Semua tulisan dari globalnewsid

ASDP Raih Pendapatan 1,69 Triliun dan Cetak Laba 147 Miliar di Semester I – 2021

JAKARTA PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tetap optimis dalam mempertahankan laju bisnis perseroan di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan ini. Penerapan pembatasan mobilitas penumpang dan kendaraan selama hampir 1,5 tahun pandemi Covid-19 melanda Indonesia berdampak bagi ASDP, yakni tergerusnya angka produksi penyeberangan dan pendapatan yang diraih perusahaan.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi mengatakan, sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada awal tahun 2020 hingga saat ini berdampak signifikan terhadap kinerja ASDP dengan menurunnya produksi penumpang dan kendaraan penumpang. “Pergerakan penumpang dan kendaraan penumpang menurun cukup drastis. Bisa dikatakan, sebagian besar masyarakat mematuhi Pemerintah dalam pembatasan pergerakan untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini  mulai dari PSBB pada tahun 2020, PPKM Mikro hingga PPKM Darurat pada tahun ini,” tutur Ira.

Ia mengatakan, hanya layanan sektor logistik yang relatif stabil selama masa pandemi Covid-19 ini. Hal ini dikarenakan layanan angkutan barang tetap beroperasi penuh sejak awal, demi tetap menjaga pasokan barang di daerah.

Berdasarkan data produksi penyeberangan semester I-2021,  ASDP mencatat telah melayani sebanyak 1,83 juta penumpang yang tercapai 66 persen dari target RKAP 2021 sebanyak 2,75 juta atau turun 9 persen dari realisasi periode sama tahun 2020 sebanyak 2 juta penumpang.

Diikuti kendaraan roda dua & tiga sebanyak 1 juta unit yang tercapai 80 persen dari target RKAP 2021 sebanyak 1.27 juta atau turun 9 persen bila dibandingkan realisasi periode sama tahun 2020 sebanyak 1,26 juta unit. Lalu, kendaraan roda empat/lebih sebanyak 1,18 juta yang tercapai 99 persen dari target RKAP 2021 sebanyak 1,19 juta unit dan naik 23 persen bila dibandingkan realisasi periode sama tahun 2020 sebanyak 960 ribu unit.

Sedangkan untuk barang, ASDP berhasil mengangkut hingga 465 ribu ton yang tercapai 82 persen dari target RKAP 2021 sebanyak 565 ribu ton barang dan naik 18 persen dari realisasi periode sama tahun 2020 sebanyak 395 ribu ton.

“Pada semester I-2021, ASDP berhasil membukukan pendapatan konsolidasi sebesar 1,69 triliun. Nilai pendapatan ini mencapai 91 persen dari target RKAP 2021 sebesar Rp 1,86 triliun dan naik 18,4 persen dari realisasi semester I-2020 sebesar 1,43 triliun. Selanjutnya, ASDP berhasil membukukan laba sebesar Rp 147 miliar atau mencapai 456,8 persen dari target RKAP 2021 sebesar Rp 32 miliar dan mencapai 282, 5 persen dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu yang minus sebesar Rp 80,5 miliar,” ujar Ira merinci.

*Momentum Tepat*
Kondisi pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 berdampak signifikan terhadap industri transportasi termasuk ASDP.  Namun, perseroan terus berupaya untuk melakukan efisiensi demi menjaga stabilitas bisnis di masa Covid-19 ini.

Direktur Keuangan IT dan Manajemen Risiko ASDP, Djunia Satriawan mengatakan, meski kondisi pemulihan industri transportasi dan pasar modal di Indonesia di kuartal II-2021 belum kembali mencapai kondisi normal jika dibandingkan dengan tahun 2019, proyeksi pertumbuhan usaha dan pasar modal di kuartal II-2021  ini justru meningkat dibandingkan dengan kuartal II- 2020.

Sejalan dengan tujuan ASDP sebagai perusahaan terdepan di industri transportasi penyeberangan di Indonesia dan regional, salah satu roadmap yang akan dilakukan adalah Initial Public Offering/IPO atau penawaran saham kepada publik. Rencana IPO
ASDP ini sejalan dengan lima prioritas Kementerian BUMN yaitu memberikan nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia, melakukan inovasi model bisnis, kepemimpinan teknologi, peningkatan investasi serta pengembangan bakat sehingga sebagai BUMN mampu bersaing secara mandiri.

“Kondisi pemulihan pada masa resesi ini merupakan momentum yang dapat dimanfaatkan oleh ASDP untuk melakukan investasi pengembangan bisnis. Hal ini berdasarkan pengalaman saat resesi tahun 2008 terhadap perusahaan yang dapat memanfaatkan momentum pemulihan (recovery), dapat menjadi champion di industri. Karena itu, rencana IPO tahun 2022 merupakan langkah lanjutan bagi ASDP untuk menjadi salah satu pemenang dalam industri bisnis di Indonesia,” tuturnya.

Melalui IPO, ASDP diproyeksikan mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.
Hal ini ditunjukkan oleh proyeksi pendapatan ASDP sebesar Rp 5 triliun pada tahun 2024, net profit sebesar Rp 607 miliar , nilai asset sebesar Rp 13,6 triliun dan ekuitas sebesar Rp 12,4 triliun pada tahun 2024. Adapun rencana investasi ASDP dan anak usaha mencapai Rp 6,5 triliun yang diproyeksikan akan didanai sebagian besar oleh dana publik melalui IPO dan penerbitan instrumen keuangan lainnya.

