Arsip Tag: Presiden RI Joko Widodo

news

PRESIDEN RI JOKOWI SEGERA RESMIKAN TERMINAL TIPE A SAMARINDA SEBERANG

Tinggalkan komentar

SAMARINDA:(Globalnews.id)- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan meresmikan Terminal Tipe A Samarinda Seberang pada Rabu, 28 Februari 2024 dengan didampingi oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno.

Proyek ini dibangun Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada medio 2020 lalu untuk melayani penumpang Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) jalur Samarinda-Banjarmasin dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dari Samarinda ke sejumlah daerah di Kalimantan Timur.

Direktur Prasarana Transportasi Jalan Ditjen Hubdat Kemenhub Toni Tauladan telah melakukan peninjauan dan menegaskan bahwa persiapan sudah dilakukan dengan mempercantik terminal untuk menyesuaikan agenda Presiden Jokowi bersama jajaran menteri ke Kalimantan Timur.

Terminal Penumpang Tipe A di bawah pengelolaan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Provinsi Kalimantan Timur ini dibangun untuk mendukung transportasi darat khususnya memenuhi kebutuhan masyarakat yang desainnya lebih nyaman, aman dan memenuhi standar keselamatan.

“Terminal Samarinda Seberang dibangun di atas lahan seluas 6.682 m2 dengan luas bangunan 3.600 m2 yang merupakan aset Ditjen Hubdat Kemenhub. Di mana di tahun 2020 telah melayani penumpang sekitar 3.137 unit kendaraan dengan 51.338 penumpang,” ujar Toni pada Selasa (27/2).

Lebih lanjut Ia menjelaskan pekerjaan pembangunan (revitalisasi) Terminal Samarinda Seberang pada tahun 2022 yang terdiri dari area parkir bus, area loket, tempat pemeriksaan kesehatan dan tempat istirahat, _drop area_, jalan menuju area parkir kendaraan kecil dan yang lainnya.

Presiden Jokowi nantinya akan melakukan kunjungan ke sejumlah area terminal termasuk melihat tenant UMKM yang ada di dalam terminal didampingi Menteri Perhubungan dan sejumlah undangan lainnya.

“Kita harapkan dengan peresmian Terminal Samarinda Seberang ini, terminal dapat dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat dan menjadi fasilitas pendukung untuk transportasi darat di mana Provinsi Kalimantan Timur sudah ditetapkan menjadi Ibu Kota Negara (IKN),” ujarnya

Terminal penumpang ini memenuhi kelengkapan kebutuhan fasilitas transportasi di sejumlah daerah, karena sebelumnya Presiden Jokowi juga meresmikan Terminal Tingkir Salatiga Jawa Tengah, Terminal Paya Ilang, Takengon, Aceh dan Terminal Anak Air, Padang Sumatera Barat, Terminal Purworejo Jawa Tengah, Terminal Leuwipanjang Jawa Barat dan beberapa terminal lainnya.

“Pembangunan sarana dan prasarana transportasi seperti Terminal Samarinda Seberang sangat penting untuk meningkatkan kenyamanan pengguna transportasi darat. Terminal bus itu tak hanya berfungsi sebagai tempat naik turun penumpang melainkan juga memiliki fungsi lain atau mixed use, yang dijadikan konsep terminal modern. Sehingga, di dalamnya mengakomodir pusat kegiatan UMKM, pusat kegiatan sosial dan jadi integrasi antar moda lainnya,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Provinsi Kalimantan Timur, Dr Muiz Thohir menyampaikan Terminal Tipe A Samarinda Seberang dibangun untuk melengkapi terminal serupa yang ada di Kota Balikpapan yakni Terminal Batu Ampar.

Hal tersebut lantaran sejumlah Perusahaan Otobus (PO) di Terminal Samarinda Seberang sudah melayani penumpang dari Samarinda-Banjarmasin dan sebaliknya. Sehingga, terminal tersebut telah jadi jalur konektivitas transportasi antardaerah.

“Terminal Samarinda Seberang sangat membantu penumpang dari berbagai daerah yang ingin ke Banjarmasin juga melayani dari Kota Samarinda ke beberapa wilayah Kaltim seperti ke Kutai Kartanegara,” kata Muiz.

Sejalan dengan dibangunnya Ibu Kota Negara (IKN), maka Terminal Samarinda Seberang menjadi pelengkap fasilitas pendukung. Karena, sekarang ini populasi penduduk di Samarinda juga sangat tinggi dan aktivitas masyarakat pun meningkat.

Terbukti kata Muiz, dari data Pemkot Samarinda yang disampaikan Walikota H Andi Harun, bahwa okupansi hotel (_occupation rate_) yang ada di Ibukota Provinsi Kaltim khususnya Samarinda sudah mencapai 90-100 persen.

“Pergerakan masyarakat dan kebutuhan bidang transporasi akan tinggi khususnya transportasi umum berupa bus. Sehingga, Terminal Samarinda Seberang diharapkan menjawab tuntutan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan transportasi darat,” tutupnya. (Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Presiden Jokowi Sudah Setujui Hapus Kredit Macet UMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo sudah memberikan sinyal persetujuan terkait rencana penghapusan kredit macet UMKM di perbankan nasional.

“Pekan lalu, saya bertemu Presiden Jokowi dan Presiden setuju rencana menghapus kredit UMKM yang macet di perbankan,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (9/8).

Menteri Teten menambahkan, penghapusan kredit macet tersebut hingga mencapai Rp5 miliar. Namun, untuk tahap pertama, yang akan dihapus yang maksimal kredit Rp500 juta, khususnya bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Meski begitu, tidak semua kredit UMKM yang macet akan dihapus. Akan ada penilaian mendalam, macetnya itu seperti apa dan karena apa. Tentunya, hal itu tidak berlaku bila mengandung unsur pidana atau moral hazard,” kata MenKopUKM.

Bahkan, kata Menteri Teten, langkah strategis tersebut kini terus bergulir dengan menggodok peraturan yang akan memayunginya.

MenkopUKM menegaskan, perlunya segera melaksanakan amanat UU Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yaitu penghapus tagih kredit macet bagi UMKM agar UMKM dapat segera bangkit dari dampak pandemi dan mencapai porsi kredit perbankan sebesar 30 persen bagi UMKM di tahun 2024.

