Semua tulisan dari globalnewsid

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Jangan Lagi Impor Alat Kesehatan dan Pertanian

Tinggalkan komentar

Tegal:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengapresiasi capaian Koperasi Tegal Manufaktur Indonesia (TMI) yang mampu masuk ke rantai pasok industri otomotif nasional sebagai mitra pengadaan kebutuhan Astra Motor dan Toyota. Selain itu, Koperasi TMI juga mampu memproduksi alat-alat kesehatan dan pertanian, permesinan, hingga perkapalan.

“Jadi, kita jangan lagi melakukan impor alat-alat kesehatan dan pertanian. Saya akan berkoordinasi dengan Menkes dan Mentan terkait hal itu,” ungkap Teten saat meninjau Material Center milik Koperasi Tegal Manufaktur Indonesia (TMI), di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (25/9/2021).

Teten meyakini, segala kebutuhan industri nasional bahkan global, sudah bisa dipasok dari koperasi dan UKM logam asal Kabupaten Tegal. “UKM kita sudah terlihat banyak melakukan transformasi, dari keripik ke elektrik,” imbuh MenKopUKM.

Lebih dari itu, MenKopUKM optimis koperasi dan UKM logam di Tegal bisa menjadi sentra pembuat komponen bagi aneka industri yang ada di Indonesia.

“Bila UMKM sudah masuk rantai pasok industri, maka akan ada peningkatan dari sisi skala usaha dan juga daya saing produk,” jelas Teten.

Menurut Teten, ekosistem untuk rantai pasok sudah dibangun sehingga untuk meningkatkan kapasitas produksi dan masuk skala ekonomi mereka harus melakukan integrasi.

“UKM logam sudah bergabung dalam wadah koperasi. Ini sudah sesuai dengan visi dan program yang kita kembangkan,” ungkap MenKopUKM.

Dengan berkoperasi, maka koperasi yang akan berhadapan dengan buyer, offtaker, BUMN, dan sebagainya.

“Oleh karena itu, yang akan kita perkuat adalah kelembagaan koperasi. Koperasi harus kuat modalnya karena menjadi pembeli pertama dari produk yang dihasilkan anggota,” papar Teten.

MenKopUKM menyebutkan bahwa di banyak negara, UMKM bisa berkembang dan scaling-up karena bermitra dengan usaha besar.

“Di situ akan terjadi yang namanya transfer pengetahuan dan teknologi,” ucap Teten.

Di Indonesia, kata Teten, kemitraan UMKM dengan usaha besar sudah diatur jelas dalam UU Cipta Kerja. Bahkan, banyak insentif yang bisa dinikmati usaha besar bila bermitra atau kerja sama dengan UMKM. Salah satunya terkait perpajakan dan upah pekerja.

Tak lupa, Teten juga mengapresiasi Yayasan Dharma Bakti Astra (YDBA) yang secara konsisten melakukan pembinaan dan bimbingan bagi pelaku UKM logal di Kabupaten Tegal.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Tegal Hj. Umi Azizah menegaskan bahwa koperasi dan UKM logam dari Kabupaten Tegal sangat siap memasok dan memenuhi kebutuhan industri nasional termasuk BUMN.

“Kita akan terus kembangkan Kabupaten Tegal menjadi Jepang-nya Indonesia,” ungkap Bupati Tegal.

Sementara itu, Ketua Koperasi TMI Muhammad Jahidin menjelaskan, sejak masuk supply chain dari industri otomotif Astra Motor dan Toyota, omzet koperasi mengalami peningkatan signifikan dari Rp170 juta (2020) menjadi Rp360 juta (2021).

“Koperasi TMI dibentuk pada Agustus 2018 atas inisiatif dan kesepakatan komunitas UKM manufaktur. Saat ini, kami memiliki anggota sebanyak 22 UKM berbadan hukum PT,” ujar Jahidin.

Koperasi TMI memiliki empat unit usaha, yakni jasa logistik, pembuatan dan repair dyes, penjualan material, dan consumable.

“Selain menjadi pemasok kebutuhan industri otomotif, kami juga mampu memproduksi alat kesehatan dan pertanian berbahan baku logam,” pungkas Jahidin.(Jef)

koperasi dan ukm

Sinergi KemenKopUKM, Kospin Jasa, dan HIPPINDO Gelar Vaksinasi Massal di Brebes

Tinggalkan komentar


Brebes:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM bersinergi dengan Koperasi Simpan Pinjam Jasa (Kospin Jasa) dan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) kembali menyelenggarakan program vaksinasi massal. Kali ini, program percepatan vaksinasi menyasar masyarakat dan pelaku KUMKM di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

“Dengan target pemerintah sebanyak 2 juta orang per hari yang divaksin, tentunya pemerintah tak bisa melakukan itu sendiri. Harus kolaborasi dengan banyak pihak,” kata MenKopUKM Teten Masduki, saat meninjau sentra vaksinasi kerja sama Kospin Jasa dan HIPPINDO di Islamic Center Brebes, Jawa Tengah, Sabtu (25/9/2021).

Terlebih lagi, lanjut Teten, vaksinasi merupakan jalan keluar bagi pemulihan ekonomi nasional yang selama satu tahun lebih terdampak akibat pandemi Covid-19.

“Dalam kondisi seperti sekarang, saatnya koperasi menunjukkan fungsi sosialnya di tengah masyarakat,” tandas MenKopUKM.

Di acara yang juga dihadiri anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah, Teten mengakui, dengan banyak dibatasi kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, menyebabkan omzet pelaku UMKM menurun drastis.

“Maka, kalau ingin kembali seperti dulu, kita harus sukseskan program vaksinasi,” kata Teten.

Teten berharap, yang sudah divaksin bisa mengajak masyarakat lainnya agar mau divaksin.

“Saya meyakini, dengan tingginya vaksinasi maka ekonomi kita bisa kembali normal. Di negara lain, semakin tinggi tingkat vaksinasi, pertumbuhan ekonominya juga turut meningkat,” ulas MenKopUKM.

Bupati Brebes Hj. Idza Priyanti juga mengajak komunitas masyarakat untuk turut menyosialisasikan program vaksinasi.

“Tujuannya, agar masyarakat menjadi sehat setelah divaksin,” kata Bupati Brebes.