*Akselerasi Proyek BHC dan Cashless*
Saat ini, ASDP terus memperkuat program pengembangan bisnis perseroan diantaranya melalui akselerasi program Cashless di seluruh cabang dalam mendukung digitalisasi bisnis penyeberangan serta proyek Bakauheni Harbour City.

Pengembangan Kawasan Pariwisata terintegrasi Bakauheni Harbour City terus berproses. Proyek Game Changer ASDP seluas 214 Ha yang melibatkan kolaborasi bersama Pemprov Lampung, dan PT Hutama Karya ini tengah menyelesaikan beberapa milestone diantaranya Penetapan Status Kawasan sebagai Proyek Strategis Nasional, pembentukan perusahaan pengelola kawasan, finalisasi detail masterplan, serta perencanaan pengembangan infrastruktur kawasan.

Pada pengembangan tahap pertama kawasan yang berada di lahan ASDP telah direncanakan pembangunan Masjid Bakauheni yang dapat menampung lebih dari 2000 jamaah, pembangunan Theme Park, dan Revitalisasi Taman Budaya Menara Siger. Adapun ground breaking tahap pertama ditargetkan mulai pada September 2021, dan diharapkan pada tahun 2022 sudah dapat dibuka dan dinikmati oleh masyarakat.

Selain itu, ASDP telah menerapkan metode pembayaran cashless secara 100 persen per Juli tahun 2021 di sejumlah pelabuhan antara lain di Sibolga, Batam, Surabaya, Ketapang, Lembar, Kayangan, dan Balikpapan. Metode cashless tersebut menggunakan kartu uang elektronik BRIZZI, Mandiri E-money, BNI TapCash, BCA Flazz dan bank transfer. Ditargetkan hingga tahun 2022 seluruh pelabuhan dan lintasan ASDP akan dapat melayani pembayaran secara cashless.

Untuk tahun 2021 ini, ASDP menargetkan dapat meraih total pendapatan sebesar Rp 3,8 triliun dengan capaian laba bersih sebesar Rp 111,24 miliar. Adapun produksi penyeberangan pada tahun ini, ASDP membidik target penumpang yang dilayani sebanyak 5,9 juta orang, kendaraan roda 2 & 3 sebanyak 3,3 juta unit, kendaraan roda 4 sebanyak 2,9 juta unit, dan total barang yang diangkut sebanyak 1,2 juta ton.(Jef)

KPLP EVAKUASI JENAZAH ABK WNI YANG MENINGGAL SAAT BEKERJA DI KAPAL IKAN BERBENDERA CINA

KEPRI:(Globalnews.id)-Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Kelas II Tanjung Uban telah melakukan evakuasi jenazah Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Kapal berbendera Cina yakni Kapal Taihong 6. Proses evakuasi tersebut dilakukan pada 21 Juli kemarin.

Kepala Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban Capt. Handry Sulfian mengungkapkan usai hari raya Iduladha pihaknya mendapat tembusan Surat dari Kementerian Luar Negeri perihal Permohonan bantuan repatriasi Jenazah ABK WNI a.n. Riki Ansiah Samosir melalui Jalur laut ke Batam. ABK tersebut sebelumnya bekerja pada Kapal Taihong 6.

“Kemudian kami berkoordinasi dengan BASARNAS Pusat dan Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) terkait evakuasi jenazah ABK kapal berkebangsaan WNI tersebut. Atas instruksi Direktur KPLP, Ahmad kami juga berkoordinasi dan bersinergi dengan instansi terkait di Kepulauan Riau,” ungkapnya.

Dalam proses evakuasi, Kepala Subsie Operasi diperintahkan langsung untuk mengerahkan kapal patroli KN. KALIMASADHA P.115 beserta crew untuk menuju lokasi penjemputan jenazah di Perairan Batu Ampar.

Pada pukul 18.30 WIB, kapal patroli KN. Kalimasadha P.115 WD di lambung kiri Kapal Taixiang 6 pada posisi 01 10. 381 N/103 58.838 E dan melakukan proses Evakuasi jenazah Ke KN. Kalimasadha – P.115 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan tepat pukul 19.00 WIB kapal patroli KN. Kalimasadha P.115 WA dari kapal Taixiang 6,” lanjut Capt. Handry.

Tepat pukul 19.30 WIB kapal patroli KN. Kalimasadha P. 115 Sandar di Pelabuhan Batu Ampar dan Jenazah di bawa menggunakan Ambulan dari Polresta Barelang untuk ditangani lebih lanjut.

“Kegiatan ini tidak akan berhasil bila tidak ada nya koordinasi yang baik dengan Instansi terkait dilapangan yaitu KSOP KHUSUS BATAM,POLAIR BAHARKAM dan Batam, INAFIS POLRESTA Barelang, Karantina, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Basarnas dan Imigrasi,” tutupnya.(Jef)

BSI Lakukan Auto Migrasi Untuk Nasabah ex-BRIS

JAKARTA:(Globalnews.id)- PT Bank Syariah Indonesia Tbk melakukan proses auto migrasi lebih dari 395 ribu rekening nasabah ex BRIsyariah pada 21 Juli 2021. Proses auto migrasi ini bertujuan untuk mempercepat proses integrasi sistem tiga bank setelah merger sehingga nasabah bisa menikmati produk dan layanan Bank Syariah Indonesia dengan optimal.

