Arsip Tag: Staf ahli menkopukm luhur prajarto

koperasi dan ukm

Dalam APEC SME WG, KemenKopUKM Sebut Indonesia akan Punya Sistem Data Tunggal UKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Dalam pertemuan APEC SME WG 2023 di Hong Kong, KemenKopUKM sebagai wali data UKM di Indonesia menyampaikan upaya negeri ini yang sedang menyusun dan mempersiapkan data tunggal UKM melalui metode pendataan dan indikator data yang telah dikoordinasikan dan disepakti bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Forum Satu Data.

“Nantinya Indonesia akan memiliki sistem data tunggal UKM Bernama Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT),” ucap Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga KemenKopUKM sekaligus Head of Delegation Indonesia dalam APEC SME WG 2023 Luhur Pradjarto melalui rilisnya di Jakarta, Senin (8/5).

Pertemuan anggota Asia Pacific Economic Cooperation SME Working Group (APEC SME WG) yang rutin dilaksanakan setiap tahun kembali digelar untuk yang ke-56 kali pada 3-5 Mei 2023 di Hong Kong.

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) yang menjadi vocal point Indonesia pada forum tersebut diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga sekaligus Head of Delegation Indonesia Luhur Pradjarto yang didampingi Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama KemenKopUKM Henra Saragih.

Beberapa agenda utama yang menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan, yakni laporan dari APEC Secretariat terkait perkembangan program dukungan pengembangan UMKM di negara anggota APEC, perkembangan proyek-proyek yang didanai APEC, persiapan pertemuan Ministerial Meeting, pertukaran informasi terkait praktik terbaik program pengembangan UKM, dan sharing session lanskap UMKM.

Menurut Luhur data tunggal menjadi krusial mengingat saat ini terdapat 28 Kementerian/Lembaga di Indonesia yang memiliki program pengembangan UKM dengan data dan indikator data UKM yang belum terstandardisasi.

Lebih lanjut, Luhur juga menyampaikan bahwa pendataan UKM dalam pengembangan Sistem Data Tunggal UKM di Indonesia menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia berusaha untuk terus meningkatkan kualitas layanan kebijakan pengembangan UKM agar menjadi lebih terukur dan tepat sasaran.

Di sisi lain, APEC WG tahun ini telah banyak memunculkan praktik terbaik dari negara anggota APEC yang memiliki berbagai macam program pendekatan pengembangan UKM, antara lain mengulas digitalisasi, transformasi informal ke formal, pembiayaan, peran wanita, dan penggunaan teknologi, salah satunya dari tuan rumah, Hong Kong, yang sangat fokus mendukung pendanaan UKM dalam hal riset inovasi, inkubasi, dan komersialisasi.

Pertemuan APEC SME WG ke 56, selanjutnya akan digelar pada Agustus 2023 di Seattle, Amerika Serikat, berbarengan dengan pertemuan antar Menteri negara anggota APEC (Ministerial Meeting).

Rencananya Amerika Serikat akan mengusung tema Pemberdayaan Ekonomi Wanita. Dalam pertemuan tersebut, juga akan disampaikan pemberitahuan sekaligus serah terima tuan rumah penyelenggara pertemuan APEC SME WG berikutnya dimana secara urutan Indonesia akan menjadi penyelenggara pertemuan APEC SME WG ke-57 pada 2024.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Kawal Terciptanya Inclusive Business di Kawasan dalam Pertemuan UN ESCAP

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) turut mengawal terciptanya inclusive business di kawasan dalam pertemuan United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP) di Bangkok, Thailand, yang dihadiri 32 perwakilan negara-negara anggota, baik secara virtual maupun fisik.

Salah satu delegasi RI, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Luhur Pradjarto menyebutkan, membentuk Public-Private Partnership (PPP) diperlukan. Selain kebijakan pemerintah, sektor swasta memainkan peran penting dalam mendukung pemulihan ekonomi untuk masa depan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan tangguh.

“Inovasi menjadi keniscayaan untuk pengembangan bisnis di semua sektor yang dapat berkontribusi dalam rantai nilai global. Dalam hal ini, model bisnis inovatif seperti inclusive business dapat menjadi solusinya,” kata Luhur, dalam rilisnya, Minggu (26/2).

UN ESCAP menyelenggarakan pertemuan The First Session of the Committee on Trade, Investment, Enterprise and Business Innovation (CTIEBI-1) UN ESCAP, 22-24 Februari 2023 di Bangkok, Thailand.

Pertemuan CTIEBI-1 digelar secara hybrid dan dibuka dengan pidato Armida Salsiah Alisjahbana, Executive Secretary and Under-Secretary General ESCAP.

