JAKARTA:(Globalnews.id)-Penyedia layanan transportasi terdepan Indonesia Blue Bird dan penyedia layanan on-demand terbesar tanah air GO-JEK Indonesia, hari ini menghadirkan kerja sama yang disebut sebagai Kolaborasi Anak Bangsa.

Turut hadir dalam peluncuran tersebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Rudiantara.

“Kolaborasi ini menggambarkan komitmen jangka panjang kami baik dari GO-JEK dan Blue Bird untuk selalu berinovasi dalam memberikan layanan terbaik ke masyarakat dan membantu meningkatkan kesejahteraan mitra driver,” ujar Nadiem Makarim, CEO GO-JEK Indonesia.

Dalam kerja sama ini, Blue Bird dan GO-JEK akan meluncurkan layanan GO-BLUEBIRD yang memungkinkan masyarakat untuk memesan taksi Blue Bird secara khusus dalam aplikasi GO-JEK. Sebelumnya, pelanggan GO-JEK hanya bisa mendapatkan taksi Blue Bird dari menu GO-CAR.

“GO-BLUEBIRD adalah kelanjutan dari kerjasama antara kami dan Blue Bird. Dengan adanya menu khusus ini, pengguna aplikasi GO-JEK memiliki pilihan tambahan berkendara dari layanan salah satu brand taksi kebanggaan Indonesia,” tambah Nadiem.

Salah satu strategi Blue Bird untuk memberikan layanan terbaik tehadap pelanggan adalah dengan memiliki multi-channel access, seperti melalui pangkalan-pangkalan di mal atau hotel, stop di jalan, call centre, dan aplikasi My Blue Bird.

Dengan peluncuran GO-BLUE BIRD, ini tentu akan memperkuat layanan Blue Bird, sehingga pelanggan makin mudah dalam mendapatkan jasa Blue Bird. “Kami melihat bahwa Blue Bird dan GO-JEK memiliki misi yang sama yaitu terus meningkatkan kemudahan dan kenyamanan pelanggan. Dengan GO-BLUE BIRD, kami harap ini dapat menjadi salah satu tambahan channel order yang semakin memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan Blue Bird” ujar Adrianto Djokosoetono, Direktur PT Blue Bird Tbk.

Selain itu, kerja sama ini juga dharapakan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pengemudi. “Karena bertambahnya channel order kami, selain menyetop di jalan, pangkalan, aplikasi My Blue Bird, dan kini ditambah GO-BLUE BIRD, saya harap pengemudi Blue Bird semakin semangat dan semakin sejahtera”, lanjut Adrianto Djokosoetono, Direktur PT Blue Bird Tbk.

Saat ini, Blue Bird memiliki  sekitar 35,000 armada, sementara GO-JEK telah diunduh sebanyak lebih dari 40 juta kali. Kerja sama ini akan memberikan akses bagi pengemudi Blue Bird dan armadanya dengan pengguna aplikasi GO-JEK. Untuk tahap awal, kerja sama ini akan berjalan di lima wilayah, yaitu Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Medan, dan Semarang.

Kerja sama ini diharapkan akan menjadi pintu untuk kolaborasi yang lebih besar lagi. “Selain itu, kerja sama ini bisa menjadi contoh bahwa kolaborasi yang baik justru akan bisa memberikan keuntungan bagi masyarakat umum, para pekerja sektor informal, juga nantinya bisa menguntungkan pada pertumbuhan ekonomi,” ujar Nadiem.

Kehadiran layanan GO-BLUEBIRD akan dilakukan secara bertahap di aplikasi pengguna. Di awal, layanan ini akan tersedia terlebih dahulu bagi pengguna android, dan kemudian dalam waktu dekat akan berlanjut kepada pengguna iOS.(jef)

JAKARTA(Globalnews.id)- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) kembali mengadakan pameran tahunan produk Perusahaan Anak bertemakan BNI Regional Subsidiaries Expo 2017, yang pada tahun 2017 ini berlokasi di Lapangan Parkir Kantor Wilayah BNI Jakarta Kota. Event tahunan ini akan dimulai pada tgl. 29 s/d 31 Maret 2017, dengan memamerkan berbagai layanan produk dan jasa keuangan BNI dan Perusahaan Anak sebagai bagian dari BNI Group.