Dalam automigrasi nasabah ex BRIsyariah ini jumlah DPK yang akan dimigrasikan senilai Rp9,7 triliun. Selain itu auto migrasi juga dilakukan terhadap 76 ribu rekening pembiayaan dengan nilai Rp15,6 triliun.

Direktur Utama BSI, Hery Gunardi mengatakan dengan kondisi pandemi COVID-19 dan pemberlakukan PPKM level 3 dan level 4, BSI tetap optimis pelaksanaan migrasi bisa tetap berjalan sesuai dengan target yang ditentukan. “Seiring dengan pemberlakukan PPKM tersebut kami juga telah mengubah skema migrasi sehingga nasabah tidak perlu datang ke kantor cabang BSI untuk melakukan proses migrasi rekening, dimana kartu ATM ex-BRIS dan ex-BNIS masih bisa digunakan. Terkait mobile banking, nasabah ex-BRIS dan ex-BNIS agar memindahkan mobile banking ke BSI Mobile untuk dapat bertransaksi melalui mobile banking, karena mobile banking yang sebelumnya sudah tidak dapat digunakan. Diharapkan skema ini bisa mempercepat proses migrasi nasabah ex BRIsyariah,” kata Hery.

Dengan automigrasi ini, nasabah BRIsyariah tetap dapat melakukan transaksi perbankan di ATM Bank Syariah Indonesia terdekat di seluruh Indonesia. Untuk kemudahan transaksi, nasabah ex- BRIsyariah agar mengaktifkan layanan digital BSI Mobile dengan cara mendownload via Google Play Store atau App Store.

Saat ini sebanyak 3,9 juta nasabah ex BRIsyariah telah melakukan migrasi ke sistem Bank Syariah Indonesia. Jumlah itu setara dengan 28% dari total nasabah BSI. Selanjutnya BSI akan melakukan automigrasi rekening ex BNIsyariah pada 9 Agustus 2021.

Pasca peresmian pada 1 Februari 2021 lalu, BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, secara bertahap melakukan proses migrasi yang dimulai dari wilayah Regional Sulawesi dan sekitarnya. Lalu dilanjutkan dengan Regional Jawa Tengah, Regional Aceh, serta Regional Sumatera (Palembang, Medan, Padang dan kota lainnya).

Secara berurutan migrasi sistem telah dilaksanakan di wilayah Jakarta dan Bandung pada tanggal 5 Juli serta wilayah Surabaya dan Banjarmasin pada tanggal 12 Juli untuk nasabah payroll, priority dan lainnya.

Dalam proses integrasi layanan, BSI menghadirkan skema aktivasi mobile banking yang didesain untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah sehingga nasabah tidak perlu datang ke Kantor Cabang dan bisa langsung bertransaksi dari rumah melalui BSI Mobile. Nasabah melakukan request kode aktivasi BSI Mobile melalui Live Chat Aisyah pada Website BSI yaitu www.bankbsi.co.id atau via Whatsapp Business BSI di nomor 0815 8411 4040. Kemudian, nasabah download aplikasi BSI Mobile di App Store dan Google Play Store, pilih ‘Sudah Memiliki Rekening’ dan Klik ‘Aktivasi’.

Langkah selanjutnya, masukkan nomor HP dan Kode Aktivasi yang telah diterima Nasabah melalui SMS dan Kirim SMS verifikasi ke 3339 kemudian kembali ke aplikasi BSI Mobile, buat PIN Transaksi dan Kata Sandi. Aktivasi pun selesai dan nasabah bisa langsung bertransaksi.

BSI juga memberikan promo berupa cashback senilai Rp20.000,- bagi nasabah migrasi yang telah melakukan aktivasi dan transaksi di BSI Mobile berupa top up e-wallet (Gopay, OVO, LinkAja, LinkAja Syariah, ShopeePay, Paytren, E- Money) atau pembelian token PLN dengan minimum transaksi Rp50.000,-. Promo ini bisa dinikmati oleh Nasabah wilayah Jakarta dan Bandung mulai 5-14 Juli 2021 serta wilayah Surabaya dan Banjarmasin mulai 12-21 Juli 2021. Info selengkapnya bisa dilihat di www.bankbsi.co.id/promo.(Jef)

PELNI Siapkan Kapal Jadi Tempat Isolasi Khusus OTG Covid-19

JAKARTA:(Globalnews.id)- PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) tengah mempersiapkan Kapal Motor Umsini sebagai tempat isolasi apung pertama bagi pasien Covid-19 di Makassar. Ini dilakukan menindaklanjuti permintaan Walikota Makassar untuk menggunakan kapal PELNI sebagai tempat isolasi apung skala kota melihat lonjakan kasus Covid-19 yang terkonfirmasi aktif di Kota Makassar.

Atas dukungan Kementerian Perhubungan dan kerjasama dengan Pemerintah Kota Makassar, KM Umsini yang kini tengah berhenti beroperasi untuk sementara waktu _(portstay)_ akan difungsikan untuk menjadi lokasi isolasi bagi pasien Covid-19 tanpa gejala (OTG) hingga pasien Covid-19 bergejala ringan.

Direktur Utama PT PELNI Insan Purwarisya L. Tobing menjelaskan PT PELNI siap membantu Pemerintah dalam menekan kurva penyebaran Covid-19 di Indonesia. Kenaikan kasus yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir telah menyebabkan terbatasnya ruang isolasi bagi pasien Covid-19 di Rumah Sakit maupun lokasi lainnya. “Dengan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak dalam mempersiapkan KM Umsini sebagai lokasi isolasi apung sesuai standar kesehatan yang berlaku, Perusahaan yakin dapat mendukung Pemerintah Kota Makassar dalam upayanya mengendalikan penyebaran Covid-19 secara optimal,” ungkapnya.