Idza menambahkan bahwa Kabupaten Brebes masih berada di PPKM level 3 karena capaian vaksinnya belum menembus 50%.

“Kita akan mempercepat program vaksinasi di Kabupaten Brebes,” kata Bupati Brebes.

Sementara itu, Ketua Umum Kospin Jasa Andy Arslan Djunaid mengatakan bahwa pihaknya berkewajiban turut membangkitkan kembali ekonomi masyarakat dengan vaksinasi bagi para anggota koperasi dan keluarganya serta masyarakat sekitar.

“Masyarakat yang divaksin juga didominasi pelaku UMKM. Bahkan, saat di Pekalongan, karena lokasi vaksinasi ada di sebuah sekolah, maka banyak anak-anak sekolah yang juga divaksin. Kesadaran masyarakat untuk divaksin sudah tinggi,” ucap Andi.

Sebelum di Brebes, Kospin Jasa sudah menyelenggarakan vaksinasi di 11 titik di beberapa wilayah lain di Jateng. Antara lain, Pekalongan, Pemalang, Batang, dan Tegal.

“Total yang sudah divaksin sebanyak 6.000 orang,” imbuh Andi.

Sementara HIPPINDO sebelumnya telah menggelar vaksinasi massal untuk pelaku usaha ritel dan UMKM di berbagai kota di Indonesia.

“Kami akan terus mendukung pelaksanaan program vaksinasi di seluruh Indonesia agar pemulihan ekonomi nasional bisa segera tercapai,” pungkas Ketua Umum HIPPINDO Budihardjo Iduansjah. (Jef)

ekbis

Menko Perekonomian Airlangga Puji Program Millennial Smartfarming BNI

Tinggalkan komentar

Klaten:(Globalnews id)-PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bertekad turut memperkuat digitalisasi pertanian Indonesia ditengah keterbatasan produktifitas lahan pertanian. Melalui digitalisasi pertanian ini regenerasi petani dan pengembangan ekosistem digital pertanian dengan melibatkan generasi milenial akan semakin cepat. Penguatan digitalisasi pertanian ini dilaksanakan melalui Program Millennial Smartfarming.

Program tersebut bertujuan untuk menciptakan petani-petani muda yang memiliki kapabilitas dalam mengelola proses bisnis pertanian dengan memanfaatkan teknologi. Dengan demikian digitalisasi pertanian dapat benar-benar dirasakan manfaatnya di sektor pertanian. Program Millennial Smartfarming BNI ini mengedepankan pemberdayaan petani muda melalui pembinaan dan pengembangan ekosistem pertanian digital (Internet of Things/IoT) dari hulu ke hilir serta meningkatkan inklusi keuangan desa.

Dalam kaitan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi BNI atas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terutama di sektor pertanian. Saat ini, Kemenko Perekonomian terus mendorong penyaluran KUR klaster pertanian agar turut mendorong korporatisasi petani, sehingga dapat membuka akses ekonomi yang lebih luas. Salah satu program untuk mendorong KUR klaster pertanian menjadi lebih masif adalah melalui Program Millennial Smartfarming BNI.

Selain sektor pertanian, BNI juga fokus dalam pendampingan serta upaya graduasi terhadap UMKM. Proses ini dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu pendampingan untuk meningkatkan kapasitas produksi UMKM, kemudian mendorong UMKM agar segera melakukan digitalisasi dalam proses bisnisnya. Tahap berikutnya adalah membantu membuka akses pasar online dan selanjutnya memberikan akses pasar ekspor melalui cabang-cabangnya di luar negeri.

Pada Jumat (24 September 2021), Menko Airlangga berkunjung ke Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten, Jawa Tengah untuk menyaksikan pelaksanaan Program Millennial Smartfarming BNI. Hadir juga pada kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya, Deputi II Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud, Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik WIjayanto, GM Divisi Bisnis Usaha Kecil & Program BNI Bambang Setyatmojo, Pemimpin BNI Kantor Wilayah Yogyakarta, Mohammad Hisyam, perwakilan UMKM, serta petani yang dilaksanakan dengan standar protokol kesehatan yang ketat.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, dilakukan pula penyerahan KUR secara simbolis kepada UMKM binaan BNI, serta penyerahan CSR berupa 1 unit mobil Ambulance kepada yayasan Al Hakim. Penyerahan CSR ini merupakan wujud kepedulian BNI terhadap lingkungan sosialnya.

Airlangga menjelaskan dalam sambutannya, “Pertanian era Society 5.0 bercirikan sinergi bersama untuk sektor pertanian yang melibatkan teknologi informasi dan jaringan internet yang menghubungkan semua unit operasinya dengan berbagai instrumen (sensor, satelit, drone) dan peralatan (robot dan mesin) yang memungkinkan itu semua bekerja secara sinergis, cepat, dan akurat berdasarkan data dan informasi relevan terkini. SDM yang kita miliki harus paham akan hal tersebut, sehingga peran dari generasi muda atau generasi milenial ini yang menjadi penggerak pertanian,” jelasnya.

Sementara itu, Sis Apik WIjayanto mengatakan, BNI mengajak para milenial yang siap dan memiliki semangat yang tinggi untuk menjadi usahawan pertanian dengan berperan sebagai key player dari aktivitas bisnis pertanian dimulai dari pendataan dan akuisisi petani menggunakan aplikasi teknologi. “Penerapan teknologi digital selama budidaya, hingga penggunaan sistem informasi digital pada manajemen usaha pertanian, maupun pembukaan akses pasar”, ujarnya.

Hartoyo, salah satu petani milenial yang mengikuti program ini mengatakan, aplikasi yang dipelajari ternyata tidak begitu sulit digunakan. ”Kami jadi sadar selama ini budidaya yang kami lakukan masih konvensional dan kami akan coba manfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan hasil panen di lahan terbatas kami. Terobosan seperti ini memang yang kami butuhkan dan kami harapkan hasil yang terbaik untuk kelompok tani kami”, katanya.

Pada kesempatan yang sama, General Manager Divisi Bisnis Usaha Kecil dan Program BNI, Bambang Setyatmojo menambahkan “Program millennial smartfarming diharapkan dapat memberikan stimulasi positif kepada para pelaku usaha pertanian, tidak hanya terbatas pada aspek budidaya pertanian juga mampu mengintegrasikan secara modern potensi lain dalam perikanan/peternakan, sehingga diujungnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian diharapkan juga dapat meningkatkan penyaluran KUR BNI”, ungkapnya.