Dilanjutkan, Tipu Munshi, Minister of Commerce of Bangladesh; Prof Chhem Keith Rethy, Minister Delegate attached to Prime Minister and Secretary of State, Ministry of Industry, Science, Technology and Innovation of Cambodia; Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia; dan Deepak Bagla selaku CEO of Invest India.

Dalam kesempatan itu pula, KemenKopUKM mendorong dukungan UN ESCAP yang berkelanjutan berkaitan dengan pengembangan usaha dan peningkatan inovasi bisnis yang inklusif, khususnya berupa technical assistant dan capacity building melalui program coaching dan mentoring dalam upaya meningkatkan kapasitas dan daya saing.

Pada penyelenggaraan CTIEBI-1 juga berlangsung beberapa side events yang diselenggarakan pada 22 Februari 2023. Salah satunya Expert Group Meeting (EGM): Promoting Inclusive Business across Asia and the Pacific.

EGM menegaskan saat ini setiap negara perlu bergotong royong dan bekerja sama dalam mendorong inclusive business di kawasan.

Beberapa rekomendasi yang dihasilkan adalah pentingnya pelatihan IB Accreditation bagi pemangku sektor kebijakan, pentingnya membuat investment pool dan coaches pool, mendukung pengukuran dan manajemen dampak secara regional, perlunya kredit klaster dalam mendukung pembiayaan dan investasi IB, serta mempromosikan broker/aggregator yang mendukung UKM untuk terintegrasi ke dalam rantai nilai.

*Komitmen Kuat*

Di sela-sela pertemuan CTIEBI-1, Luhur Pradjarto bertemu dengan Sekretaris Eksekutif UN ESCAP, Armida Alisjahbana, untuk membahas isu dan dukungan kerja sama UN ESCAP terkait pengembangan bisnis inklusif, khususnya selama Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023.

Dalam pertemuan tersebut, UN ESCAP menyampaikan dukungannya dalam penyelenggaraan The 6th ASEAN Inclusive Business Summit (IB Summit) pada 23-25 Agustus 2023 di Bali.

IB Summit tersebut mengagendakan pertemuan Menteri yang menangani UKM di ASEAN (Ministerial Meeting), dialog multi-stakeholder yang berupa Round Table Discussion, pembukaan dan Gala Dinner, showcasing dan exhibition, dan Site Visit.

“KemenKopUKM memiliki komitmen yang kuat dalam rangka mewujudkan IB Summit yang bersifat tangible benefit, serta memiliki output dan outcome yang konkret dan berkelanjutan di kawasan,” kata Luhur.

Beberapa rekomendasi pertemuan CTEIBI-1, antara lain melanjutkan kegiatan riset analisis dan pengembangan kapasitas bidang perdagangan digital, climate-smart trade, dan ketahanan perdagangan di masa krisis.

Rekomendasi lainnya, meningkatkan kerja sama perdagangan nir kertas (paperless trade), meningkatkan engagement dengan dunia usaha, mendukung implementasi SDGs 2030, dan memberikan bantuan teknis untuk peningkatan investasi berdampak (impact investing).

“Pertemuan itu juga mendorong peningkatan inovasi bisnis dan memberikan dukungan untuk pengembangan inovasi serta komersialisasi teknologi,” kata Luhur.

Menurut Luhur, berbicara inclusive business adalah berbicara bagaimana sebuah usaha dapat memiliki kesadaran untuk memiliki dampak nyata terhadap Bottom of Pyramid (BoP) dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

“Saat ini, selain menjadi solusi, konsep inclusive business telah menjadi urgensi, khususnya untuk mewujudkan terjadinya rantai nilai dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Luhur.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM: ASPI 2022-2024 Fondasi Reformasi Kebijakan UMKM di Indonesia

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggelar National Kick-off Meeting ASEAN SME Policy Index (ASPI) 2022-2024 dalam rangka sosialisasi terkait manfaat dan implementasi project ASPI di Indonesia.

Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga KemenKopUKM Luhur Pradjarto mengatakan, untuk memperkuat kebijakan untuk UMKM di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia, saat ini tengah disusun ASPI 2022-2024.

“ASPI merupakan hal yang krusial untuk mampu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan implementasi kebijakan, serta memetakan area kebijakan yang perlu direformasi di masa mendatang demi keberhasilan pembangunan UMKM Indonesia,” katanya dalam acara National Kick-Off Meeting ASEAN SME Policy Index 2022-2024 di Jakarta, Kamis (26/1).

Sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan tercepat di dunia, Asia Tenggara telah secara luas merangkul pertumbuhan model berdasarkan perdagangan internasional, investasi asing, integrasi ke dalam regional dan rantai nilai global.

Pendekatan ini membuka peluang penting bagi UMKM, tetapi itu juga berarti bahwa UMKM harus meningkatkan daya saingnya jika ingin bertahan dan tumbuh di pasar yang sangat kompetitif. UMKM termasuk kontributor penting untuk lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh dunia, termasuk di Asia Tenggara.

