JAKARTA-(Globalnews.id): Kementrian Koperasi dan KUM meminta Induk KUD (Koperasi Unit Desa)  untuk memerkuat jaringan dari pusat sampai daerah dan  mengupayakan partisipasi aktif dari masing-masing unit, baik di pusat (Induk KUD), di propinsi (PUSKUD) sampai di daerah (KUD) . Jika ini tercipta, maka koperasi akan menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan karena memiliki sumbeer daya yang signifikan dan solid.

Deputi Kelembagaan Kemenkop dan UKM, Meliadi Sembiring mengungkapkan hal itu dalam sambutannya pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Induk KUD ke XXXVI tahun buku 2015 dan Rapat Anggota Program tahun buku 2017, di Jakarta Selasa (19/12). “Kalau melihat kuantitas KUD yang ada yaitu sebanyak 9.437 KUD, yang menyerap 13,4 juta KK (kepala Keluarga-red), maka itu jumlah yang sangat signifikan dan besar.

Namun pertanyaannya, apakah jumlah sebanyak itu aktif semua? atau sebagian ada yang terengah-engah, bahkan tidak aktif sama sekali?, ini yang menurut saya jadi tantangan bagai Induk KUD sekarang, bagaimana bisa merevitalisasi anggotanya,” katanya.

Menurut Meliadi, aset dan sumber daya KUD yang sedemikian besar akan percuma saja bila, organisasi KUD baik di pusat sampai daerah, tidak terlibat aktif dalam pembangunan koperasi. “Hirarki organisasi KUD mulai dari Induk KUD sampai ke tingkat KUD di daerah, itu sudah sangat bagus dan relevan.

Masalahnya jangan antar lembaga ini saling berebut lahan bisnis.Ibarat induk ayam dan anaknya, adalah tidak elok jika saling berebut lahan bisnis. Untuk itu hirarki organisasi ini harus dimanfaatkan, jika dibawahnya sudah tertata baik, maka semakin keatas semakin kuat. Inilah yang diharapkan dari KUD,” katanya.

Ia menunjuk rencana kerjasama yang  dilakukan Induk KUD dengan perusahaan peternakan ayam dari Jepang maupun pembangunan pembangkit listrik mikro hidro di sejumlah KUD dengan perusahaaan China. ” Jika selama ini bibit ayam masih dipasok dari luar, maka setelah kerjasama ini pusat pembibitan ayam itu harus ada di daerah-daerah dimana KUD berada, sehingga mereka bis amenghasilkan telur maupun daging ayam untuk ekspor, itulah  contoh contoh praktis apa yang dimaksudkan dengan  revitalisasi koperasi ” tambah Meliadi.

Dalam kesempatan itu Meliadi sempat menyentil molornya jadwal RAT  yang dilakukan Induk KUD, dimana seharusnya paling lambatan dilakukan pada Juni 2016. “Sudah menjadi kewajiban koperasi untuk melakukan RAT sesuai aturan yang ada. Namun mundurnya RAT Induk KUD tahun buku 2015  menjadi di penghujung 2016, tentu menimbulkan pertanyaaan ada apakah ini? saya beramsusi mungkin sengaja dilakukan dengan tujuan persiapan menjadi lebih baik, mudah-mudahan itu yang terjadi,’ katanya.

KUD Masih dibutuhkan

Sementara itu Ketua Umum Induk KUD  Herman YL Wutun meminta pemerintah campur tangan pemerintah untuk mengembalikan popularitas KUD. Saat ini jumlah KUD tidak berkembang, malah yang aktif semakin sedikit. Herman menyebut pada saat Orde Baru, jumlah KUD mencapai 9 ribu unit dengan anggota sebanyak 13,4 juta kepala keluarga.

Namun, saat ini dia memperkirakan jumlah KUD yang aktif tidak sampai 50% dari jumlah yang ada sejak jaman Orde Baru tersebut. “Mungkin tinggal 30% dari 9 ribu KUD yang aktif. Tapi, fasilitas semua masih lengkap, gudang masih ada. Kami mau pemerintah mengembalikan peran KUD,” cetus Herman.