“Prediksi Bappenas tahun 2024 kredit usaha perbankan hanya mencapai 24 persen, salah satunya disebabkan tidak lolos SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). Presiden ingin porsi kredit perbankan mencapai 30 persen di tahun 2024,” kata Menteri Teten.

UU UUP2SK Pasal 250 dan Pasal 251 mengatur penghapusbukuan kredit macet kepada UMKM untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada UMKM.

“Pasal ini memberi payung hukum bagi bank dan lembaga keuangan non-bank BUMN untuk penghapusbukuan dan penghapustagihan kredit macet UMKM untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada UMKM,” kata MenKopUKM.

Pada rapat koordinasi pembahasan penghapusan piutang macet UMKM pada Mei 2023 dengan bank Himbara, Pegadaian, PNM dan lembaga penjamin/asuransi sudah tersusun format data kredit UMKM eksisting dan kriteria kredit yang diusulkan untuk dihapuskan.

“Sudah tersusun data KUR dan non KUR, yang tercut off per 2015,” kata Menteri Teten.

Ia juga menjelaskan, terdapat beberapa aspek syarat untuk UMKM dalam mendapatkan hapus tagih.

Aspek syarat pertama, piutang macet UMKM pada bank dan atau lembaga keuangan non-bank BUMN).

Aspek syarat kedua, bank dan atau lembaga keuangan non-bank BUMN telah melakukan upaya restrukturisasi dan atau penagihan secara optimal.

Aspek syarat ketiga, kriteria hapus tagih piutang macet UMKM adalah KUR dan tahap 2 non KUR dengan ketentuan debitur:
1. Debitur dengan kriteria UMKM (PP 7/2021)
2. Debitur KUR dengan akad kredit terhitung sejak tahun 2015
3. Nilai maksimum kredit sebesar Rp500 juta (KUR)
4. Nilai Maksimum kredit sebesar Rp5 miliar (Non KUR)
5. Piutang telah macet (Kol 5) dan sudah dilakukan hapus buku
6. Debitur masih bermaksud menjalankan usaha dan mengembangkan usahanya

“Tujuan penghapustagihan piutang macet adalah untuk mendukung pemberian akses pembiayaan kembali kepada UMKM,” tegas Menteri Teten.

Menterk Teten mencontohkan praktik di negara lain, seperti di Irlandia dengan nominal rata-rata yang dihapusbukukan kurang lebih 18,543 Euro.

Dari 200 UKM yang disurvei ditemukan bahwa kredit macet disebabkan oleh pelanggan yang gagal bayar dan keadaan bangkrut.

Sedangkan di Amerika Serikat, jangka waktu penghapusan adalah untuk tunggakan agunan lebih dari 2 tahun.

“Pada saat penghapusan, Bank harus mengklasifikasikan utang tersebut sebagai CNC atau close-out,” kata Menteri Teten.(Jef)

news

Jokowi Minta KPK Tidak Buat Gaduh dan Ikuti Aturan Terkait Pencopotan Brigjen Endar

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pencopotan Brigjen Endar Priantoro dari posisi Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Ketua KPK Firli Bahuri tak membuat masyarakat gaduh. Ia menegaskan agar pencopotan dilakukan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. “Kita harapkan jangan sampai mutasi atau perpindahan itu membuat kegaduhan, semua ada aturannya kok. Dilihat saja di mekanisme aturannya seperti apa,” kata Jokowi di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (5/4).

Jokowi menegaskan, tiap institusi memiliki mekanisme dan aturannya sendiri. Karena itu, ia meminta agar proses mutasi pun dilakukan sesuai aturan-aturan yang berlaku. “Di setiap institusi kita harus tahu ya, di setiap institusi ada mekanismenya. Ada aturan-aturan SOP ada semuanya. Jadi ikuti itu saja,” kata Jokowi.

Sebelumnya diberitakan, Brigjen Endar Priantoro melaporkan Sekjen KPK Cahya H Harefa dan Ketua KPK Firli Bahuri ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait pencopotannya dari jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Endar meyakini pencopotannya bermuatan dugaan pelanggaran kode etik.

Endar mensinyalkan memang ada yang tidak beres dengan pencopotannya berdasarkan rapat pimpinan (rapim) KPK. Sehingga, ia berkeyakinan perlu menguji rapim tersebut melalui Dewas KPK.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo sendiri telah mengirimkan surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperpanjang masa dinas-tugas Brigadir Jenderal (Brigjen) Endar Priantoro. Surat bernomor B/2775/IV.KEP/2023 bertanggal 3 April 2023 itu meminta agar pemimpin lembaga antikorupsi tersebut, tetap menjadikan Brigjen Endar sebagai Direktur Penyelidikan di KPK.

Dalam surat tersebut Jenderal Sigit menyampaikan, penugasan Brigjen Endar sebagai Direktur Penyelidikan KPK merupakan bagian dari peran Polri dalam penguatan KPK. Polri, kata Kapolri selalu berkomitmen untuk mendukung penguatan KPK dengan mengirimkan personel-personel pilihan untuk bertugas di KPK.

Nama Brigjen Endar Priantoro satu paket bersama Irjen Karyoto selaku Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yang dipulangkan ke Polri. Pemulangan itu pernah disampaikan langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

KPK berdalih, pemulangan kedua jenderal polisi itu karena masa dinas dua personel kepolisian tersebut sudah selesai. Dan untuk pembinaan karier di kepolisian, Irjen Karyoto dan Brigjen Endar dikembalikan ke Polri.

Pekan lalu, merespons pemulangan tersebut, Kapolri Sigit mengiyakan permintaan KPK dengan melantik Irjen Karyoto sebagai Kapolda Metro Jaya menggantikan Irjen Fadhil Imran. Sedangkan terhadap Brigjen Endar, Kapolri memutuskan untuk memperpanjang penugasannya di KPK sebagai Direktur Penyelidikan di KPK.

Namun, KPK lebih dulu memberhentikan dengan hormat Brigjen Endar dari jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Pemberhentian ini dilakukan seusai KPK tak memperpanjang masa tugasnya di lembaga antirasuah tersebut. KPK pun diketahui menunjuk Ronald Worotikan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyelidikan KPK menggantikan Brigjen Endar Priantoro. (Jef)

koperasi dan ukm

Tahun 2023, LPDB-KUMKM Gencarkan Penyaluran Dana Bergulir Berbasis Klaster Koperasi

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Pada tahun 2023 mendatang, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) akan intensif menyalurkan dana bergulir kepada klaster koperasi, terutama yang bergerak pada sektor produktif.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengungkapkan, jelang pergantian tahun ini, LPDB-KUMKM telah banyak melakukan piloting penyaluran dana bergulir berbasis klaster koperasi.