BNI kian aktif mendukung kesejahteraan petani melalui realisasi penyaluran KUR di sektor pertanian. Dimana KUR BNI sektor pertanian Kabupaten Klaten per 31 Agustus 2021 sebesar Rp 577,6 milyar dan tersebar ke 104 petani. Adapun KUR sektor pertanian BNI secara keseluruhan menyentuh angka Rp 5,312 triliun dan dapat dirasakan oleh 124.129 petani.(Jef)

ekbis

Terkait Deposito, Nasabah Harus Sangat Teliti

Tinggalkan komentar

Makassar:(Globalnews id)–Hingga saat ini deposito sangat diminati sebagai salah satu pilihan investasi. Namun begitu, sebelum masyarakat memilih produk deposito, masyarakat harus sangat teliti.

Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra mengatakan, deposito dilakukan di perbankan berada di bawah pengawasan OJK dan tingkat bunganya di bawah pengawasan LPS.

“Walau produk ini di bawah pengawasan beberapa lembaga terkait, namun nasabah tetap harus teliti. Pastikan bilyet depositonya asli dan benar masuk ke sistem perbankan yang bersangkutan,” lanjutnya,Jum,at (24/9/2021)

Selain itu, penyetoran dana harus dilakukan sendiri dan pastikan memang masuk ke rekening deposito perbankan yang bersangkutan.

Ariston juga mengimbau agar masyarakat tidak termakan iming-iming, bila ada orang yang menawarkan untuk mewakilkan penyetoran uang. Pasalnya, kita tidak tahu uang itu benar masuk ke bank atau tidak.

Nasabah juga harus mengecek, apakah penawaran deposito memang terdaftar sebagai produk perbankan tersebut. “Biasanya, ada nomor seri unik di bilyetnya dan ditandatangani pejabat bank yang bersangkutan,” tuturnya.

Terakhir, Ariston juga nasabah untuk melakukan penyetoran secara langsung. Bukan diwakilkan karyawan bank tersebut.

“Deposito seharusnya dilakukan nasabah sendiri. Ada juga nasabah yang tidak melakukan pengecekan secara teliti di bilyet dan di slip setoran. Ini menjadi bahaya,” tutupnya.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Siap Dampingi UMKM Desa Bakung Kidul Cirebon Go Internasional

Tinggalkan komentar


Cirebon:(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) memberikan perhatian yang lebih bagi produk-produk UMKM di berbagai wilayah di Indonesia yang memiliki potensi untuk ekspor. Salah satu produk unggulan UMKM yang dinilai memiliki nilai jual tinggi dan potensial dikembangkan untuk pasar ekspor adalah produk UMKM dari desa Bakung Kidul, Jamblang, Cirebon. Produk-produk unggulan UMKM dari wilayah ini adalah produk rotan, jangkrik dan Tape Bakung.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Arif Rahman Hakim, mengatakan bahwa Cirebon memang sejak dulu dikenal sebagai penghasil produk rotan berkualitas. Sekitar 80 persen produk rotan yang dieskpor berasal dari Cirebon dimana Desa Bakung Kidul menjadi salah satu desa penyuplai produk rotan. Arif menyatakan pihaknya siap mengadvokasi hasil kerajinan rotan dari Cirebon agar pangsa pasarnya semakin besar terutama untuk pasar ekspor.

“Pasar untuk industri olahan rotan memang luar biasa, nanti kita bisa hubungkan dengan ekosistem yang saat ini sudah kita bangun melalui Smesco. Mudah-mudahan dengan sinergi bersama bisa mendukung pengembangan UMKM di sini,” kata Arif Rahman Hakim saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Bakung Kidul, Kecamatan Jamblang Cirebon, Jumat (24/9).

Dia juga berharap agar produsen rotan dari wilayah ini dapat mendaftarkan diri di Aplikasi Bela Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Dengan teregistrasi dalam aplikasi ini, kesempatan UMKM untuk memasarkan produknya untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah. Di saat yang sama saat ini juga telah tersedia Pasar Digital (PaDi) untuk UMKM yang digagas oleh Kementerian BUMN. Melalui PaDi ini UMKM juga bisa menawarkan produk-produknya kepada BUMN .

“Jadi kan pemerintah dan BUMN punya kewajiban membeli produk UMKM melalui laman LKPP dan PaDi, jadi saya harap bapak – ibu bisa masuk ke situ agar bisa memperluas pemasaran. Mudah – mudahan ini bisa dimanfaatkan. Untuk perluasan pemasaran khusus untuk ekspor kita bisa fasilitasi lewat Smesco agar ada pendampingan,” papar Arif.

Arif Rahman Hakim juga mengapresiasi inovasi usaha yang dilakukan oleh kelompok UMKM di desa Bakung Kidul tersebut lantaran dapat membaca peluang usaha dengan sangat baik yaitu dengan membuat usaha budidaya jangkrik. Diketahui jangkrik menjadi salah satu komoditas unggulan yang memiliki demand yang sangat tinggi. Namun jumlah produsen secara nasional sangat terbatas. Akibatnya permintaan yang tinggi tersebut kerap tidak sebanding dengan pasokan yang ada.

Menurutnya inisiasi dari Kuwu Desa Bakung Kidul dengan budidaya jangkrik dan menjadikan sebagai bahan pangan olahan akan membuka kesempatan bagi UMKM di wilayahnya tumbuh lebih agresif. Terlebih dari sisi permintaan jangkrik hidup untuk pakan ikan hias, burung dan lainnya di Jawa saja sangat tinggi.

Dari dua jenis bisnis UMKM yang banyak dikembangkan di Desa tersebut, Arif Rahman Hakim menegaskan bahwa pihaknya komitmen untuk terus melakukan pendampingan usaha agar dari Desa tersebut muncul UMKM Champion yang bisa menembus pasar ekspor. Dukungan lain yang bisa diberikan oleh KemenkopUKM pada UMKM di wilayah ini adalah dari sisi pendanaan untuk penambahan modal kerja. Untuk itu dia berharap agar UMKM-UMKM di desa Bakung Kidul dapat terkonsolidasi dalam satu wadah koperasi agar Kementerian UMKM bisa membantu dari sisi permodalan.