Hadir dalam event tersebut, booth-booth layanan produk dan jasa Perusahaan Anak untuk memenuhi berbagai kebutuhan keuangan nasabah, didukung dengan booth BNI dan Agen 46 serta merchant rekanan dan UMKM binaan BNI. Terdapat berbagai promo yang ditawarkan BNI dan Perusahaan Anak selama event tersebut, termasuk berbagai diskon apabila menggunakan media pembayaran BNI antara lain Kartu Debit dan Kartu Kredit BNI, TapCash, dan UnikQu.

Perusahaan Anak BNI menampilkan BNI Syariah dengan produk unggulan Umrah Insan Hasanah untuk pembiayaan umrah bekerjasama dengan travel agent terkemuka, dan BNI Life Insurance dengan produk perlindungan kesehatan dan jiwa yang kompetitif memberikan fasilitas checkup gratis selama event. Disamping itu, BNI Multifinance tidak ketinggalan menawarkan pembiayaan kendaraan bermotor dan trade-in gadget dengan bunga menarik, sedangkan BNI Securities dan BNI Asset Management yang menawarkan produk investasi mulai dari Rp 100.000,- saja, serta kesempatan mendapatkan gimmick dan cashback dengan nominal transaksi tertentu.

BNI induk pun tak ketinggalan memberikan promo diskon s/d 70% untuk produk merchant rekanan BNI antara lain Centro, Maxim, dan Bags City dengan menggunakan Kartu Kredit dan Kartu Debit BNI. Sementara itu, BNI Wealth Management pun ikut memeriahkan acara dengan memberikan promo berupa voucher untuk untuk setiap pembelian produk BNI Life, BNI Securities, dan BNI Asset Management dengan kelipatan transaksi mulai Rp 1.000.000,-.

Pelaksanaan BNI Regional Subsidiaries Expo 2017 ini bertujuan sebagai media brand awareness, pengenalan, dan edukasi berkelanjutan baik kepada internal BNI maupun masyarakat luas mengenai layanan dan jasa keuangan yang disediakan oleh BNI dan Perusahaan Anak, serta sebagai bentuk dukungan BNI terhadap program literasi dan inklusi keuangan yang telah dicanangkan oleh OJK.

Diharapkan event ini dapat memberikan experience kepada masyarakat dalam menggunakan berbagai layanan produk dan jasa keuangan yang disediakan secara menyeluruh oleh BNI Group.

Sesuai dengan Visi BNI menjadi Lembaga Keuangan yang Unggul dalam Layanan dan Kinerja, BNI senantiasa menyediakan layanan produk dan jasa keuangan yang menyeluruh sebagai one stop financial services, sehingga mampu memberikan solusi untuk berbagai kebutuhan keuangan nasabah.

Hal ini didukung dengan beragam channel distribusi BNI dengan layanan yang saling terintegrasi, baik melalui Kantor Cabang maupun layanan Digital Banking, bersama-sama dengan Perusahaan Anak sebagai satu kesatuan BNI Group

Sinergi BNI dan Perusahaan Anak merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan target Pertumbuhan Agresif BNI di tahun 2017. Pada tahun sebelumnya, Perusahaan Anak BNI telah memberikan kontribusi revenue sebesar Rp 941 Milyar atau 8,3% dari laba induk, yang terdiri dari laba Perusahaan Anak sebesar Rp 468 Milyar dan fee-based income sebesar Rp 473 Milyar. Pertumbuhan Agresif BNI 2017 mentargetkan kontribusi revenue 10% atau sebesar Rp 1,3 Trilyun dari Perusahaan Anak, dimana hal ini hanya dapat diwujudkan melalui sinergi BNI Group.(jef)

JAKARTA: (Globalnews.id)- Pakar geologi asal ITB Dr Ir Budi Sulistijo, M.App. Sc, mempertanyakan pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar bahwa sudah ada indikasi perusakan lingkungan yang ditemukan oleh Tim Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) pusat terhadap areal penambangan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Rembang, Jawa Tengah.