Ia  menegaskan KUD saat ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat di perdesaan, terutama bagi para petani dan nelayan. KUD dahulu kala dibangun untuk menyalurkan pupuk bersubsidi dan pengadaan pangan bagi masyarakat miskin. Apalagi, sambung dia, pemerintah tengah mendorong program swasembada pangan.

Dia pesimistis program tersebut bisa tercapai bila petani tidak diberdayakan yang salah satu caranya melalui peran KUD.”Pemerintah harus sadar kalau koperasi itu badan usaha rakyat kecil. Orang miskin hanya bisa berkoperasi, tidak bisa bangun CV apalagi PT. Kalau KUD ga diperhatikan, rakyat kecil ga bisa bangkit,” tukas Herman. Herman merasa pemerintah malah justru membuat pesaing KUD, yaitu koperasi yang dibangun oleh masing-masing instansi pemerintah. (jef)

Caption
Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring memberikan sambutan sekaligus membuka Rapat Anggota Program (RAP)  tahun 2017 dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke XXXVI Induk Koperasi Unit Desa (KUD) tahun buku 2015. Di Jakarta, Selasa (20/12).

PEKALONGAN-(Globalnews.id): Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga meresmikan Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR)  pertamakalinya. Peresmian tersebut ditandai dengan penyerahan  piagam penghargaan kepada Ketua Kospin Jasa Andi Arslan Djunaid sebagai Koperasi pertama penyalur KUR.

Kospin Jasa yang berdiri sejak 1973 memiliki aset sebesar Rp  5,8 triliun, sedangkan simpanan anggota Rp 5,3 triliun dan pinjaman mencapai Rp 3,8 triliun dan SHU hingga Rp 42 miliar. Anggota Kospin Jasa tersebar di berbagai daerah di Indonesia dengan jumlah 13.000 orang.

Menteri Puspayoga mengatakan hingga akhir November 2016 sudah 32 koperasi yang mengajukan sebagai penyalur KUR dan sekarang dalam tahap verifikasi.

“Kospin Jasa merupakan inspirasi bagi Indonesia untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak ada artinya jika hanya menimbulkan kesenjangan yang semakin besar,” tegas Puspayoga.

Pada acara tersebut Andi Arslan   sekaligus menyerahkan  penyaluran KUR kepada dua anggota, yaitu Gunawan seorang pengusaha batik dan Basuki pengusaha sembako dengan nilai KUR masing-masing Rp 15 juta dan Rp 10 juta.

Ketua Umum Kospin Jasa juga menyampaikan terimakasih kepada Menteri Puspayoga yang telah memberikan  kesempatan kepada koperasi berperan dalam penyaluran KUR.

Gunawan yang ditemui usai menerima penyerahan KUR secara simbolis mengatakan kredit yang diterimanya merupakan modal yang sudah lama diharapkan meningkatkan usahanya.  Produksi batik Gunawan saat ini masih sangat kecil, hanya 100 lembar per bulan.  Dia bertekad meningkatkan produksi batik namun selama ini terganjal modal padahal permintaan semakin meningkat.

“Saya sangat berterimakasih mendapatkan kesempatan menerim KUR dengan bunga  rendah hanya 9%. KUR yang saya terima akan menjadi tambahan modal untuk meningkatkan usaha saya,” kata Gunawan.

Koperasi penyalur KUR harus memenuhi kriteria, yaitu memiliki kinerja baik dan sehat; bekerja sama dengan perusahaan penjamin dalam penyaluran KUR; memiliki sistem online data KUR dan sistem informasi kredit program (SIKP).

Peresmian dilaksanakan di gedung Pusat Pendidikan dan  Pelatihan (Pusdiklat) Kospin Jasa, Pekalongan, Jawa Tengah bersamaan dengan peringatan HUT Kospin Jasa ke-43, Sabtu (18/12) malam yang juga dihadiri Walikota Pekalongan  Achmad Alf Arslan Djunaid . (jef)

BANDARLAMPUNG-(Globalnews.id): Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menekankan  program Kluster Pertanian untuk ketahanan pangan nasional harus sudah berjalan pada awal 2017 mendatang.