Lebih lanjut, berdasarkan ASEAN SME Policy Index 2018: Boosting Competitiveness and Inclusive Growth, Indonesia mendapatkan skor indeks sebesar 4,11 dan berada di peringkat keempat, setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Kebijakan UKM Indonesia dinilai memiliki sejumlah keunggulan pada kebijakan dimensi akses pasar dan internasionalisasi dan pada dimensi keahlian dan pendidikan kewirausahaan.

Meski memiliki berbagai keunggulan, Luhur menambahkan bahwa isu koordinasi dan sinergi antar kementerian atau lembaga (K/L) menjadi tantangan yang harus diatasi bersama, tugas dan tanggung jawab pembinaan UMKM tidak hanya dilakukan oleh KemenKopUKM, namun juga oleh sejumlah K/L lainnya, mengingat isu UMKM tersebar dan menjadi kewenangan 27 K/L lainnya.

“Untuk itu, dalam kesempatan ini kami mengajak semua stakeholder untuk bekerja sama berkolaborasi mendukung kesuksesan penyusunan ASPI 2022-2024 secara efektif, efisien, akurat, dan tepat waktu,” kata Luhur.

Di tempat yang sama, Kepala Biro Hukum dan Kerja sama KemenKopUKM Henra Saragih menegaskan, ASPI 2022-2024 merupakan fase ketiga dari ASPI. Proses penyusunan ASPI dapat dikatakan sebagai proses yang cukup menantang, untuk itu pertemuan ini dapat dijadikan sarana untuk memperoleh informasi langsung mengenai pengisian Assesment Grid dan memahami 8 dimensi beserta elemen-elemen baru yang menjadi fokus ASPI 2022-2024.

“Berdasarkan catatan kami pada pelaksanaan ASPI 2018, kami menyadari berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyusunannya yang melibatkan berbagai K/L. Agar menghasilkan indeks yang representatif, tepat dan terkini, maka diperlukan bantuan dan kerja sama dari K/L terkait,” ujar Henra.

“Pada kesempatan ini, kami ingin sampaikan kepada para perwakilan Kementerian/Lembaga yang hadir, agar dapat bekerja sama untuk membantu pelaksanaan ASPI 2022-2024. Kami berharap program ini dapat menghasilkan indeks penyusunan kebijakan UMKM nasional yang dijadikan parameter tolak ukur kemajuan penyusunan kebijakan UMKM Indonesia dengan negara ASEAN lainnya,” katanya.

Jika dilihat dari 8 dimensi penilaian ASPI 2022-2024, hasil indeks yang dihasilkan tidak hanya dapat menjadi pembanding bagi negara terlibat. Pada level nasional, indeks yang dihasilkan dapat menjadi instrumen evaluasi agar kita dapat terus meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan UMKM nasional sekaligus meningkatkan kapasitas para pembuat kebijakan agar dapat menghasilkan kebijakan UMKM yang tepat.

“Pada tahap ini, kita dapat saling belajar tentang kelebihan/best practice dari negara lainya sekaligus mengidentifikasi titik lemah dari kebijakan yang ada,” kata Henra.

Menurutnya, hal-hal tersebut menjadi krusial saat ini, terlebih pada saat pandemi COVID-19 yang telah terjadi 2 tahun ke belakang telah memberi dampak yang sangat signifikan bagi perekonomian dunia tak terkecuali Indonesia, dengan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian dengan 64 juta pelaku usahanya.

Selain itu, di tahun 2023 banyak pengamat memberi pandangan bayang-bayang inflasi dunia sebagai dampak situasi global yang dinamis dan penuh ketidakpastian. Dua kondisi tersebut menimbulkan tuntutan untuk menyusun kebijakan yang tepat bagi UMKM.(Jef)

ekbis

KemenKopUKM Usulkan Project CI-EL Marketing Module untuk UKM ASEAN

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) selaku focal point Indonesia pada forum kerja sama ASEAN Coordinating Committee on Micro Small and Medium Enterprises (ACCMSME) kembali ikut serta dalam sidang pertemuan tahunan untuk membahas berbagai evaluasi, usulan, dan lanjutan kerja sama pada 14th ACCMSME and Related Meetings yang berlangsung pada 21-24 November 2022 secara daring.

Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, KemenKopUKM Luhur Pradjarto bersama tim Biro Hukum dan Kerja sama Kementerian Koperasi dan UKM serta perwakilan Kementerian/Lembaga terkait hadir ikut serta dalam pertemuan yang dilaksanakan dua kali dalam setahun tersebut.