“Bagaimana ada indikasi perusakan terhadap lingkungan kalau PT Semen Indonesia saja belum mulai menambang? Aneh indikasinya itu,” kata Budi Sulistijo yang pakar di bidang hidro geologi, engineering geologi, serta bidang geologi eksplorasi dan lingkungan geologi, sabtu  (25/3/2017).

Seperti diberitakan di rmol.co, Menteri Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan adanya indikasi awal perusakan lingkungan yang ditemukan oleh Tim KLHS.  “Dalam diskusinya, para ahli sudah menemukan indikasi-indikasi sebetulnya,” katanya, Jumat (24/3/2017).

Menteri Siti kemudian menyebut soal metode Q-Max dan Q-Min atau debit air maksimal dan minimal yang mengindikasikan berkurangnya debit air di sekitar areal tambang milik PT Semen Indonesia.

Menurut Budi Sulistijo, pengukuran Q-Max atau Q-Min memang metode yang normal dipergunakan dalam hidrologi untuk mengetahui debit air. Pemantauan Q-Max dan Q-Min harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu, pada musim hujan dan musim kering, untuk memastikan penyebab berkurangnya debit air. Sebab metode itu sangat dipengaruhi oleh curah hujan dan sistem infiltrasi di suatu wilayah. “Perubahan Q-Max dan Q-Min itu terjadi akibat fluktuasi curah hujan dan laju infiltrasi,” katanya.

Namun Budi membenarkan bahwa debit air di suatu wilayah juga bisa berubah akibat aktivitas penambangan, jika penambangan memotong muka air tanah dan air hujan dari lokasi penambangan dibuang keluar. Hal itu disebabkan lahan yang menjadi gundul atau hilangnya vegetasi. “Lha padahal Semen Indonesia belum melakukan aktivitas penggalian. Kegiatan penggalian kan justru sudah dilakukan oleh 18 perusahaan penambangan swasta yang arealnya dekat dengan areal milik Semen Indonesia,” ujarnya.

Oleh sebab itu, menurutnya, jika memang debit air berkurang akibat aktivitas penambangan, harus dilihat bagaimana metode penambangan yang dilakukan  oleh 18 perusahaan swasta yang kini telah menggarap areal seluas sekitar 250 hektare.

Budi Sulistijo juga coba mengungkapkan soal metode penggunaan cairan garam di areal batu gamping untuk menentukan ke mana air bakal berkumpul di sumber mata air terdekat. Menurutnya, struktur batu gamping di manapun pasti mempunyai rekahan dan saling berhubungan. Air juga akan mengalir menuju zona jenuh dan jika terpotong oleh topografi bakal  menjadi mata air.

Untuk hubungan antara rekahan dengan zona jenuh dan akhirnya meneadi sumber mata air yang menjadi hulu, maka di lokasi yang ditetapkan dilakukan pengeboran untuk kemudian dimasukkan cairan garam sebanyak 40.000 ppm. Kemudian pada saat bersamaan diukur daya hantar listriknya yang mempunyai korelasi dengan kadar garam.  Di beberapa sumber mata air diperiksa mana yang kandungan garamnya meningkat. “Konsep ini diterapkan untuk mendapatkan desain penambangan yang berwawasan lingkungan dan bagaimana meningkatkan imbuhan air tanah,” kata Budi.

Terkait dengan penambangan Semen Indonesia yang menggunakan konsep “zero run off” atau air yang keluar dari areal penambangan nol persen sehingga seolah- olah membuat biopori raksasa atau sumur resapan – – seperti yang dianjurkan Menteri LHK  untuk membuat biopori di setiap rumah– dan dibuat sabuk pengaman yang mengelilingi areal tambang, maka debit di sumber mata air bisa menjadi tolok ukur apakah cara penambangan sudah benar atau menyimpang.

“Nah, metode uji air garam tadi nantinya mengontrol apakah teknologi zero run off di areal tambang berhasil menambah debit air di sumber airnya. Itu teknologi paling murah. Supaya kita justru bisa yakin menambah pasokan di sumber mata air tersebut,” ungkapnya.