“Kami punya lembaga namanya LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) untuk membiayai UMKM dengan biaya yang sangat murah yaitu 3 persen. Namun syaratnya bisa akses ke lembaga ini harus dalam wadah koperasi. Sebagai UMKM bapak-ibu perlu membentuk satu organisasi berbentuk koperasi agar bisa akses pembiayaan, agar usaha kita bisa semakin berkembang,” pungkasnya.

Sementara itu Kuwu Desa Bakung Kidul, Bambang Setiawan, mengatakan bahwa memang UMKM yang memproduksi rotan di wilayahnya beberapa sudah berhasil menembus pasar ekspor. Namun belakangan permintaan sedikit mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Sebelum pandemi rata-rata pasokan produk ekspor rotan dari Cirebon mencapai 1.500 kontainer dan diantaranya adalah produk olahan rotan dari wilayahnya.

Dia berharap pemerintah dapat membantu para UMKM rotan lebih mudah mendapatkan bahan baku serta dukungan pembiayaan untuk tambahan modal kerja. Diakui hingga kini bahan baku menjadi salah satu masalah yang sepenuhnya aman. Sebab bahan baku rotan masih mengandalkan pasokan dari wilayah Kalimantan dan Sumatra sehingga biaya logistik cukup tinggi. Sementara pandemi yang berkepanjangan mengakibatkan modal usahanya tergerus.

“Kita ingin dibantu dari sisi penguatan SDM dan dari sisi permodalan untuk mengembangkan usaha kami. Selain itu juga perlu dukungan teknologi untuk memaksimalkan potensi yang ada di wilayah kami,” ucap Bambang.

Terkait dengan hasil budidaya jangkrik, diakuinya bahwa saat ini permintaan pasar ekspor sangat tinggi. Namun pihaknya tidak berani mengambil kesempatan tersebut lantaran keterbatasan produksi. Sementara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri saja masih sangat kurang. Di Jawa sendiri pangsa pasarnya mencapai Rp50 miliar dalam sebulan.

“Kalau kita terima tawaran ekspor itu, dipastikan itu akan habis dan kebutuhan untuk wilayah Jawa saja tidak bisa ditutupi. Jadi jangan sampai jangkrik saja kita harus impor apa jadinya nanti,” pungkasnya.

Sementara itu Camat Kecamatan Jamblang, Tarsidi membenarkan bahwa potensi di wilayahnya adalah Rotan dan jangkrik. Namun di masa pandemi permintaannya memang sempat mengalami penurunan. Menurutnya hasil budidaya jangkrik dari desa Bakung Kidul tersebut dapat juga diolah menjadi aneka pangan olahan dan produk suplemen kesehatan.

“Jangkrik dulu tidak dilirik namun berkat kreatifitas dari UMKM kita sekarang ini  sering kehabisan stok,” ulasnya.

Dia berharap pemerintah pusat melalui KemenkopUKM dapat membantu UMKM di wilayahnya bisa lebih inovatif dan daya saing produknya unggul. Diakui kemampuan pemerintah daerah sangat terbatas untuk mendampingi seluruh UMKM di Kecamatan Jamblang.

“Kedatangan pak Sesmen ini kami harap bisa melihat langsung potensi apa yang ada di desa Bakung kidul. Kami akui ketidakberdayaan pemerintah daerah untuk suport UMKM secara keseluruhan, kalau hanya sebatas diklat (pelatihan) bisa diatasi namun untuk hal permodalan kami jujur belum bisa,” pungkasnya.(Jef)

koperasi dan ukm

Terpilih Jadi Ketum Iskindo, Ini Misi Riza Damanik

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews id)-Peserta Kongres III Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) menobatkan M Riza Damanik, PhD sebagai Ketua Umum untuk periode 2021-2026, pada Kamis (23/9) malam.

Kongres organisasi beranggotakan sekitar 35 ribu orang ini digelar secara hybrid, luring dan daring. Sebanyak 115 peserta dari berbagai provinsi mengikuti kongres secara luring, yakni di CK Tanjung Pinang Hotel & Convention Center, Kepulauan Riau. Sementara yang daring, mengikutinya secara live lewat aplikasi zoom.

Ada sembilan nama kandidat ketua umum yang muncul dalam kongres ini. Namun, pada akhirnya adalah Riza yang terpilih lewat musyawarah dan mufakat.

Riza bukanlah nama baru di lingkungan pegiat kelautan di Tanah Air. Sebelumnya, pada periode pertama Presiden Jokowi, Riza aktif mengawal agenda poros maritim sebagai Ahli Utama Kantor Staf Presiden bidang Kemaritiman.

“Kalau bukan karena tinta, takkan tertulis sebait puisi. Kalau tidak karena cinta. Takkan berkumpul kita disini,” ucap Riza, mengawali pidatonya.

“Dari langkat sampai ke Lotim,
bersama Hang Tuah dan Hang Jebat.
Selamat Hari Maritim. Maritim Kuat, Indonesia Hebat,” sambungnya disambut tepuk tangan peserta.

Ia kemudian menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum Iskindo periode 2018-2021 Bapak Zulficar Mochtar, panitia dan semua pihak yang telah mengawal kesuksesan Kongres III Iskindo. Termasuk seluruh pengurus DPW Iskindo yang hadir, baik daring maupun luring.

“Wabil khusus DPW Kepri yang telah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM ini juga menyampaikan terima kasih atas amanah yang diberikan. “Sebuah pekerjaan besar menanti di depan,” sebutnya.

Ia meyakini, dengan soliditas yang kuat dari seluruh pengurus DPP dan DPW di seluruh Indonesia nantinya mampu membuat pekerjaan besar tersebut menjadi terasa ringan, berhasil dan membawa manfaat untuk Indonesia.

Alumni Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Semarang ini lalu menyebutkan 3 syarat menjadi negara maritim yang kuat. Pertama, adanya SDA berkelanjutan. lalu, tersedianya SDM kelautan yang unggul, serta adanya kebijakan yang mendukung tumbuhkembangnya inovasi dan teknologi guna mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. “InsyaAllah SDM yang ada di ISKINDO dapat berkontribusi memenuhi syarat-syarat tersebut”, yakinnya.

Karena itu, ia akan memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, baik itu dengan K/L; pemerintah daerah; perguruan tinggi; organisasi profesi lainnya; BUMN; swasta; lembaga-lembaga penelitian di dalam dan luar negeri dan seterusnya—dalam rangka mempekuat kapasitas SDM Kelautan Indonesia.