Luhur meyampaikan, KemenKopUKM melalui forum ACCMSME mengusulkan project berjudul “the CI-EL (Creativity-Innovation-Entrepreneurship-Leadership) Marketing Module for ASEAN SMEs” yang akan menjadi salah satu annual priority activity tahun 2023.

“Project CI-EL Marketing Module for ASEAN SMEs bertujuan untuk mengembangkan modul pembelajaran untuk UMKM yang berfokus pada bidang pemasaran dan kewirausahaan. Project ini akan diimplementasikan pada tahun 2023 berkolaborasi dengan MarkPlus Intitute dengan pendanaan dari Pemerintah Jepang,” ucap Luhur dalam keterangan resminya, di Jakarta, Jumat (25/11).

Lebih lanjut, Luhur menyampaikan pada tahun 2023, KemenKopUKM akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Inclusive Business (IB) Summit setelah sebelumnya dilaksanakan di Kamboja.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui kolaborasi dengan ASEAN Secretariat, UN-ESCAP, IBAN, OECD, OXFAM, serta stakeholder terkait lainya baik pemerintah maupun swasta.

Selain itu, pada pertemuan tersebut juga dibahas berbagai update kerja sama baik di ASEAN maupun kerja sama dengan Organisasi Internasional Seperti US-AID, US-ABC, ASEAN-BAC, APWINC, TAF, GIZ, ERIA, OECD, maupun bilateral dengan negara-negara lainya seperti Jepang dan Korea.

Di akhir sidang ACCMSME ke-14, Indonesia yang diwakili Direktur Utama Smesco Indonesia Leonard Theosabrata menyampaikan paparan mengenai Koalisi Ekonomi Membumi: SMESCO’s Initiatives for Sustainability Development. Koalisi Ekonomi Membumi bertujuan mengumpulkan produk usaha lestari dari sektor Saji, Tani, dan Seni dengan harapan dapat membawa Indonesia menuju Environmental, Social and Governance (ESG) Investment Ready.(Jef)

koperasi dan ukm

Gelar ACM Ke-2 di Bali, KemenKopUKM Tingkatkan Kompetensi dan Daya Saing Pelaku Usaha Pertanian

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkomitmen menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya para pelaku usaha yang unggul, kompeten, serta berdaya saing di bidang pertanian, melalui kolaborasi antara Pemerintah dan akademisi di tingkat ASEAN.

Biro Hukum dan Kerja Sama serta Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga KemenKopUKM Luhur Pradjarto yang menjadi wakil pimpinan sidang (Co-chair) ACM dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (09/11) mengatakan salah satu upaya peningkatan kompetensi dan daya saing pelaku usaha pertanian di antaranya melalui penyelenggaraan The 2nd Advisory Committee Meeting (ACM) for Food Value Chain on the Project for Human Resources Development in Food-related Areas, through Partnership with Universities in ASEAN Region-Phase 3 di Sofitel Nusa Dua, Bali.

“Indonesia melalui KemenKopUKM ditunjuk menjadi tuan rumah atau host country ACM ke-2 tersebut. Kegiatan ini sepenuhnya disupport oleh Ministry of Forestry and Fisheries (MAFF), Jepang,” kata Luhur.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk membahas evaluasi dan rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2023, terkait the Project for Human Resources Development in Food-related Areas through Partnership with Universities in ASEAN Region, atau lebih dikenal dengan HRD Project.

HRD Project merupakan program yang dibiayai oleh Pemerintah Jepang, guna memberikan pelatihan SDM bagi petani dan mahasiswa, serta pelaku usaha di bidang pertanian melalui kerja sama dengan perguruan tinggi di negara kawasan ASEAN.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh para stakeholder terkait pelaksanaan HRD Project. Terdiri dari perwakilan Focal Point ASEAN Working Group on Agriculture Cooperatives (ASWGAC), serta perwakilan Focal Point Universitas Mitra di negara-negara ASEAN, Perwakilan Ministry of Forestry and Fisheries Japan, Perwakilan Japan Food Journal, ASEAN Secretariat, dan Project Team HRD.

Pada pembukaan sidang, Luhur menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Jepang melalui MAFF Japan dan ASEAN Secretariat, atas dukungan dan keberlanjutan HRD Project hingga mencapai fase ke-3 pada 2022.

Ia kembali menekankan, HRD project memainkan peranan penting dalam penyiapan SDM yang unggul, kompeten, dan berdaya saing di bidang pertanian melalui kolaborasi antara Pemerintah dan akademisi.

“Guna mendorong pemerataan pembinaan SDM di bidang pertanian, Indonesia mendorong agar mitra kampus pelaksana HRD project dapat ditambah jumlah kuotanya, atau dilaksanakan di kampus-kampus yang bergerak di bidang pertanian secara bergiliran untuk setiap fasenya,” katanya.