Selama digunakan sebagai lokasi isolasi apung, kapal akan berlabuh di sekitar Pulau Lae Lae. KM Umsini memiliki daya tampung untuk 804 pasien dan 60 tenaga kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Makassar. Jumlah tersebut sesuai dengan kebijakan 50% dari kapasitas kapal sehingga protokol kesehatan di atas kapal tetap terlaksana. Kru kapal yang bertugas di atas kapal juga akan diganti (rolling) setiap dua minggu sekali.

Selama kegiatan isolasi di atas kapal PELNI berlangsung, Perusahaan akan menyediakan beberapa fasilitas umum seperti tempat tidur, poliklinik, dan _jogging track_. Akses menuju _top deck_ akan diberikan sehingga dapat dimanfaatkan oleh pasien sebagai area terbuka untuk berjemur dan berolahraga. “Melalui fasilitas yang tersedia, diharapkan pasien merasa nyaman selama menjalankan masa isolasi mandiri di atas kapal sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan serta peningkatkan imun pada pasien Covid-19,” tambah Insan.

KM Umsini berada di Pelabuhan Makassar sejak Rabu (14/7) dan kini telah memasuki tahap persiapan. Deck ekonomi yang akan dipergunakan sebagai tempat tidur pasien juga telah dipasang sekat antar _bed_. “Pemerintah Kota Makassar saat ini masih mempersiapkan kesiapan tenaga medis serta fasilitas penunjang lainnya untuk dimuat di atas kapal termasuk alat hepafilter,” terang Insan.

KM Umsini merupakan salah satu dari 26 kapal penumpang yang dioperasikan oleh PT PELNI dan menyinggahi Makassar dalam rute pelayarannya. Kapal berkapasitas 2000 pax ini memiliki rute reguler Kijang – Tanjuk Priok – Surabaya – Makassar – Maumere – Larantuka – Lewoleba – Kupang (PP). Selama masa PPKM Darurat berlangsung, KM Umsini termasuk salah satu kapal yang melakukan _portstay_ akibat dari penutupan sejumlah wilayah.

“Sebelum kembali dipergunakan untuk melayani pelayaran reguler, Perusahaan memastikan akan dilakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan secara menyeluruh hingga kapal dinyatakan siap untuk beroperasi kembali,” ungkapnya.

PELNI sebagai Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak pada bidang transportasi laut hingga saat ini telah mengoperasikan sebanyak 26 kapal penumpang dan menyinggahi 76 pelabuhan serta melayani 1.058 ruas.

Selain angkutan penumpang, PELNI juga melayani 45 trayek kapal perintis yang menjadi sarana aksesibilitas bagi mobilitas penduduk di daerah 3TP di mana kapal perintis menyinggahi 285 pelabuhan dengan 3.811 ruas. PELNI juga mengoperasikan sebanyak 16 kapal Rede. Sedangkan pada pelayanan bisnis logistik, kini PELNI mengoperasikan 9 trayek tol laut serta 1 trayek khusus untuk angkutan ternak.(Jef)

KemenKopUKM Gencarkan Vaksinasi Pelaku UMKM ke Berbagai Daerah

JAKARTA:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM menggencarkan vaksinasi bagi para pelaku usaha khususnya koperasi dan UMKM sebagai salah satu upaya mendukung akselerasi pemulihan kesehatan dan ekonomi Indonesia.

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan fasilitas vaksinasi di berbagai daerah.

“Salah satunya kami bekerja sama dengan Sentra Vaksinasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) yang telah dimulai sejak 7 Juni 2021. Jumlah sentra vaksinasi untuk UMKM terus dikembangkan,” kata Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM, Senin (19/7/2021).

Sentra vaksinasi tersebut menyasar pelaku UMKM dan stakeholder usaha ritel khususnya jaringan Hippindo yang menjangkau 800 brand dan 250 perusahaan/asosiasi.

Sejak pertama dibuka pada 7 Juni 2021 hingga 17 Juli 2021, Sentra Vaksinasi Hippindo-KemenKopUKM yang bekerja sama dengan Pemprov DKI dan Hippindo di Gedung SMESCO sudah melakukan vaksinasi lebih dari 90.000 orang termasuk anak-anak.

Sentra vaksinasi tersebut tak sekadar melayani para pelaku usaha tapi juga sudah memfasilitasi vaksinasi untuk penyandang disabilitas.

“Selain di Jakarta, upaya serupa juga digelar di kota-kota lain salah satunya di Bandung pada 18 Juli 2021 dilakukan Opening Sentra Vaksinasi Hippindo dan KemenkopUKM di Mal Paris Van Java,” kata Teten.

Kota-kota lain yang juga difasilitasi di antaranya Solo, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya. Di Solo digelar di Gedung De Tjolomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan dibuka mulai 17 Juli 2021.

“Saya mengajak masyarakat untuk tidak ragu mengikuti vaksinasi karena ini aman, gratis, halal, dan disertai pemberlakukan protokol kesehatan yang ketat,” kata Teten. (Jef)

Terpilih Jadi President ICSB Global,Hermawan Kartajaya Bagikan Kiat UKM Hadapi Musim Pandemi

JAKARTA:(Globalnews.id)- Hermawan Kartajaya resmi terpilih sebagai Incoming Chair dari The International Council for Small Business (ICSB) Global menggantikan Winslow Sargeant pada periode 2021-2022 mendatang.

