Arsip Tag: UMKM

ekbis

BNI Siapkan UMKM Binaan Jadi Pemain Global di Tengah Pandemi

Tinggalkan komentar

(Ki-Ka) Direktur Treasury dan International BNI Henry Panjaitan, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini, Direktur Bisnis Konsumer BNI Corina Leyla Karnalies, Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati, dan Direktur Corporate Banking BNI Silvano Rumantir pada Public Expose BNI Tahun 2020 di Jakarta, Jumat (29 Januari 2021).

Jakarta:(Globalnews.id)-Di tengah kondisi perekonomian global yang masih menantang karena pandemi Covid-19, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menyiapkan sejumlah strategi yang dapat membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Tanah Air untuk bertahan dan segera bangkit.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, selain telah melakukan restrukturisasi kredit, Perseroan juga membantu pelaku UMKM Indonesia untuk mengubah model bisnisnya agar berbasis digital (go digital). 

“Nomor satu yang kita bantu pasti yang terdampak pandemi Covid-19. Kemudian kita bantu restrukturisasi kredit dan memberikan modal tambahan untuk mengembangkan bisnis mereka. Setelah itu, kita ubah basis model bisnisnya untuk jadi platform digital sehingga bisnisnya bisa lebih efisien,” tutur Royke di Jakarta, minggu lalu. 

Dia menambahkan, di masa pandemi ini, Perseroan fokus membantu UMKM binaan BNI bertransformasi menjadi pelaku usaha yang berbasiskan digital. 

BNI juga mendorong para pelaku UMKM agar dapat memanfaatkan secara optimal jaringan global yang dimiliki perusahaan, terutama untuk memperluas pasar dengan berorientasi kepada bisnis ekspor.

“Pertama, kita mau UMKM ini agar go digital, jadi nanti kita mau ambil ini dari nasabah korporasi, kemudian kita kembangkan ke luar negeri dengan chanel-chanel milik kita,” jelas Royke. 

Pihaknya mengungkapkan, BNI sebagai bank milik negara siap mendukung kesuksesan program pemerintah diantaranya Program  Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat adanya pandemi Covid-19. 

Oleh karena itu, Perseroan akan membantu penuh pengusaha Indonesia dalam mengembangkan bisnisnya ke mancanegara dan mendukung pembiayaan segmen UMKM diaspora di luar negeri. 

“Dengan tren cost suku bunga rendah, kita dorong eksportir UMKM ini untuk makin tumbuh dan bersaing supaya ekonomi juga lebih cepat pulih. Bagaimana kita punya jaringan global sehingga UMKM bisa memakai jaringan yang kita miliki untuk ekspor dan go digital,” tutup Royke.

koperasi dan ukm

MenkopUKM Dorong “new branding” UMKM yang lebih modern

Tinggalkan komentar


Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mendorong ada “new branding” bagi para pelaku UMKM Indonesia agar semakin memodernisasi bisnis atau usahanya dengan mengoptimalkan digitalisasi namun tanpa meninggalkan akar budaya lokal.

“New branding” terhadap Indonesia yang selama ini terlihat sebagai negara agraris, suku-suku, terlihat dengan simbol tradisional kita harus dorong untuk melahirkan simbol-simbol Indonesia yang lebih modern,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat menyampaikan testimoni dalam ajang Pembukaan Karya Kreatif Indonesia 2021 Seri 1 “Eksotisme Lombok” yang digelar di kawasan wisata Mandalika, Rabu (3/3/2021).

Menurut Teten, UMKM di Indonesia jangan hanya berkarya terbatas seperti keripik, akik, atau batik tapi harus sudah mulai transformasi dengan produk-produk berbasis teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produktivitas secara umum.

Termasuk untuk mendukung sektor pariwisata, Teten mendorong agar sudah mulai menghadirkan produk-produk UMKM unggul berbasis inovasi teknologi.

“Kita harus membranding negeri kita sebagai negeri yang menuju ke modernisasi dan tetap tidak meninggalkan akar budaya kita yang kuat,” katanya.

Apalagi, potensi Indonesia kata dia sangat besar untuk bisa menghadirkan misalnya pariwisata yang berbasiskan teknologi.

Terlebih dengan dukungan teknologi sekarang produk apapun di era digital bahkan dari pelosok desa manapun dengan digitalisasi bisa terhubung ke seluruh dunia dan bisa terhubung ke market yang sangat besar.

Sebelumnya Teten menegaskan bahwa saat ini pandemi masih memaksa semua untuk berada dalam zona “survival” untuk itulah perancangan program yang KemenkopUKM lakukan berorientasi pada usaha untuk UMKM dapat beradaptasi dan bertransformasi.