“Untuk tahap awal kita siapkan lima ‘prototype’‎ di wilayah Sukabumi, Banyumas, Demak, Jawa Timur, dan Lampung. Masing-masing wilayah itu menyiapkan minimal 1000 hektar lahan pertanian untuk sembilan komoditas, terutama padi. Tahun 2017 saya harap program awal Kluster Pertanian ini bisa segera berjalan”, kata Menkop yang didampingi Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM I Wayan Dipta, saat meninjau kesiapan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Tanwil Muhammadiyah (BTM) di Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, Jumat (16/12).

‎Puspayoga menjelaskan, program kluster pertanian ini menggunakan dana dari Pertamina melalui dana PKBL  (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). Masing-masing wilayah tadi, per 1000 hektarnya akan mendapatkan dana Rp13,4 miliar, yang dipergunakan untuk membeli bibit, pupuk, dan pasca panen.

“Bahkan, masing-masing petani akan mendapatkan ongkos produksi sebesar Rp2,2 juta perbulan. Dan setiap panen, petani juga akan mendapatkan Rp11 juta per hektar. Bayangkan saja, bila per 1000 hektar digarap oleh 2400 petani, maka ini merupakan program Padat Karya”, imbuh Menkop.

Dengan program padat karya seperti itu, lanjut Puspayoga, maka bisa dipastikan Indonesia‎ bisa lepas dari belitan impor pangan. Selanjutnya, tingkat kehidupan para petani pun akan terangkat, karena tak lagi berurusan dengan rentenir.

“Bandingkan saja, kita akan membeli gabah panen seharga Rp4500 tanpa potongan apa-apa, sementara kalau dijual ke Bulog dihargai sebesar Rp3700 ditambah potongan-potongan. Petani bisa mendapatkan harga bagus karena memang dirancang untuk efisien dan memiliki nilai tambah sejak masa tanam hingga masa panen. Pasarnya sudah ada, juga teknologinya”, tandas Puspayoga.

Oleh karena itu, Menkop berharap program kluster pertanian ini bisa segera berjalan di Lampung. “Saya berharap segera diurus segala persyaratan administrasinya. Karena, setelah lima wilayah ini berjalan bagus, berikutnya adalah membangun 60 Kluster Pertanian di wilayah lainnya di seluruh Indonesia”, tukas Puspayoga.

Puspayoga juga mengapresiasi KSPPS BTM yang sudah memiliki tempat penggilingan padi yang bagus, meski berada di tempat yang terpisah-pisah. “Semakin bagus memiliki penggilingan padi sendiri, maka hasil produksinya akan semakin efisien”, kata Menkop lagi.

Menanggapi hal itu, General Manager ‎KSPPS BTM Elly Kasim menyatakan kesiapan koperasinya dalam program Kluster Pertanian di wilayah Lampung.

“Secara regulasi, kita memang hanya bergerak di sektor pembiayaan, khususnya pembiayaan syariah. Namun,‎ untuk sektor riil, kita buat PT BUMR (Badan Usaha Milik Rakyat) Bina Masyarakat Utama (BiMU). Nah, untuk BUMR BiMU, kita sudah menjalankan sistim kluster seperti itu secara mandiri. Dengan kedatangan Pak Mentri kesini, maka apa yang kami kembangkan akan dimasukkan dengan program kementrian‎. Bahkan, kami sudah datang ke Sukabumi untuk belajar lebih lagi mengenai program Kluster Pertanian ini”, papar Elly.

Elly menambahkan, koperasinya memiliki sekitar 3000-an anggota, yang diantaranya para petani dan pedagang. “Hasil pertaniannya kemudian diolah dan dipasarkan oleh pedagang, yang semunya anggota koperasi kita.