Budi memberi jaminan bahwas di lokasi IUP (Izin Usaha Penambangan) seluas 293 hektare milik PT Semen Indonesia tidak ada sumber mata air, goa, dan apalagi habitat kelelawar yang hidup di dalam goa. Bahkan menurutnya, izin prinsip areal penambangan Semen Indonesia seharusnya 530 hektare. Namun menyusutmenjadi 293 hektare setelah dikeluarkan IUP setelah berpatokan pada tidak adanya sumber mata air dan goa.

“Intinya harus ada win-win solution. Konservasi alam harus jalan, sementara industri juga harus jalan. Kan antara konservasi alam dan industri harus berjalan seiring. Kecuali kalau pemerintah memang mau kelimpungan gara-gara industri penambangan tidak boleh jalan ya lain persoalan,” katanya.

Budi pada akhirnya kembali menegaskan bahwa areal penambangan milik Semen Indonesia secara geologi bukan termasuk wilayah Zona Kendeng (Kendeng ridge) melainkan masuk Zona Rembang. “Zona Kendeng berada di selatan Zona Rembang. Jadi kalau masih ada yang menggunakan istilah pegunungan Kendeng yang merupakan terjemahan dari Kendeng Ridge, apakah mereka memahami zonasi geologi atau tidak?” pungkasnya.(jef)

LIMA PULUH KOTA:((Globalnews.id)- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI membangun jembatan yang memiliki fungsi penting bagi masyarakat, baik untuk menopang peningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Sumatera Barat maupun sebagai penghubung dua kawasan yang terisolasi secara ekonomi.

Jembatan tersebut dibangun sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mendapatkan kemudahan dalam memobilisasi produk-produk pangan.

Peresmian dimulainya pembangunan jembatan di Payakumbuh dilaksanakan di dekat jembatan lama yang telah rusak, yaitu Jembatan Jorong (Dusun) Ambacang Kunyik yang terletak di Nagari (Desa) Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota, Kamis (23 Maret 2017). Hadir pada kesempatan tersebut Bupati Lima Puluh Kota Erfendi Arbi dan Pemimpin BNI Cabang Payakumbuh Muhammad Yusrin.

Corporate Secretary BNI Kiryanto mengungkapkan, jembatan baru yang akan menggantikan jembatan lama ini sangat penting untuk mendukung mobilitas sekitar 500 keluarga di Kecamatan Akabiluru. Jembatan lamanya nyaris hancur akibat diterjang banjir pada tahun 2015 sehingga membahayakan penggunanya. Pertumbuhan ekonomi disekitar kawasan itu pun melambat akibat lalu lintas komoditas utama di desa sekitarnya terhambat, mulai dari padi, produk hortikultura, hingga produk perkebunan (karet dan kakao).

“Sebagai sarana penghubung utama, jembatan tersebut saat ini dalam kondisi rusak parah dan sangat berbahaya untuk dipergunakan oleh warga. Jembatan tersebut berukuran panjang 30 meter dan lebar 3 meter, berada di atas sungai Batang Lampasi yang menghubungkan beberapa jorong yang ada di Nagari Pauh Sangik,” ujarnya.

Dibutuhkan biaya sekitar Rp 500 juta untuk membangun kembali jembatan baru di lokasi yang sama. BNI berharap, jembatan ini nantinya akan lebih memperkuatpemberdayaan komunitas (corporate community responsibility).

Bupati Lima Puluh Kota Erfendi Arbi mengatakan, jembatan ini penting artinya untuk memastikan kelancaran lalu lintas komoditas  buat lintasan produk-produk tanaman pangan, bahan pertanian,  ternak, dan perkebunan. Pasokan komoditas tersebut tidak hanya mengamankan pasokan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota, dan kota- kota di Sumatera Barat tetapi juga mengamankan pasokan  pangan di Provinsi Riau.

“Pembangunan kembali jembatan ini seperti berkah bagi pertumbuhan ekonomi kami, karena artinya sangat penting untuk kelancaran logistik produk-produk pangan setempat,” ujarnya.(jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)- Kontribusi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ( BTN)  dalam program sejuta rumah semakin nyata. Setelah merilis KPR BTN Mikro bagi pekerja informal pada akhir Februari lalu, Bank BTN fokus membidik segmen pekerja lebih luas lagi, terutama pekerja yang telah menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK).

