KUALA LUMPUR:( Globalnews.id) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) kembali mendapatkan pengakuan sebagai institusi keuangan terbaik di Indonesia yang memudahkan pengelolaan bisnis para pelaku usaha melalui fitur BNI e-Collection.

BNI juga tetap mempertahankan predikat sebagai bank dengan layanan remittance terbaik di Indonesia. Layanan Cash Management terbaik melalui fitur BNI e-Collection dan Remittance terbaik tersebut diakui oleh Alpha South East Asia.

Dengan pengakuan ini, Alpha South East Asia telah 7 (tujuh) kali berturut-turut menganugerahkan penghargaan kepada BNI untuk kategori Best Cash Management Bank in Indonesia dan yang ke-8 kalinya untuk penghargaan Best Remittance Banking.

Kedua penghargaan tersebut diserahkan Alpha South East Asia kepada Deputi General Manager Divisi Internasional BNI Himawan Harimurti di Putrajaya, Malaysia pada Rabu (25/1/2017).

Corporate Secretary BNI Kiryanto mengungkapkan, untuk memenangkan persaingan dalam industri e-Commerce, BNI telah menciptakan suatu solusi yang secara elektronik mampu mengintegrasikan produsen, pembeli, kurir, bank/non bank dalam satu platform. Solusi tersebut diberi nama BNI e-Collection.

Sejak mulai dikembangkan dan diluncurkan awal tahun 2016, transaksi melalui BNI e-Collection mencatat pertumbuhan yang meningkat tajam. BNI e-Collection juga turut membawa angin segar dalam industri e-commerce Indonesia karena menyajikan cara yang mudah dan fleksibel nasabah untuk membayar tagihan secara terintegrasi dengan sistem Online Shopper. Rekonsiliasi transaksi dapat dilakukan secara otomatis dan settlement kepada penjual dapat dilakukan secara cepat.

Disamping itu, BNI e-Collection juga didukung dengan luasnya channel transaksi, online report dan dashboard, auto rekonsiliasi online, informasi tagihan otomatis serta notifikasi transaksi.

Hal-hal inilah yang membuat BNI e-Collection berbeda dengan pesaing para lainnya. Hal tersebut juga menjadi salah faktor yang menyebabkan BNI dinobatkan sebagai bank terbaik dalam layanan Cash Management di Indonesia.

“Dalam menghadapi kompetisi yang semakin ketat dan tantangan yang semakin besar, BNI terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan, membangun inovasi, dan megembankan produk serta skema bisnis yang berorientasi pada pelanggan, yaitu salah satunya dengan melakukan pengembangan produk SCF (Supply Chain Financing) berdasarkan transaksi nasabah dan value chain-nya.

BNI juga terus mengoptimalkan keberadaan kantor cabang diluar negeri agar mampu menjembatani bisnis dalam negeri untuk pasar luar negeri dan sebaliknya,” ujar Kiryanto.

BNI Remittance

Sebagai upaya untuk terus meningkatkan kepuasan nasabah pengguna layanan remittance, BNI senantiasa berupaya melakukan improvement dalam hal produk maupun layanan. Selain itu, hal yang tidak kalah penting adalah perluasan jaringan layanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri sehingga memberi kemudahan nasabah menggunakan jasa BNI dalam transaksi remittance.

Jaringan yang dimiliki BNI dalam transaksi remittance di luar negeri meliputi bank koresponden diberbagai negara, kantor cabang di luar negeri (Singapura, Hong Kong, Tokyo, New York, London dan Seoul) serta tenaga marketing representative yang berada di Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Belanda, Qatar, Oman, Uni Arab Emirat dan Saudi Arabia.

Sedangkan di dalam negeri, selain lebih dari 1.900 outlet yang dimiliki, BNI memperkuat jaringan paying agent nya dengan Pos Indonesia, Pegadaian, Alfamart serta paying agent lainnya untuk memudahkan nasabah dalam pencairan kiriman uang dari luar negeri.

Sebagai upaya untuk memberikan layanan lebih kepada nasabah di Indonesia, BNI juga memiliki tenaga pemasar di dalam negeri terutama di daerah-daerah yang merupakan kantong-kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Dengan produk yang dimiliki, BNI yakin bisa memenuhi kebutuhan nasabah terkait remittance baik outgoing maupun incoming transfer. Melalui transaksi outgoing transfer (OTR), nasabah dapat mengirimkan uangnya ke berbagai negara dengan berbagai mata uang dan dapat dilayani di segenap outlet BNI.