Dengan ini, diharapkan sektor produktif seperti Pertanian, Peternakan, dan Perikanan akan semakin masif mendapatkan penyaluran dana bergulir melalui koperasi.

“LPDB-KUMKM kedepan sudah banyak piloting, dan di tahun 2023 diharapkan percepatan untuk sektor riil bersama klaster-klaster pertanian, peternakan, perikanan itu bisa berjalan dengan baik kedepan,” ujar Supomo di Jakarta, Selasa (20/12/2022).

Menurutnya, sektor pertanian, peternakan, perikanan memiliki potensi yang besar jika dikembangkan secara terstuktur mulai dari hulu yakni produksinya, penanganan pasca panen, hingga pemasaran sampai ke konsumen yang melibatkan offtaker atau buyer dalam menyerap hasil produksi para petani, peternak, dan nelayan.

“Dengan adanya kepastian pasar, maka hasil produksi bisa terserap dengan baik, kemudian dari sisi hulunya juga harus dipastikan dengan baik mulai dari pembenihan, teknik budidaya, dan pasca panen, agar hasil produksi memiliki nilai standar mutu yang bagus dan berdaya saing,” tambah Supomo.

Dengan ekosistem yang saling terhubung dan menguntungkan, maka tingkat pengembalian pinjaman kepada LPDB-KUMKM juga akan terjaga, sehingga rasio non performing loan (NPL) bisa ditekan dengan baik.

“Adanya kepastian pasar, dan terserap oleh konsumen, maka perputaran rantai nilai ekonominya terus berjalan, dan kami sebagai yang memberikan pinjaman atau pembiayaan bisa menjaga rasio NPL,” kata Supomo.

Sementara itu, Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Krisdianto mengungkapkan, dengan adanya empat mitra yang terlibat dalam kegiatan penyerahan KUR Klaster dan penyaluran dana bergulir oleh Presiden Joko Widodo, membuktikan bahwa sektor produktif seperti pertanian, peternakan, dan perikanan menjadi penting untuk terus didukung dan dikembangkan.

“LPDB-KUMKM berperan aktif dengan memberikan pembiayaan melalui koperasi dimana dana dari LPDB-KUMKM digunakan seluruhnya untuk anggota yang bergerak di klaster pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum bankable atau belum bisa mengakses langsung kepada KUR perbankan bisa mengakses dana bergulir dari koperasi,” ujar Krisdianto.

Dengan adanya dana bergulir berbasis klaster koperasi, maka para petani, peternak, dan nelayan yang belum dapat mengakses KUR dari perbankan bisa memanfaatkan dana bergulir kepada koperasi mitra LPDB-KUMKM.

“Sehingga setelah mendapatkan dana bergulir dan mereka berproses untuk bisa kedepannya menjadi bankable dengan adanya peningkatan usahanya maka seterusnya koperasi anggota koperasi ini akan bisa langsung mengakses dana ke perbankan, nah di situlah peran aktif dari LPDB-KUMKM untuk menjembatani sebagai bridging para anggota koperasi,” ujar Krisdianto.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: KUR Klaster Berikan Beragam Manfaat Pendampingan bagi UMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menjelaskan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster memberikan beragam manfaat pendampingan bagi para pelaku UMKM sehingga meningkatkan peluang mereka untuk naik kelas ke skala usaha yang lebih tinggi.

MenKopUKM Teten Masduki di Jakarta, Senin (19/12) mengatakan KUR Klaster juga memberikan peluang pembiayaan KUR kepada kelompok usaha dengan plafon hingga Rp500 juta per unit usaha.

Ia menambahkan, saat ini sedang dilakukan percobaan di beberapa sektor sebagai bagian dari upaya memudahkan UMKM mengakses KUR, sekaligus solusi bagi perbankan agar kredit tidak macet sehingga memudahkan perbankan melakukan proses monitoring.

“KUR Klaster memperkuat kemitraan UMKM dengan usaha besar, menempatkan UMKM bagian dari rantai pasok industri, sehingga bisa meningkatkan kemampuan manajemen usaha, meningkatkan kualitas produksi dan meningkatkan kapasitas usahanya atau naik kelas,” kata Menteri Teten.

KUR Klaster adalah skema pembiayaan KUR kepada kelompok usaha dengan plafon hingga Rp500 juta. KUR Klaster biasanya ditujukan untuk kelompok usaha yang melibatkan mitra usaha untuk perkebunan rakyat, perikanan rakyat, peternakan rakyat, industri UMKM, serta kelompok usaha yang memproduksi produk lokal, berbahan baku lokal, dan usaha produktif lainnya.

Sejauh ini, KUR Klaster sudah diterapkan di sektor pertanian dan kali ini akan diterapkan ke pelaku UMKM di sektor lainnya. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan, UMKM yang terhubung perdagangan elektronik juga bisa memanfaatkan KUR Klaster.

“Ini bisa menjadi solusi bagi usaha mikro dan kecil yang terkendala masalah agunan pinjaman. Di sini lain kami juga terus mendorong pelaku UMKM uuntuk memanfaatkan aplikasi digital dalam pencatana keuanga mereka,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten menambahkan, pihaknya juga telah membuat piloting KUR Klaster berbasis koperasi dengan menyinergikan KUR dengan dana bergulir LPDB untuk koperasi.

“Peran koperasi sebagai agretator dan offtaker, dengan dukungan pembiayaan dengan bunga 6 persen, lebih meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan kecil, karena selain bisa mengkonsolidasi usaha-usaha mikro guna mencapai skala ekonomi, menggantikan para tengkulak atau memotong rantai perdagangan, juga menjamin supplai yang lebih baik ke pasar,” katanya.

Untuk menyukseskan program KUR Klaster sebagai bagian dari visi pengembangan ekonomi kerakyatan, Teten juga mengajak berbagai elemen masyarakat untuk berkolaborasi.

Dalam kaitan ini, KemenkopUKM akan bekerja sama dengan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (Kafegama) dan media online Katadata, serta pemangku kepentingan lainnya.

