerah Bidang Koperasi dan UMKM Provinsi Papua, di Jayapura, belum lama ini

Terlebih lagi, lanjut Doren, kini persyaratan untuk mendirikan sebuah koperasi sudah dipermudah. Dari sebelumnya harus didirikan minimal 20 orang, sekarang cukup sembilan orang saja.

“Begitu juga dengan adanya bebas biaya bagi perizinan pelaku usaha mikro. Bahkan, dalam hal perpajakan, UMKM juga dipermudah, serta ada insentif pajak. Ada juga layanan pendampingan bagi UMKM,” jelas Doren.

Doren menambahkan, kegiatan usaha UMKM nantinya juga bisa dijadikan jaminan untuk permodalan.

Doren berharap Rakor ini dilakukan untuk pencapaian Koperasi Keren dan UMKM Naik Kelas. “Oleh karena itu, peran koperasi dan UMKM perlu lebih ditingkatkan pada sektor rill,” tandas Doren.

Rakor ini juga menjadi ajang sinkronisasi data antar Kabupaten/ Kota dan Provinsi di Papua, dengan pihak perbankan. “Kita lakukan pemutakhiran data antar bank dengan provinsi. Kalau data beda itu akan mempersulit akses pusat untuk memberikan bantuan ke daerah,” ujar Doren.

Lebih dari itu, Doren meyakini pihaknya akan terus mendorong Orang Asli Papua untuk meningkatkan taraf ekonominya. Terutama, kaum ibu-ibu yang memiliki niat mengembangkan produk-produk seperti sagu dan lainnya.

“Mindset kita harus diubah. Orang Papua harus bangkit, mandiri, dan bertanggung jawab,” tegas Doren.

Dalam kesempatan itu, Doren memperkenalkan mie sagu dengan merek Sago Mee sebagai salah satu hasil komoditi dari tanah Papua.

“Rasanya lebih nikmat dari pada mie pada umumnya. Dan juga ada mochi yang dibuat dari sagu. Mochi ini menjadi camilan yang sedang tren saat ini,” ucap Sekda Papua.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan menyambut baik terselenggaranya rakor bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Papua ini. Terutama, dalam mendukung implementasi UU Cipta Kerja khususnya dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM.

“Apalagi, Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan bahwa pada tahun 2021 mendatang, fokus tidak lagi di bidang infrastruktur tetapi kepada pelaku koperasi UMKM,” ucap Prof Rully.

Oleh karena itu, Prof Rully mengajak setiap daerah harus bersiap-siap untuk menjalankan fungsi pembinaan terhadap para pelaku UMKM, khususnya di Papua yang memiliki komoditas tersendiri seperti sagu.

Beberapa Kendala

Sementara Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM, dan Tenaga Kerja (Perindagkop) Provinsi Papua Omah Laduani Ladamay mengungkapkan beberapa kendala dalam pengembangan koperasi dan UMKM di Papua.

“Kita punya data koperasi berantakan, lemahnya pendampingan, rendahnya kapasitas produksi, hingga masalah kepastian pasar,” ungkap Omah.

Omah berharap Papua harus memiliki koperasi yang kuat dan besar agar produk UKM bisa bersaing di pasar.

“Saya kampanyekan, rakyat produksi, pemerintah membeli. Kita harus kolaborasi dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Matahari terbit dari Timur, mari kita bekerja dengan keras untuk kita yang ada di Timur,” pungkas Omah.(Jef)