Mataram:(Globalnews.id))-Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Hukum, Pengawasan Koperasi dan Pembiayaan Agus Santoso, menjelaskan pemerintah tengah fokus dua hal yaitu pengendalian wabah Covid-19 dan menjaga tingkat kemampuan usaha serta daya beli masyarakat.

“Dua hal ini menjadi kunci utama pemulihan ekonomi nasional. Dari sisi UMKM, pemerintah tengah mengupayakan untuk memperpanjang pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp2,4 juta per orang. Jika hal ini nantinya bisa diperpanjang maka akan semakin banyak UMKM yang terbantu dari sisi modal usaha.

“Pemerintah mulai pikirkan lagi BPUM itu, tapi masih diskusi di internal istana, memang masih banyak alternatif yang bisa dilakukan seperti skim kredit yang lebih ringan bentuk karena terus terang saja APBN kita tidak mungkin kalau selalu berikan hibah yang besar,” tutur Agus Santoso saat berkunjung ke sejumlah koperasi, yang berpotensi menjadi mitra Lembaga Pengelola Dana Bergulir – Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah ( LPDB-KUMKM) , di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)) Senin (22/2/2021)

Turut serta dalam kunjungan tersebut Direktur Bisnis LPDB KUMKM Krisdianto Sudarmono, Direktur Hukum’ dan Umum LPDB KUMKM Jainal Aripin dan Direktur Syariah LPDB KUMKM Ari Permana.

Lebih lanjut Agus Santoso mengatakan LPDB KUMKM adalah satker dibawah Kementrian Kopwrasi yang fokus pada pembiayaan. Unit satker lainnya adalah LLP KUKM atau Smesco yang fokus pada pelatihan dan pemasaran. ‘ “Kami di Kementrian sebagai policy maker sehingga ketiganya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan,” jelas Agus.

Oleh karena itu pihaknya mendorong agar koperasi yang menaungi banyak anggota UMKM bisa mengakses pembiayaan ke LPDB KUMKM agar likuiditasnya terpenuhi sehingga kebutuhan anggotanya terpenuhi. Menurutnya dana yang diberikan LPDB memiliki spesial rate yang akan sangat membantu KUMKM.

“Nanti LPDB akan hitung semuanya, kita ingin bisnis UMKM itu maju dan uang bergulir bisa lancar sehingga uang itu bisa diberikan ke koperasi lain,” pungkasnya.

2.240 Koperasi Aktif

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Wirajaya Kusuma, menyatakan bahwa di wilayahnya ada hampir 4.009 koperasi. Adapun koperasi yang aktif mencapai 2240 koperasi dan sisanya adalah koperasi tidak aktif. Untuk membantu UMKM bertahan di era pandemi, pihaknya telah mengeluarkan kebijakan untuk membeli semua produk-produk UMKM untuk dijadikan paket bantuan kepada masyarakat. Dengan cara ini maka aktifitas ekonomi masyarakat tingkat bawah bisa bergerak.

“Pemerintah NTB tahun 2020 lalu agak sedikit beda dalam mengambil langkah untuk pemulihan ekonomi. Kami melakukan pengadaan sembako senilai Rp250 ribu per paket isinya semuanya itu produk UMKM. Kita beli dan kita salurkan ke masyarakat agar ekonomi bisa bergerak,” ulasnya.

Terkait dengan pemenuhan modal usaha dari koperasi- koperasi di wilayah NTB, dia juga berharap LPDB bisa memberikan dukungannya. Sebab diakui bahwa saat ini salah satu persoalan di koperasi adalah modal usaha yang menipis. Dia juga berharap agar program BPUM bisa kembali dilanjutkan, lantaran bantuan pemerintah yang sifatnya gratis itu sangat membantu bagi UMKM di wilayahnya.

“Kami harap kehadiran bapak-bapak semua ini bisa memberikan berkah bagi kami. Sebab di tengah pandemi ini mereka para UMKM ini modal produksi berkurang dan omsetnya rata – rata juga turun,” pungkasnya. (jef)