Kafegama akan berkontribusi mendukung penyaluran KUR Klaster, baik melalui dukungan konseptual, kajian akademis, maupun pendayagunaan jaringan alumni di berbagai lembaga/institusi, seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Sedangkan, Katadata akan membantu diseminasi publik melalui pengadaan serial seminar/webinar ekonomi kerakyatan, serta riset, dokumentasi, dan komunikasi beragam pilot project pengembangan UMKM berbasis KUR Klaster yang menjadi role model pengembangan UMKM di Indonesia dalam format artikel, video, dan buku.

Menteri Teten berharap lembaga keuangan dapat memperluas skema KUR Klaster. Hingga 31 Oktober 2022, realisasi penyaluran KUR telah mencapai mencapai Rp 299,64 triliun yang diberikan kepada 6,26 juta debitur. Realisasi itu mencapai 80,30 persen dari target penyaluran KUR 2022 mencapai Rp 373,17 triliun.

Sedangkan total outstanding KUR mencapai Rp450 triliun yang diberikan kepada 38,42 debitur dengan rasio non performing loan (NLP) di posisi 1,27 persen.

KUR tercatat telah berkontribusi terhadap peningkatan kredit UMKM dan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2022 dengan total outstanding kredit UMKM mencapai 25,2 persen dari total kredit perbankan.

Tahun depan, pemerintah meningkatkan anggaran subsidi bunga dengan target penyaluran KUR sebesar Rp460 triliun. Target tersebut meningkat dari alokasi KUR dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 2022 yang mencapai Rp373,17 triliun.

Pemerintah juga melanjutkan pemberian subsidi bunga KUR di tahun depan. Untuk KUR dengan pinjaman Rp10 juta hingga Rp500 juta, suku bunganya 6 persen. Sedangkan, untuk KUR super mikro dengan pinjaman di bawah Rp10 juta, bunganya hanya 3 persen.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah menyatakan pemerintah akan terus memperkuat pelaku UMKM melalui program KUR Klaster.

“Penyaluran KUR Klaster ini adalah bagian dari terobosan pemerintah untuk meningkatkan peran ekonomi kerakyatan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 19 Desember 2022.

Selain mendukung visi Ekonomi Kerakyatan, penyaluran KUR terbukti berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2016, kredit UMKM berkontribusi sebesar 0,76 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja baru. Pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja.

Selain membantu mengatasi permodalan, Presiden menekankan bahwa skema KUR Klaster juga menjadi solusi untuk mengatasi sejumlah masalah yang dihadapi UMKM.

Dengan melibatkan mitra usaha, KUR Klaster bermanfaat bagi UMKM untuk memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi, serta daya saing UMKM.(Jef)

news

Dalam Rangka Hari Santri, Jokowi Diusulkan Jadi Bapak Santri Indonesia

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)– Tak terasa sudah tujuh tahun para santri seantero negeri memeringati Hari Santri. Semua bermula saat 22 Okptober 2015 ditetapkan Presiden Jokowi sebagai harin Santri. Karena itulah Gus Saifuddin selaku Ketua PCNU Jakarta Pusat mengusulkan Jokowi sebagai Bapak Santri Indonesia.

“Presiden Joko Widodo telah memutuskan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Keputusan tersebut dikeluarkan pada bulan Oktober 2015 silam. Sangat bijak dan pas jika kita usulkan Bapak Jokowi sebagai Bapak Santri Indonesia,” Hal ini disampaikan Gus Syaifuddin Ketua PCNU Jakarta Pusat dalam acara peringatan Hari Santri 2022 di Hotel Acacia, Rabu 19 Oktober.

Gus Syaifuddin menjelaskan Bapak Jokowi sangat berjasa terhadap dunia pendidikan dan agama di Indonesia. Melalui kebijakan tersebut, munculah keputusan yang berpihak kepada santri dan pesantren.

“Jika tidak ada hari santri, sangat dimungkinkan sedikit sekali kebijakan yang memperhatikan santri dan pesantren. Maka sangat sesuai jika Bapak Jokowi diusulkan sebagai Bapak Santri Indonesia,” jelasnya.

Gus Syaifuddin menambahkan dalam catatan sejarah, para santri sejak sebelum kemerdekaan sampai hari ini tetap berjuang bersama negara Indonesia. “Tidak ada namanya seorang santri itu melawan terhadap negara.

Santri akan tetap patuh terhadap kiainya dan cinta terhadap bangsanya. Kecintaan santri terhadap NKRI utuh, tetap teguh walau nyawa menjadi penggantinya,”jelasnya.

Gus Syaifuddin mengatakan hari santri bukan hanya milik NU, tetapi milik semua unsur yang cinta terhadap kaum sarungan dan pecian. “Seseorang disebut santri bukan hanya yang pernah nyantri di asrama pondok pesantren saja, namun mereka yang berakhlak seperti santri. Hal ini wajib diingat dan dipahami oleh seluruh anak bangsa,” katanya.

Acara peringatan Hari Santri kali ini dihadiri oleh Wakil Ketua MPR RI H. Jazilul Fawaid, Ketua PWNU DKI Jakarta KH. Samsul Maarif, Sekretaris PWNU DKI Jakarta Gus Bahauddin, Mustasyar PCNU Jakpus KH Yusuf Aman, Rais Syuriyah PCNU Jakpus KH Ahmad Samman, Katib Syuriyah PCNU Jakpus KH Robi Fadhil, Asisten Kesra DKI Jakarta Uus Kuswanto, Plt. Wakil Walikota Jakpus Iqbal Akbarudin, Kapolres Jakarta Pusat Komarudin, Dandim Jakarta Pusat Ato Sudiatna.(Jef)

news

Kongres LVRI ke – XII, 11-13 Oktober 2022: Rencana Dibuka Presiden Jokowi, Ditutup Menhan Prabowo

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID) – Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) – satu-satunya organisasi penghimpun massa veteran di masa kemerdekaan Indonesia sebagaimana Keputusan Presiden tahun 1957. Sedangkan LVRI diatur secara khusus dalam UU Veteran – , akan menyelenggarakan Kongres ke XII pada 11-13 Oktober 2022. Agendanya, penyusunan program lima tahun ke depan, dan oemilihan pengurus baru.