Selain pertemuan formal, para peserta juga melaksanakan kunjungan ke Koperasi Kertha Agroekowisata di Jatiluwih, Tabanan, Bali yang memproduksi beras merah.

Tak hanya melakukan kunjungan ke pabrik pengolahan beras merah, para delegasi juga berkesempatan secara langsung terlibat dalam pembuatan pengolahan pizza, mie, beras, dan teh berbahan dasar beras merah yang dijual di restoran mitra koperasi.

“Hadirnya mitra, sebagai salah satu bentuk penambahan nilai jual produk yang dihasilkan koperasi. Di mana koperasi menjadi distributor bahan baku pembuatannya,” ucap Luhur.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Berkomitmen Perkuat Promosi Bisnis Inklusif UMKM di Kawasan ASEAN

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) turut berpartisipasi dalam ajang The 5th ASEAN Inclusive Business Summit, 26-27 Oktober 2022, di Siem Reap, Kamboja, yang merupakan event dengan tujuan untuk mempromosikan bisnis inklusif, khususnya bagi UMKM di kawasan ASEAN.

The 5th ASEAN Inclusive Business Summit diorganisasi oleh The Ministry of Industry, Science, Technology and Innovation Kamboja, bekerja sama dengan ASEAN Secretariat, The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), Inclusive Business Action Network (iBAN), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), dan OXFAM International.

“Event tersebut berfokus untuk mempromosikan implementasi dari the Guidelines for the Promotion of Inclusive Business in ASEAN. Khususnya pada instrumen kebijakan dan mekanisme insentif investasi dari inclusive business,” ucap Staf Ahli MenKopUKM Bidang Hubungan Antar Lembaga Luhur Pradjarto, yang juga Head of Delegation ACCMSME Indonesia dalam keterangan resminya, di Jakarta, Minggu (30/10).

Pada pertemuan tersebut, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga yang juga berpartisipasi sebagai pembicara pada panel diskusi mengatakan beberapa kunci utama dalam mendorong inclusive business di kawasan.

Pertama, coaching dan mentoring menjadi media untuk mendukung transisi usaha menjadi bisnis inklusif. Kedua, pentingnya transformasi digital dan green economy untuk bisnis inklusif dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).

“Yang ketiga, pentingnya kemitraan antara UMKM dengan usaha besar dalam meningkatkan partisipasi UMKM ke dalam rantai pasok,” ucap Luhur.

Keempat, membangun entrepreneur inklusif dapat menjadi langkah utama untuk memulai bisnis inklusif.

Konsep bisnis inklusif sangat diperlukan, khususnya dalam upaya mendorong pengentasan kemiskinan ekstrim. Di mana Indonesia juga telah meluncurkan Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas pada 3 Oktober 2022.

“Berbicara inclusive business adalah berbicara bagaimana sebuah usaha dapat memiliki kesadaran untuk berdampak nyata terhadap Bottom of Pyramid (BoP) dalam menghadapi tantangan ekonomi global,” kata Luhur.

Selanjutnya, dalam closing remarks pada penutupan The 5th Inclusive Business, Luhur menyampaikan bahwa membentuk Public-Private Partnership (PPP) sangat diperlukan.

Sebab selain kebijakan Pemerintah, sektor swasta memainkan peran penting dalam mendukung pemulihan ekonomi untuk masa depan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan tangguh. Inovasi menjadi keniscayaan untuk pengembangan bisnis di semua sektor yang dapat berkontribusi dalam rantai nilai global.

“Dalam hal ini, model bisnis inovatif seperti inclusive business dapat menjadi solusinya,” ucap Luhur.

Penyelenggaraan The 5th ASEAN Inclusive Business Summit ini dilaksanakan back-to-back dengan pelaksanaan ASEAN Inclusive Business Awards 2022. KemenKopUKM telah menominasikan Tenoon.id sebagai penerima award mewakili Indonesia.

Tenoon.id merupakan salah satu UKM yang tidak hanya berfokus pada inovasi produk kain tenun Indonesia, tetapi juga sebagai wadah berkreasi yang inklusif dengan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat marginal dan komunitas difabel.

Berdasarkan alphabetical order yang telah disepakati di ASEAN dan guna mendukung spirit of ASEAN, bahwa Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2023. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM juga akan menjadi tuan rumah The 6th Inclusive Business Summit.

Luhur kembali menegaskan, KemenKopUKM menyatakan siap untuk melanjutkan tongkat estafet perjuangan penguatan promosi inclusive business di Kawasan sebagai host The 6th Inclusive Business Summit.