Di sisi lain, nasabah dapat menerima kiriman uang dari berbagai negara di luar negeri dengan mudah baik itu credit to account mereka di BNI ataupun bank lain serta dapat menerima kiriman uang secara tunai yang dapat dicairkan di outlet- outlet BNI dan paying agent lainnya dengan hanya menunjukkan nomer PIN dan kartu identitas yang berlaku.

Untuk lebih meningkatkan SLA dan layanan kepada nasabah, BNI juga senantiasa melakukan penyempurnaan sistem yang digunakan. Sistem yang dimiliki saat ini mampu memberikan layanan yang lebih baik sehingga kiriman uang dapat diterima dengan waktu yang lebih cepat.

Layanan BNI juga dilengkapi dengan Customer Inquiry Unit (CIU) yang siap melayani nasabah ataupun bank-bank koresponden dengan beroperasi selama 7 hari seminggu yang dapat dihubungi di 021 29946099. (jef)

HONGKONG(Globalnews.id)-PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk atau BNI setelah sukses meluncurkan Kartu Pekerja Indonesia-Singapore (KPIS) pada November 2016, dalam waktu dekat akan meluncurkan Kartu Pekerja Indonesia-Hong Kong (KPIH) yaitu kartu multifungsi untuk pekerja asal Indonesia di Hong Kong.

Sosialisasi dan soft launching Kartu Pekerja Indonesia-Hong Kong dihadapan kurang lebih 500 Buruh Migran Indonesia dilaksanakan di KCLN BNI, Hong Kong tanggal 22 Januari 2016 yang dihadiri oleh Wakil Direktur Utama BNI, Suprajarto.

Produk Kartu Debit BNI KPIH adalah produk unggulan BNI, kartu ini memiliki multifungsi, selain menjadi kartu Debit atau ATM BNI juga menjadi Kartu Identitas Pekerja asal Indonesia di Hong Kong.

Manfaat kartu tersebut antara lain, pemegang kartu mendapatkan fasilitas Internet/Mobile/SMS Banking untuk memudahkan transaksi, mengakses informasi program-program dari BNI, pengiriman uang atau pembayaran tagihan di Indonesia melalui BNI Cabang Hongkong atau ATM BNI, dapat digunakan sebagai kartu belanja di toko yang memiliki EDC berlogo MasterCard, kesempatan memperoleh program pelatihan kewirausahaan dari BNI,

“KAMI bersama BNI”, serta berkesempatan mendapatkan BNI Simponi dan fasilitas KPR BNI Griya untuk pembelian rumah baru atau renovasi melalui BNI Cabang Hong Kong.

Suprajarto mengungkapkan, sebagai apresiasi kepada konsumen, BNI juga melaksanakan program diskon biaya remittance untuk transaksi pengiriman uang melalui BNI Cabang Hongkong dan gratis biaya transfer antar rekening BNI melalui ATM BNI atau Internet/Mobile/SMS Banking,” ujar Suprajarto

Perseroan juga menawarkan cross selling produk yang diberikan seperti fasilitas BNI Griya untuk pembelian rumah baru/pembangunan/renovasi. Kemudian BNI Tapenas serta fasilitas autodebet ke BNI Simponi untuk persiapan masa pensiun.Bila saldo Tabungan sudah cukup besar dapat dipindahkan ke BNI Deposito.

Nasabah juga dapat mengajukan fasilitas BNI TKI Purna. Serta melakukan autodebet untuk iuran BPJSTK (jaminan keamanan kerja) dan iuran BPJS KS (jaminan kesehatan. “Kartu Debit BNI – KPIH dapat digunakan untuk belanja di Merchant / EDC yang berlogo MasterCard. Misalnya HSBC atau Stanchart, asalkan ada logo Mastercard, silahkan dicolok saja kartu KPIH pasti keluar duitnya,” terangnya.

“Ada potensi akuisisi tabungan mencapai 25 ribu pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Karena kartu ini juga memiliki multi fungsi, selain menjadi kartu Debit atau ATM BNI juga menjadi Kartu Identitas Pekerja,” ujar Wakil Direktur Utama BNI Suprajarto hari ini (22/1) di BNI Hong Kong.

Pada acara yang sama, BNI menyalurkan beasiswa kepada Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong diberikan secara simbolis di Kantor BNI Cabang Hong Kong, Minggu (22 Januari 2017). Penyerahan Beasiswa tersebut disampaikan oleh Wakil Direktur Utama BNI Suprajarto kepada 10 pekerja Indonesia di Hong Kong.