Untuk Pertanian, saat ini, ada sekitar 100 kelompok tani, yang masing-masing kelompok mengelola 14 hektar lahan dengan jumlah 10 orang petani. Meski ada juga hanya petani penggarap lahan. Yang pasti, semua petani merupakan anggota koperasi”, pungkas Elly.(jef)

JAKARTA-(Globalnews.id): Kementrian Koperasi dan UKM mendorong perusahaan-perusahaan Korea yang beroperasi di Indonesia, agar meningkatkan kegiatan-kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility)  pada bidang ekonomi, melalui pembinaan dan pengembangan UKM di sentra-sentra UKM ataupun masyarakat setempat.

“Tujuannya agar kegiatan ekonomi keraklyatan dapat terus tumbuh secara produktif dan mampu meningkatkan kemandirian masyarakat. Lebih jah, keberadaan UKM yang makin berkembang juga diharapkan mampu jadi bagian ari rantai produksi bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia,” ujar  Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop dan UKM, Meliadi Sembiring, yang mewakili Menkop dan UKM  Puspayoga,  dalam acara  2016 Indonesia-Korea CSR Forum  and Award, i Jakarta Kamis (15/12).

Meliadi mengapresiasi kegiatan  Indonesia-Korea CSR  Forum  and Award ini yang merupakan tindaklanjut dari kesepakatan kerjasama  antara KOTRA (Korea Trade Investment Propotion Agency) dengan Kemenkop dan UKM pada 10 Oktober 2013 lalu, yang bertujuan mengembangkan kerjasama dan mendukung program OVOP (One Village one Product) di Indone

Dan pada 2015, telah dilakukan tindak lanjut berupa Pilot Project pengembangan produk unggulan daerah dengan didukung lima perusahaan sponsor Korea (CJ, Samsung, HanaBank, Eagle dan Lottemart).  Kelima perusahaan ini mendukung 7 (tujuh) koperasi yang mengembangkan produk unggulan daerah.

Ketujuh  Koperasi itu adalah KSU Jatirogo di Jogjakarta dengan produk unggulan gula semut, Kopwan Stagen NTB (produk unggulan tenun songket), Kopwan Harapan Bersatu NTB  (produk kerajinan Ketak).

Selanjutnya  Koperasi Sumber Merhta Buana  di Bali dengan produk unggulan kopi Arabica, Koperasi Subur Makmur di Banten dengan produk unggulan snack emping, KUD Mandiri Cikondang di Jabar dengan produk unggulan  anyaman bambu kreatif, dan terakhir Kopwan Srikandi Jateng dengan produk unggulan  gula semut dan minyak kelapa. “Kegiatan tersebut didukung oleh empat perusahaan distribusi  Mugunghwa,  Legal Home Shopping, Elevenia dan Qoo10,” ujarnya.

Produk Unik

Lebih jauh Meliadi memaparkan, konsep OVOP sendiri mengutamakan produk unik yang terdapat di daerah, bahkan menjadi ikon atau lambang daerah tersebut.  Keunikannya bisa menyangkut kultur budaya, lingkungan, bahan baku, pengerjaa dan proses produksinya. Karena keunikan dan proses produksinya yang langka, akan memberikan nilai tambah bagi produk tersebut.

“Dampak selanjutnya, daerah OVOP akan jadi menarik dan bisa dijadikan tujuan wisata bagi turis asing, tentu ini enjadi peluang  bisnis baru yang akan memberikan kontribusi bagi daerah tersebut,” jelasnya.

Menurut ia , OVOP di Indonesia  umumnya adalah UKM yang konsisten menjalin kerjasama dengan perusahaan perusahaan BUMN dan tersu mendapat pembinaan serta bantuan , berkaitan dengan produknya yang bisa mewakili identitas dari daerah yang bersangkutan.

Meski demikian , pengembangan produk unggulan OVOP tetap diarahkan beroientasi global dan bertindak lokal, membangun kreatifitas, inovasi , kemandirian, serta meningkatkan ketrampilan  SDM.  “Dengan demikian, dengan sentuhan yang tepat disertai kesungguhan maka kita akan mamapu menghasilkan produk kelas dunia yang asalnya dari desa,”tuturnya.

