Semua tulisan dari globalnewsid

ekbis

Bukti Kontribusi terhadap Dunia Pendidikan, Angkasa Pura I Raih Penghargaan ISDA 2021

Tinggalkan komentar


Jakarta:(Globalnews.id) – PT Angkasa Pura I (Persero) senantiasa mengimplementasikan praktik bisnis berkelanjutan, salah satunya dengan berkontribusi terhadap pemberdayaan dan pengembangan lingkungan sosial, khususnya di bidang pendidikan, selain berkontribusi positif terhadap pemeliharaan lingkungan alam.

Hal tersebut dibuktikan dengan penghargaan Indonesia Sustainable Development Goals Award (ISDA) 2021 yang diraih Angkasa Pura I karena dinilai telah mengimplementasikan praktik tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan ISO 26000:2013 terkait tujuan pembangunan berkelanjutan atau _sustainable development goals_ (SDGs). Penghargaan tersebut diserahkan kepada Herriyanto, Corporate Social Responsibility Environment Senior Manager PT Angkasa Pura I (Persero) di Hotel JS. Luwansa Jakarta pada Jumat 17 September 2021.

“Penghargaan ini merupakan wujud komitmen Angkasa Pura I untuk turut mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia. Angkasa Pura I berterima kasih atas penghargaan ISDA 2021 yang diberikan dari Corporate Forum for SCR Development ini. Penghargaan ini merupakan penyemangat bagi kami, khususnya insan Angkasa Pura I yang menjalankan fungsi CSR,  dan menjadi pengingat bahwa sebagai perusahaan, Angkasa Pura I perlu berjalan beriringan dan berperan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan,” ujar Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi.

Adapun penghargaan ISDA 2021 yang dianugerahkan kepada Angkasa Pura I terkait dengan kontribusi perusahaan dalam pencapaian poin SDGs 4.1 tentang peningkatan pendidikan di mana pada bidang pendidikan ini Angkasa Pura I menginisiasi Program Beasiswa Diploma III (DIII)Program Studi Kebandarudaraan di Universitas Mataram.

Program Beasiswa DIII Kebandarudaraan dimulai sejak 2019 bagi siswa siswi lulusan sekolah menengah berprestasi dan berasal dari keluarga prasejahtera di  wilayah kerja Angkasa Pura I yang juga lulus seleksi perusahaan.  Adapun bentuk bantuan pada program beasiswa ini yaitu  beasiswa biaya kuliah hingga lulus; akomodasi siswa dalam _dormitory_ berserta dengan pemenuhan kebutuhannya; bantuan fasilitas pendidikan berupa laptop dan koneksi internet. Selain itu, penerima beasiswa juga diberikan program pengembangan diri seperti kursus Bahasa Inggris, pembinaan mental dan fisik untuk membentuk kedisiplinan, pembinaan keagamaan dan sosial, pengembangan _softskill_ melalui keikutsertaan pada ajang Duta Bahasa NTB dan kejuaraan olahraga lainnya. Hingga 2020, jumlah siswa yang menjadi peserta program beasiswa ini yaitu sebanyak 58 siswa yang terdiri dari 29 siswa per angkatan.

Nantinya, setelah lulus pendidikan tinggi, para penerima beasiswa D3 ini berkesempatan untuk diangkat menjadi karyawan Angkasa Pura I jika dinyatakan lulus tes kesehatan yang menjadi standar perusahaan. Lulusan program ini akan diposisikan sebagai Staf Operasi Bandara yang meliputi bidang-bidang seperti Aviation Security, Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran, dan Airport Operation Officer. 

Sebagai informasi, pada bidang pendidikan, Angkasa Pura I juga juga menginisiasi Program Perpustakaan Digital di Semarang untuk meningkatkan minat baca masyarakat melalui penyediaan website berisi e-book bacaan umum, remaja, anak, dan sastra klasik serta buku kurikulum 2013 untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah, serta buku audio juga film.

*Kegiatan CSR Angkasa Pura I Lainnya*

Untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan, Angkasa Pura I senantiasa mengantisipasi potensi dampak yang akan timbul, baik terhadap lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Oleh karena itu, Angkasa Pura I senantiasa berupaya memperhatikan dan memenuhi kepentingan dan harapan bersama para pemangku kepentingan perusahaan, terutama masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan, dengan perusahaan melalui pelaksanaan program-program yang sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals.

Pada masa adaptasi kebiasaaan baru, Angkasa Pura I menyesuaikan strategi CSR-nya sehingga dapat membantu masyarakat dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19. Salah satu inisiatif yang dilakukan yaitu dengan memberikan stimulus pembayaran angsuran bagi mitra binaan perusahaan agar keberlangsungan usaha dapat tetap terjaga. Selain itu, Angkasa Pura I juga turut aktif membantu penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 dan membantu masyarakat yang terdampak pandemi melalui pemenuhan kebutuhan alat kesehatan dan bantuan sembako. Untuk bantuan alat kesehatan beserta pendukungnya terdiri dari cairan disinfektan, hand sanitizer, kacamata google, fasilitas cuci tangan portable, alat pelindung diri (APD), alat semprot disinfektan, thermo gun, masker kain, masker N95, sarung tangan karet, komputer desktop, printer, face shield, mobil ambulance, sepatu medik.

