Arsip Tag: Transformasi Digital

ekbis

BNI Torehkan Pertumbuhan Aset Signifikan dalam 5 Tahun, Didukung Transformasi Digital dan Ekspansi Strategis

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus menunjukkan performa yang impresif dengan mencatatkan pertumbuhan aset yang kuat dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data keuangan yang dirilis, aset BNI tumbuh signifikan sebesar 27%, dari Rp 845,6 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp 1.072,45 triliun hingga pertengahan 2024.

Salah satu faktor terbesar adalah pertumbuhan kredit yang konsisten dari Rp 556,77 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp 726,97 triliun pada semester pertama 2024. BNI secara aktif menyalurkan kredit ke sektor korporasi, terutama dalam mendukung proyek-proyek infrastruktur dan nasabah top-tier.

Selain peningkatan kredit, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) juga berperan penting. DPK BNI naik dari Rp 614,31 triliun pada 2019 menjadi Rp 772,32 triliun pada semester pertama 2024, yang menunjukkan kepercayaan nasabah dan meningkatnya likuiditas BNI.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengungkapkan, pertumbuhan aset yang dicapai BNI ini tidak lepas dari transformasi digital yang dilakukan secara menyeluruh dan perluasan jaringan global.

“BNI berkomitmen untuk menjadi bank digital terdepan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan efisiensi operasional, perluasan jangkauan layanan, serta memberikan pengalaman perbankan yang lebih baik kepada nasabah melalui inovasi digital,” ujar Okki.

Transformasi BNI memiliki beberapa pilar utama yang saling terkait. Salah satunya adalah digitalisasi di seluruh layanan perbankan, yang memungkinkan BNI untuk semakin memperkuat posisinya di pasar domestik maupun internasional.

Aplikasi mobile banking unggulan BNI, wondr by BNI, menjadi salah satu inisiatif digital yang telah sukses menarik perhatian masyarakat. Fitur 3 dimensi keuangan yang ditawarkan, yakni Transaksi, Insight, dan Growth, dirancang untuk membantu nasabah dalam mengelola keuangan, merencanakan masa depan, dan menumbuhkan aset mereka.

“Ini memungkinkan BNI untuk menawarkan solusi keuangan yang lebih baik dan menjangkau lebih banyak nasabah, yang secara langsung berdampak pada pertumbuhan aset,” kata Okki.

Selain itu, transformasi ini juga berfokus pada peningkatan daya saing dan penguatan tata kelola perusahaan. BNI secara berkelanjutan melakukan penguatan tata kelola melalui prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan keberlanjutan yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan bisnis yang lebih solid dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Inisiatif-inisiatif BNI dalam transformasi juga terlihat dari langkah-langkah strategis seperti akuisisi Bank Mayora pada 2021 yang kini berganti nama menjadi hibank, yang difokuskan pada ekosistem UMKM digital.

Ekspansi bisnis BNI ke berbagai segmen pasar juga turut meningkatkan nilai aset secara keseluruhan karena dapat membuka peluang baru dan memperkuat kontribusi dari berbagai sektor bisnis yang digeluti BNI.

Di samping itu, BNI juga melakukan aksi korporasi berupa pemecahan saham (stock split) pada 2023, yang bertujuan untuk meningkatkan likuiditas saham BBNI di pasar modal.

“Dengan langkah-langkah strategis yang diterapkan, BNI optimis bahwa transformasi yang dilakukan akan terus meningkatkan performa keuangan bank, memperkuat pangsa pasar, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di era digital,” pungkas Okki. (jef)

news

Dorong Akselerasi Transformasi Digital, Lintas Teknologi Gelar Seminar “Smart Society 5.0 for Indonesia”

Tinggalkan komentar

Jakarta:(globalnews.id)- PT Lintas Teknologi Indonesia sukses menggelar seminar bertajuk, “Smart Society 5.0 for Indonesia” yang digelar di Ballroom, The Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta,
pada Kamis (23/11/2023).

Agenda tersebut dilaksanakan sebagai salah satu upaya Lintas Group untuk membuka peluang menuju era digital unggul, yang memberikan manfaat dan implikasi positif untuk industri, individu, dan masyarakat. Di sektor industri, inovasi menjadi krusial untuk menghadirkan solusi yang optimal dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat.

Bagi individu, penerapan konsep Society 5.0 berdampak signifikan terhadap cara berpikir dan perilaku, baik pada tingkat
individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Manfaatnya bagi Indonesia mencakup peningkatan dan optimalisasi kualitas layanan publik, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan
masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi melalui transformasi pola kerja dan bisnis. Hal ini pada akhirnya dapat berpengaruh positif pada pendapatan.

President Director PT Lintas Teknologi Indonesia Muhamad Paisol, menyampaikan bahwa seminar tersebut membahas berbagai topik, antara lain terkait inovasi digital, bisnis berkelanjutan, big data dan AI (Artificial Intelligence) dan peran krusial perusahaan telekomunikasi dalam membentuk peta jalan digital Indonesia. “Para peserta kami undang untuk mendapatkan lebih banyak wawasan berharga dan menciptakan masa depan Indonesia yang cerdas secara digital.
Artinya, mereka mampu memanfaatkan dan mendapatkan keuntungan dari perkembangan
teknologi” ujar Paisol.