“Jadi, pemanfaatan CSR untuk pengembangan produk unggulan darah dengan pendekatan OVOP ini saya kira sudah tepat, karena akan bermanfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan daya saing produk yang mereka hasilkan agar dapat memasuki pasar internasional,” tambahnya. (jef)

JAKARTA-(Globalnews.id):  Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menegaskan bahwa saat ini kelompok usaha besar di Indonesia tidak bisa lagi tum‎buh besar sendiri, melainkan harus mampu juga mengangkat produktifitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Usaha besar tidak boleh lagi menguasai sektor ekonomi dari hulu hingga hilir. Usaha besar harus mampu mengangkat UMKM dari sisi kinerja dan produktifitas, bukan mematikan”, kata Puspayoga pada acara pencanangan kemitraan usaha yang sehat dan pembentukan Satgas Pengawasan Kemitraan Nasional, di Jakarta, Kamis (15/12).

Di acara bertema ‘Kemitraan Sehat, Ekonomi Kerakyatan Hebat’ yang juga dihadiri Ketua KPPU Syarkawi Rauf, perwakilan kementrian-kementrian, dan Kepala Dinas Koperasi seluruh Indonesia itu, ‎Menkop berharap bahwa peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Satgas Kemitraan Nasional untuk mengawasi proses dan jalannya kemitraan antara usaha besar dan UMKM di seluruh Indonesia.

“Misalnya, ada produk UMKM di pusat perbelanjaan besar, namun disimpan atau dipajang di pojok-pojok yang jauh dari pandangan mata. Karena sejatinya, kemitraan tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai jual produk UMKM. Pengawasan kemitraan ini harus dilakukan dengan benar”, kata Puspayoga.

‎Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM Suparno menambahkan, Satgas Kemitraan Nasional saat ini di seluruh Indonesia berjumlah 3010 orang. Rinciannya, masing-masing provinsi sebanyak tujuh orang, sedangkan masing-masing kabupaten/kota sebanyak lima orang. “Untuk persyaratan menjadi Satgas Kemitraan Nasional ditetapkan oleh Kemenkop dan UKM, lalu diserahkan ke dinas koperasi dan UKM di daerah untuk melakukan seleksi. Saat ini, Satgas Kemitraan Nasional sudah berjalan”, ungkap Suparno.

Dengan adanya Satgas Kemitraan tersebut, lanjut Suparno, kini pihaknya bisa masuk mengawasi tidak hanya ke plasmanya saja, melainkan juga bisa langsung ke intinya. “Bila selama ini hanya bisa masuk ke plasma, kini sudah bisa masuk ke intinya. Itulah tugas Satgas Kemitraan didampingi KPPU di daerah dalam mengawasi kegiatan bisnis antara usaha besar dan UMKM”, jelas Suparno lagi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPPU Syarkawi Rauf menjelaskan, pihaknya fokus pada upaya pencegahan terjadinya ‘abuse’ pada kemitraan antara usaha besar dan UMKM. “Saya menilai, langkah pencanangan ini amat strategis agar usaha besar dan UMKM sama-sama bertumbuh dalam satu kemitraan usaha. Kemitraan inilah yang kita awasi agar tidak terjadi penyimpangan”, tandas Syarkawi.

Syarkawi mencontohkan Korea dan Jepang dimana usaha besar disana membawahi jutaan usaha mikro dan kecil sebagai pemasoknya (Inti Plasma). “Ekonomi Jepang itu tumbuh bagus karena berbasis ekonomi kemitraan antara yang besar dengan UMKM. Dan itu dalam pengawasan sangat ketat, agar sama-sama memiliki bargaining. Ini yang akan kita terapkan di Indonesia agar UMKM di Indonesia semakin kuat”, pungkas dia. (jef)

JAKARTA-(Globalnews.id): Deputi Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso BS menegaskan bahwa pelaku UKM khususnya UKM perempuan harus sudah mengubah mindset dari konvesional menjadi berbasis teknologi atau online.