Untuk mendukung strategi bisnis, Angkasa Pura I merancang program CSR yang relevan dengan bisnis kebandarudaraan yaitu merancang program CSR yang mendukung pengembangan pariwisata daerah seperti pembangunan fasilitas umum di tempat wisata, penanaman terumbu karang, dan penghijauan di daerah wisata. Adapun fasilitas umum yang dibangun di daerah wisata di wilayah bandara Angkasa Pura I beradaseperti Pantai Laisana Kupang, Pantai Pulisan Manado, Hutan Pinus Gunung Penggger Bantul, Taman Satwa Taru Jurug Surakarta, Pura Besakih Bali, Taman Bantimurung Maros; yaitu toilet umum, tempat sampah, pembangunan spot foto, pembangunan area komersil di tempat wisata, pembangunan titian di taman wisata mangrove, dan lainnya.

Angkasa Pura I juga berkontribusi terhadap perwujudan tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 3 yaitu kesehatan yang baik dan kesejahteraan dengan menginisiasi program pelayanan kesehatan keliling dengan nama Program “Ibu dan Anak Sehat, Bangsa Kuat”.  Program yang diinisiasi sejak 2012 lalu merupakan program pelayanan kesehatan umum, termasuk pengobatan bagi ibu hamil dan menyusui, pengobatan bayi dan balita, pemantauan tumbuh kembang balita, imunisasi wajib di 12 wilayah kantor cabang Angkasa Pura I.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Lepas Ekspor Biji Kopi Hasil Koperasi Ke Arab Saudi

Tinggalkan komentar


Subang:(Globalnews.id)-Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki kembali melepas ekspor ekspor kopi Java Preanger Arabica Speciality, produksi Koperasi Gunung Luhur Berkah ke Arab Saudi sebanyak 150 ton, dengan nilai ekspor sekitar 1 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 14.264.750.313.

Pelepasan ekspor pada hari ini merupakan pelepasan ekspor perdana mencapai 18 ton (satu kontainer) senilai 148.320 dolar AS atau setara dengan Rp. 2.076.480.000, yang selanjutnya akan dilakukan secara bertahap tiap bulan 1 kontainer.

“Ini menjadi bukti bahwa kualitas kopi Indonesia, khususnya yang memiliki Indikasi Geografis (IG) Java Preanger dari Jawa Barat, dapat memenuhi standar kualitas buyer di luar negeri,” tegas Teten dala acara Pelepasan Ekspor Komoditas Kopi Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah sekaligus Percepatan Koperasi Modern Yang Berorientasi Ekspor di Subang, Jawa Barat, Jumat (17/9).

Selain itu, MenKopUKM Teten menekankan, pelepasan ekspor ini juga menjadi contoh konkret bahwa, jika para petani kopi yang awalnya menanam secara sendiri-sendiri di lahan yang terbatas sempit, dapat dikonsolidasikan baik lahan maupun para petani tersebut ke dalam wadah koperasi, sehingga memiliki skala ekonomi dan dapat memenuhi permintaan buyer.

Menurutnya, pendekatan seperti ini yang dimaksudkan sebagai upaya strategis, dalam mengembangkan korporatisasi petani melalui koperasi. “Kita perlu dorong, koperasi berperan sebagai konsolidator sekaligus agregator, yaitu di samping konsolidasi petani dan lahan, koperasi juga menjadi offtaker pertama yang membeli hasil panen, mengolah dan menjalin kemitraan usaha dengan buyer,” imbuh Teten.

Sebagai koperasi eksportir, ia berharap ekspor kali ini menjadi momentum bagi gerakan Koperasi Indonesia lainnya, khususnya di provinsi Jawa Barat dan kabupaten Subang, untuk segera bangkit dan menangkap peluang-peluang pasar yang masih terbuka luas untuk produk-produk pangan Tanah Air.

Namun kendala ekspor koperasi terkait ketersediaan serta biaya kontainer yang tinggi, terlebih saat pandemi Covid-19, Teten bilang hal tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah. Di mana dalam hal ini KemenKopUKM juga berkoordinasi dengan Kemendag, Bea Cukai dan pihak terkait lainnya.

“Ini sedang sama-sama kami teliti dan dipelajari bagaimana di negara lain juga mengalami kesulitan ekspor terkait kontainer. Apakah nanti akan ada insentif atau seperti apa,” jelas Teten.

Yang perlu diapresiasi dari ekspor kopi oleh Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah ini pun tetap bisa diatasi walau kesulitan kontainer bahkan harganya naik hingga tiga kali lipat. “Atas bantuan banyak pihak, bersyukur ekspor tetap berjalan. Ini yang harus kita bantu bersama-sama dengan berkolaborasi,” ucap MenKopUKM.

Ketua Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Miftahudin Shaf berterima kasih kepada KemenKopUKM yang senantiasa hadir mendampingi dan membuka akses pembiayaan bagi koperasi binaannya.

“Kami juga di-support dari berbagai pihak termasuk Bank Indonesia (BI), bagaimana menjadi agregator kopi di Jabar, sehingga kami mendapat pasokan bahan baku yang diambil dari Garut,” katanya.