” Rencananya, Presiden RI Joko Widodo yang akan membuka Kongres di gedung Balai Sarbini, dan ditutup oleh Menhan Prabowo Subianto di Grand Sahid Jaya Jakarta. Adapun agendanya selain menyusun program lima tahunan, juga pemilihan kepengurusan. Saya sendiri menginginkan ada penyegaran pengurus,” kata Ketua Umum LVRI 2017-2022 Mayjen TNI (purn) Saiful Sulun di Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Dalam kaitan itu Saiful Sulun menyampaikan pesan penting yaitu menjadikan LVRI organisasi yang terhormat dan sejahtera.
“Kami yang merupakan kumpulan veteran berharap agar organisasi ini tetap eksis dengan tetap bersama-sama menjaga kedaulatan,” tegasnya.

Sementara untuk generasi penerus, Saiful menyampaikan dua pesan, pertahankan NKRI yang dengan susah payah menjadi negara Merdeka pada 17 Agustus 1945. Setelah itu, isi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif untuk kesejahteraan bangsa. “Jangan sampai ada keraguan dan gangguan bagi NKRI yang berdasarkan Pancasila ini,” tegasnya.

Saiful juga ingin LVRI tidak keropos dan habis, apalagi jumlah anggota yang juga semakin menyusut. Jika dalam pencatatan, pada 2014 anggota LVRI masih sebanyak 116.000, kini tinggal 77.000 anggota.

Dia juga berpesan kepada penerus pengurus LVRI mendatang agar menjaga keberadaan LVRI dengan sebaik mungkin. LVRI juga memiliki anak organisasi yakni Pemuda Panca Marga yang diharapkan dapat meneruskan perjuangan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.

Di LVRI terbagi tiga keanggotaan yakni pertama pejuang kemerdekaan yang rata-rata usianya sudah mencapai 90-an. Selanjutnya kedua Pembela negara seperti mereka yang terjun dalam Trikora, Dwikora, Seroja yang rata-rata usianya kini sudah 80-90 tahun. “Terakhir eks pasukan Perdamaian, mereka yang bertugas mewujudkan perdamaianan, rata-rata lebih muda baik masih aktif maupun purnawirawan di usia 65 tahunan,” ujar mantan Pangdam Brawijaya tersebut.

Dilupakan Jangan

Pernahkah Anda melihat seorang lanjut usia berseragam batik, berpeci kuning tua dengan lencana bintang dilingkupi padi dan kapas? Mereka adalah anggota Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI. Orang-orang yang sangat berjasa mengangkat senjata untuk membela negara.

LVRI merupakan satu-satunya organisasi penghimpun massa veteran di masa kemerdekaan Indonesia sebagaimana Keputusan Presiden tahun 1957. Sedangkan LVRI diatur secara khusus dalam UU Veteran.

Setiap orang yang mendapatkan penghargaan gelar kehormatan sebagai veteran tergabung dalam suatu organisasi LVRI. LVRI adalah warga negara yang pernah berjuang dalam kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran dalam mempertahankan dan membela Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

Akan halnya UU Nomor 15 tahun 2012 Tentang Legiun Veteran, menjelaskan bahwa mereka aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk melaksanakan misi perdamaian dunia. Mereka memiliki watak revolusioner yang berkewajiban untuk mengamalkan apapun yang berhubungan dengan Pancasila dan menentang segala isme yang bertentangan dengan kemerdekaan.

LVRI telah melaksanakan sepuluh kongres sejak tahun 1956 hingga Oktober 2012. Kongres pertamanya diselenggarakan pada 22 Desember 1956 – 2 Januari 1957 di Decca Park, Jakarta. Saat itu, Gedung dipenuhi oleh 2300 Veteran dari seluruh Indonesia.

Kongres ini menyepakati bahwa LVRI merupakan satu-satunya badan yang mewakili kelompok Veteran yang dimulai pada 1 Januari 1957, serta terhubung dengan berbagai instansi Pemerintah dan organisasi Veteran Internasional. Setelahnya LVRI tetap aktif melakukan kongres-kongres lainnya yang dihadiri oleh para veteran lokal dan luar Indonesia.

Kongres terbaru diselenggarakan pada 7 – 11 Oktober 2012 di Jakarta. Hasil kongres ini menetapkan Letjen TNI (Purn) Rais Abin sebagai ketua umum DPP LVRI periode 2012-2017.

Pada kepengurusan 2017-2022, Presiden Joko Widodo melantik Mayjen TNI (Purn) Saiful Sulun sebagai Ketua Umum LVRI. Letjen TNI (Purn.) H. Soekarto juga ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Pusat LVRI dan Marsda TNI (Purn) F.X. Soejitno yang masing-masing dilantik sebagai Wakil Ketua Umum.

Syarat Veteran

Saat ini, LVRI menaungi banyak anggota Veteran. Meskipun banyak yang mengaku sebagai seorang Veteran, namun menurut undang-undang, ada lima persyaratan seseorang berhak mendapatkan gelar dan tanda pengenal sebagai veteran. Yaitu:

1. Warga Negara Republik Indonesia yang aktif berjuang dalam kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran pada revolusi fisik 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949.

2. Warga Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam perjuangan pembebasan Irian Barat melakukan Trikora sejak 10 Desember 1961 sampai dengan 1 Mei 1963.

3. Warga Negara Republik Indonesia yang secara aktif melakukan tugas dwikomando rakyat (Dwikora) di berbagai operasi dan pertempuran kesatuan bersenjata.

4. Warga Negara Republik Indonesia yang menurut salah satu cara ikut secara aktif dalam sesuatu peperangan membela Kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia menghadapi negara lain.

5. Warga Negara Republik Indonesia yang langsung aktif dalam pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersenjata melaksanakan Komando dalam menghadapi pihak atau negara lain.(Jef)

koperasi dan ukm

MenkopUKM : Presiden Beri Perhatian Besar untuk UMKM

Tinggalkan komentar

Manado:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki di hadapan peserta Rapat Paripurna DPRD Sulut menegaskan keberpihakan yang besar dari Pemerintah pada UMKM akan terus diberikan dalam bentuk beragam
kebijakan yang memajukan koperasi dan UMKM di Indonesia.