Lebih lanjut Paisol menuturkan, gelaran seminar tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Lintas Group sebagai penyokong teknologi ICT, untuk terus mendorong akselerasi transformasi
digital di Indonesia. “Harapan kami melalui seminar ini kolaborasi antar sektor industri, pelaku bisnis, penyedia teknologi dan pemangku kebijakan, dapat melahirkan berbagai inovasi pengembangan teknologi dan ekosistem ekonomi digital di tanah air,” ucapnya.

Sementara itu, DR. Ir. Ismail, MT, selaku Dirjen SDPPI, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia memberikan dukungan
penuh terhadap upaya berbagai pihak untuk membangun infrastruktur digital lebih merata dan mendorong kepemimpinan digital di Indonesia. “Indonesia berkomitmen penuh untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekosistem digital melalui berbagai inisiatif,” ujar Ismail dalam paparannya.

Ismail menambahkan bahwa kolaborasi dapat menjadi kunci untuk membangun Society 5.0. Beliau menyatakan, “Dalam kolaborasi ini, pemerintah harus pandai menjadi orkestrator, penyedia
layanan telekomunikasi dari sisi infrastruktur juga harus berjalan dengan sustainable dan terjamin untuk memastikan kesiapan infrastruktur. Di sisi lain, aplikasi dan solusi kreatif dari anak bangsa kita juga harus tumbuh dengan cepat dan tepat untuk mendukung digital talent yang akan muncul dari generasi muda kita di masa depan.”

Selain DR. Ir. Ismail, MT sebagai perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, sejumlah tokoh yang turut menjadi pembicara, yakni CEO XL Axiata Dian
Siswarini, VP Network Strategic Collaboration and Settlement Telkomsel Awal Rachman Chalik, Regional
Manager Amazon Web Services (AWS) Kees Lemmens, dan Pangeran Jaksel & Commisioner PT Trimegah Karya Pratama Tbk. Ranggaz Laksmana.

Dalam paparannya, mereka mengungkapkan
bahwa potensi Smart Society 5.0 untuk merajut teknologi dengan kebutuhan masyarakat, memiliki manfaat signifikan guna kemajuan bangsa.Mengusung konsep One-Day Conference, Lintas Teknologi Solutions Day 2023 juga menggelar pameran solusi teknologi dari partner teknologi Lintas Group sehingga memberikan kesempatan bagi organisasi atau perusahaan untuk dapat menemukan solusi ICT dalam mewujudkan transformasi digital, sekaligus sebagai sarana networking yang ideal.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Tegaskan Transformasi Digital Harus Ciptakan Keadilan Usaha Bagi UMKM

Tinggalkan komentar

(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan pihaknya bersama kementerian terkait termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sedang terus mengkaji kebijakan tentang transformasi digital untuk melahirkan ekonomi baru dan menciptakan keadilan (fairness) dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan Masyarakat.

MenKopUKM Teten Masduki menekankan salah satu hal yang menjadi perhatian ada pada tata aturan perdagangan produk UMKM di platform e-commerce yang harus menyertakan dokumen importasi sebagai syarat untuk bisa berjualan di platform e-commerce. Hal ini tujuannya untuk menciptakan keadilan tidak hanya untuk pedagang lokal dan impor, tapi juga pedagang offline dan online.

“Praktik predatory pricing itu harus diakui memang terjadi, terlihat dari harga barang yang murah sekali. Namun kami sedang melihat, apakah ini karena ada barang yang masuk ilegal atau memang tarif bea masuk kita yang terlalu rendah. Kami ingin mengatur supaya platform digital membuat persyaratan kepada para sellernya. Mereka boleh berjualan impor tapi harus menyertakan dokumen importasi,” kata MenKopUKM Teten Masduki seusai acara UMKM Digital Summit 2023, Revitalizing UMKM: Roadmap Kolaborasi Inovatif Menuju Masa Depan di Smesco Convention Hall, Jakarta, Kamis (21/9).

Hal itu pula kata Menteri Teten, yang ia minta kepada pihak e-commerce seperti TikTok untuk menyertakan dokumen tersebut. Sebab, jika tidak dipenuhi, jelas akan melanggar dua Undang-Undang (UU) yakni terkait penjualan barang selundupan yang memiliki sanksi pidana hingga pelanggaran UU kepabeanan.

“Kami ingin bekerja sama dengan platform digital karena seller berjualan di dalamnya. Sebab bukan cuma online saja yang jualannya diatur. Di offline juga diatur, kalau ada mall atau toko menjual barang gelap ilegal juga ada aturannya. Apa yang berlaku di offline juga mestinya berlaku di online. Sehingga nanti jika sudah dilakukan, dan itu melanggar, Kemenkominfo bisa langsung menindak platform tersebut,” katanya.

Di negara-negara Eropa, aturan tersebut sudah berlaku, di mana para pelaku usaha di e-commerce tidak boleh memonopoli data dan harus menerapkan transparansi data.

“Sudah disiapkan Satgas Transformasi Digital, namun memang kita belum punya kebijakan nasionalnya. Kita juga belum punya strategi besarnya, belum ada badannya, karena ini kerja sama lintas sektoral, sehingga harus ada kebijakan yang sama di setiap kementerian,” kata MenKopUKM.