KemenKopUKM lanjut Miftahudin, juga terus membantu pendampingan dan menghubungkan dengan Agritera yang merupakan NGO internasional. “Kami juga difasilitasi berbagai sertifikasi untuk ekspor. Sehingga ke depan kami bukan hanya bisa mengekspor bahan mentah kopi saja, saja tetapi juga lahan, sehinhga membuat nilai tambah yang lebih besar. Setelah ini kami rencana prospek ekspor ke Belanda,” jelasnya.

Sementara dalam mengembangkan pasar di dalam negeri, Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah juga difasilitasi pameran oleh KemenKopUKM, agar tetap eksis di pasar lokal. Selain itu pihaknya juga melakukan digitalisasi koperasi untuk budidaya kopi oleh kementerian, sehingga kegiatan usahanya memang fokus perkebunan dari hulu ke hilir.(Jef)

koperasi dan ukm

Perkuat Sektor Pangan Lewat Korporatisasi Petani, MenKopUKM Teten Masduki Minta Petani Bergabung ke Koperasi

Tinggalkan komentar

Subang:(Globalnews id) – Kementerian Koperasi dan UKM berkomitmen terus memperkuat sektor produksi, terutama koperasi yang bergerak di sektor pangan, lewat korporatisasi petani dan nelayan. Koperasi pun diminta mengkonsolidasikan para petani berlahan sempit untuk bergabung.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, upaya penguatan sektor pangan ini mengingat adanya ancaman krisis pangan penduduk dunia berdasarkan hasil kajian Lembaga Pangan Dunia atau FAO (Food and Agriculture Organization).

“Indonesia punya potensi ekonomi di sektor pangan yang sangat besar. Termasuk buah-buahan tropis, holtikultura, produk herbal, hingga rempah-rempahan. Bahkan berkualitas ekpor dan bisa menjadi substitusi impor. Namun, sayangnya masih banyak pula produk pertanian kita seperti beras, kedelai, dan susu  masih impor,” kata Teten dalam sambutan Diskusi Koperasi Sektor Pangan se-Provinsi Jawa Barat yang mengusung tema Model Bisnis Koperasi Sektor Pangan di Subang, Jabar, Jumat (17/9).

Diakui Teten, sektor pangan diurus oleh banyak kementerian. Dalam hal ini, KemenKopUKM ditugaskan membenahi kelembagaan usahanya, yakni melalui koperasi. Teten menegaskan, koperasi harus berperan sebagai konsolidator dan aggregator sekaligus. Koperasi menjadi solusi pertanian di struktur ekonomi tanah air di level mikro.

“Petani kita banyak yang mengerjakan di lahan sempit ini digabungkan dan dikonsolidasi lewat koperasi, diwujudkan dalam corporate farming. Saat ini kami berkolaborasi dengan banyak kementerian dan BUMN memperkuat apa yang Presiden Jokowi sebut korporatisasi petani,” imbuhnya.

Tujuan utamanya adalah membangun kelembagaan ekonomi petani dalam bentuk koperasi dalam skala ekonomi yang terhubung dengan lembaga pembiayaan dan market. Pasalnya selama ini, perbankan masih enggan memberikan pembiyaan ke sektor pangan karena dinilai berisiko tinggi.

“Ini bisa menjadi solusi sistem pertanian kepada petani lahan sempit. Kalau petaninya digabung dalam koperasi, pembiayaan jadi mudah. Sehingga ketahanan pangan juga dapat diwujudkan jika para petani dan nelayan bergabung dalam wadah koperasi,” tegas Teten.

Di Subang sendiri, sambung Teten, ada sekitar 6.000 hektare lahan yang dimanfaatkan sebagai lumbung pertanian yang bisa menyiapkan padi premium dan ditargetkan minimal bisa memproduksi padi 10 ton per hari.

Petani juga kini bisa memanfaatkan perhutanan sosial. Di mana satu kepala keluarga memperoleh 2 hektare lahan, bahkan bisa diperpanjang hingga 30 tahun.

“Kami dengan Provinsi Jabar coba merevitalisasi lagi koperasi pangan yang potensial untuk kita perbesar dan dihubungkan ke lembaga pembiayaan,” jelas Menteri Teten.

Berdasarkan Online Data System (ODS) KemenKopUKM per Desember 2020, terdapat sebanyak 127.124 unit koperasi yang bergerak di sektor riil. Jumlah ini terdiri dari 57,6 persen Koperasi Konsumen, 19,8 persen Koperasi Jasa, 13,9 persen Koperasi Simpan Pinjam, 5,76 persen Koperasi Produsen, 2,85 persen Koperasi Pemasaran, dan lainnya.

Sementara, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB naik menjadi 15,46 persen (terbesar kedua setelah Industri Pengolahan) atau senilai Rp570,11 triliun. Sektor lainnya (Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Konstruksi dan sektor lainnya), justru mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) pada triwulan II-2020.

“Jumlah UMKM yang berusaha di bidang pangan dengan proporsi 31,27 persen dari total jumlah UMKM sebanyak 64 juta unit,” sebutnya.