“Termasuk mendorong pembentukan lembaga sertifikasi profesi jasa kelautan; memperluas peran sarjana kelautan dalam melahirkan inovasi dan teknologi guna mendukung cita-cita besar menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat,” tandasnya.

Secara internal, kelengkapan organisasi juga akan terus diperkuat. Seperti peningkatan kapasitas anggota, pendataan dan kemandirian organisiasi juga akan menjadi priroitas hingga melengkapi 34 DPW di 34 provinsi seluruh Indonesia.

“Terakhir, insyaAllah seluruh konsensus kelautan yang kita sepakati dari Kongres III ini akan kami jalankan sebaik-baiknya,” kata Riza.

Sebelum menutup pidatonya, pria kelahiran Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara ini kembali membawa  2 pantun.

“Dari kota berangkat mebat, sampai mencirim cari alpukat. Mari kita perkuat tekad, wujudkan negara maritim yang kuat,” ujarnya.

“Pergi ke laut membawa pukat, berlayar hingga ke Tunisia. Semoga ISKINDO membawa manfaat, memajukan kelautan Indonesia Kita, tutup Riza.

Koordinator Steering Comitee Kongres III Iskindo, Dr. Hendra Yusran Siri mengatakan pelaksanaan kongres III dilaksanakan pada momen yang tepat. Karena bersamaan dengan peringatan Hari Maritim yang akan diperingati pada tanggal 23 September 2021.

Menurut Hendra Iskindo hadir untuk memberikan warna dan kontribusi dalam memberi arah baru pembangunan kelautan bangsa Indonesia. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nanti, corak maritim dan kelautan harus mendominasi konsep pembangunan nasional. 

“Warna dan corak maritim dan kepulauan harus lebih terdeterminasi dalam blue print pembangunan nasional,” harapnya.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM dan Komisi VI DPR RI Tinjau Ruang Promosi UMKM di ASDP Merak

Tinggalkan komentar

Banten:(Globalnews.id)— Kementerian Koperasi dan UKM bersama Komisi VI DPRRI meninjau implementasi dari PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Peninjauan dilakukan dengan mengunjungi pelabuhan Merak Banten.

Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Hubungan Antar Lembaga Luhur Pradjarto mengatakan dalam kunjungan tersebut pihaknya mensoroti implementasi dari aspek pemberian ruang di infrastruktur publik untuk mendukung pengembangan dan promosi UMKM yang ditetapkan minimal 30 persen.

“Ternyata tadi setelah kita lihat bersama bahwa di ASDP di Merak ini sudah banyak tempat yang dialokasikan untuk UMK. Dari data yang ada sudah mencapai 58 persen untuk alokasi di area sini, tenantnya sebanyak 23 dengan ruang rata-2 ukuran 2×3,” ujar Luhur di sela-sela kunjungan tersebut.

Luhur berharap implementasi dari PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah khusus di infrastruktur publik di pelabuhan Merak terjadi kolaborasi kemitraan antar pelaku  usaha mikro, kecil dengan usaha menengah dan usaha besar, serta ada pendampingan bagi usaha mikro dan kecil yang dilakukan usaha menengah dan besar maupun pemangku kepentingan sehingga dapat mengangkat skala usaha mikro dan kecil.

“Terkait PPKM di sini, saya kira untuk memajukan UMKM supaya produk-produknya nanti agar digemari oleh konsumen, tentunya perlu adanya bimbingan dan pelatihan seperti pelatihan vocational dan juga perlu ada pendampingan. Kementerian Koperasi dan UKM maupun Pemerintah Daerah juga akan berkolaborasi menyiapkan bimbingan dalam bentuk pelatihan, serta memaksimalkan peran PLUT untuk melakukan pendampingan” kata Luhur.

Selain itu, dalam kunjungan tersebut pihaknya melihat UMKM yang ada di pelabuhan Merak belum membentuk koperasi. Untuk itu ia meminta pihak PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagai pengelola Pelabuhan Merak supaya memfasilitasi para pelaku usaha menjadi anggota koperasi atau membentuk koperasi, terang Luhur.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menjelaskan dalam PP No. 7 tahun 2021, mengamanatkan perusahaan BUMN untuk memberikan ruang promosi yang lebih besar kepada pelaku usaha kecil, menengah dan mikro supaya ekonomi recovery Covid-19 pasca pandemi bisa terjadi.

“Ini gerak dan BUMN akan menjadi leader sektor ekonomi dengan menarik dengan berbagai pelaku ekonomi lainya termasuk UMKM,” kata Aria Bima.

Ia menilai kolaborasi antar BUMN dan UMKM terlihat begitu kental di pelabuhan ASDP Merak. Infrastruktur yang disediakan untuk UMKM akan membuat UMKM berkembang bersama-sama dengan pengembangan wilayah di pelabuhan Merak, maupun pelabuhan-pelabuhan lainnya.

“Saya mengaspresiasi grand design dari ASDP khusunya di Merak yang tidak hanya melibatkan menjadikan satu kesatuan pengembangan ini dengan pengembangan UMKM di sekitar wilayah Banten dan saya berharap hal serupa menjadi pilot project untuk BUMN-BUMN lainya yang tugasnya membina pelaku UMKM itu,” pintanya.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi mengatakan sejak 2020 pihaknya sudah menarasikan kembali visi dan misi ASDP dimana pelabuhan ini diharapkan menjadi terdepan dalam menghubungkan masyarakat dan pasar melalui jasa penyeberangan pelabuhan terintergrasi dan tujuan wisata.

“Nah ini ada 3 pilar ASDP yang pertama kita fokus pada konektifitas kemudian juga dimana kita mengembangkan periode konektifitas, meningkatkan pasar pasar dalam PT Komersial juga ada rute rute perintis, info tambahan mungkin dari 272 lintasan kita 30% adalah lintasan komersial, lalu sisanya lintasan perintis,” tukas Ira Puspadewi.