Menteri Teten pun menegaskan, aturan tersebut bukan berarti pihaknya menolak hadirnya produk asing atau impor. Aturan dibuat untuk menciptakan perdagangan antara online dan offline, merespons serbuan produk asing sehingga tercipta ekosistem yang lebih adil.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informastika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, pihaknya sudah memanggil pihak Tiktok terkait fenomena Tiktok shop.

“Saya sudah panggil Tiktok, saya tanya kamu apa izinnya apa sosial media? Tapi ini kan e-commerce. E-commerce ini kan hanya istilah saja, platformnya kan sosial media itupun sekarang sudah campuran juga yang e-commerce sosial media,” ujar Budi Arie Setiadi.

Dirinya juga menyebutkan bahwa pihaknya akan mengkaji soal dugaan predatory pricing yang diduga dilakukan oleh pihak Tiktok.

“Ini kita kaji terus apakah mereka melakukan predatory pricing atau persaingan yang tidak sehat atau barang-barang yang bisa merugikan konsumen. Nanti kita lihat juga statistiknya apakah ada monopoli, karena ini harus transparan,” kata Budi Arie Setiadi.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Kebijakan Transformasi Digital Harus Mampu Lindungi Ekonomi Domestik

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan kebijakan transformasi digital harus benar-benar mampu melindungi ekonomi domestik, melindungi produk lokal serta melindungi produk UMKM dari serbuan produk asing, sebagaimana disampaikan saat merespons pertanyaan dari anggota Komisi VI DPR-RI terkait pengaturan e-commerce.

“Saat ini Satgas Transformasi Digital yang bertugas melindungi ekonomi domestik sedang disiapkan oleh Mensesneg. Dan dalam waktu dekat, saya akan bertemu dengan Menteri Investasi/BKPM dan Menteri Perdagangan untuk membahas pengaturan ekonomi digital,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam Rapat Kerja Kementerian Koperasi dan UKM dengan Komisi VI DPR RI dengan agenda pembahasan Penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Selasa (12/9).

Menteri Teten menambahkan, pengaturan ekonomi digital di Indonesia akan mengadopsi seperti yang sudah dilakukan China dan Singapura. “Kedua negara tersebut kita jadikan benchmark dalam hal pengaturan ekonomi digital,” kata MenKopUKM.

Di China, kata MenKopUKM, ekonomi digital melahirkan ekonomi baru, namun yang baru tidak membunuh pelaku ekonomi lama. Sehingga, di China, dalam kurun waktu 10 tahun dari 2011, ekonomi digital berkembang naik 5 kali lipat dengan menyumbang 41 persen terhadap GDP. “Dan di China, 90 persen dikuasai ekonomi domestik dan sisanya hanya 10 persen oleh asing” kata Menteri Teten.

Menteri Teten mengakui, pengaturan ekonomi digital di Indonesia masih terbilang lemah, dimana 56 persen pasar e-commerce dikuasai asing, sedangkan domestik hanya 44 persen. “Kalau kita tidak segera mengaturnya, ini akan menjadi ancaman serius bagi ekonomi domestik” kata MenKopUKM. Ia menyatakan saat ini sudah banyak pelaku UMKM yang mengeluhkan kondisi yang semakin tidak menguntungkan untuk bisnisnya.

Ia mencontohkan praktik bisnis yang dilakukan platform digital asal China, Tiktok di Indonesia. “Dimana di China sendiri bahkan mengatur larangan praktik monopoli oleh platform digital” kata Menteri Teten.

MenKopUKM berkeyakinan bahwa negara-negara asing tidak kemudian akan meninggalkan Indonesia hanya karena menerbitkan aturan mengenai ekonomi digital yang lebih tegas. “Pasar digital kita itu yang terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa. Kita harus memiliki keberanian untuk mengatur itu,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten menyebutkan pihaknya harus melindungi keberadaan produk-produk UMKM, sedangkan pengaturan perdagangannya ada di ranah Kemendag. “Bagaimana saya bisa meningkatkan daya saing produk UMKM bila menghadapi harga dumping, ya tidak kuat,” kata MenKopUKM.

Nantinya, bagi Menteri Teten, pengaturan itu tidak hanya secara elektronik saja, hal lain juga diregulasikan seperti misalnya soal pajak. “Produk kita juga susah masuk ke negara lain, tarif di sana dinaikkan. Jadi, tarif perdagangan juga harus kita atur. Semua negara mengatur itu,” kata MenKopUKM.

Namun, menurut MenKopUKM, Permendag saja tidak cukup, melainkan harus ada kebijakan nasional mengenai ekonomi digital. “Untuk itu, Satgas akan disiapkan Pemerintah,” ujar Menteri Teten.

Menteri Teten menambahkan, dalam pengaturan ekonomi digital itu tidak hanya e-commerce saja. Misalnya, sektor keuangan yang dinilai sudah baik, dimana asing tidak terlalu dominan atau hanya 6 persen. Ada juga urusan logistik, mobilitas transportasi, hingga infrastruktur dan industri. “Dan juga ada bisnis media yang saat ini tergerus asing hampir 65 persen” ujar MenKopUKM.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM : Revitalisasi Pasar Tradisional Dongkrak Transformasi Digital UMKM

Tinggalkan komentar

Surabaya:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mendukung transformasi digital pedagang di pasar tradisional Surabaya untuk berjualan secara online dalam upaya mendukung terpenuhinya target 30 juta UMKM onboarding secara digital.