Suprajarto mengungkapkan, beasiswa untuk TKI yang sedang kuliah di Universitas Terbuka (UT) telah diberikan oleh BNI sejak tahun 2015. Setiap semester, terdapat 10 orang atau 20 orang per  tahun yang menerima beasiswa, senilai masing-masing HKD 3000.

“Kriteria mahasiswa yang berhak menerima beasiswa dimaksud adalah yang memiliki IP tertinggi 10 besar,” ujarnya.

BNI KUR TKI

Apabila bekal untuk berbinis telah diberikan melalui pelatihan di negara tempat bekerja, BNI membuka kesempatan bagi para pekerja migran yang berniat berusaha di tanah air untuk mendapatkan dukungan finansial, antara lain dengan kucuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) TKI.

Para pekerja migran tersebut dapat menghubungi sentra kredit kecil BNI yang  tersebar di seluruh Indonesia untuk mengajukan KUR. Salah satu daya tarik penggunaan KUR BNI adalah suku bunganya yang rendah, dimana pada tahun 2016 sempat disalurkan dengan suku bunga 9% per tahun.

Hingga akhir tahun 2016, BNI telah menyalurkan KUR khusus untuk TKI yang bekerja di Hong Kong kepada sebanyak 386 debitur, yang disalurkan melalui 7 sentra kredit. Nilai KUR TKI Hong Kong yang telah disalurkan mencapai Rp 5,3 miliar.

KUR TKI BNI juga disalurkan kepada para pekerja migran yang pernah bekerja di Singapura, Jepang, serta Taiwan. Total pekerja  migran yang telah mendapatkan KUR TKI dari BNI mencapai 2.463 debitur hingga 31 Desember 2016 dengan nilai Rp 38,69 miliar.(jef)

BANDUNG (Globalnews.id)  Peluncuran Program Akselerasi Keuangan, Sinergi dan Inklusi (Aksi) Pangan, pada akhir Januari 2017, nantinya akan didukung 18 bank. Selain perbankan, program ini nantinya juga didukung IKNB (Industri keuangan non Bank) dan pasar Modal.Beberapa bank tersebut antara lain BRI, Bank Mandiri, BNI, BCA, CIMB Niaga, Bukopin, Bank Mega, Bank Sinarmas, Bank Jatim, Bank Nagari, BTPN, Bank Syariah Mandiri, PermataBank, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Artha Graha, Bank Andara.

Deputi Komisioner OJK, Slamet Edy Purnomo menyatakan, bahwa ada 18 bank yang akan ikut serta dalam Program Aksi Pangan ini. “18 bank ini yang punya concern (perhatian) lebih ke sektor pangan,” katanya dalam FGD di Bandung, Sabtu (21/1). Secara total, lanjutnya, ada sekitar 28 lembaga jasa keuangan yang akan dilibatkan dalam peluncuran Program Aksi Pangan di Payakumbuh, Padang dalam waktu dekat. Baik itu dari industri perbankan, IKNB, pun pasar modal.

Peluncuran Program Aksi Pangan ini merupakan inisiatif OJK dalam meningkatkan peran serta industri keuangan ke sektor pangan. Bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, OJK optimis konsep yang ditawarkan melalui program ini bakal membuat perbankan meningkatkan kontribusi perkreditan di sektor ini, yang dinilai masih jauh dari maksimal.

Sebagai contoh, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang notabene adalah program pemerintah mayoritas penyaluran kreditnya masih menyasar sektor perdagangan. “KUR itu 67% di perdagangan. Kita mau coba bagaimana masuk ke hulu, petaninya. Sehingga bisa meningkatkan lapangan kerja dan menyejahterakan petaninya. Kalau perdagangan kan itu ijon-ijon dan tengkulak lagi,” tutur Slamet Edy.

Dalam Program Aksi Pangan, pembiayaannya bisa dilakukan perbankan secara langsung atau menggunakan pola channeling dengan menggandeng BPR, Koperasi atau Lembaga Keuangan Mikro. Selain itu, ada juga lembaga-lembaga non-pemerintah yang bakal mengawal kelancaran pembiayaan seperti UNDP dan Safira. Lalu yang paling penting, penyaluran pembiayaannya bakal mendapat penjaminan dari asuransi sehingga segala risiko NPL bisa dikurangi.