Di kesempatan yang sama, Bupati Subang Ruhimat menuturkan, di luar 6.000 hektare lahan potensial untuk padi, Subang juga memiliki 20.000 ha lahan Perhutani yang saat ini dikelola masyarakat dan lahan eks PTPN sebesar 16.000 ha.

“Ini memberikan berkah bagi rakyat Subang jika dikelola dengan baik. Ditambah pantai di Subang sepanjang 44 kilometer juga kami punya sudah dimanfaafkan pengusaha peternak udang paname. Kami baru saja membantu para pertambak sekitar 9 juta bibit ikan bandeng dan ikan windu,” jelas Ruhimat.

Tak hanya itu, Subang juga sedang membangun Pelabuhan Patimban, yang diharapkan bisa mempermudah jalur ekspor.

“Kami mohon bantuan dari pemerintah untuk mengirim tim teknis dan tenaga ahli untuk membantu mengembangkan potensi pangan di Subang. Masalah modal, KemenKopUKM sudah hadir melalui LPDB-KUMKM,” ucap Ruhimat.(Jef)

koperasi dan ukm

Pelabuhan Merak – Bakauheni Jadi Salah Satu Usulan Pilot Project Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan UMKM

Tinggalkan komentar

Serang:(Globalnews.id)– Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dalam Pasal 60 mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan/atau Badan Usaha Swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit 30% total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, tempat istirahat dan pelayanan jalan tol.

Menindaklanjuti PP tersebut, PT ASDP Indonesi Ferry telah menyediakan lebih dari  30% lahan untuk tempat promosi usaha mikro dan kecil di Pelabuhan Merak-Bakauheni.

“PT ASDP Indonesia Ferry sebagai pengelola Pelabuhan Merak, menjadi salah satu usulan pilot project dalam implementasi mandat PP 7 Tahun 2021 khususnya penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil,” kata Deputi Usaha Kecil Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba, Kamis (16/09/2021) saat meninjau kesiapan Pelabuhan Merak.

Hanung mengatakan PP No. 7 Tahun 2021 bertujuan untuk membuat koperasi dan UMKM semakin berdaya saing, terlebih lagi 99 persen UMKM adalah usaha mikro. Sektor usaha ini harus didorong untuk naik kelas sehingga porsi usaha kecil dan menengah menjadi lebih besar.

Dalam kunjungan tersebut, KemenkopUKM dan PT ASDP Indonesia Ferry sepakat untuk melakukan kolaborasi untuk membantu memberikan informasi jasa dan produk yang dibutuhkan, membantu kurasi produk UMKM, membantu display produk UMKM unggulan. 

“Kerjasama dengan ASDP sangat strategis. Mereka memiliki ratusan pelabuhan yang bisa dijadikan sebagai ruang promosi UMKM. Di Pelabuhan Merak saja, setiap hari  ada lalu lintas 26.000 orang. Kerja sama ini bukan CSR tapi bisnis yang saling menguntungkan antara ASDP dan UMKM.  Pemerintah dalam hal ini akan mendukung peningkatan kompetensi UMKM,” kata Hanung.

Febrizal Efendi, Manajer  Kerjasama Usaha PT ASDP Indonesi Ferry mengatakan sudah menyediakan alokasi tempat berusaha bagi pelaku UMKM  lebih dari 30%. Saat ini sudah mencapai 39 % melebihi dari yang diamanatkan PP No. 7 Tahun 2021.

“Kami menyatakan bahwa UMKM  adalah partner kami, karena kami melihat kegiatan bisnis UMKM sangat potensial, Kami berharap sinergi program ini dapat terus ditingkatkan sesuai dengan arahan pemerintah,” kata Febrizal.

Pelabuhan-pelabuhan di bawah pengelolaan PT ASDP,  termasuk Terminal Terpadu Merak dan Bakauheni Harbour City akan menyediakan sentra UMKM untuk mendukung tercapai UMKM naik kelas. 

PT ASDP Indonesia Ferry mengalokasikan sebagian area  yang dimanfaatkan oleh UMK pada Dermaga Reguler Merak dan Terminal tepadu Merak  dengan ragam jenis usahanya meliputi rumah makan, souvenir/oleh-oleh, fotocopy, dan toko kelontong (bahan pokok, makanan dan minuman).

“Kami  mendorong  agar dapat dibentuk koperasi sebagai pengelola tempat promosi dan pengembangan usaha bagi UMK secara professional,” kata Hanung.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah pun telah mendukung UMK dengan program BPUM dan KUR. Penyaluran KUR per 5 september 2021 mencapai Rp 177,71 triliun atau sebesar 70,06% dari target Rp 253,6 triliun. (Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Dorong Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta :(Globalnews id)– Pertumbuhan wajib pajak UMKM mengalami peningkatan sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. (Jef)

PP tersebut  memberikan skema kemudahan dan insentif bagi UMKM dengan pengurangan tarif PPh final menjadi 0,5%. 

Oleh sebab itu, wajib pajak UMKM yang pada 2016 mencapai 1,45 juta, pada 2019 tumbuh menjadi 2,31 juta wajib pajak atau naik 59%.