Sampai Maret 2023, UMKM onboarding digital baru mencapai 22 juta. Untuk itu KemenKopUKM aktif mendorong berbagai upaya agar UMKM terhubung secara digital. “Pemerintah ingin pasar tradisional tak hanya bertahan di era teknologi, tetapi juga melakukan transformasi. Bagaimana solusinya agar digitalisasi diadaptasi pedagang untuk bisa berjualan online,” katanya saat berdialog dengan puluhan pedagang pasar tradisional sekaligus Kopdar Raodshow Klinik UMKM di Pasar Sememi, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (9/7).

Pemerintah kata Menteri Teten, tak ingin pasar tradisional dan warung tradisional bertahan saja di tengah pasar ritel modern yang identik dengan pasar yang bersih dan nyaman serta terus bermunculan, tetapi juga mampu bersaing sekaligus bertransformasi dari stigma pasar tradisional yang kumuh dan becek menjadi lebih modern dan profesional.

“Pemerintah Daerah kami harap juga berkomitmen untuk merevitalisasi pasar, di mana terdapat sebanyak 18.000 pasar di seluruh Indonesia yang bisa bertransformasi lebih baik lagi dan bersaing dengan pasar ritel modern. Para pedagang pasar disiapkan untuk bagaimana berjualan secara online,” katanya.

Menurut Menteri Teten, pandemi COVID-19 membuat perilaku konsumen juga berubah. Hal ini menjadi peluang yang sangat baik bagi para pedagang pasar untuk berjualan secara online.

Selanjutnya, KemenKopUKM juga akan membantu membenahi manajemen koperasi pasar, supaya pedagang mendapat suplai yang baik dari koperasi seperti yang telah dilakukan di toko ritel modern.

Melalui koperasi pasar, pedagang pasar bisa membeli stok kebutuhan dagang dengan belanja secara kolektif ke koperasi, sehingga bisa mendapat harga barang yang lebih kompetitif. Dalam hal ini koperasi pasar hadir sebagai semacam distribution center.

“Koperasi ada untuk memperbaiki supply chain kebutuhan para pedagang. Sementara promosi dan jasa kirimnya bisa dilakukan melalui aplikasi online. Sehingga tercipta satu ekosistem yang baik dalam arus ekonomi di pasar. Ini yang kami terus upayakan,” ucap Menteri Teten.

Dukungan kerja sama dan kolaborasi berbagai stakeholder juga sangat diperlukan, mulai dari instansi pemerintah baik pusat dan daerah, organisasi non pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, hingga media dalam mewujudkan percepatan pembangunan ekosistem ekonomi digital di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Gunardi menegaskan, sejak pandemi pihaknya terus berinovasi. Misalnya saja saat driver tak bisa menarik penumpang, kini dikembangkan solusi agar mereka tetap bisa mengangkut barang-barang groceries, sekaligus menggaet pasar untuk bisa berjualan secara online.

“Kami terus berupaya juga mengedukasi pedagang untuk bisa jualan online, selain itu memberikan kemudahan pembayaran lewat payment gateway. Termasuk menyediakan pinjaman bagi pelaku pasar, mitra UMKM lainnya,” kata Neneng.

Diungkapkannya, Grab Indonesia telah melakukan digitalisasi pasar kepada ribuan pedagang di 26 kota di seluruh Indonesia.

*Skema Baru*

Tak hanya aktif mendorong pedagang pasar untuk go online, MenKopUKM juga mengajak Pemerintah Daerah untuk mendukung revitalisasi pasar termasuk soal kemudahan pembiayaan, guna menambah permodalan dalam mengembangkan usaha pedagang pasar.

“Kami akan bahas bersama stakeholder terkait tentang dua skema pembiayaan, ada perbankan, koperasi dan Pemda. Kami berharap, model seperti ini yang akan dipiloting agar kendala pembiayaan bisa teratasi,” kata Teten.

Sebelumnya dalam kesempatan dialog, Ika salah satu pedagang pasar sembako di Pasar Sememi mengatakan, di era teknologi saat ini pedagang pasar tak bisa hanya mengandalkan jualan secara konvensional tetapi juga harus secara online. “Pengalaman saya berjualan online sangat menguntungkan dan memudahkan penjual maupun pembeli,” katanya.

Senada, Robi pemilik usaha Fresh Fruit H Maimunah di Pasar Pucang, Surabaya ini mengaku, setelah bergabung dalam platform dan berjualan online sejak tahun 2022, ia mengaku mampu meraih omzet tertinggi mencapai Rp4 juta per hari dengan orderan sebanyak 50 order.

“Kalau sedang sepi minimal Rp700 ribu per hari. Tapi kalau sekarang rata-rata omzet yang saya dapat sebesar Rp2,9 juta per hari. Harus ada inovasi setiap hari supaya toko ramai. Yang terpenting pedagang juga harus ada inovasi dan memanfaatkan promo online,” katanya.

Hingga Desember 2022, nilai ekonomi digital Indonesia mencapai sekitar 77 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp1.163,9 triliun dan diperkirakan akan naik menjadi 360 miliar dolar AS (Rp5.442,05 triliun) pada 2025 atau naik 467 persen.