“Produktifitas harus ditingkatkan, serta kemasan produk juga harus bagus dan menarik. Nuansa tradisional memang harus dipertahankan, namun harus memiliki inovasi dalam kemasan. Yang tak kalah penting adalah UKM perempuan harus percaya diri untuk mulai memasuki dunia online dalam hal pemasaran produknya”, kata Prakoso pada acara pelatihan kewirausahaan berbasis digital online bagi UKM perempuan, hasil kerjasama antara Kementrian Koperasi dan UKM dengan Wanita Persahi (Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia), di Jakarta, Rabu (14/12).

Hanya saja, kata Prakoso, ketika sudah masuk ke bisnis online, banyak hal yang harus menjadi perhatian utama. Yaitu, kualitas produk dan ketepatan dalam hal pengiriman hingga tepat waktu sampai ke tangan konsumen. “Hal itu penting agar bisa menjaga kepercayaan konsumen atas produk kita. Percuma berkualitas, tapi pengiriman barang tidak tepat waktu”, kata dia.

‎Selain mendorong agar UKM perempuan berbasis online, lanjut Prakoso, pihaknya juga terus berkonsentrasi dalam hal pemberdayaan kewirausahaan dalam hal pelatihan kewirausahaan dan vocational. “Misalnya, kita mendidik dan melatih kewirausahaan bagi keluarga petani dan nelayan, serta warga di wilayah perbatasan. Jadi, bila petani gagal panen atau nelayan sulit mendapat ikan, ekonomi keluarganya tetap stabil karena istri dan keluarganya sudah memiliki usaha”, imbuh Prakoso.

Bahkan, kata Prakoso, program pelatihan kewirausahaan saat ini sudah mulai memasuki tahap pembenahan kemasan produk. “Kemasan produk UKM tidak bisa lagi sederhana, harus bagus dan menarik. Contoh, saya pernah mendapat oleh-oleh manisan dari Jepang, meski sekadar manisan tapi kemasannya luar biasa indah dan menarik. Itu yang harus terus kita dorong agar para UKM kita berinovasi dalam hal kemasan produk”, tandas Prakoso lagi.

‎Untuk itu, Prakoso berharap para UKM perempuan, khususnya anggota Wanita Persahi, mampu memanfaatkan program kewirausahaan dan vocational yang digulirkan Kemenkop dan UKM. “Pelatihan kewirausahaan dan vocational itu harus tepat sasaran. Makanya, hal itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dari komunitas yang bersangkutan. Kita hanya melatih, mendidik, dan mendampingi. Mengenai apa bentuknya, kami sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, butuh pelatihan pengolahan ikan, menjahit, dan sebagainya. Tugas kita adalah mendatangkan ahlinya di bidang tersebut”, papar Prakoso lagi.

‎Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Wanita Persahi Hendrawaty Yuripersana mengungkapkan bahwa pihaknya tidak bisa lagi menutup mata akan kemajuan teknologi sebagai basis berwirausaha. “Justru kita harus melihat bahwa dengan teknologi berbasis online itu semakin mempermudah kita dalam hal pemasaran produk”, kata Hendrawaty.

Sedangkan Country Manager CSR IBM Indonesia Santi Diansari Hargianto menyebutkan bahwa UKM perempuan harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan usahanya. “Teknologi sudah ada di depan mata, maka kita harus membangun aplikasi khusus untuk pemasaran produk UKM. Kita harus mencermati fenomena usaha berbasis aplikasi, seperti halnya GoJek dan Grab”, tukas Santi.

Santi mengakui, pihaknya sudah menyentuh banyak kalangan di seluruh Indonesia dalam hal kewirausahaan. “Kita sudah roadshow bersama OJK, HIPMI, Kadin, juga Kemenkop UKM ke seluruh Indonesia untuk meningkatkan kewirausahaan. Sejak 2013, kita sudah menyentuh 36 universitas dengan jumlah mahasiswa mencapai 28 ribu orang. Kami sentuh juga keluarga nelayan, wilayah perbatasan, dan sebagainya. Kita hadir dimana saja dengan tujuan untuk memberdayakan UKM perempuan”, pungkas Santi.(jef)