Untuk merealisasikan program pembiayaan perumahan bagi peserta BPJSK TK,  Bank BTN dan BPJS TK sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang penyediaan layanan dan jasa perbankan dalam rangka pemberian manfaat layanan tambahan dan manfaat lainnya berupa fasilitas pembiayaan perumahan.

“Sebagai bentuk sinergi, dalam PKS kami akan memberikan fasilitas pinjaman uang muka, kredit pemilikan rumah, dan kredit renovasi rumah kepada peserta BPJS ketenagakerjaan,” kata Direktur Utama Bank BTN, Maryono. di Menara Jamsostek, Jakarta (23/3).

Dalam PKS yang ditandatangani Maryono dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, ditetapkan bahwa pinjaman uang muka hanya diberikan ke peserta yang berhak mendapat KPR Subsidi dengan tenor 15 tahun, dan belum memiliki rumah dengan nilai pinjaman maksimal 1 persen.  Bank BTN juga sepakat mengucurkan KPR  ke peserta BPJS TK dengan nilai kredit maksimal Rp 500 juta, dengan tenor 20 tahun untuk rumah tapak dan 15 tahun untuk rumah susun, sementara Pinjaman Renovasi Rumah dengan nilai maksimal Rp 50 juta dengan tenor 10 tahun.

Penetapan bunga  pinjaman juga kompetitif, seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Persyaratan dan jenis layanan manfaat layanan tambahan dalam program Jaminan Hari Tua, untuk ketiga fasilitas tersebut tingkat bunga yang ditetapkan adalah bunga acuan (7 Days Reverse Repo Rate) ditambah 3 Persen.  “Bunganya  sekitar 7,75% jika mengacu pada 7 days reverse repo rate bulan  ini, angka tersebut lebih rendah dibandingkan bunga KPR Komersil yang ada dikisaran 9%,” kata Maryono.

Persyaratan untuk meraih fasilitas pembiayaan tersebut, tercantum juga dalam Permenaker No 35 tahun 2016, diantaranya jangka waktu minimal kepesertaan yaitu 1 tahun, bentuk agunan atau jaminan, misalnya sertifikat Hak Milik/ Hak Guna Bangun untuk kredit renovasi. “ Persyaratan lainnya yaitu perusahaan harus tertib membayarkan iuran JHT karyawannya,” kata Maryono menambahkan.

Dengan sinergi antara Bank BTN dan BPJS TK, Maryono optimistis Bank BTN dalam jalurnya mencapai target penyaluran KPR. BTN, tahun ini, memasang target pengucuran KPR Subsidi untuk 180.000- 200.000 unit rumah,dan KPR Non Subsidi sebanyak 80.000 unit rumah. Angkak tersebut lebih tinggi dari pencapaian tahun lau dikisaran 159 ribu unit KPR Subsidi dan 49.965 unit KPR non Subsidi.  “ Dengan berbagai produk KPR yang telah kami luncurkan target pertumbuhan kredit tahun ini sebesar 21 persen tercapai,” kata Maryono.

Kredit Konstruksi

Selain memberikan fasilitas pembiayaan perumahan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, Bank BTN juga memberikan kredit konstruksi atau fasilitas pembiayaan pembangunan perumahan dengan bunga yang kompetitif kepada para pengembang. Namun, sesuai dengan syarat dalam Permenaker nomer 36/2016 , hanya pengembang yang membangun rumah subsidi bagi peserta BPJS- TK. “ Fasilitas ini bisa memacu pengembang untuk lebih agresif membangun perumahan subsidi bagi peserta BPJS TK,” kata Maryono.

Dengan  kerjasama ini, Bank BTN menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pembiayaan perumahan terjangkau kepada seluruh sektor pekerja.

Seperti yang diketahui, pada tanggal 24 Februari lalu, Bank BTN telah merilis KPR BTN Mikro untuk pekerja informal dengan plafon kredit maksimal Rp 75 juta, dengan tenor 20 tahun . KPR BTN Mikro menawarkan skema pembiayaan dengan besaran  uang muka dan angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan pekerja. Tahun ini, target KPR BTN Mikro mencapai Rp 150 miliar, dengan membidik debitur yang bekerja sebagai petani, nelayan maupun pedagang. (jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)-Otoritas Jasa Keuangan mendukung rencana diterbitkannya instrumen pembiayaan program social finance untuk membangun proyek-proyek sosial di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi kecil.