Potensi besar tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh 127 ribu koperasi dan 64,19 juta pelaku UMKM Indonesia. Untuk itu kendala terkait rendahnya literasi digital, kapasitas produksi yang terbatas, kualitas produk yang tidak konsisten, serta penetrasi pasar yang rendah sebagai tantangan utama yang dihadapi harus bisa diatasi bersama.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Ajak Pelaku Tanaman Hias dan Buah Bertransformasi Digital Perluas Akses Pasar

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Ekonomi Makro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Rulli Nuryanto mengajak pelaku tanaman hias dan buah untuk beradaptasi dan bertransformasi ke ekosistem digital karena dengan terhubung ke dalam ekosistem digital, tanaman hias dan buah di Indonesia akan jauh lebih berkembang.

“Digitalisasi akan membuat koneksitas antara buyer dengan seller lebih efisien dan efektif, hal tersebut juga akan mempercepat Akselerasi perkembangan tanaman hias. Maka ekosistem tersebut yang mesti harus dibangun,” kata Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Makro KemenKopUKM Rulli Nuryanto saat memberikan sambutan pada acara Festival Buah dan Bunga Nusantara (FBBN) 2022 di Bogor, Jumat (21/10/2022).

Selain itu dengan digitalisasi usaha di sektor pertanian termasuk tanaman hias dan buah-buahan ini, juga akan semakin banyak menarik minat anak-anak muda untuk terjun di sektor pertanian.

Rulli menambahkan, mengutip data dari umkmindonesia.id ekspor buah Indonesia tahun 2020 baru mencapai angka 934 ribu USD dan masih menduduki peringkat 32 dunia.

Padahal jika dilihat data dari Kementerian Pertanian, buah-buah Indonesia seperti pisang, alpukat, dan jeruk adalah buah-buah andalan ekspor dan cukup diminati di negara-negara seperti Malaysia, Jepang, Tiongkok, dan Hongkong.

“Maka dari itu, saya mengajak para pelaku usaha tanaman hias dan buah-buahan untuk mengembangkan sektor ini agar memiliki nilai tambah yang lebih besar ke depannya,” kata Rulli.

Ia menambahkan, para petani harus terkonsolidasi, dan bersinergi dan jangan membiarkan mereka hanya menggarap di lahan yang sempit, tetapi lebih baik terkonsolidasi melalui koperasi.

“Koperasi dapat berperan juga sebagai aggregator, konsolidator dan menjadi offtaker serta melakukan pengolahan hasil panen. Di samping itu dalam hal pemasaran, koperasi juga dapat berperan menjualkan hasil produk pertanian sehingga harga tidak dimainkan oleh tengkulak,” kata Rulli.

Untuk itu Rulli mengajak para pelaku usaha tanaman hias dan buah-buahan khususnya yang berada pada festival ini untuk juga bergabung dalam koperasi agar dapat meningkatkan skala ekonomi usaha serta meningkatkan akses pasar dan akses permodalan bagi para petani tanaman hias dan buah-buah.

Pada waktu yang sama Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan event tahunan FBBN memiliki potensi yang besar dan memiliki dampak yang panjang jika dikoneksikan dengan kebijakan yang ada.

“Oleh karena itu kita perlu mengevaluasi sejauh mana kita berkomitmen pada produk lokal, selain itu kebijakan dari hulu dan hilir harus kita perhatikan untuk mendorong UMKM utamanya buah dan bunga,” kata Bima.

Bima juga berharap setelah pandemi COVID-19, tahun depan mulai dapat digelar karnaval atau pawai untuk memeriahkan acara FBBN yang sudah beberapa tahun ini tidak di gelar.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Gencarkan Transformasi Usaha Mikro

Tinggalkan komentar

Mataram:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus menggencarkan transformasi usaha mikro (Transfumi) dari informal ke formal dengan memfasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha mikro sebagai implementasi PP 7/2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan KUMKM.

Dalam hal ini, Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM memberikan akses kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha mikro melalui pembentukan relawan Garda Transfumi Nusa Tenggara Barat, yang bertugas untuk melakukan pendampingan penerbitan usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), melalui aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Selain itu, juga memfasilitasi sertifikasi produk, berupa Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) bagi pelaku usaha mikro dalam rangka pemenuhan komitmen untuk kepengurusan SPP-IRT.

“Pemanfaatan teknologi dalam menjalankan usaha sekarang ini, sangatlah penting, atau bisa dikatakan sudah merupakan keharusan. Salah satunya adalah pemanfaatan gawai atau handphone. Melalui smartphone semua menjadi mudah, termasuk penerbitan perizinan berusaha yang saat ini telah berbasis elektronik,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM, Eddy Satriya, pada acara penutupan rangkaian kegiatan Transfumi bagi pelaku usaha mikro di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (14/6/2022).

Kegiatan yang berlangsung 13-14 Juni 2022 itu mencakup Rapat Koordinasi Teknis Penerbitan Perizinan bagi Usaha Mikro bersama 50 relawan garda Transfumi wilayah Nusa Tenggara Barat, dibawah koordinasi ICSB NTB sebagai pemegang wilayah NTB serta Fasilitasi Penyuluhan Keamanan Pangan kepada 50 orang pelaku usaha mikro yang bergerak di sektor pangan olahan, sebagai pemenuhan komitmen SPP-IRT.