“Beberapa mitra strategis di antaranya UNESCAP, iBAN, OECD juga telah menyambut baik dan menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM di bawah Keketuaan Indonesia ASEAN 2023 mendatang,” ucap Luhur.(Jef)

koperasi dan ukm

APEC Workshop 2022 Susun Strategi Pemulihan UMKM Pascapandemi

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggelar APEC Workshop 2022 untuk menyusun strategi pemulihan UMKM pascapandemi.

“Dalam kondisi pascapandemi, sangat penting program dukungan digitalisasi, akses keuangan dan partisipasi wanita dalam kebangkitan UMKM,” ucap Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, KemenKopUKM, Luhur Pradjarto dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (23/10).

Kegiatan tersebut menghadirkan pembicara dari berbagai negara baik yang mewakili pemerintah, swasta, asosiasi maupun organisasi terkait.

Selain itu, workshop dihadiri oleh perwakilan kementerian atau lembaga yang membidangi UMKM di wilayah Asia Pasifik yang hadir secara virtual dan beberapa negara di wilayah ASEAN yang hadir secara langsung.

Lebih lanjut, kegiatan workshop ini dibagi dalam 7 sesi pembahasan. Tiap sesinya memiliki fokus pembahasan masing-masing. Workshop diawali dengan pembahasan hasil studi oleh Svara Institute yang berjudul “Policy Respond to Stimulate MSMEs’ Demand in The Wake of Covid-19 Pandemic in APEC Economies” yang membahas tiga isu utama terkait kebutuhan kebijakan UMKM pascapandemi, yakni inovasi, akses pasar, serta pemasaran dan penjualan.

Pada kesempatan yang berbeda, Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Produktivitas dan Daya Saing, Eddy Satria menyampaikan kondisi dan dampak pandemi terhadap UMKM di Indonesia. Ia juga menyampaikan UMKM di Indonesia selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi mencapai 61 persen terhadap PDB.

Eddy menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh KemenKopUKM yakni melalui adaptasi tranformasi UMKM dari informal ke formal, pemanfataan digitalisasi, mendorong UKM masuk dalam rantai pasok global hingga modernisasi koperasi.

“Pemerintah Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai dukungan bagi UMKM di era pandemi melalui program Bantuan Produktif Usaha Mikro, alokasi khusus bagi UKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, digitalisasi UKM, alokasi 30 persen ruang publik bagi UKM hingga dukungan promosi dan akses pasar melalui SMESCO Indonesia” ucap Eddy.

Berdasarkan hasil diskusi dan pembahasan selama workshop para pembicara dan panelis mencatat setidaknya terdapat tiga rekomendasi utama yang patut dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan bagi UKM.

Tiga rekomendasi tersebut ialah pentingnya peran pemerintah dalam mendukung digitalisasi UKM, keamanan data dan siber, serta pentingnya perencanaan rencana jangka menengah dan jangka panjang yang komprehensif guna mendukung pengembangan UKM setelah pandemi.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Dorong Penguatan Koperasi Pertanian di Forum ACEDAC dan ASWGAC Meeting

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mengusung isu penguatan koperasi dalam forum The 28th ASEAN Center for Agricultural Cooperative Development (ACEDAC) Board Meeting dan 23rd ASEAN Working Group for Agricultural Cooperative (ASWGAC) yang digelar beberapa hari lalu secara virtual.

Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga KemenKopUKM Luhur Pradjarto dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (11/10), mengatakan forum kerja sama yang dilaksanakan sekali dalam setahun tersebut menjadi wadah untuk membahas berbagai inisiatif dan kerja sama dalam pengembangan koperasi pertanian di wilayah ASEAN.

“Dalam pertemuan itu, kami aktif mendorong penguatan koperasi pertanian di kawasan regional ASEAN sebagaimana pemerintah saat ini sedang fokus mengembangkan koperasi pertanian modern,” kata Luhur.

Pada pertemuan 28th ACEDAC, Luhur Pradjarto yang juga merupakan ACEDAC Coordinator menyampaikan laporan aktivitas yang sudah dilaksanakan dalam setahun terakhir. Dalam laporannya, disampaikan pada tahun 2022, terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan karena terkendala pandemi COVID-19, seperti kegiatan ASEAN Exchange Visit for Cooperatives Personnel yang seharusnya dilaksanakan di Malaysia dan ASEAN Cooperative Business Forum di Brunei.

Ia berharap, dengan semakin membaiknya kondisi negara kawasan ASEAN dari efek pandemi, kegiatan-kegiatan tersebut dapat segera dilaksanakan pada tahun mendatang.

“Pertemuan juga menghadirkan perwakilan dari JA Zenchu, Agriterra, dan JICA yang menyampaikan berbagai program dukungan yang telah dilaksanakan dalam kerja sama pengembangan koperasi pertanian di negara-negara ASEAN,” kata Luhur.