“Melalui skema pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, UMKM mendapatkan beberapa manfaat penting, yaitu penghitungan pajak dengan cara yang mudah dan sederhana, beban pajak yang lebih ringan, tarif rendah yang memotivasi kemudahan berwirausaha, peningkatan kepatuhan sehingga UMKM lebih bankable dan akses UMKM naik kelas lebih terbuka,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat memberikan sambutan pada Webinar “Aspek Perpajakan, Akuntansi, dan Digital Marketing untuk UMKM,” Kamis (16/9/2021).

Webinar diselenggarakan oleh Halo Pajak bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia. Turut hadir, Direktur Utama Halo Pajak Wiston Manihuruk dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Abdul Rahman Kadir.

MenKopUKM mengatakan, pelaku UMKM merupakan potensi wajib pajak yang sangat besar. Jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit atau 99,9% dari populasi pelaku usaha dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,7%.

“Akan tetapi, meski jumlah wajib pajaknya sudah meningkat, kontribusi pajak UMKM tercatat masih sangat rendah,” kata Menteri Teten.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, pada tahun 2019, kontribusi PPh final UMKM berjumlah Rp7,5 triliun, atau hanya sekitar 1,1% dari total penerimaan PPh secara keseluruhan di tahun yang sama sebesar Rp711,2 triliun. 

Menteri Teten mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM dengan adanya skema penyederhanaan penghitungan, pelaporan, dan pengenaan satu jenis pajak untuk UMKM.

Selain memberikan pengurangan PPh final menjadi 0,5%, PP Nomor 23 Tahun 2018 juga  memberikan alokasi waktu yang dapat digunakan UMKM belajar pembukuan dan pelaporan keuangan yaitu 7 tahun untuk WP perorangan, 4 tahun untuk WP badan usaha berbentuk koperasi, CV, atau firma, dan 3 tahun untuk WP badan berupa PT.

MenKopUKM mengatakan, melalui PP Nomor 7 Tahun 2021, pemerintah juga  turut mendukung pengembangan aspek akuntansi UMKM, yaitu dengan mengamanatkan penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi UMKM secara gratis oleh pemerintah.

“KemenkopUKM saat ini telah mengembangkan Lamikro, Laporan Akutansi Usaha Mikro, sebuah aplikasi laporan keuangan sederhana untuk usaha mikro,” kata Teten.

Melalui Lamikro, pelaku usaha dapat menghitung arus kas, belanja, pendapatan, dan laba secara mudah karena dapat diakses melalui ponsel berbasis Android atau/juga website www.lamikro.com secara gratis. Aplikasi lamikro sudah memenuhi standar akutansi Entitas Mikro Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia sehingga pembukuan pelaku usaha dapat diakui oleh bank.

Menyinggung digitalisasi UMKM, Menteri Teten mengatakan pemerintah telah menargetkan 30 juta UMKM masuk dalam ekosistem digital hingga tahun 2024. Berbagai langkah  dilakukan untuk mencapai target tersebut di antaranya adalah program kerja sama literasi digital dengan Mikromaju dan Google Bisnisku, pelatihan digitalisasi, platform pelatihan online Edukukm.id, Lamikro, onboarding social media dan ecommerce lokal, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, PaDi UMKM, Bela Pengadaan LKPP, hingga kemitraan ekspor. (Jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM  Dukung Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pengurus Koperasi Sektor Riil menuju Entitas Bisnis Modern

Tinggalkan komentar

Garut: (Globalnews id) – Kementerian Koperasi dan UKM-Deputi Bidang Perkoperasian mendukung peningkatan kapasitas dan kompetensi pengurus koperasi sektor riil menuju entitas bisnis modern.  Deputi Perkoperasian Ahmad Zabadi menegaskan bahwa kedepan koperasi harus dikelola sebagai entitas bisnis modern sehingga tidak terkesan jadul dan lemah. 

Hal ini diungkapkan Deputi Zabadi dalam pembukaan Bimbingan Teknis Penerapan Manajemen Koperasi Modern dan  Pelatihan bagi Pengurus Koperasi di Kampung Sumber Alam Resort, dan Hotel Aleiyra Garut, Jawa Barat beberapa hari yang lalu.

Deputi Zabadi menekankan bahwa mengurus koperasi adalah mengurus entitas bisnis, jangan lagi memperlakukan koperasi sebagai ormas atau lembaga sosial. Sebagai entitas bisnis tentunya harus dikelola secara professional dengan strategi bisnis  yang feasible. 

Untuk itu peran Pengurus sangatlah menentukan, dan menjadi kunci keberhasilan koperasi.  Pengurus adalah representasi dari anggota yang mempercayakan pengelolaannya kepada pengurus.  Pengurus harus mempunyai startegi bisnis terlebih menghadapi era digitaliasasi 4.0, mau tidak mau suka tidak suka untuk menghadapi persaingan bisnis koperasi harus masuk dalam ekosistem bisnis digital, tidak lagi gaptek. 

Pelatihan terhadap pengurus koperasi sangat penting untuk mengembangkan usahanya menuju koperasi modern baik itu dari aspek usaha, aspek kelembagan,  aspek keuangan dan teknologi informasi papar Zabadi.

Koperasi adalah solusi menuju demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, namun manajemennya mengikuti manajemen kontemporer seperti pengelolaan perusahaan besar, tegas Zabadi.