Dari data OJK, pembiayaan perbankan ke sektor pangan tercatat sebesar Rp638,39 triliun per November 2016. Sementara rasio kredit bermasalah atau NPL-nya ada di level 3,32%. “Ini yang mau kita tingkatkan pembiayaannya,” tandas Slamet Edy. (jef)

BANDUNG(Globalnews.id)- Setelah sempat mundur  beberapa waktu lamanya,  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan akan meluncurkan program  Akselerasi, Sinergi dan Inklusi (Aksi) Pangan pada akhir Januari 2017 di Payakumbuh Sumbar.  Hal ini sebagai implementasi regulator dalam program ‘Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat’ yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo di Brebes, Jawa Tengah, April 2016 lalu.

Deputi Komisioner Manajemen Strategis 1B OJK Slamet Edy Purnomo mengatakan, Rencananya OJK akan meluncurkan program AKSI Pangan pada akhir bulan ini.”Insya Allah akan lauching akhir bulan in idi Payakumnuh Sumbar,” ujar Slamet Edy dalam Focus Group Discussion (FGD) di Bandung Jakarta, Sabtu (21/1)

Ia mengungkapkan program ini nantinya akan lebih fokus kepada kestabilan harga 11 komoditas bahan pangan pokok yang sering menyumbangkan inflasi Indonesia menjadi besar dan tidak terkendali.Adapun 11 komoditas dimaksud di antaranya adalah padi, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai keriting. “Menjaga 11 komoditi saja itu inflasi bs stabil,” ungkapnya.

Untuk menjaga 11 komoditas tersebut, OJK berupaya memotong mata rantai tengkulak yang menyebabkan harga bahan pangan mahal ketika sampai di konsumen. Untuk mencapai itu, OJK berencana akan melibatkan ecommerce.”Kita harapkan nanti ada peran ecommerce untuk masuk kesitu. Itu menolong petani dan bisa langsung ke end user jadi lbh murah. Jadi dari hulu ke hilir kita upayakan tidak ada hambatan,” tandas dia.

Selain menjaga kestabilan 11 komoditas pangan, program AKSI Pangan ini bertujuan untuk mempercepat peningkatan kredit perbankan ke sektor pertanian dan peternakan, peningkatan kapasitas usaha dan keahlian petani melalui berbagai pembinaan, dan mendorong adanya asuransi usha tani agar petani teelindungi dari ancaman gagal panen.

11 Propinsi Surplus

OJK mengungkapkan dari data Deptan yang sudah diolah ada 11 provinsi yang mengalami surplus produksi pangan. Sebanyak 20 provinsi yang mengalami kekurangan pangan pokok. “Sebanyak 20 provinsi lebih banyak mendatangkan  dari daerah lain karena produktivitas daerah itu lebih rendah dari permintaannya. Contohnya di Payakumbuh, Sumatera Barat, permintaan cabai paling tinggi,” katanya.

Merespons hal tersebut, OJK berkomitmen mendukung pembiayaan di area hulu  hulu, sehingga bisa menciptakan pekerjaan dan mensejahterakan petani. Dan pada akhirnya kebutuhan bisa dipenuhi dari peningkatan produktivitas petani.Selain itu, OJK juga akan mendorong peningkatan produktivitas pangan dengan memberikan bibit dan obat. Kemudian di hilir, pelaku usaha e-Commerce akan didorong untuk membantu memasarkan produk pertanian agar petani tidak terjerat tengkulak. “Jangan sampai petani dirugikan,” ujarnya.

Slamet mengungkapkan pada 2019 pemerintah menargetkan keuangan inklusif atau akses pelayanan keuangan di sektor pertanian bisa ditingkatkan dari 36 persen di 2014 menjadi 75 persen di 2019. “Tim percepatan akses keuangan daerah dari OJK harus bergerak cepat untuk mencapai target ini,” ujarnya. (jef)

JAKARTA(Globalnews.id)-OJK mengarahkan perbankan yang telah menerapkan layanan perbankan digital untuk membentuk Digital branch, yaitu kantor atau unit bank yang khusus menyediakan dan melayani transaksi dengan digital banking.

Dalam hal ini OJK telah menerbitkan Panduan Penyelenggaraan Digital Branch oleh Bank Umum melalui  surat No. S-98/PB.1/2016  tanggal 21 Desember 2016  yang ditujukan kepada seluruh Direktur Utama Bank Umum.