Sebelumnya, Hermawan aktif di ICSB Global sebagai Board Member dan merupakan Co-Founder ICSB Indonesia bersama dengan AAGN Puspayoga, sekaligus chairman organisasi tersebut di Indonesia. Hermawan juga merupakan Founder serta Chairman dari Asia Council for Small Business (ACSB).

Dalam kesiapannya untuk mengemban tugas baru, Hermawan memberikan kiat-kiat khusus bagi para pelaku UKM di Indonesia dalam menghadapi gelombang kedua pandemi saat ini.

Pertama, menjaga semangat kewirausahaan (entrepreneurship) penting untuk dilakukan agar tidak patah semangat di tengah jalan. “Namun, bekali juga diri Anda dengan ilmu-ilmu pemasaran, sehingga strategi yang diambil di masa sulit ini bisa lebih tepat sasaran,” kata Hermawan.

Kedua, terus tingkatkan kreativitas untuk menggali ide-ide baru dan lakukan inovasi untuk mengubahnya menjadi solusi yang pas dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

“Ketiga, lakukan kolaborasi dengan berbagai pihak atau pelaku UKM lain, komunitas, perusahaan besar, kampus dan juga pemerintah, agar Anda bisa mendapatkan alternatif jalan keluar dari krisis yang Anda hadapi,” tandas Hermawan.

Dengan resmi menjadi Incoming Chair ICSB Global tahun ini, maka pada Juli tahun 2022 nanti, Hermawan akan kembali dilantik menjadi Chair dari ICSB Global. Hermawan juga sekaligus menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan ICSB World Congress pada tahun 2023 yang rencananya akan diselenggarakan di Bali. “Momen penting tersebut diharapkan akan bisa mempercepat pemulihan sektor pariwisata di Pulau Dewata,” ujar Hermawan.

International Council for Small Business (ICSB) sendiri adalah organisasi nonprofit global dengan jaringan di berbagai negara dengan misi untuk mempromosikan pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil di seluruh dunia.

Hermawan maju sebagai orang Indonesia pertama yang terpilih menjadi Incoming Chair ICSB Global dimana organisasi tersebut merupakan organisasi payung terbesar dalam pembinaan UKM di dunia yang telah berdiri sejak 1955. ICSB Indonesia sendiri bergabung secara aktif dengan jaringan ICSB global sejak tahun 2015 atas prakarsa dari AAGN Puspayoga dan Hermawan Kartajaya.(Jef)

Bank DKI Himbau Penerima BST Gunakan JakOne Mobile

JAKARTA:(Globalnews.id)- Menanggapi pemberitaan terkait padatnya antrian penarikan uang Bantuan Sosial Tunai (BST) di ATM, Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini menghimbau agar penerima BST dapat memanfaatkan layanan transaksi non tunai melalui JakOne Mobile yang disediakan oleh Bank DKI.

Dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 20 Juli 2021, Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini mengatakan, “di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung saat ini, kami sangat menganjurkan kepada penerima BST agar dapat memanfaatkan layanan non tunai yang telah kami sediakan melalui JakOne Mobile, jadi nggak perlu ke ATM dan berkerumun yang dapat memicu penyebaran Covid-19”.

JakOne Mobile sendiri merupakan aplikasi layanan keuangan yang terdiri dari berbagai fitur seperti mobile banking dan mobile wallet serta fitur scan to pay yang dapat dipergunakan untuk transaksi pembayaran kebutuhan sehari-hari melalui QR Code dengan lebih dari ribuan merchant yang telah bekerja sama. “Silahkan gunakan JakOne Mobile untuk mempermudah berbagai keperluan transaksi perbankan Anda mulai dari transfer antar rekening, pembayaran tagihan, belanja online, maupun pembelian e-wallet yang dapat dilakukan dimana saja, kapan saja”, tambah Herry.

Untuk masyarakat DKI Jakarta yang sudah terdaftar sebagai penerima BST dan punya ATM Bank DKI, simak tata cara registrasi dan pengaitan ke rekening di bawah ini:
1. Download aplikasi JakOne Mobile di Google Playstore atau AppStore.
2. Buka aplikasi JakOne Mobile pilih daftar.
3. Pilih dan klik setuju.
4. Pilih tidak punya rekening.
5. Isi data dengan lengkap lalu pilih lanjut.
6. Pilih hanya uang elektronik JakOne Pay.
7. Konfirmasi pembukaan E-Wallet JakOne Pay.
8. Akan ada notifikasi kode OTP, yang akan dikirim ke pesan SMS, pastikan Anda memiliki pulsa.
9. Masukan kode OTP yang dikirim melalui SMS ke nomor telpon Anda.
10. Pendaftaran selesai lagin dengan PIN JakOne Mobile yang telah Anda buat.

Sebagaimana diketahui, dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga DKI Jakarta di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, Bank DKI bersama Pemprov DKI Jakarta mulai menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 1 juta Keluarga Penerima Manfaat pada Senin, 19 Juli 2021.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini dalam keterangan tertulisnya mengatakan, “Sebanyak 1 juta Kepala Keluarga yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta akan memperoleh dana BST sebesar Rp600 ribu. Pemprov DKI menyiapkan anggaran Rp604 miliar untuk bantuan sosial tunai atau BST kepada 1 juta Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat selama PPKM darurat. Nilai BST kali ini mencapai Rp600.000 per KK dari hasil rapelan penyaluran tahap 5 dan 6 yang sempat tertunda pada Mei-Juni 2021 lalu”.