Eddy Satriya berharap melalui kegiatan ini dapat menambah wawasan Garda Transfumi dalam melakukan pendampingan perizinan berusaha bagi usaha mikro. “Sehingga pelaku usaha mikro dapat meningkatkan omzet dan daya saing serta memperluas jaringan pemasaran pelaku usaha mikro. Selain itu, dapat memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha dalam pengembangan usahanya, salah satunya untuk mendapatkan permodalan dari perbankan,” tegasnya.

Kegiatan yang berkolaborasi dengan MercyCorps Indonesia, Gojek, Tokopedia, dan Dinas Koperasi dan UKM NTB ini juga menghadirkan narasumber dari tim Kementerian Investasi/BKPM yang memberikan informasi dan pengetahuan terkait penerbitan berusaha melalui OSS-RBA , serta dari pihak Dinas Kesehatan Lombok Barat. Turut hadir juga Asisten Deputi Perlindungan dan Kemudahan usaha Mikro,Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Rahmadi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Ahmad Masyhuri, dan Social Impact Manager, Mastercard Center for Inclusive Growth, Nur Hasan, serta hadir secara virtual Ketua ICSB NTB, Niken Saptarini Widyawati.

Eddy Satriya menyambut baik sinergi semua pihak dałam membantu percepatan legalitas UMKM di NTB, termasuk semangat tinggi dari Garda Transfumi dan peserta yang antusias mengikuti penyelenggaraan kegiatan Transfumi di NTB.

“Dengan kepemilikan legalitas usaha, diharapkan pelaku usaha mikro dapat meningkatkan omzet dan daya saing serta memperluas jaringan pemasaran pelaku usaha mikro. Dukungan ini juga diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya serta melakukan pengembangan usaha, salah satunya mendapatkan permodalan dari perbankan,” jelas Eddy.

*Hadir di 10 Provinsi*

Di tahun 2022, Garda Transfumi hadir di 10 wilayah: Jawa Barat, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan NTB sebagai lokasi ke 4 pelaksanaan kegiatan di tahun 2022.

Adapun Total jumlah relawan Garda Transfumi nasional sebanyak lebih dari 500 orang dan telah berhasil mendampingi pelaku usaha lebih dari 20ribu NIB. Namun pendampingan yang diberikan tidak terbatas di suatu wilayah melainkan memiliki cakupan pendampingan secara nasional.

Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB Ahmad Masyhuri menyampaikan pemenuhan standarisasi dan sertifikasi bertujuan untuk melindungi keunggulan produk dan meningkatkan daya saing. “Keunggulan produk dan daya saing mutlak harus di miliki oleh setiap produk UMKM NTB. Karena itulah kami sangat memberikan apresiasi adanya kegiatan ini” katanya.

Sementara itu, Ketua ICSB NTB Niken Saptarini Widyawati, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Kementerian Koperasi dan UKM memilih ICSB NTB sebagai pemegang wilayah untuk program Transfumi.

ICSB berkolaborasi dengan asosiasi lokal lain serta Dinas KUKM Provinsi NTB untuk merekrut 50 pendamping terbaik yang bersedia secara sukarela membantu pendampingan penerbitan NIB kepada Usaha Mikro. “Semoga bisa memberikan dampak positif bagi pemberdayaan usaha mikro di NTB,” tambah Niken.(Jef)

koperasi dan ukm

Tingkatkan Kapasitas Usaha, KemenKopUKM Ajak Pelaku Usaha Sumbar Transformasi Digital

Tinggalkan komentar

Padang:(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus berkomitmen menambah jumlah usaha kecil dan menengah, agar struktur ekonomi menjadi lebih kuat dan rasio kewirausahaan mencapai 3,95 persen di tahun 2024, dengan dibutuhkan sekitar 1,5 juta wirausaha baru.

Untuk itu, perlunya diselenggarakan literasi digitalisasi keuangan kepada para calon wirausaha dan pendamping di daerah. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut, sebagai bentuk dukungan kepada wirausaha untuk mampu dan berkembang.

“Sehingga kegiatan ini dapat menjadi penggerak ekonomi dalam rangka pemberdayaan UMKM dan penumbuhkembangan kewirausahaan nasional, untuk mendukung pemulihan ekonomi,” jelas Azizah dalam kegiatan Fasilitasi Literasi Digitalisasi Keuangan, Wirausaha Mentor dan Pendamping terhadap Perluasan Pembiayaan Alternatif di Padang, Sumatera Barat, Jumat (10/6).

Tercatat kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia 10 tahun terakhir relatif stagnan. Ini dikarenakan sekitar 99,7 persen merupakan usaha mikro dan menjadi bagian ekonomi subsistensi. Saat ini pun rasio kewirausahaan berkisar di angka 3,47 persen. Sementara pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan mencapai 3,95 persen hingga tahun 2024.

“Tahun ini Indonesia mulai memasuki tahap pemulihan ekonomi UMKM dan koperasi yang lebih cepat dan transformatif,” imbuhnya.

Lebih lanjut Azizah merinci, fase pemulihan transformatif (transformative recovery) dapat diwujudkan mengingat Indonesia memiliki bonus demografi, populasi anak muda (generasi milenial, generasi Z, dan generasi post gen Z) mencapai 64,69 persen dari total 270,20 juta jiwa penduduk. Di samping itu, perempuan, anak muda, dan ekonomi hijau juga akan menjadi penggerak ekonomi ke depan

Seiring dengan hal di atas, KemenKopUKM melakukan tiga agenda pemulihan transformatif (transformative recovery). Yaitu, pertama, 70 persen program KemenKopUKM akan menyasar langsung kepada pelaku UMKM dan koperasi, anak muda, perempuan dan fokus untuk mendukung pengembangan usaha ramah lingkungan.