“Kemudian untuk pariwisata kita sudah masuk mungkin hanya sebagai label, kita sudah mulai menjadi player dengan adanya kawasan Marina yang ada di Labuan Bajo dan juga kawasan di Batang yang akan segera dibangun,” tambahnya. (Jef)

ekbis, koperasi dan ukm

Berkat BNI & Berkah Kelapa,Kopwan Srikandi Sukses Ekspor Gula Semut dan VCO

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews id)- Koperasi Wanita (Kopwan) Srikandi, Purworejo, menjadi salah satu koperasi yang mampu
menembus pasar ekspor dengan produk turunan dari kelapa seperti gula semut atau gula kristal dan VCO (Virgin Covonut Oil).

Koperasi yang awalnya hanya bergerak di simpan pinjam (KSP) ini pun sejak 2020 sudah memiliki PT (Perseroan Terbatas ) dan meluncurkan produk terbarunya, berupa Coconut Nectar Syrup yang juga siap ekspor ke AS.

Ketua Kopwan Srikandi, Sri Susilowati SE mengakui, keberhasilan Kopwan Srikandi ini selain karena kegigihan para anggotanya, juga tak lepas dari dukungan perbankan,khususnya PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI.

“BNI adalah bank pertama yang mendukung kami untuk berkembang lebih besar, dengan menfasilitasi pembiayaan untuk pembelian kantor Kopwan Srikandi. Awalnya kami kan ngontrak, namun karena didukung BNI, pada akhir 2015, kami bisa memiliki kantor sendiri,” ujar Sri Susilowati, Kamis (23/9/2021).

Tak hanya itu kata Sri, setahun kemudian tepatnya pada 2016, BNI juga menfasilitasi pembelian pabrik atau Central Processing Unit Kopwan Srikandi di Kelurahan Cangkrep Kidul Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. “Awalnya kami juga ngontrak, sekarang dengan memiliki pabrik sendiri, kami bisa lebih efisien dan percaya diri dalam produksi dan ekspansi bisnis,” ungkap Sri.

Sri pun mengakui selama berhubungan dengan BNI selama ini, pelayanan yang diberikan BNI sangatlah bagus dan mempermudah UMKM yang ingin maju berkembang.Komunikasinya bagus dan lancar. “Saat pandemi, kami juga diberikan pendampingan dan
bimbingan sekaligus mendapatkan relaksasi kredit dari BNI. BNI lah yang pertama kali membantu kami selaku UMKM yang ingin lebih maju dan berkembang,”tambahnya.

Awalnya LSM Kartinem

Sri Susilowati pun berkisah tentang uniknya Kopwan yang ia pimpin. Pada awalnya, Kopwan Srikandi adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kartinem pada 2004, yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan anak.
Menurutnya, pemilihan nama Kartinem bukanlah tanpa alasan. Ada keinginan meneruskan perjuangan Kartini saat itu. “Awalnya memang akan dinamai Kartini, tetapi rasanya kok berat karena belum tentu bisa seperti Kartini, ” kenangnya.

Maka dipilihlah nama Kartinem yang menurutnya lebih memasyarakat. “Jadi memang inspirasi utama saya adalah Kartini. Beliau adalah anak bupati yang mau mengikhlaskan diri untuk berbakti,” imbuhnya.

Berkiprah di LSM tidaklah mudah. Untuk mendanai segala aktivitas organisasi, ia merogoh kantong pribadi. Inovasi pun muncul dengan mendirikan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mitra Sejahtera yang bergerak di bidang produksi minyak goreng kelapa murni. Sri bercerita,
saat pertama jualan minyak goreng itu banyak tantangan. “Dengan telaten saya plastiki, keliling, menitipkan ke PKK, kelompok wanita dengan pembayaran bulan depannya,” ujarnya.

Berbarengan dengan pendirian KUB, Sri Susilowati pun menyiapkan satu wadah koperasi sebagai target, karena ia sadar, dengan memiliki Badan Hukum (BH) maka semakin mudah untuk berkembang.

Maka pada tahun 2007 menjadi pra koperasi dengan nama Srikandi. Saat itu baru bergerak di bidang simpan pinjam.
Upaya KSP Srikandi mengembangkan diri tidaklah mudah. Penuh perjuangan dan
kesabaran. Namun, berbekal tekad Susilowati, modal Rp 10 juta yang dimiliki mampu meyakinkan puluhan perempuan yang menjadi anggotanya.

“Saat itu saya pancing dengan Rp 10 juta. Saya berpikir bagaimana agar uang tersebut tidak habis dan akhirnya modal itu digulirkan untuk simpanan pokok anggota,” lanjutnya.

Budaya Menabung

Unit simpan pinjam berjalan. Untuk menjaga stabilitas koperasi, Sri mengajak seluruh anggota membudayakan menabung. Masing – masing anggota dihadiahi sebuah kaleng.

Dalam tiap pertemuan, tabungan dibuka dan dimanfaatkan untuk menyetor simpanan wajib Rp 2.000. Setiap bulannya rata-rata anggota dapat menabung Rp 20.000 sampai Rp 100.000. Bagi mereka tidak terasa, tabungan itu bisa untuk bayar simpanan wajib dan simpanan sukarela,” jelasnya.

Terobosan itu membuat modal koperasi semakin kuat, simpan pinjam sehat, jumlah anggota pun terus meningkat menjadi 208 orang. Kopwan Srikandi lalu merambah bidang produksi gula kristal, minyak goreng, dan VCO. “Setelah didorong oleh pemerintah, akhirnya kami
mengurus legalitas dan resmi berbadan hukum pada 2014,” jelas Sri.

Sejak saat itu Kopwan Srikandi memantapkan diri untuk menjadi agen pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya lokal. Selain konsentrasi mensejahterakan anggota, koperasi juga berorientasi memberdayakan para petani kelapa yang tersebar di sejumlah
kecamatan. Tidak hanya di Kabupaten Purworejo, melainkan juga Kabupaten Kebumen, Kabupaten Ciamis(Jawa Barat), Kabupaten cilacap dan Kabupaten Wonosobo. “Sekarang kami sudah memiliki 2.750 petani kelapa bersertifikasi Organik EU dan USDA-NOP,” jelasnya.

Ekspor meluas

Saat ini rata-rata per bulan Kopwan Srikandi dapat memproduksi 225 ton gula semut, 5 ton VCO, 10 ton minyak goreng dan Gula Kelapa Syrup 12 ton. Pemasarannya menjangkau berbagai wilayah di Indonesia dan mancanegara. Bersama Kopwan Srikandi, impian Sri
terwujud. Dalam waktu yang singkat, ribuan petani kelapa di berbagai kecamatan dan kabupaten, terberdayakan.