Salah satu strategi bisnis menuju koperasi sebagai entitas bisnis modern adalah koperasi dapat melakukan merger atau istilah dalam perkoperasian amalgamasi.  Lebih baik jumlah anggotanya yang banyak, bukan jumlah koperasinya yang banyak.  Koperasi sedikit tapi dengan skala ekonominya besar, tambah Zabadi.

Deputi Zabadi tidak memungkiri bahwa salah satu kelemahan koperasi dalam mengembangankan produk adalah permodalan dan pemasaran, padahal terdapat banyak koperasi sektor pangan di Kabupaten Garut yang potensial untuk dikembangkan menjadi model bisnis berbasis komoditi unggulan seperti pisang, kopi, ternak domba, hortikultura dan bibit pohon kayu.  Dalam kesempatan ini akan disepakati kerjasama dan kemitraan  dengan BNI dan PT.Great Giant Pineapp dalam pengelolaan lahan yang sudah siap ditanami pisang dengan konsep Kemitraan antara Koperasi dengan offtaker.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut, Suhartono, Kepala Dinas Kehutanan Prov. Jawa Barat, Epi Kustiawan, Asdep Pengembangan dan Pembaruan Koperasi, Bagus Rachman, Asdep Pembiayaan dan Penjaminan, Ari Gunawan, Asdep Pengembangan SDM perkoperasian dan Jabatan Fungsional,  Nasrun, Senior Vice President PT. Bank Negara Indonesia, Lodewyck Z.S. Pattihahuan, Vice President BNI, Ikhsan Sipayung, Asisten Vice President, Titin Kartini, Corporate Affairs Director PT. Great Giant Pineapple, Welly Soegiono, Penasihat Bisnis Agriterra, Arsiya Isrina Wenty Octisdah, dan CEO PT. CUSO Digital Indonesia, Hery Iskandar, dengan peserta Pengurus Koperasi Pangan di Kab. Garut. Kab. Bandung, Kota Tasikmalaya dan Kab. Subang.

Deputi Zabadi sela-sela acara mengatakan Sinergi dan kolaborasi seperti di Garut ini bisa menjadi role model dalam upaya percepatan realisasi pemanfaatan perhutanan social di yang dikelola oleh Koperasi Clasik Beans dan Leuit Sing Seungit yang akan mengkonsolidasikan lahan-lahan anggota koperasi untuk pengembangan budidaya pisang dan bermitra dengan Great Giant Pineapple.(Jef)

koperasi dan ukm

Perkuat Bisnis Transactional Banking, BNI Hadirkan 3 Inovasi

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berkomitmen dalam meningkatkan penguatan bisnis transactional banking sehingga nasabah dapat melakukan transaksi keuangan dengan lebih efektif, efisien, dan mampu meningkatkan produktivitas. 

Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto mengungkapkan BNI memiliki 3 (tiga) inovasi untuk penguatan bisnis transactional banking ke depan.

Pertama, Garansi Bank Online yang memungkinkan nasabah melakukan pengajuan Garansi Bank sekaligus memonitor proses sampai dengan penyelesaian transaksi melalui platform BNIDirect.

Kedua, Solusi Financing melalui platform Financial Supply Chain Management untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi supply chain dengan vendor dan suppliernya. Lalu ketiga, Open banking solution berupa API (Application Programming Interface) atau API Corporates yang dapat mengintegrasikan aplikasi sistem nasabah dengan layanan transaksional BNI.

“Walaupun masih pandemi, namun secara year on year tercatat peningkatan sebesar 16,4% untuk pengguna layanan transaksional banking, yaitu dari semula 58,6 ribu pengguna pada Juni 2020 menjadi 68,2 ribu pengguna pada Juni 2021,” tutur *Sis Apik di Jakarta, akhir pekan lalu*.

Sis Apik mengatakan, tren pendapatan fee based income (FBI) dari bisnis transactional banking secara year on year (YoY) hingga Semester I/ 2021 mencapai 37,9% dengan volume transaksi equivalen Rupiah tumbuh 11%, sehingga membuat saldo rata-rata current account tumbuh 8,6%.

“Kami sangat yakin tren pendapatan dari bisnis transaksional terus meningkat secara solid seiring dengan kondisi market yang mulai membaik dengan pertumbuhan ekonomi dan ekosistem yang positif,” ujarnya.

Hingga akhir 2021, Sis berharap bisnis transactional banking services dapat menghasilkan FBI yang berlipat. 

Adapun BNI terus melakukan modernisasi infrastruktur transaksional dengan membangun platform terintegrasi pada Cash Management System BNIDirect serta pengayaan fitur antara lain Garansi Bank Online, Platform FSCM, BNI Trade Online, Virtual Account dan solusi digital terintegrasi berupa API corporates. 

Saat ini, sudah terdapat lebih dari 283 jenis API Corporates yang digunakan lebih dari 4.000 mitra kementerian kelembagaan institusi BUMN dan multinational company.