MenKopUKM Teten Masduki dalam Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Utara Sekaligus Memperingati HUT ke-58 Provinsi Sulawesi Utara di Gedung DPRD Sulut, Manado, Jumat (23/9), mengatakan salah satu langkah konkret keberpihakan pada KUMKM yakni perintah khusus Presiden Jokowi yang menugaskan sejumlah menteri yakni MenKopUKM bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno untuk menyiapkan 1 juta wirausaha mapan baru di 2024.

“Ini akan berimbas pada persentase kewirausahaan kita yang saat ini baru 3,47 persen. Sementara untuk menjadi negara maju kita perlu wirausaha minimum 4 persen. Tugas untuk mencetak 1 juta wirausaha mapan baru ini juga supaya di 2024 mencapai 3,95 persen, semoga dapat mencapai 4 persen. Kita perlu siapkan ini,” katanya.

Teten juga berharap agar Provinsi Sulawesi Utara menjadi “role model” pengembangan potensi UMKM kelautan dan perikanan di Indonesia yang berkelanjutan dan mendunia.

Pagi tadi, saya baru menyerahkan sekaligus menyaksikan tahap awal pembangunan rumah produksi bersama di Minahasa Selatan Sulawesi Utara. Kami ingin dengan adanya Rumah Produksi Bersama, petani-petaninya semakin sejahtera, produk olahan kelapanya juga semakin diterima pasar bahkan mendunia.

UMKM dan koperasi di Sulawesi Utara dapat fokus memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki seperti perikanan, kelapa, dan pariwisata baharinya. Inilah kekuataan ekonomi Sulawesi Utara yang harus dikelola dengan baik dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Menteri Teten menambahkan keberpihakan Presiden Jokowi terhadap koperasi dan UMKM juga terfokus pada sisi pembiayaan. Saat ini perbankan ditugaskan untuk memberikan porsi kredit minimal 30 persen dari total kredit mereka untuk UMKM.

Demi mewujudkan hal ini, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dikatakannya akan terus ditambahkan tiap tahunnya agar pertumbuhan kredit untuk UMKM bisa terus meningkat.

“Presiden juga menugaskan agar 40 persen belanja pemerintah untuk produk koperasi dan UMKM. Kalau ini dibelanjakan akan menciptakan 2 juta lapangan kerja atau pertumbuhan ekonomi 1,85 persen tanpa investasi baru. Bahkan Presiden menyampaikan kalau perlu 100 persen belanja pusat dan daerah untuk belanja UMKM,” kata Menteri Teten.

Terbaru, KemenKopUKM juga telah bersinergi dengan Kementerian BUMN untuk menghadirkan program Solar untuk Koperasi (Solusi) Nelayan. Program ini dikatakan merupakan arahan Presiden Jokowi untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM terhadap keberlangsungan usaha nelayan.

“Program ini dilakukan supaya nelayan mudah mengakses BBM. Karena 60 persen biaya nelayan hanya untuk membeli BBM. Kita harapkan di tiap desa nelayan ada Pertashop yang dapat mengakses BBM dengan harga yang sesuai di SPBU. Ada 11 ribu desa nelayan tapi SPBU hanya 388. Maka mereka membeli eceran. Solar di nelayan itu kisaran Rp6 ribu sampai Rp10 ribu. Jadi harga solar sekarang masih murah bagi mereka,” katanya.

Dalam mengembangkan koperasi dan UMKM di Sulawesi Utara, Menteri Teten meminta pemimpin daerah untuk dapat mengembangkan potensi unggulan di Sulawesi Utara.

“UMKM dan koperasi di Sulawesi Utara dapat fokus memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki seperti perikanan, kelapa, dan pariwisata baharinya. Inilah kekuataan ekonomi Sulawesi Utara yang harus dikelola dengan baik dan berkelanjutan,” ujar Menteri Teten.

Di tempat yang sama, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengatakan kerja sama perlu dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi baik secara nasional maupun daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulawesi Utara Fransiscus Andi Silangen menambahkan pada kuartal II 2022, Provinsi Sulawesi Utara mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,93 persen. Angka tersebut dikatakan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal II 2022 yang mencapai 5,44 persen.
“Kami berharap semoga Sulawesi Utara akan terus berkembang,” kata Fransiscus.(Jef)

ekbis

Kolaborasi BNI-Garuda-Lion,Tekan Harga Tiket Pesawat

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Presiden Joko Widodo telah menekankan perlunya penyesuaian harga tiket penerbangan di tanah air dengan melakukan berbagai langkah proaktif sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat pengguna moda transportasi udara. Demi memenuhi amanat Presiden tersebut, Garuda Indonesia, Lion Air Group, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkolaborasi di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN RI.

Kolaborasi ini diwujudkan melalui Program Terbang Hemat Bersama BNI 2022 yang diluncurkan di Jakarta, Kamis (25 Agustus 2022). Program ini membuka peluang bagi pengguna moda transportasi udara untuk mendapatkan tiket penerbangan yang lebih terjangkau.

Peluncuran Program Terbang Hemat Bersama BNI 2022 disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, Owner Lion Air Group Rusdi Kirana, Presiden Direktur Lion Group Capt. Daniel Putut Kuncoro Adi, Direktur Utama Lion Air Rudy Lumingkewas, dan Direktur Utama BNI Royke Tumilaar.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan oleh sejumlah maskapai dengan sektor perbankan.

Menurutnya program ini untuk mendukung upaya menstabilkan harga tiket pesawat dalam rangka mengendalikan inflasi, sebagaimana arahan Presiden RI Joko Widodo.

“Saya mengapresiasi langkah nyata yang dilakukan BNI bersama Garuda Indonesia dan Lion Air Group,” ujarnya.

Budi mengatakan, melalui program ini diharapkan dapat memberikan harga tiket pesawat yang lebih terjangkau, khususnya di waktu-waktu tertentu.

“Tadi istilahnya ada waktu prime time dan non prime time. Non prime time itu biasanya di hari Senin sampai dengan Kamis di siang hari yang dapat memberikan harga tiket yang lebih kompetitif,” tutur Menhub.

Kartika Wirjoatmodjo yang akrab disapa Tiko menyampaikan, inisiatif ini baik untuk menjawab tantangan di mana semakin banyak masyarakat yang mulai merasa tiket semakin mahal.

Dia menyampaikan, pihaknya akan mendorong Garuda Indonesia sebagai maskapai milik pemerintah untuk dapat proaktif menambah pesawat sehingga dapat mengoptimalkan kebutuhan perjalanan yang semakin kuat.