Lebih lanjut disampaikan, pada November 2022, Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan ASEAN Sekretariat dan Pendanaan dari Ministry of Fishery and Forestry, Japan, akan melaksanakan Advisory Committee Meeting di Bali untuk membahas program Human Resource Development Project In Partnership with University untuk tahun 2023 dengan mengundang Focal Point ASWGAC dan Focal Point University selaku pelaksana.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia pertanian negara-negara ASEAN melalui penyelenggaraan pelatihan/workshop yang dilaksanakan oleh Universitas, di Indonesia kegiatan ini dilaksanakan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB).

“Kami menunggu kehadiran perwakilan dari Universitas dan Focal Point ASWGAC negara-negara ASEAN untuk dapat hadir pada pertemuan November 2022 di Bali,” kata Luhur.

Pelaksanaan 29th ACEDAC rencananya akan dilaksanakan di Vietnam pada 2023, harapannya setiap negara ASEAN dapat juga mengajak perwakilan dari koperasi pertaniannya untuk hadir dalam pertemuan tersebut.

Pada pertemuan 23rd ASWGAC, focal point Indonesia, Asisten Deputi Bidang Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Bagus Rahman turut menyampaikan perkembangan koperasi pertanian di Indonesia yang bertajuk “Transformasi Digital Koperasi untuk Kedaulatan Pangan“.

Dalam paparan di sesi sharing best practice dari setiap negara ASEAN, Bagus menyampaikan Kementerian Koperasi dan UKM mendukung penuh pengembangan koperasi pertanian.

Pemerintah fokus untuk mentransformasi koperasi di Indonesia menjadi koperasi modern yang salah satunya dilaksanakan melalui digitalisasi koperasi,” kata Bagus.

Bagus sekaligus mempresentasikan Koperasi Mino Saroyo, koperasi yang didirikan sejak 1942, sebagai program role model untuk koperasi nelayan pada 2022.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Angkat Isu Transformasi Digital dan Akses Pembiayaan UMKM dalam Forum APEC di Thailand

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Pada APEC SME Working Group (SMEWG) Meeting ke-54 yang diselenggarakan pada 7-8 September 2022 di Phuket, Thailand, Pemerintah RI melalui Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mengangkat isu terkait percepatan transformasi digital dan peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.

Ketua Delegasi Luhur Pradjarto yang juga Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Hubungan Antar Lembaga (SAM-HAL) dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/9), mengatakan KemenKopUKM dalam hal ini merupakan focal Point pada APEC SME Working Group Indonesia.

“Indonesia berkomitmen terus mendorong penyediaan akses pembiayaan bagi UMKM serta percepatan transformasi UMKM di Indonesia maupun di kawasan,” ucap Luhur.

Pertemuan itu dilaksanakan sebagai bagian dari Asia Pacific Economic Cooperation SME Ministerial Meeting (APEC SME MM) ke-28 di Phuket, Thailand, yang dilaksanakan pada 9-10 September 2022.

Luhur Pradjarto menyampaikan pandangan melalui paper berjudul “Promoting MSME Access to Finance Through Financial Technologies”. Sedangkan tema berjudul “Indonesia’s support to accelerate MSMEs’ transformation” disampaikan secara virtual oleh Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Eddy Satriya.

“Kolaborasi antar stakeholder, mulai dari kementerian, lembaga, asosiasi, hingga swasta dan usaha besar terus didorong untuk mendukung pemulihan ekonomi UMKM setelah pandemi,” kata Luhur.

Luhur menilai sangat penting koordinasi dan sinergi antar wilayah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mendorong UMKM agar tidak hanya dapat bertahan di masa pandemi, tetapi juga dapat bangkit, tumbuh, dan beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tuntutan pasar.

Lebih jauh Indonesia juga menyoroti pentingnya dukungan ekosistem finansial bagi UMKM. “Kami melihat peran penting para pemangku kepentingan dalam mendorong ekosistem pembiayaan bagi UMKM di ekonomi APEC guna meningkatkan akses terhadap pembiayaan bagi UMKM,” ucapnya.

Indonesia kata dia juga terus mendorong agar UMKM dapat memanfaatkan kehadiran teknologi digital yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan akses pembiayaan dan literasi keuangan bagi UMKM. “Kami yakin, digitalisasi akan meningkatkan kapasitas UMKM dan memperluas akses mereka kepada lembaga pembiayaan termasuk di dalamnya sistem pembiayaan digital,” kata Luhur.

Sebagai tuan rumah APEC Tahun 2022, Thailand mengusung tema “Open, Connect and Balanced” dalam keketuaannya dengan berfokus pada konsep Bio-Circular-Green Economy (BGC Economy). Selaras dengan tema itu, topik fokus diskusi pada pertemuan tingkat Menteri adalah mengenai “Inclusive recovery of APEC MSMEs through Bio-Circular-Green Economy (BCG) and High impact ecosystem”.