“Kami optimis bisnis transactional banking services dan solusinya khususnya yang didesain untuk institusi korporasi dapat berkontribusi optimal pada total fee based income BNI pada akhir tahun 2021,” tandasnya.(Jef)

koperasi dan ukm

Penyaluran Dana BLT Akan Melibatkan Asosiasi PKL

Tinggalkan komentar

Jakarta :(Globalnews.id) – Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, asosiasi pedagang kaki lima (PKL) yang juga sebagian besar bergerak pada segmen UMKM akan dilibatkan untuk menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT).

Sebelumnya, Pemerintah telah meluncurkan BLT untuk PKL dan pedagang warteg senilai Rp1,2 juta per orang. Hal tersebut sebagaimana diputuskan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/9). Presiden Jokowi meminta secara khusus agar asosiasi menggunakan data PKL dalam menyalurkan BLT kepada 1 juta penerima.

“Asosiasi PKL berkepentingan untuk ikut terlibat dalam penyaluran bantuan Rp1,2 juta,” kata Teten usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta.

Pada kesempatan itu, Pemerintah juga mengundang dan mendengarkan aspirasi dari pelaku UMKM. Mereka meminta Presiden Jokowi untuk mempermudah pengajuan kembali kredit usaha. “Ini yang mungkin nanti akan dicarikan solusinya,” ujar Teten.

Teten menambahkan, dalam pertemuan tersebut, Presiden juga meminta produk UMKM untuk dapat ditawarkan langsung ke kementerian/lembaga. Dengan demikian, produk lokal tersebut bisa diserap belanja pemerintah. Teten mencatat saat ini baru 27 persen produk usaha kecil yang telah diserap oleh pemerintah.

“Arahan presiden agar produk UMKM ditawarkan langsung kekementerian /lembaga akan sangat bermanfaat untuk menyerap produk UMKM di tengah melemahnya daya beli masyarakat,” katanya. (Jef)

Uncategorized

LPDB-KUMKM Salurkan Rp10 Miliar kepada KSPPS Abdi Kerta Raharja

Tinggalkan komentar

Tangerang:(Globalnews.id)- Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus mendorong pemulihan ekonomi di daerah melalui penyaluran pembiayaan/pinjaman dana bergulir kepada koperasi. Kali ini giliran KSPPS Abdi Kerta Raharja asal Kabupaten Tangerang yang mendapat pembiayaan Rp10 miliar.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki kepada Ketua KSPPS Abdi Kerta Raharja E. Farida, dengan disaksikan Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, dan KadiskopUKM Kabupaten Tangerang Nurul Hayati.

“Koperasi ini sangat berguna bagi masyarakat kecil. LPDB-KUMKM wajib bantu, usaha kecil boleh akses ke koperasi ini. Mudah-mudah pandemi bisa berakhir walaupun belum bisa memastikan kapan berakhir. Oleh karena itu, kita siap-siap beralih dari pandemi ke endemi,” kata Teten saat acara penyerahan bantuan LPDB-KUMKM di kantor KSPPS Abdi Kerta Raharja, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (15/9/2021).

Teten mengatakan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) bisa menjadi solusi bagi penyaluran pinjaman untuk usaha mikro di tengah pandemi Covid-19. Sebab kata dia, tidak sedikit usaha mikro yang terdampak akibat mewabahnya virus Covid-19.

“Kita tahu pandemi banyak usaha mikro yang kesulitan membayar cicilannya, karena omzet mereka turun dan bahkan mereka juga banyak yang tidak bisa top up KUR misalnya karena sudah masuk dengan program restrukturisasi,” terang Teten.

“Oleh karena itu, saya sudah menyampaikan kepada Menteri Keuangan sebenarnya untuk memulai usaha baru butuh pembiayaan, tapi terkendala dengan aturan di perbankan bisa disalurkan lewat Koperasi Simpan Pinjam sehingga betul Koperasi Simpan Pinjam bisa menjadi solusi pembiayaan bagi usaha mikro di tengah-tengah pandemi,” tambahnya.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menjelaskan bahwa perkuatan pembiayaan bagi KSPPS Abdi Kerta Raharja sudah yang kedua kalinya dengan total sebesar Rp20 miliar. Rinciannya, tahap pertama sebesar Rp10 miliar pada tahun 2020, dan tahap kedua dengan cara top up sebesar Rp10 miliar pada tahun 2021.

“AKR ini adalah yang kedua dari LPDB selama Covid-19, karena beberapa bulan sebelum kita melakukan monitoring dan evaluasi pertumbuhannya dengan adanya PPKM itu melonjak cepat, sehingga momen itulah yang dibutuhkan oleh AKR untuk membantu para UKM-UKM ini untuk cepat bangkit,” kata Supomo kepada wartawan.

Supomo mengungkapkan alasan mengapa pihaknya melakukan top up pembiayaan bagi KSPPS Abdi Kerta Raharja.

“Dulu Rp10 miliar habis tahun 2020 tapi kondisinya sehat, stabil, lancar jadi ini top up Rp10 miliar lagi. Koperasinya sehat dalam artian dari sisi kelembagaannya dari sisi keuangannya, maupun operasionalnya,” papar Supomo.

Ia menilai selama ini sumbangan koperasi terhadap perekonomian di daerah sangat berarti, bahkan memberikan multiplayer effect bagi masyarakat. Meski begitu Supomo menekankan bahwa pinjaman/pembiayaan dana bergulir dari LPDB-KUKM dikhususkan bagi anggota koperasi yang produktif.