Kedua, mendorong pembiayaan UMKM dan koperasi bergeser dari sektor perdagangan ke sektor riil. Dan ketiga, meningkatkan UMKM masuk ke ekosistem digital sebesar 30 juta UMKM ditargetkan
go digital.

Sementara Strategi Transformasi KUMKM dan Wirausaha KemenKopUKM dilakukan dengan lima langkah. Pertama, Transformasi Usaha Informal ke Formal (16 persen Usaha Mikro Informal bertransformasi ke Formal, 26,5-30,8 persen Proporsi UMKM Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal).

Kedua, Tranformasi Kedalam Rantai Pasok (15,7-17 persen Persentase Kontribusi UKM terhadap Ekspor Non Migas). Ketiga, Modernisasi Koperasi (500 Koperasi Modern). Keempat, Pertumbuhan Wirausaha Produktif (2,5-4 persen Persentase Pertumbuhan Wirausaha, Penumbuhan 500 Start-Up). Kelima, Transformasi Digital dan Pemanfaatan Teknologi (30 juta UMKM Onboarding Digital).

Menurutnya, untuk dapat mencapai target rasio kewirausahaan, telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, dengan tujuan untuk mensinergikan dan memperkuat koordinasi program lintas sektor antara berbagai pemangku kepentingan, memperkuat ekosistem kewirausahaan, dan menumbuhkembangkan wirausaha yang berorientasi pada inovasi nilai tambah dan berkelanjutan (baik secara lingkungan/sustainable maupun keberlanjutan usaha).

“Sebagai bentuk implementasi Perpres tersebut, KemenKopUKM, melalui Deputi Bidang Kewirausahaan mendukung, serta melaksanakan beberapa kegiatan di Sumbar, tepatnya di Kota Padang dan Kabupaten Lima Puluh Kota, bagi para pelaku usaha untuk bertransformasi digital, guna peningkatan kapasitas usaha,” sebut Azizah.

Tak hanya itu, beberapa kegiatan yang telah dilakukan yaitu RAKORDA Percepatan Transformasi Digital Koperasi dan UKM se-Provinsi Sumatera Barat, FGD Fasilitasi dan Pembinaan Starup, kunjungan ke Universitas Andalas dan kunjungan PLUT Provinsi Sumatera Barat dan PLUT Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai sarana pelayanan yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM dalam pengembangan potensi.

“Juga dilaksanakan kegiatan Wirausaha Mentor dan Pendamping terhadap Perluasan Pembiayaan Alternatif dalam rangka perluasan akses pembiayaan bagi wirausaha, yang akan dan terlibat pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui LPSE untuk mendukung penggunaan produk lokal di Indonesia,” jelasnya.

KemenKopUKM sambung Azizah, siap berkolaborasi membangun ekosistem inovatif bersama seluruh stakeholder untuk penciptaan wirausaha muda mapan, inovatif, berkelanjutan, dan menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan rasio kewirausahaan nasional yang pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi penumbuhan ekonomi.

“Saya berharap dengan hadirnya para narasumber baik dari Lembaga, asosiasi, platform digital, seperti Inbistek, AFSI, Jamkrindo, dan Credibook dalam digitalisasi mampu menciptakan lebih banyak wirausaha muda, inovatif dan berdaya saing yang nantinya, juga dapat mengaktivasi akses pendanaan yang telah tersedia melalui perbankan maupun non-perbankan. Sehingga memotivasi generasi muda lainnya menjadi entrepreneur Pahlawan Tumpuan Ekonomi Negeri,” harap Azizah.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Transformasi Digital Dorong Daya Tahan UMKM Lebih Kuat

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan transformasi digital akan mendorong daya tahan UMKM menjadi lebih kuat di tengah gelombang demi gelombang disrupsi digital dan pandemi yang menuju titik usai sehingga sangat penting untuk mempersiapkan transformasi digital bagi pelaku UMKM Indonesia.

Bahkan, riset World Bank menyebutkan 80% UMKM yang terhubung ke dalam ekosistem digital memiliki daya tahan lebih baik di tengah pandemi. Maka dari itu, pemanfaatan digital bagi pelaku UMKM harus segera diterapkan.

“Dua hal yang menjadi catatan saya, pertama pandemi ini telah mengakselerasi transformasi digital UMKM di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kedua, seusai pandemi, kebutuhan UMKM untuk mengoptimalkan ekosistem digital akan semakin tidak terelakkan,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam acara Talk Show Digital Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2022 secara virtual, Sabtu (28/5).

Lebih lanjut, dari data KemenKopUKM, per April 2022 setidaknya 19 juta UMKM telah berhasil onboarding digital. Angka ini berarti telah menambah 11 juta UMKM sejak awal pandemi atau 29,5% dari total populasi UMKM dan target 30 juta UMKM onboarding ke ekosistem digital pada 2024.

Menurut Menteri Teten, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai angka Rp4.531 triliun pada 2030, di mana potensi ini menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Hal itu pun dapat mengindikasikan semakin krusialnya untuk mempersiapkan strategi pendampingan dan pengembangan UMKM melalui teknologi digital.