Ia juga memastikan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Banpres Produktif Usaha Mikro akan dihadirkan kembali, dengan harapan akan mampu meningkatkan kapasitas usaha dan kinerja UMKM, serta memastikan kegiatan usaha dapat tetap berjalan sebagai bentuk nyata dari upaya adaptasi.

Di sisi lain, kemampuan bertransformasi bagi UMKM turut pula menjadi keniscayaan. Aktivasi dan program yang meliputi transformasi digital, transformasi proses bisnis, transformasi informal ke formal, transformasi koperasi modern hingga transformasi untuk akses rantai pasok adalah kunci bagi UMKM tidak hanya dapat bertahan, namun juga bangkit dari dampak pandemi.

Menurut Teten, Bangga Buatan Indonesia adalah bentuk nyata sinergi yang dapat menghadirkan transformasi digital bagi UMKM Indonesia. Setidaknya saat ini lebih dari 12 juta pelaku UMKM telah hadir dalam ekosistem digital sebagai hasil dari kampanye bersama Bangga Buatan Indonesia.

“Pengembangan UMKM di sektor wisata, baik terkait kriya, kuliner, supply HoReKa, homestay, dan wisata alam menjadi prioritas kami sebagai strategi pemulihan UMKM yang berada di kawasan pariwisata khususnya Destinasi Pariwisata Super Prioritas,” katanya.

Dalam rangkaian Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yakni Karya Kreatif Indonesia atau KKI diharapkannya menjadi ​showcase UMKM ​Champion​, UMKM unggulan dari beragam wilayah yang menunjukkan resiliensi tinggi, menjadi inspirasi, memberdayakan serta memiliki brand yang kuat. Acara tersebut seluruhnya disajikan dalam format eksibisi yang hybrid, luring dan daring.

“Saya mengapresiasi hadirnya KKI 2021 seri perdana yang mengusung tajuk “Eksotisme Lombok”. Ini adalah kesempatan baik menyajikan keindahan kerajinan terbaik UMKM Lombok yang meliputi potensi kerajinan gerabah, perhiasan emas, perak, dan mutiara hingga tenun Lombok yang sangat memikat,” katanya.(Jef)

koperasi dan ukm

Bisa Ikut Pengadaan Pemerintah hingga Rp15 Miliar, Kesempatan Lebih Besar bagi UMK dan Koperasi

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Peran usaha mikro, kecil (UMK) dan koperasi semakin ditingkatkan lagi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sekarang, batasan paket pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk usaha mikro, kecil, dan koperasi meningkat menjadi Rp15 miliar atau naik enam kali lipat dari sebelumnya hanya Rp2,5 miliar.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres No. 12 Tahun 2021 berlaku mulai sejak ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021.

“Terbitnya Perpres yang merupakan aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja akan memberikan kesempatan bagi UMK dan koperasi untuk berperan lebih besar dan luas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Sabtu (27/2/2021).

Batasan nilai Rp15 miliar ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang telah menentukan tentang batasan hasil penjualan tahunan usaha kecil paling banyak Rp15 miliar.

Menteri Teten mengatakan melalui PP No. 7 Tahun 2021 pemerintah mewajibkan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah mengalokasikan pengadaan minimum 40 persen untuk UMK dan koperasi. Hal yang sama juga dituangkan dalam Perpres No. 12 Tahun 2021.

“Sesuai amanat PP, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menggunakan produk dan jasa UMK dan koperasi hasil produksi dalam negeri. Amanat PP juga mendorong BUMN dan BUMD mengutamakan produksi UMK dan koperasi,” kata Teten.

Untuk memberikan kemudahan bagi, rencana pengadaan harus masuk dalam katalog elektronik Pemerintah menjamin aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi UMK dan koperasi dikelola dengan transparansi. PP No. 7 Tahun 2021 menyatakan adanya pengawasan dan realisasi pelaksanaan alokasi pengadaan 40 persen tersebut harus dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat. Pengawasan mulai dari pemenuhan kewajiban pengalokasian hingga realisasi yang dilakukan oleh menteri/menteri teknis dan pemda. Pemerintah juga membuka ruang pengaduan (whistleblowing system) dalam rangka pengawasan.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Siapkan Sejumlah Stimulus untuk UMKM pada 2021

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM menyiapkan sejumlah stimulus untuk UMKM yang diharapkan menjadi upaya nyata untuk membangkitkan perekonomian di Indonesia.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim dalam acara BRIncubator Goes to Cluster bertema UMKM BRIlian yang digelar secara daring, Rabu (10/2/2021) mengatakan pihaknya pada 2021 sudah melakukan beberapa persiapan untuk mendukung kebangkitan UMKM yang terdampak pandemi COVID-19.