“Tentunya dengan BNI dengan program Co Branding, semakin banyak bisa mengakses dengan harga terjangkau. Tentunya dengan dengan program penawaran yang baik. Kami ingin aviasi pulih sehingga ekonomi Indonesia pulih dan bisa kembali menjadi backbone konektivitas,” katanya.

Sementara itu, Royke menyampaikan, tingkat mobilitas perjalanan domestik maupun luar negeri mengalami pertumbuhan bersamaan dengan pelonggaran ketentuan perjalanan oleh pemerintah.

“Tentunya kami juga berharap langkah ini dapat membantu pemerintah untuk mengembalikan harga tiket pesawat pada keadaan normal. Namun, lebih jauh kami berharap program ini dapat mendorong percepatan pemulihan kinerja sektor pariwisata,” katanya.

Sementara itu, Irfan Setiaputra menyampaikan, komitmen kerja sama yang terjalin bersama BNI ini menjadi wujud sinergitas ekosistem industri transportasi udara khususnya melalui kolaborasi bersama sektor perbankan dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap aksesibilitas layanan penerbangan yang aman, nyaman dan terpercaya.

Hal ini sejalan dengan wujud upaya berkelanjutan Garuda Indonesia dalam menghadirkan berbagai benefit tambahan atas layanan penerbangan full service Garuda dengan harga spesial melalui berbagai program penawaran spesial tiket penerbangan Garuda Indonesia.

“Tentunya komitmen ini ke depannya akan terus kami intensifkan selaras dengan momentum kebangkitan sektor pariwisata nasional.”

Dia melanjutkan jalinan kerja sama dengan BNI yang telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun pada berbagai gelaran promosional layanan penerbangan Garuda Indonesia termasuk penyelenggaraan Garuda Indonesia Travel Fair.

Hal ini juga telah menjadi manifestasi tersendiri bagi kami untuk terus memberikan pilihan ragam nilai tambah aksesibilitas layanan penerbangan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat Indonesia.

“Komitmen ini yang akan terus kami hadirkan melalui berbagai inovasi kolaboratif bersama BNI untuk terus mengoptimalkan sinergi dalam menjalankan perannya sebagai bagian dari BUMN guna terus berkontribusi dalam mendukung momentum pemulihan ekonomi nasional, khususnya melalui percepatan kebangkitan sektor pariwisata. Kiranya sinergi bersama BNI yang telah berjalan baik selama ini dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi masyarakat,” jelas Irfan.

Capt. Daniel menyampaikan Lion Air Group menyambut baik atas inisiasi dan kolaborasi yang sudah terjalin sejalan memberikan manfaat lebih kepada nasabah, calon penumpang dari layanan perbankan dan penerbangan. Inovasi maskapai dan BNI dapat mempermudah persiapan perjalanan udara yang diharapkan mampu menjawab dan mengakomodir kebutuhan permintaan pasar yang tinggi.

“Kolaborasi ini merupakan bagian komitmen bersama perbankan dan penerbangan dalam mendukung upaya program percepatan pemulihan perekonomian daerah serta nasional,” sebutnya.

*Peluang Menarik*

Royke memaparkan perseroan menawarkan berbagai program promosi bersama beberapa mitra setia di antaranya Garuda Indonesia, Lion Air Group dan Traveloka. Saat ini, sedang berlangsung berbagai program dalam bentuk Diskon, Cashback, Cicilan 0% serta Diskon Tambahan menggunakan BNI Rewards Point.

Di samping itu, BNI memiliki berbagai jenis produk Kartu Co-branding Garuda Indonesia dan Batik Air yang secara khusus memberikan penawaran eksklusif kepada para nasabah yang melakukan perjalanan menggunakan maskapai penerbangan terpilih.

“Tentunya program yang kami tawarkan meliputi Welcome Cashback atau Miles, Cashback untuk Top Spender, Special Mileage Program, hingga Exclusive Privilege di Bandara. Dan tentunya juga dilengkapi berbagai fitur menarik lainnya,” pungkasnya. (*)

Kartika Wirjoatmodjo yang akrab disapa Tiko menyampaikan, inisiatif ini baik untuk menjawab tantangan di mana semakin banyak masyarakat yang mulai merasa tiket semakin mahal.

Dia menyampaikan, pihaknya akan mendorong Garuda Indonesia sebagai maskapai milik pemerintah untuk dapat proaktif menambah pesawat sehingga dapat mengoptimalkan kebutuhan perjalanan yang semakin kuat.

“Tentunya dengan BNI dengan program Co Branding, semakin banyak bisa mengakses dengan harga terjangkau. Tentunya dengan dengan program penawaran yang baik. Kami ingin aviasi pulih sehingga ekonomi Indonesia pulih dan bisa kembali menjadi backbone konektivitas,” katanya.

Sementara itu, Royke menyampaikan, tingkat mobilitas perjalanan domestik maupun luar negeri mengalami pertumbuhan bersamaan dengan pelonggaran ketentuan perjalanan oleh pemerintah.

“Tentunya kami juga berharap langkah ini dapat membantu pemerintah untuk mengembalikan harga tiket pesawat pada keadaan normal. Namun, lebih jauh kami berharap program ini dapat mendorong percepatan pemulihan kinerja sektor pariwisata,” katanya.

Sementara itu, Irfan Setiaputra menyampaikan, komitmen kerja sama yang terjalin bersama BNI ini menjadi wujud sinergitas ekosistem industri transportasi udara khususnya melalui kolaborasi bersama sektor perbankan dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap aksesibilitas layanan penerbangan yang aman, nyaman dan terpercaya.

Hal ini sejalan dengan wujud upaya berkelanjutan Garuda Indonesia dalam menghadirkan berbagai benefit tambahan atas layanan penerbangan full service Garuda dengan harga spesial melalui berbagai program penawaran spesial tiket penerbangan Garuda Indonesia.

“Tentunya komitmen ini ke depannya akan terus kami intensifkan selaras dengan momentum kebangkitan sektor pariwisata nasional.”

Dia melanjutkan jalinan kerja sama dengan BNI yang telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun pada berbagai gelaran promosional layanan penerbangan Garuda Indonesia termasuk penyelenggaraan Garuda Indonesia Travel Fair.