“Sebagaimana himbauan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Bantuan Sosial ini dibiayai APBD DKI Jakarta, harap digunakan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan pokok dan mohon selalu jaga protokol kesehatan dan selalu berdoa untuk keselamatan kita semua”, tambah Herry.

Dalam proses penyaluran BST ataupun program Pemprov DKI Jakarta seperti KJP Plus, KJMU, KLJ, KPDJ, KAJ, KPJ, Kartu Dasa Wisma ataupun Bantuan Sosial lain, seluruh Manajemen Bank DKI dan karyawan tidak menerima ataupun meminta hadiah atau bingkisan dalam bentuk apapun serta Bank DKI tidak pernah memungut biaya apapun (biaya administrasi, biaya transportasi dan biaya lainnya) dalam proses pendistribusian berbagai program Pemprov DKI Jakarta. Selain itu masyarakat juga diminta untuk menjaga kerahasiaan PIN ATM saat bertransaksi menggunakan mesin ATM.(Jef)

KemenkopUKM Dukung Kemudahan Pendirian Koperasi Melalui Pembaruan Anggaran Dasar

JAKARTA:(Globalnews.id)- Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi menegaskan lahirnya UU 11/2020 (UU Cipta Kerja) dan PP 7/2021 tentang kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan UKM, harus betul-betul memberikan kemudahan dalam pendirian Koperasi, dari yang semulanya 20 orang menjadi 9 orang.

“Kita ingin sebuah koperasi hadir dengan sebuah kesan kemoderenan, dan itu direfleksikan pintu masuknya dari anggaran dasar atau akte pendirian. Anggaran Dasar hanya dianggap sebagai “Kitab Suci” bagi Koperasi, jarang dibuka, dan hanya dibuka saat RAT”, kata Deputi Zabadi dalam rangkaian Webinar Series Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-74 dengan tema “Pembaruan Anggaran Dasar dalam Mendukung Kemudahan Pendirian Koperasi”.

Deputi Zabadi juga menekankan bahwa penyederhanaan akta pendirian koperasi tidak hanya sekedar tampil beda dari sebelumnya dengan pertimbangan efisiensi, namun juga selayaknya isi dan substansi dapat mudah dibaca dan dipahami sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. 

Terlebih lagi, lanjut Deputi Zabadi, dalam menghadapi perkembangan koperasi yang dinamis, ada spin off, split off, amalgamasi, dan holding company maka perlu diakomodir apabila terjadi perubahan anggaran dasar  koperasi, sehingga koperasi terlihat adaptif, tidak terkesan jadul dan lebih modern.

“Perubahan pertama harus terlihat dari anggaran dasar, yang menunjukkan adanya pesan bahwa koperasi dinamis, adaptif, hal ini berguna untuk kalangan mileneal agar tidak lagi merasa malu untuk bergabung atau mengembangkan usahanya melalui koperasi,” tutup Deputi Zabadi.

Diwaktu yang sama Asisten Deputi Pengembangan SDM Nasrun mengatakan, Deputi Bidang Perkoperasian telah melakukan terobosan dengan melakukan penyederhanaan anggaran dasar bersama-sama dengan Ikatan Notaris Indonesia yang semula yang beredar di Notaris/Masyarakat, template anggaran dasar yang semula lebih kurang 50 halaman setelah dilakukan penyederhanaan menjadi kurang dari 17 halaman, tanpa meninggalkan substansi yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992.

“Perlu digaris bawahi bahwa template anggaran dasar tersebut hanya sebagai panduan dan contoh standar dan bukan pedoman, untuk dijadikan referensi para pelaku terkait dalam pembuatan akta anggaran dasar pendirian koperasi,” tegas Asdep Nasrun.

Sementara itu, Direktur Perdata Santun M. Siregar menyampaikan bahwa, sesuai dengan PP 24 tahun 2018 pengesahan koperasi yang tadinya di Kemenkop dan UKM beralih ke Ditjen Administrasi Hukum dan HAM, Kemenhum & HAM. 

Selanjutnya lanjut Santun, karena ini Amanah kami melakukan migrasi dan integrasi data perkoperasian tidak hanya dari Kemenkop dan UKM tapi juga dari Dinas di daerah, dan ini tidak serta merta selesai, membutuhkan proses yang berkelanjutan.

“Yang terpenting walaupun pengesahan koperasi ada di Kemenhum & HAM tapi pembinaan secara teknis masih harus tetap berada di Kemenkop dan UKM, itu sangat penting. Jangan sampai karena pengesahannya di Kemenhum & HAM maka pembinaannya menjadi tanggung jawab Kemenhum & HAM,” ujar Santun.

Ketua Bidang Organisasi Pengurus PP-INI Taufik menambahkan, pihaknya diajak terlibat dalam pendirian koperasi berdasarkan Kepmenkop dan UKM 98 tahun 2004, selain itu pihaknya juga terlibat penyederhanaan template anggaran dasar, tentu dengan tetap mengakomodir amanat UU 25 tahun 1992 yang mengatur minimal ketentuan anggaran dasar. 

