BANDUNG(Globalnews.id)- Setelah sempat mundur beberapa waktu lamanya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan akan meluncurkan program Akselerasi, Sinergi dan Inklusi (Aksi) Pangan pada akhir Januari 2017 di Payakumbuh Sumbar. Hal ini sebagai implementasi regulator dalam program ‘Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat’ yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo di Brebes, Jawa Tengah, April 2016 lalu.
Deputi Komisioner Manajemen Strategis 1B OJK Slamet Edy Purnomo mengatakan, Rencananya OJK akan meluncurkan program AKSI Pangan pada akhir bulan ini.”Insya Allah akan lauching akhir bulan in idi Payakumnuh Sumbar,” ujar Slamet Edy dalam Focus Group Discussion (FGD) di Bandung Jakarta, Sabtu (21/1)
Ia mengungkapkan program ini nantinya akan lebih fokus kepada kestabilan harga 11 komoditas bahan pangan pokok yang sering menyumbangkan inflasi Indonesia menjadi besar dan tidak terkendali.Adapun 11 komoditas dimaksud di antaranya adalah padi, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai keriting. “Menjaga 11 komoditi saja itu inflasi bs stabil,” ungkapnya.
Untuk menjaga 11 komoditas tersebut, OJK berupaya memotong mata rantai tengkulak yang menyebabkan harga bahan pangan mahal ketika sampai di konsumen. Untuk mencapai itu, OJK berencana akan melibatkan ecommerce.”Kita harapkan nanti ada peran ecommerce untuk masuk kesitu. Itu menolong petani dan bisa langsung ke end user jadi lbh murah. Jadi dari hulu ke hilir kita upayakan tidak ada hambatan,” tandas dia.
Selain menjaga kestabilan 11 komoditas pangan, program AKSI Pangan ini bertujuan untuk mempercepat peningkatan kredit perbankan ke sektor pertanian dan peternakan, peningkatan kapasitas usaha dan keahlian petani melalui berbagai pembinaan, dan mendorong adanya asuransi usha tani agar petani teelindungi dari ancaman gagal panen.
11 Propinsi Surplus
OJK mengungkapkan dari data Deptan yang sudah diolah ada 11 provinsi yang mengalami surplus produksi pangan. Sebanyak 20 provinsi yang mengalami kekurangan pangan pokok. “Sebanyak 20 provinsi lebih banyak mendatangkan dari daerah lain karena produktivitas daerah itu lebih rendah dari permintaannya. Contohnya di Payakumbuh, Sumatera Barat, permintaan cabai paling tinggi,” katanya.
Merespons hal tersebut, OJK berkomitmen mendukung pembiayaan di area hulu hulu, sehingga bisa menciptakan pekerjaan dan mensejahterakan petani. Dan pada akhirnya kebutuhan bisa dipenuhi dari peningkatan produktivitas petani.Selain itu, OJK juga akan mendorong peningkatan produktivitas pangan dengan memberikan bibit dan obat. Kemudian di hilir, pelaku usaha e-Commerce akan didorong untuk membantu memasarkan produk pertanian agar petani tidak terjerat tengkulak. “Jangan sampai petani dirugikan,” ujarnya.
Slamet mengungkapkan pada 2019 pemerintah menargetkan keuangan inklusif atau akses pelayanan keuangan di sektor pertanian bisa ditingkatkan dari 36 persen di 2014 menjadi 75 persen di 2019. “Tim percepatan akses keuangan daerah dari OJK harus bergerak cepat untuk mencapai target ini,” ujarnya. (jef)