“Kami sudah melakukan beberapa persiapan, melakukan penyesuaian organisasi yang ada di KemenkopUKM, menyesuaikan dengan perkembangan yang ada terhadap UMKM,” kata Arif.

Ia menambahkan penyesuaian organisasi itu memungkinkan adanya Deputi Bidang Usaha Mikro yang mempunyai tugas melakukan transformasi pelaku usaha mikro dari informal ke formal, melalui pendampingan, penyediaan mentor-mentor baik di pusat ataupun di daerah, seperti PLUT, pendampingan seperi PPKL yang dikoordinir oleh dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di daerah.

Selain itu ada Deputi Bidang UKM yang memiliki tugas menyiapkan UKM terutama yang berorientasi dan berkontribusi terhadap ekspor, agar mendorong UKM untuk meningkatkan kontribusinya terhadap ekspor nasional. Deputi Bidang UKM targetnya mampu meningkatkan kontribusi UKM terhadap ekspor dari 14% akan ditingkan 15,12%.

Selanjutnya ada Deputi Bidang Kewirausahaan yang bertugas untuk menciptakan wirausaha baru, dengan kegiatan seperti inkubator, mentor dan konsultasi, serta diharapkan rasio kewirausahaan di Indonesia naik menjadi 4%.

Kemudian Deputi Bidang Perkoperasian yang memiliki tugas manajemen koperasi agar menjadi modern.

“Di samping itu, kegiatan prioritas KemenkopUKM saat ini di antaranya menumbuhkan 100 koperasi modern, yang memberikan dampak kepada pelaku usaha mikro dan akan di agregasi agar memberikan pelayanan yang maksimal,” katanya.

Sementara terkait pembiayaan murah, telah dialokasikan dana bergulir bagi koperasi yang dikelola oleh LPDB-KUMKM.

Sedangkan Deputi Bidang Usaha Mikro secara legal UMKM akan memiliki kedudukan yang lebih jelas, seperti mendapatkan pendampingan untuk memperoleh NIB, sertifikasi usaha untuk pelaku olahan kuliner, sehingga diharapkan UMKM dapat segera bangkit dan lapangan pekerjaan dapat terbuka kembali.

Pada 2021 kata Arif Rahman, juga akan diberikan modal-modal usaha yang bersifat mudah diakses, antara lain KUR, KUR super mikro, kemudian juga pihaknya akan berupaya di tahun 2021 juga sedang dalam pembahasan agar suku bunga KUR bisa dipangkas.

“Sedang dalam pembahasan agar suku bunga KUR bisa lebih rendah, yang sekarang 9% bisa diberikan lebih rendah bagi yang terdampak COVID-19. Kemudian pembiayaan melalui LPDB, akan dilanjutkan baik besaran, ataupun lebih mudah diakses,” katanya.

Pada kesempatan itu, Arif Rahman mengatakan peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat penting dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 57%.

Menurut Arif angka ini bisa ditingkatkan karena jumlah pelakunya sangat besar 64,1 juta atau setara dengan 99% pelaku usaha di Indonesia.

“Apa yang bisa dioptimalkan adalah kontribusi pelaku UMKM terhadap PDB kita tingkatkan bersama dari waktu ke waktu, kita sudah punya pendekatan yang sudah bagus, dari pelatihan mentoring, konsultasi ataupun inkubator, salah satunya forum ini,” katanya.

Pada 2021 kata dia, berdasarkan proyeksi yang ada, perekonomian diharapkan dapat didorong ke tingkat pertumbuhan yang positif, dan memberikan sumbangsih yang besar kepada masyarakat.

Ia juga menyadari bahwa UMKM di Indonesia mengalami sejumlah kendala di antaranya
kemampuan memaksimalkan pemasaran baik offline ataupun online yang belum optimal.

Oleh karena itu forum-forum yang diselenggarakan berbagai pihak akan sangat bermanfaat dan dengan melalui inkubator akan memberikan dampak kepada UMKM terhadap manajemen kualitas dan memasarkan produk-produknya.

UMKM menurut Arif, juga menghadapi masalah Inovasi dalam produk dan jasa.
“Banyak sekali kementerian dan lembaga yang mempunyai kegiatan-kegiatan perlindungan dan pemberdayaan kepada UMKM, termasuk untuk inovasi, kami sudah berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Kemenristekdikti untuk keperluan inovasi yang bisa dimanfaatkan UMK, tidak perlu mengeluarkan investasi yang mahal,” katanya.

Kemudian ia menambahkan, keterbatasan UMKM lainnya adalah kemampuan mengakses pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Oleh karena itu, pihaknya siap mendukung peningkatan kapasitas produksi melalui sejumlah stimulus yang dimaksud.(jjef)