“Penyederhanaan ini diharapkan akan lebih mudah bagi notaris untuk menjelaskan kepada masyarakat yang akan mendirikan koperasi”, jelas Taufik.

Taufik menyerukan agar notaris tidak hanya mengesahkan akta tapi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang akan mendirikan koperasi sesuai kewenangannya memberikan penyuluhan hukum, notaris harus ikut terlibat sejak rapat pembentukan koperasi sesuai Permenkop dan UKM Nomor 9 Tahun 2018.

“Kenapa notaris harus hadir? karena rapat pembentukan menyiapkan anggaran dasar, bukan serta merta datang ke notaris, copy paste kemudian tanda tangan, anggaran dasar bukan notaris yang merancang sendiri, namun disiapkan oleh para pendiri, dan notaris dapat terlibat sejak awal”, tegas Taufik.

Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Cepi Sukur Laksana, juga meyakini bahwa penyederhanaan anggaran dasar harus tetap mengacu pada ketentuan anggaran dasar.

“Dalam penyederhanaan anggaran dasar, kita harus mengacu sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 25 tahun 1992 dan Permenkop dan UKM Nomor 9 tahun 2018,” pungkas Cepi.(Jef)

KemenkopUKM: Koperasi di Sektor Pariwisata Potensial Untuk Dikembangkan

JAKARTA:(Globalnews.id)- Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Ekonomi Makro Rulli Nuryanto menegaskan bahwa koperasi yang bergerak di sektor pariwisata mempunyai potensi yang sangat besar untuk berkembang. Hal ini mengingat jumlah objek wisata di Indonesia sangat  banyak yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan akan mengundang wisatawan domestik maupun luar negeri.

“Koperasi sebagai entitas bisnis yang dibangun dari komunitas, dapat berperan aktif dalam pengembangan usahanya di sektor pariwisata,” ucap Rulli, dalam acara Webinar Series ke-15 sebagai rangkaian Harkop Ke-74 dengan topik “Peran dan Strategi Koperasi Pariwisata dalam Pembangunan Nasional, Sabtu (17/1).

Terlebih lagi, lanjut Rulli, pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas pemerintah dengan ditetapkannya sepuluh destinasi prioritas dan di dalamnya lima destinasi super prioritas. Yaitu, Danau Toba (Sumatera Utara), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT), dan Likupang (Sulawesi Utara).

Hanya saja, Rulli mengakui, koperasi yang mengelola sektor pariwisata belum begitu banyak, yakni kurang lebih 79 unit yang terdaftar dalam Online Data System (ODS) Kementerian Koperasi dan UKM. “Namun, untuk ke depan, jumlah koperasi di sektor pariwisata akan berkembang,” tandas Rulli.

Rulli menambahkan, saat ini dengan adanya pandemi Covid-19, industri Pariwisata sangat terpukul, sehingga UMKM juga terpukul, berikut ekosistem sektor pariwisata. “Oleh karena itu, diperlukan kembali memantapkan Brand Power Pariwisata Indonesia,” tegas Rulli.

Menurut Rulli, Brand Power Pariwisata harus ditata ulang. Sehingga, industri pariwisata dapat menyesuaikan diri dalam tatanan dunia baru.

“Saya berharap, UMKM di industri pariwisita agar tidak jalan sendiri-sendiri. Lebih baik bergabung dalam suatu wadah yaitu koperasi, agar mendapatkan keuntungan bersama. Karena, koperasi mempunyai peluang yang besar di industri pariwisata dan dapat memberikan manfaat bagi UMKM,” papar Rulli. 

Sementara itu, Asdep Pengembangan SDM Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Nasrun mengatakan, koperasi memiliki tantangan di era digital dalam hal SDM, kelembagaan, manajemen dan teknologi, pembiayaan, serta produksi dan pemasaran. “Kelima hal ini yang harus dihadapi koperasi dalam mengembangkan usahanya,” kata Nasrun.

Bagi Nasrun, masih perlu upaya yang lebih tinggi untuk menjadikan koperasi sebagai sokoguru sebagaimana semangat Bung Hatta, menjadi tiang penyangga ekonomi kita. “Pemerintah saat ini sudah menunjukkan ke arah sana” tukas Nasrun.

Nasrun menyebutkan, perancangan strategi pengembangan koperasi pariwisata, antara lain melalui pembiayaan, peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan, dan konektivitas dan digitalisasi.

“Saat ini, kami sedang melakukan indentifikasi dan profiling koperasi sektor pariwisata yang akan dikembangkan menjadi koperasi modern,” imbuh Nasrun.

*Kunci Pemulihan*

Dalam kesempatan yang sama, Plt Direktur Manajemen Strategis Kemenparekraf, Hassan Abud mengatakan, kinerja sektor pariwisata di tahun 2021 belum membaik. Kunjungan Wisman pada Mei 2021 masih sangat rendah dan belum menunjukkan perbaikan. “Faktor pengendalian pandemi menjadi kunci pemulihan permintaan internasional,” kata Hassan.

Hassan menyatakan, tren pariwisata pasca kemunculan virus Covid-19 lebih mengarah pada pariwisata berbasis alam. Maka, optimalisasi penggunaan teknologi untuk mengurangi kontak fisik dan perhatian lebih kepada aspek kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan.

“Tren pariwisata di masa pandemi sudah bergeser ke personalize, customize, localized dan smaller in size,” kata Hassan.

Maka, kata Hassan, koperasi pariwisata harus bisa adaptif terhadap tren ini. “UMKM di lokasi pariwisata agar bergabung dalam koperasi,” kata dia.