“Transformasi digital UMKM adalah sebuah ikhtiar yang holistik. Tidak hanya di aspek pemasaran saja, melainkan juga membangun ekosistem yang meliputi proses bisnis dari hulu ke hilir,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten menekankan bahwa kunci dari keberhasilan transformasi digital koperasi dan UMKM adalah kolaborasi dari seluruh stakeholder. Untuk itu, dia pun mengapresiasi BI yang telah menggelar Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2022, di mana acara ini menjadi wadah kolaborasi begitu banyak stakeholder digitalisasi UMKM Indonesia.

“Kepada rekan-rekan BI, saya mengajak agar terus mendampingi UMKM Indonesia dalam upaya membuat produk UMKM atau produk asli buatan dalam negeri mendominasi marketplace dan mempersiapkan produk UMKM yang kompetitif menuju pasar global,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menekankan ada beberapa tantangan untuk mendorong pelaku UMKM go digital, salah satunya ialah literasi digital UMKM yang dikatakan masih relatif rendah.

“Kita perlu UMKM yang memiliki pola pikir dan memiliki kemampuan adopsi teknologi yang memadai,” ucap Destry.

Tantangan lainnya ialah terbatasnya kapasitas dan kepemilikan perangkat digital termasuk infrastruktur pendukung seperti jaringan internet yang belum merata dan biaya logistik yang cukup tinggi.

Tantangan terakhir ialah terkait isu perlindungan kekayaan intelektual pelaku UMKM. “Karena di KKI ini kami melihat banyak sekali produk UMKM yang unik dari berbagai daerah. Namun, kalau kita tidak punya kekayaan intelektual atau tidak kita patenkan, ini akan memunculkan produk tiruan sehingga akan merugikan mereka yang merupakan original founder dari produk tersebut,” katanya.

Oleh karena itu, Destry mengatakan pihaknya ingin mendorong UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan termasuk pemahaman kekayaan budaya dan intelektual UMKM.

Menurutnya, di masa depan digitalisasi memang tidak bisa dihindarkan. Maka dari itu, jika pelaku UMKM ingin memanfaatkan teknologi, meraka harus memiliki mentalitas dan pola pikir yang baik dan dapat memanfaatkan teknologi secara optimal.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Dorong UMKM Sukabumi Masuk e-Katalog LKPP dan Pasar Digital

Tinggalkan komentar

Sukabumi:(Globalnews.id)–Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong pelaku usaha mikro di Sukabumi untuk masuk ke pasar digital dan mengakses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui laman Bela Pengadaan dan e-Katalog LKPP.

“Apalagi, Sukabumi memiliki banyak pelaku usaha mikro potensial yang mampu menghasilkan produk berkualitas dan diminati pasar,” kata Asdep Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Sutarmo, pada pembukaan acara Bimbingan Teknis Usaha Mikro pada Laman Bela Pengadaan dan E-katalog LKPP di Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (31/3).  

Di hadapan 25 pelaku usaha mikro bidang kerajinan bambu, kuliner, fashion, dan furnitur, Sutarmo mengungkapkan bahwa umumnya produk mereka masih dipasarkan secara terbatas dan melakukan penjulan secara langsung (offline).

“Digitalisasi usaha merupakan salah satu solusi bagi pelaku UMKM agar dapat bertahan, bertumbuh dan berkembang di tengah situasi pandemi Covid-19,” imbuh Sutarmo.

Bahkan, Sutarmo menekankan bahwa transformasi digital dan masuk dalam rantai pasok nasional dan global, merupakan kunci bagi usaha mikro untuk bisa naik kelas. “Pemerintah menargetkan hingga tahun 2024 ada 30 juta pelaku UMKM yang  bisa menjual produknya secara online,” jelas Sutarmo.

Selain itu, pemerintah juga mentargetkan pada tahun 2022, tercapai 1 juta UMKM yang masuk ke e-katalog LKPP. “Pemerintah sangat mendukung pengembangan usaha dan perluasan pasar UMKM dengan mengeluarkan PP No. 7 tahun 2021 serta Perpres No. 12/2021  yang salah satu poinnya adalah mewajibkan semua Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah mengalokasikan 40% anggarannya untuk belanja produk UMK dan Koperasi,” papar Sutarmo.

Dalam kegiatan ini, KemenkopUKM menghadirkan narasumber Wiliyanto dari Blibli.com yang menyampaikan materi tentang pemasaran produk UMKM melalui marketplace Blibli.com dan Stanley, selaku founder Paham SEO yang mengajarkan tentang digital marketing.

Juga hadir secara daring Mira Erviana dari Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP  yang menyampaikan materi tentang toko daring LKPP, serta Desi Kartika dari Direktorat Pengembangan Sistem Katalog LKPP yang menyampaikan materi tentang e-katalog LKPP.

Dalam kesempatan yang sama, Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nandang Suhendar menyambut baik adanya kegiatan Bimtek pengembangan usaha dan pemasaran digital bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Sukabumi.

Nandang berharap agar usaha mikro di Kabupaten Sukabumi dapat semakin berkembang, mampu bertransformasi digital, dan dapat mengakses belanja barang/pemerintah yang ada pada laman bela pengadaan dan e-Katalog LKPP.

“Kolaborasi antara KemenKopUKM dengan Pemkab Sukabumi memiliki peran penting dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, terutama bagi pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19,” pungkas Nandang.(Jef)