“Penerbitan   panduan   ini   selaras   dengan   perubahan   perilaku dan   kebutuhan masyarakat   dalam   memanfaatkan   teknologi  digital   untuk   melakukan   aktivitas perbankan secara mandiri,” ujar. Agus Edy Siregar, Deputi Komisioner Pengawasan Terintegrasi OJK, didampingi Mulya Effendi Siregar, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK didampingi  dan Jasmi, Direktur Pengawasan Bank Syariah OJK, di Jakarta Kamis (19/1)

Panduan ini merupakan acuan bagi perbankan, nasabah, auditor, pengawas dan semua pihak dalam memanfaatkan teknologi digital untuk layanan digital branch oleh bank umum.

Isi pedoman ini antara lain mengenai persyaratan dan prosedur penyelenggaraan digital branch, jenis  digital  branch, dan penerapan   manajemen risiko  teknologi informasi dalam penyelenggaraan digital branch.

Dengan diterbitkannya panduan ini, bank-bank yang sudah memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan ke OJK untuk membuka jaringan kantor digital.

Jumlah   nasabah   pengguna  e-banking  (SMS  banking,   phonebanking,   mobile banking,  dan  internet banking) meningkat sebesar 270%, dari 13,6 juta nasabah pada tahun 2012 menjadi 50,4 juta nasabah pada tahun 2016

Sementara frekuensi transaksi pengguna  e-banking  meningkat 169%, dari 150,8 juta transaksi pada tahun 2012 menjadi 405,4 juta transaksi pada tahun 2016.

Pertumbuhan pesat  digital banking  tersebut sudah direspon perbankan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dengan menyediakan produk dan layanannya yang semakin beragam, sekaligus untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing industri perbankan.

Beberapa bank telah menawarkan layanan perbankan yang mirip dengan  digital branch,   bahkan   sejumlah   bank   telah menyiapkan   teknologi   yang   lebih   lanjut, seperti   pendaftaran  nasabah   baru   yang   keseluruhan   prosesnya   menggunakan media elektronik milik nasabah atau disebut banking anywhere.

Tiga Bagian

Digital branch dapat dibedakan menjadi 3, yaitu Kantor Cabang Pembantu Digital, Kantor Kas Digital, dan Gerai Digital. Kantor Cabang Pembantu Digital atau Kantor Kas Digital yaitu digital branch yang setara Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Kas dan secara fisik terpisah dari kantor konvensional bank, dengan cakupan layanan digital setara dengan layanan Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Kas sesuai ketentuan yang berlaku.

Gerai   Digital   yaitu  digital   branch  yang   secara   fisik   menyatu dengan   kantor konvensional   bank   (Kantor   Pusat,   Kantor Cabang,   Kantor   Cabang   Pembantu, Kantor   Kas,   atau   Kantor Fungsional),   dengan   cakupan   layanan   digital   setara dengan layanan kantor tempat lokasi keberadaan digital branch. Dalam hal Gerai Digital   menyatu   dengan   Kantor   Pusat   atau Kantor Cabang,   cakupan   layanan bersifat digital setara dengan layanan Kantor Cabang Pembantu.

Bank  yang menyelenggarakan  digital branch,   secara  prinsip tetap menerapkan seluruh   ketentuan   yang   berlaku,   seperti ketentuan tentang   Manajemen   Risiko Bank,   Manajemen   Risiko  Teknologi Informasi,   Anti   Pencucian   Uang   dan Pencegahan   Pendanaan Terorisme   (APU-PPT),   dan   kelembagaan,   kecuali   yangdiatur secara khusus dalam panduan ini.

Bank harus mendapatkan izin dari OJK sebelum menyelenggarakan digital branch. Persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Minimum Bank BUKU 2
2. Mencantumkan rencana   penyelenggaraan  digital   branch  pada Rencana Bisnis Bank
3. Memenuhi ketentuan tentang kecukupan Alokasi Modal Inti
4. Menunjukkan bukti   kesiapan   organisasi,   kebijakan   dan prosedur,   dan sistem dan infrastruktur seperti hasil analisis risiko, hasil analisis hukum, hasil audit, draft perjanjian (dengan nasabah, Dukcapil, vendor, dan pihak ketiga lainnya), dan program perlindungan konsumen.

Dalam penyusunan panduan  ini,  OJK  telah  berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait antara lain: Kemenkominfo, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bareskrim POLRI, Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas),   Badan   Regulasi   Telekomunikasi   Indonesia (BRTI),   Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN) Kemenkopolhukam, perwakilan   perusahaan   telekomunikasi,   pakar   pengamanan   informasi,   dan industri perbankan. (jef)