Produk-produk yang dihasilkan, berupa VCO dan gula semut pun mampu menembus pasar ekspor.Negara tujuan ekspor nya pun terus bertambah luas. Jika selama ini pasar Australia ,Srilanka, India, Rusia dan Belanda. Sementara di Benua Amerika juga mencapai Kanada.

Ekspornya dalam bentuk curah Dan tak lama lagi produk turunan dari kelapa ini masuk pasar Amerika Serikat, setelah merampungkan beberapa persyaratan administrasi untuk bisa masuk ke negeri Paman Sam.

“Saat ini kami sedang komunikasi ke USFDA (United Stated of Food and Drug
Administration -red) agar kami menjadi member Amazon yang akan menjualkan produk kami di pasar Amerika Serikat. Kami sudah impor botol sebanyak 28.500 buah, sehingga ketika ada pesanan kita sudah siap,” tambah Sri. (Jef)

koperasi dan ukm

Dorong Peningkatan Penyaluran Dana Bergulir, LPDB-KUMKM Gelar Rapat Koordinasi di Jawa Barat

Tinggalkan komentar

Majalengka:(Globalnews.id)- Dalam meningkatkan penyaluran dana bergulir di Provinsi Jawa Barat, Lembaga Pengelola Dana Bergulir – Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus mendorong koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk Dinas Koperasi di Provinsi, hingga Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Hal itu dilakukan dengan menggelar Rapat Koordinasi dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM dan juga gerakan koperasi se Jawa Barat.

LPDB-KUMKM sebagai Satuan Kerja (Satker) dari Kementerian Koperasi dan UKM terus berupaya melayani koperasi di seluruh Indonesia. Sebab, saat ini Koperasi maupun Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di seluruh Indonesia sangat perlu bantuan, dukungan pembiayaan atau permodalan untuk keluar dari kesulitan akibat pandemi.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Kusmana Hartadji mengatakan, dengan rapat koordinasi yang dilaksanakan antara LPDB-KUMKM dengan Dinas Koperasi di wilayah Jawa Barat akan memberikan sinergi bersama dalam membantu koperasi-koperasi mengakses pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM.

“Dengan dilaksanakannya rapat koordinasi ini semoga akan memberikan informasi yang jelas terkait dengan penyaluran dana bergulir dan program LPDB-KUMKM kepada koperasi-koperasi di Jawa Barat. Dan semoga dengan adanya rapat seperti ini bisa meningkatkan aktivitas ekonomi dan juga pariwisata di Majalengka,” ujar Kusmana saat Acara Rapat Koordinasi Penyaluran Dana Bergulir di Majalengka, Jawa Barat.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo, menjelaskan dengan adanya pandemi Covid-19 ini memberikan tekanan yang besar terhadap bisnis koperasi dan juga pelaku UMKM, dengan demikian koperasi sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah, termasuk dalam hal ini LPDB-KUMKM yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah untuk membantu meningkatkan perekonomian di daerah.

“Kami LPDB-KUMKM melakukan upaya dalam mendukung koperasi dan UMKM agar terus bertahan menghadapi pandemi Covid-19 dengan 5 (lima) strategi percepatan penyaluran untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Supomo saat Acara Rapat Koordinasi Penyaluran Dana Bergulir di Majalengka.

Adapun, lima strategi percepatan yang dilakukan LPDB-KUMKM diantaranya, perluasan penyaluran melalui komunitas, melakukan fleksibilitas layanan dengan memberikan tarif murah, pemberian grace period, fokus kepada koperasi sektor riil dibidang pertanian, perikanan, dan peternakan, melakukan pengembangan skema venture approach untuk mendorong koperasi dibidang pangan atau berbasis ekspor, dan optimalisasi peran koperasi besar untuk memberikan multiplier effect.

Hal ini dilakukan LPDB-KUMKM karena untuk memberikan dukungan kepada koperasi maupun pelaku UMKM dalam menghadapi pandemi Covid-19, sebab salah satu dampak yang paling banyak menimpa koperasi dan pelaku UMKM adalah persoalan likuiditas keuangan yang membuat kinerja usaha menjadi tidak maksimal.

“Dengan itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengamanatkan kami LPDB-KUMKM untuk menyalurkan dana bergulir 100 persen kepada koperasi,” ungkap Supomo.
Supomo menambahkan, dalam mendukung kinerja keuangan koperasi, maupun akses permodalan bagi UMKM di seluruh Indonesia, LPDB-KUMKM menyadari tidak bisa jalan sendiri dan butuh dukungan seluruh pihak-pihak terkait, dalam hal ini Dinas Koperasi Provinsi, Kabupaten, dan Kota di seluruh Indonesia.

“Kami butuh percepatan penyaluran, karena memang kondisi pandemi Covid-19 mengharuskan kami segera menyalurkan dana bergulir untuk pelaku usaha yang mengalami kesulitan. Kenapa kami fokus menyalurkan ke koperasi, karena mengingat kondisi saat ini akan lebih mudah menyalurkan pinjaman/pembiayaan secara berkelompok yakni melalui wadah usaha koperasi yang dapat langsung menjangkau UKM-UKM. Oleh sebab itu, dengan kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UKM di Indonesia diharapkan dapat membantu koperasi dalam percepatan mengakses dana bergulir LPDB-KUMKM,” tambah Supomo.

Tercatat, sejak tahun 2008 hingga tahun 2021, dana bergulir yang telah disalurkan LPDB-KUMKM mencapai Rp13,362 triliun menyebar hampir ke seluruh wilayah di Indonesia. Khusus realisasi penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM di Provinsi Jawa Barat itu sendiri dari 2008 hingga 17 September 2021 telah mencapai Rp 1,346 triliun yang disalurkan kepada 339 mitra dan 20.526 UMKM.Khusus untuk Kabupaten Majalengka sendiri realisasi penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM dari 2008 hingga 2021 sebesar Rp26,05 miliar yang disalurkan kepada 20 mitra dan 1.632 UMKM.

Sedangkan untuk realisasi penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM tahun 2021, per tanggal 17 September 2021 telah mencapai Rp1.035 triliun dengan total mitra sebanyak 128, yang terdiri dari 80 mitra konvensional sebesar Rp516 miliar, dan 48 mitra syariah sebesar Rp518 miliar.