Sementara Ketua Pengurus Koperasi Jasa Sentra Wisata Alam Nusantara (Kopisetara), Eko Binarso menyampaikan bahwa koperasi pariwisata harus menerapkan tata kelola yang baik dalam usahanya menggerakkan ekonomi nasional.

“Kopisetara saat ini sudah memiliki beberapa lokasi wisata alam yang tersebar di seluruh Indonesia dan bekerjasama dengan berbagai pihak. Saat ini, Kopisetara sedang melakukan pendampingan usaha kepada anggota seperti proposal bisnis, pembiayaan, legalisasi usaha, dan penyusunan laporan keuangan”, jelas Eko.

Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi Kementerian PPN/Bappenas, Ahmad Dading menambahkan, koperasi memiliki peran penting dalam potensi pengembangan pariwisata Indonesia. “Terdapat program dalam mendukung pengembangan pariwisata, seperti pelatihan dan pembinaan pengembangan usaha mikro di lokasi Desa Wisata,” kata Dading.

Menurut Dading, moderinisasi koperasi perlu difokuskan pada sektor-sektor potensial seperti pariwisata. Koperasi pariwisata perlu dikelola secara profesional. Keahlian dalam manajemen bisnis sangat diperlukan agar bisa lebih adaptif.

“Terutama, dengan pelajaran dari pandemi Covid-19 yang berakibat sangat besar bagi pariwisata.  Pendampingan dan penguatan kelembagaan yang komprehensif diperlukan untuk mengoptimalkan peran koperasi,” papar Dading.

Bahkan, kata Dading, yang paling penting dalam berkoperasi adalah SDM-nya. Jika SDM-nya kuat maka koperasinya juga kuat.

Dalam kesempatan ini, Direktur Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian PPN/Bappenas, Teguh Sambodo menyampaikan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus untuk peningkatan daya dukung pariwisata.

“Saat ini, yang menjadi fokus pengembangan pariwisata 2020-2024 adalah bagaimana mengintegrasikan aspek-aspek pembangunan tidak hanya dari sisi aksesibilitas, amenitas wilayah/perkotaan, amenitas dan atraksi, SDM, kawasan berdaya saing juga pemampu (enabler),” kata Teguh.

Teguh menambahkan bahwa koperasi dapat mendukung seluruh rantai pasok pariwisata, dari berbagai segi. Koperasi bisa menangani dari jasa transportasi, jasa pemesanan, penyediaan produk-produk kerajinan souvenir, memasok pangan untuk restauran dan hotel, kafe, dan sebagainya.

Teguh mengungkapkan, koperasi yang belum ada saat ini adalah koperasi yang mengelola event. Dimana dalam kondisi normal, ada 100 event pariwisata dalam negeri dan 100 event pariwisata internasional.

“Yang menjadi kunci pengembangan koperasi pariwisata adalah mendiversifikasi jenis-jenis usaha koperasi yang bisa mengisi dari rantai pasok pariwisata yang ada” pungkas Teguh.(Jef)

Koperasi Syariah Berperan Penting Gerakkan Sektor Riil

JAKARTA:(Globalnews id)- Pada masa pandemi sekarang ini semua pihak harus bergandengan tangan dan bersinergi agar bisa bertahan dan tetap memberikan kontribusi. Demikian juga dengan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) yang ikut berkontribusi dalam peningkatan perekonomian secara nasional.

“Koperasi Syariah dapat mendorong pertumbuhan dari pergerakan ekonomi sektor riil melalui pembiayaan yang didasarkan pada prinsip kerjasama berdasarkan bagi hasil  dari kegiatan usaha bersama,” kata Deputi Bidang Perkoperasi Kementerian Koperasi dan UKM Ahmada Zabadi, Jumat (16/7/2021).

Zabadi mengatakan koperasi pembiayaan secara umum mengalami berbagai masalah di saat pandemi, namun ia yakin koperasi syariah  mendorong pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan bersama melalui pendayagunaan sumberdaya modal yang ada pada anggota, zakat, infaq/shodaqoh dan wakaf, dan mengembangkan badan usaha bersama yang sesuai syariat Islam yang mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan tolong-menolong sesama manusia.

Hal tersebut sesuai dengan amanat Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada Peringatan Hari Koperasi ke-74 Tahun 2021, yaitu agar mendorong perubahan mindset entrepreuneurship koperasi, khususnya KSP/CU/KSPPS untuk melakukan transfromasi bisnis dengan mulai masuk membiayai sektor-sektor produktif.

Teten dalam kesempatan Hari Koperasi ke-74 mengatakan KemenkopUKM menargetkan peningkatan kontribusi PDB koperasi terhadap PDB nasional sebesar 5,5% dan pengembangan 500 koperasi modern pada tahun 2024.

Untuk itu Kemenkop menerapkan strategi pengembangan koperasi, antara lain: a. Pengembangan model bisnis koperasi melalui korporatisasi pangan; b. Pengembangan Factory Sharing dengan kemitraan terbuka agar terhubung dalam rantai pasok; c. Pengembangan Koperasi Multi Pihak; dan d. Penguatan kelembagaan dan usaha anggota koperasi melalui strategi amalgamasi (spin off dan split off).

Berdasarkan data KemenkopUKM hingga 2019, jumlah  KSPPS di Indonesia sebanyak 4.046 unit dengan jumlah terbanyak berada di Jawa Timur.(Jef)