“Yang terpenting monitor dari LPDB-KUMKM memang dipersyaratkan kita untuk hanya kepada anggota (koperasi) yang produktif bukan konsumtif sehingga untuk peningkatan multiplayer effect di masyarakat biar terasa,” tandasnya.

KSPPS Abdi Kerta Raharja sejak berdiri 12 tahun lalu mempunyai keinginan untuk melayani masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Tangerang. Hingga saat ini koperasi ini sudah menunjukkan kinerja yang positif hingga diganjar berbagai penghargaan pemerintah.

“Dengan hebatnya kita sudah peroleh penghargaan Koperasi Berprestasi tingkat masional 2014, Koperasi Award dengan pertumbuhan anggota paling cepat, koperasi pemupukan modal sendiri dan penganugerahan Bhakti Koperasi, serta penganugerahan Satyalencana Wira Karya dari presiden,” kata ketua KSPPS Abdi Kerta Raharja, E. Farida.

Penyaluran pinjaman/pembiayaan kepada usaha mikro yang menjadi anggota KSPPS Abdi Kerta Raharja selama 12 tahun sudah mencapai Rp791 miliar dengan rata-rata setiap tahun mencapai Rp172 miliar.

Tidak hanya itu, kinerja pengurus KSPPS Abdi Kerta Raharja juga berhasil mendongkrak peningkatan jumlah aset menjadi Rp117 miliar pada tahun 2021, dan simpanan anggota Rp45 miliar, dan mendirikan 17 kantor cabang.

“Memang dampak dari pandemi Covid-19 sangat luar biasa mengajarkan kita untuk mandiri, kuat dan banyak hikah yang bisa kita ambil,” kata Farida.

Usai menyerahkan pembiayaan bagi KSPPS Abdi Kerta Raharja, MenkopUKM Teten Masduki bersama rombongan langsung munuju Gerai Tangerang Gemilang guna meninjau acara vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan oleh LPDB-KUMKM berkerja sama dengan Kopsyah BMI. Vaksinasi ini menyasar anggota koperasi, pelaku UKM dan masyarakat sekitar dengan jumlah 1.032 peserta.(Jef)

koperasi dan ukm

Tingkatkan Literasi Hak Merek dan Hukum Kontrak Bagi Usaha Mikro dan Kecil

Tinggalkan komentar

Pekalongan:(Globalnews id) – Penyuluhan untuk meningkatkan literasi pelaku usaha mikro dan kecil tentang hak merek dan hukum perjanjian/kontrak terus berlanjut. Pelatihan ini memang menjadi salah satu fokus program Kementerian Koperasi dan UKM untuk melindungi dan mendorong usaha mikro dan kecil naik kelas.

“Penyuluhan tentang hak merek dan hukum perjanjian/kontrak sangat penting karena usaha mikro dan kecil sebagian besar belum memahaminya,” kata Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Eddy Satriya, saat membuka secara daring Penyuluhan Peningkatan Literasi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Terhadap Peraturan Hak Merek dan Hukum Perjanjian/Kontrak di Pekalongan, Rabu (15/09/2021).

Eddy mengatakan usaha mikro dan kecil perlu mengetahui seluk-beluk sebuah perjanjian/kontrak serta kiat-kiat dalam menyusunannya untuk memberikan melindungi dan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam berusaha. Jika perjanjian/kontrak tidak dilaksanakan bisa membuka peluang terjadinya sengketa antara pihak-pihak yang menjalankan usaha sehingga dapat merugikan kelangsungan bisnis. Adapun untuk memahami hak merek sangat dibutuhkan karena trend bisnis menunjukkan bahwa merek mewakili jaminan kualitas dari sebuah usaha. Merek menjadi identitas diri dari usaha tersebut yang diperkenalkan kepada konsumen.

“Sayangnya banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang belum memahami akan pentingnya merek. Ini yang harus diubah. Merek dan kualitas produkadalah sejalan di tengah era perdagangan saat ini, khususnya digital,” kata Eddy.

Kegiatan Penyuluhan Hukum diikuti oleh 40 (empat puluh) orang PUMK yang memiliki berbagai jenis produk dari wilayah Kabupaten Pekalongan yang teridentifikasi membutuhkan pemahaman atau literasi hukum terkait dengan merek dan perjanjian atau kontrak.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Joko Purnomo memberikan apresiasi diselenggarakannya kegiatan penyuluhan hukum oleh Kementerian Koperasi dan UKM yang bertujuan untuk memberikan pemahaman akan perjajian/kontrak dan peraturan tentang hak merek bagi usaha mikro dan kecil. Kegiatan penyuluhan hukum seperti ini sangat penting bagi UMK yang saat ini perlu banyak beradaptasi dan bertransformasi dalam rangka menghadapi persaingan usaha, terutama pasar yang serba online. Selain itu kegiatan ini juga penting bagi aparatur Pembina dan Pendamping UMK, sebagai bekal dalam pemberian pembinaan dan pendampingan kepada UMK dilapangan.

Penyuluhan menghadirkan narasumber dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Pekalongan dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah.(Jef)