Hal ini juga telah menjadi manifestasi tersendiri bagi kami untuk terus memberikan pilihan ragam nilai tambah aksesibilitas layanan penerbangan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat Indonesia.

“Komitmen ini yang akan terus kami hadirkan melalui berbagai inovasi kolaboratif bersama BNI untuk terus mengoptimalkan sinergi dalam menjalankan perannya sebagai bagian dari BUMN guna terus berkontribusi dalam mendukung momentum pemulihan ekonomi nasional, khususnya melalui percepatan kebangkitan sektor pariwisata. Kiranya sinergi bersama BNI yang telah berjalan baik selama ini dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi masyarakat,” jelas Irfan.

Capt. Daniel menyampaikan Lion Air Group menyambut baik atas inisiasi dan kolaborasi yang sudah terjalin sejalan memberikan manfaat lebih kepada nasabah, calon penumpang dari layanan perbankan dan penerbangan. Inovasi maskapai dan BNI dapat mempermudah persiapan perjalanan udara yang diharapkan mampu menjawab dan mengakomodir kebutuhan permintaan pasar yang tinggi.

“Kolaborasi ini merupakan bagian komitmen bersama perbankan dan penerbangan dalam mendukung upaya program percepatan pemulihan perekonomian daerah serta nasional,” sebutnya.

*Peluang Menarik*

Royke memaparkan perseroan menawarkan berbagai program promosi bersama beberapa mitra setia di antaranya Garuda Indonesia, Lion Air Group dan Traveloka. Saat ini, sedang berlangsung berbagai program dalam bentuk Diskon, Cashback, Cicilan 0% serta Diskon Tambahan menggunakan BNI Rewards Point.

Di samping itu, BNI memiliki berbagai jenis produk Kartu Co-branding Garuda Indonesia dan Batik Air yang secara khusus memberikan penawaran eksklusif kepada para nasabah yang melakukan perjalanan menggunakan maskapai penerbangan terpilih.

“Tentunya program yang kami tawarkan meliputi Welcome Cashback atau Miles, Cashback untuk Top Spender, Special Mileage Program, hingga Exclusive Privilege di Bandara. Dan tentunya juga dilengkapi berbagai fitur menarik lainnya,” pungkasnya. (Jef)

ekbis

Perkuat Transformasi Agrikultur dan Food Estate, BNI Dukung Program Taksi Alsintan

Tinggalkan komentar
Foto
Dokumen BNI
Presiden Joko Widodo (keempat kanan), Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (keenam kanan), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (paling kanan), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (ketiga kanan), Direktur Utama BNI Royke Tumilaar (kedua kanan), Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto (tengah), Direktur Jenderal Perkebunan Andi Nur Alam Syah (kelima kanan), dan Direktur Utama PT Corin Mulia Gemilang Jemmy Eka Putra (ketujuh kanan) dalam acara Peluncuran Program Taksi Alsintan oleh BNI dan Kementerian Pertanian di Gresik, Jawa Timur, Senin (22/8/2022).

Gresik:(Globalnews.id)-Sektor Agrikultur memasuki periode percepatan transformasi yang semakin memperkuat produktivitas serta stabilitas pangan nasional. Peran pelaku perbankan menjalankan fungsi intermediator semakin krusial, khususnya dalam penyaluran kredit investasi serta pemberian solusi keuangan yang tepat untuk para petani.

Kementerian Pertanian (Kementan) bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (kode saham: BBNI) meluncurkan program Taksi Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang merupakan model pengelolaan tata kelola usaha jasa alsintan dengan sistem jasa sewa atau kepemilikan alsintan melalui skema kredit perbankan.

Kementan dan BNI sepakat dalam hal pemberdayaan kelembagaan petani melalui penguatan permodalan, relaksasi pembiayaan, dan pendampingan. Kedua institusi berkolaborasi melalui integrasi data mitra dan/atau binaan guna mempermudah aplikasi permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Taksi Alsintan.

Kerja sama ini dikukuhkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Ali Jamil dan Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto. Kerja sama strategis ini disaksikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Direktur Utama BNI Royke Tumilaar di Gresik, Jawa Timur, Senin (22 Agustus 2022).

Skema kerjasama dalam pola pembiayaan Taksi Alsintan dapat diproses menggunakan KUR dengan maksimum kredit sampai dengan Rp500 juta, bunga 6% per tahun dengan tambahan subsidi bunga 3% yang berlaku hingga 31 Desember 2022. Pola pembayaran angsuran kredit pun disesuaikan dengan musim panen.

Jokowi optimistis Program Taksi Alsintan yang dijalankan ini lebih feasible dengan bantuan sistem perbankan khususnya BNI. Dia meyakini akan banyak daerah dan desa mampu membeli alat pertanian guna meningkatkan produksi sektor agrikultur.

“Ini [Program Taksi Alsintan] kita coba. Kalau didukung dengan bunga bank yang kita subsidi, saya kira akan banyak daerah,dan desa, dan kabupaten, yang para petaninya yang mau membeli alat dan mesin pertanian,” katanya.

Mentan Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanian telah memasuki era tranformasi teknologi yang mana penggunaan Alsintan semakin dikedepankan untuk peningkatan produktivitas.

“Kami mengapresiasi BNI yang proaktif dalam meningkatkan kinerja sektor agrikultur dan pangan nasional. Tidak hanya mampu menyalurkan KUR, tetapi BNI juga telah memberikan kredit produktif kepada penyedia Alsintan sehingga BNI mampu menciptakan berbagai solusi perbankan yang lebih cocok untuk sektor primer nasional ini,” sebutnya.

Royke mengatakan, posisi sektor agrikultur menjadi semakin strategis di tahun ini. Tak hanya karena kebutuhan konsumsi nasional yang semakin meningkat, tetapi juga karena kondisi global yang membuat rantai pasok pangan menjadi terganggu.

Kerja sama ini, menurutnya menjadi salah satu komitmen BNI sebagai agen pembangunan untuk mendukung ketahanan sekaligus penguatan sektor agrikultur pangan.

“Kami berterima kasih kepada pemerintah atas kesempatannya kepada BNI untuk berperan lebih aktif dalam mempercepat transformasi sektor agrikultur. Kami yakin program ini dapat membantu meningkatkan produksi pangan nasional,” pungkasnya.(Jef)