Diharapkan dengan dilakukannya Rapat Koordinasi Penyaluran Dana Bergulir di Majalengka, Jawa Barat, maka akan semakin banyak koperasi yang bisa mengakses dana bergulir dari LPDB-KUMKM, selain bisa memberikan peningkatan kinerja koperasi, pembiayaan yang diberikan dari LPDB-KUMKM juga dapat meningkatkan tata keloka koperasi yang semakin baik mulai dari perizinan, operasional, maupun pelayanan kepada anggota yang semakin terpercaya, akuntabel, dan profesional.

“Kami akan terus berupaya memberikan layanan yang maksimal, dan juga memberikan pembiayaan kepada koperasi-koperasi di seluruh Indonesia yang mudah, cepat, dan murah, tetapi juga mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Agar dana APBN yang kami gunakan ini tersalurkan dengan baik, tepat sasaran, dan juga memberikan dampak ekonomi yang besar untuk pertumbuhan ekonomi,” pungkas Supomo.

Selain itu, LPDB-KUMKM juga diamanatkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM untuk menyalurkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan berhasil tersalurkan sebanyak Rp1,292 triliun atau sebesar (100%) kepada 84 mitra dan 118.783 UMKM sepanjang tahun 2020.

Sementara itu, Bupati Majalengka Karna Sobahi menjelaskan untuk wilayah Majalengka sendiri dari sektor koperasi telah melaksanakan program revitalisasi koperasi yang bertujuan untuk mendorong koperasi bisa menjadi kekuatan utama perkonomian di Majalengka. Dirinya berharap, dengan adanya rapat koordinasi dengan LPDB-KUMKM bisa memberikan kemudahan bagi koperasi-koperasi dalam mengakses pembiayaan dana bergulir.

“Kami telah merevitalisasi serta membangun spirit berkoperasi agar menjadi kekuatan utama perekonomian di Majalengka. Menyadari hal tersebut, kami pun mengambil langkah konkret bagaimana menyelamatkan koperasi yang ada dengan memberikan bimbingan dan pelatihan kepada koperasi. Dengan rapat koordinasi ini diharapkan dapat menumbuhkan spirit bagi Dinas Koperasi dan UKM untuk membantu para pelaku koperasi di Provinsi Jawa Barat dalam mengakses dana bergulir LPDB-KUMKM,” pungkasnya.(Jef)

koperasi dan ukm

Butuh Konsolidasi Agar Produk UMKM Masuk Skala Ekonomi

Tinggalkan komentar

Manado:(Globalnews.id)- Dibutuhkan konsolidasi dan agregasi untuk menghasilkan produk UMKM dengan nilai tambah dalam skala ekonomi. Salah satu inisiasi pemerintah adalah melalui pengolahan terpadu UMKM.

Hal ini dikatakan Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan Kementerian Koperasi dan UKM Destry Anna Sari, saat membuka acara Pengembangan Model Kewirausahaan di Manado, Sulawesi Utara, beberapa hari yang lalu.

Terlebih lagi, lanjut Destry, mayoritas usaha mikro, pelaku usaha yang muncul karena kebutuhan atau terpaksa (necessity entrepreneur) yang tidak memiliki jiwa kewirausahaan. “Sehingga, produktifitas rendah, kurang inovasi, usaha yang tidak berkelanjutan, hingga kurang kompetitif di pasar global,” ungkap Destry.

Ditambah pula dengan UMKM menghadapi kendala konsistensi pada berbagai aspek usaha. Diantaranya, bahan baku, pembiayaan, pemasaran, teknologi dan SDM. “Hal ini menyebabkan baru 7% UMKM berjejaring dalam rantai nilai global,” ulas Destry.

Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas menginisiasi program Major Project Pengelolaan UMKM Terpadu 5 komoditas di 5 lokasi yang telah ditentukan. Program ini merupakan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja, tentang Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Pada 2022, 5 komoditas dan lokasi yang akan disasar adalah Provinsi Aceh untuk komoditas nilam, Kalimantan Timur dengan komoditas Biofarmaka, Jawa Tengah dengan komoditas kayu dan rotan, Nusa Tenggara Timur dengan komoditas sapi, dan Sulawesi Utara dengan komoditas kelapa.

“Skema pengolahan terpadu UMKM dilakukan dengan pendekatan klaster yang terkonsentrasi pada sebuah area dengan menggunakan konsep ruang produksi bersama untuk tercipta efisiensi,” urai Destry.

Menurut Destry, kegiatan Pengembangan Model Kewirausahaan di Manado sebagai salah satu dukungan untuk persiapan Major Project Pengolahan UMKM Terpadu. “Sejumlah peserta pelaku usaha yang bergerak dalam pengolahan kelapa dan turunannya diberikan materi untuk perubahan mindset dalam pengembangan produk dan pemasaran,” papar Destry.

Pemateri dalam kegiatan ini adalah Lewi Tjuaja pemilik PT Profil Mitra Abadi yang merupakan eksportir produk organik sekaligus agregator petani untuk menghasilkan produk komoditas pertanian unggulan. Dia membagikan pengalamannya (sharing best practice). “Petani harus berkolaborasi bekerja bersama-sama untuk dapat bersaing dan tercipta skala ekonomi yang besar,” kata Lewi.

Peserta juga didorong untuk melakukan perubahan mindset bisnis dan pemasaran yang disampaikan tim The Local Enabler melalui Muhammad Nur Rijaldi dan Fauzy Akmal yang merupakan generasi milenial dengan ide dan pemikiran kreatif. Berdiskusi dengan peserta untuk memunculkan gagasan-gagasan baru dalam penciptaan efisiensi dan pengembangan produk pelaku usaha.

“Inisiasi awal ini masih harus ditindaklanjuti lagi untuk mendukung berjalannya Major Project Pengelolaan UMKM Terpadu,” kata Destry.

Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa Selatan Meidy J Maindora mengatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan juga siap mendukung program ini dengan penyediaan infrastruktur akses jalan, serta penyesuaian program/ kegiatan pada RPJMD, dan rencana tata ruang dan rencana wilayah dalam pembangunan factory sharing.

“Kolaborasi, sinergi, dan komitmen bersama sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pelaksanaan Major Project ini,” pungkas Meidy.(Jef)