Ada empat topik utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut, yaitu: Mempercepat Adopsi BCG; Transformasi Digital yang Inklusif; Bentuk Pembiayaan UMKM dan Restrukturisasi Utang; dan Penyesuaian Lanskap Pasar yang Berkembang: Kebijakan Berdampak Tinggi.

Pada pertemuan APEC SME MM ke-28, Ministerial Statement belum dapat mencapai konsensus. Sebagai hasilnya dikeluarkan Chair Statement yang memuat komitmen para menteri yang membidangi UKM di kawasan APEC terhadap hal-hal yang disepakati bersama untuk mengembangkan UMKM dan memastikan bahwa UMKM mendapat dukungan untuk dapat terintegrasi dengan pasar global.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Terus Perkuat Brand Lokal UMKM Produk Skin Care

Tinggalkan komentar

Bogor:(Globalnews.id)- Brand lokal SR12 Herbal Skincare yang telah memasuki usia 6 tahun dalam memproduksi dan memasarkan skincare dan produk herbal di Indonesia, merupakan salah satu milestone penting menuju kedigdayaan brand lokal dan kejayaan UMKM Indonesia.

Hal itu dipaparkan Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Hubungan Antar Lembaga Luhur Pradjarto, mewakili Menteri Koperasi dan UKM, pada acara 6th Anniversary SR12 Herbal Skincare, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

“Kehadiran SR12 menunjukkan bahwa kaum milenial mampu bermitra dengan UMKM dalam memproduksi dan memasarkan produk berbahan herbal dari lokal,” tandas Luhur.

Oleh karena itu, Luhur meminta kemitraan antara usaha besar dan UMKM seperti ini perlu terus ditingkatkan. Pasalnya, selama pandemi, permintaan produk herbal cenderung meningkat. Begitu juga
Indonesia memiliki potensi bahan baku herbal yang melimpah.

Lebih dari itu, lanjut Luhur, potensi ekspor yang tinggi karena tren back to nature untuk konsumen luar negeri, mulai dari makanan sampai perawatan tubuh.

Menurut Luhur, kemitraan antara UMKM dan usaha besar merupakan implementasi program rumah produksi bersama bagi UMK, sekaligus mengembangkan rantai pasok dalam hal pasokan bahan baku produk herbal dan skincare.

“Saya berharap SR12 mampu menjadi role model bagi UMKM naik kelas, mendorong UMKM masuk ke rantai pasok domestik dan global, serta dapat meningkatkan ekspor di produk skincare dan herbal,” kata Luhur.

Tak hanya itu, Luhur juga berharap
SR12 banyak melahirkan wirausaha muda baru produktif yang terus melakukan inovasi. Pada gilirannya, diharapkan produk yang dihasilkan mempunyai nilai tambah dan lebih berdaya saing, baik di pasar lokal maupun global.

10 Ribu Mitra

Sementara itu, Direktur Utama PT SR12 Herbal Kosmetik Toni Firmansyah menjelaskan, SR12 Herbal Skin Care kini mempunyai empat pabrik dengan tenaga profesional dan ahli di Jawa Barat. “SR12 juga mendirikan ratusan distributor serta ribuan mitra di banyak daerah di Indonesia guna menjangkau konsumen dari berbagai wilayah,” kata Toni.

Toni menuturkan, lebih dari 10 ribu mitra yang tergabung dalam SR12 telah mendapatkan manfaat dan peningkatan taraf hidup. Banyak dari para mitra ini yang awalnya mengalami kesulitan finansial, kini mampu memiliki omset hingga ratusan juta rupiah perbulan.

Bahkan, lanjut Toni, ada pula mitra SR12 yang mampu menembus omset fantastis setiap bulan. “Tak sedikit dari para mitra ini yang dulunya pemalu dan cenderung tidak percaya diri dalam memasarkan produk, kini justru bisa sukses,” ucap Toni.

Sistem pemasaran yang unik dan mudah dijalankan membuat ekspansi bisnis SR12 berjalan pesat. Kini, produk SR12 Skin Care sudah dipasarkan ke hampir seluruh wilayah di Indonesia.

Guna mempermudah distribusi ke mitra, perusahaan SR12 membangun titik-titik distribusi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mitra yang berlokasi di Jabodetabek, Jawa Barat, dan Sumatra.

Formula SR12 Skin Care diambil dari penelitian ahli bersertifikat. Produk sudah teruji aman di laboraturium sucofindo, bebas mercuri, dan hidrokuinon, serta terdaftar di Badan POM RI.

“Seiring berjalannya waktu, kami akan terus berekspansi dan membangun titik distribusi baru, karena permintaan SR12 Skin Care semakin meluas,” pungkas Toni.(Jef)