“Program social finance yang bertumpu pada pemberdayaan ekonomi, berorientasi sosial dan menjaga daya dukung lingkungan hidup sangat sesuai dengan kondisi Indonesia yang mayoritas masyarakatnya masih sangat bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan maupun perikanan,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad dalam sambutan pada pembukaan Workshop Social Finance and Social Enterprises bekerjasama dengan United Nation Development Program (UNDP) di Jakarta, Kamis (23/3).

Social finance, menurutnya dapat diwujudkan melalui penciptaan instrumen-instrumen pendanaan baru untuk membiayai proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Beberapa tools yang dapat dikembangkan untuk mendukung social finance adalah dengan membentuk social finance investment fund  dan social impact bonds.

Social finance investment fund, menurut Muliaman adalah dana investasi yang dibentuk untuk membiayai berbagai proyek-proyek sosial yang ditujukan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Sementara social impact bonds merupakan surat utang yang diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek yang berdampak sosial seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup.

“Dengan kedua instrumen pembiayaan tersebut, investasi dan pendanaan diterbitkan dengan berbasis social community development sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup,” katanya.

Christophe Bahuet, Country Director UNDP juga mengatakan dukungannya terhadap pembiayaan Social finance yang melingkupi beragam bentuk pendanaan swasta seperti impact investors, angel investors, crowdfunding atau venture capital yang memberikan keuntungan tidak hanya dari segi keuangan namun kehidupan sosial.

Sebelumnya, untuk meningkatkan peran Lembaga Jasa Keuangan dalam mendukung pembiayaan dengan konsep social finance, OJK telah meluncurkan berbagai inisiatif dan program strategis seperti Program Jaring untuk pengembangan sektor industri maritim, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di berbagai Provinsi, Kabupaten dan Kota.

OJK juga terus mengembangkan program Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif) yang telah diikuti 20 bank, dengan jumlah agen 275.916 agen, nasabah 3.700.215, dengan dana tabungan Rp216,5 miliar.

OJK juga akan terus mendorong program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan mengeluarkan skema baru untuk memperluas penyebaran manfaat KUR ke sektor yang lebih produktif.

Muliaman juga menyampaikan rencana peluncuran Program Aksi-Pangan (Akselerasi Sinergi Inklusi Pangan) dengan model pembiayaan rantai nilai pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat Jumat (24/3).

Program Aksi-Pangan bertujuan untuk mendorong industri Jasa Keuangan lebih berkontribusi dalam program prioritas Pemerintah khususnya sektor pangan sebagai penggerak ekonomi nasional. (jef)

JAKARTA: (Globalnews.id) BNI Syariah bersama Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menyelenggarakan acara  bertajuk Silaturahmi dan Sosialisasi Fatwa Terbaru.

Direktur Utama BNI Syariah Imam Teguh Saptono mengungkapkan, “Alhamdulillah, pertumbuhan market share perbankan syariah terus bergerak positif dimana pada Desember 2016 mampu melampaui trap5 persen.”

”Pencapaian ini tentu kerja keras seluruh stakeholders yang mendukung tumbuhnya market share perbankan syariah di Indonesia termasuk bergabungnya beberapa bank daerah yang memutuskan untuk berkonversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS),” kata Imam di Jakarta, Selasa (21/3).

Dia berharap ke depan lebih banyak lagi BPD (Bank Pembangunan Daerah) – BPD yang memilih strategi ini, untuk menopang pertumbuhannya. Semakin besarnya tuntutan ummat atas jasa dan produk perbankan syariah.

Oleh karena itu, inovasi-inovasi untuk pengembangan kedepan adalah sebuah keniscayaan. Dia mengatakan, , dalam mendorong perkembangan industri syariah tersebut para pelaku keuangan syariah tentunya perlu mendapat dukungan stakeholders termasuk DSN-MUI selaku regulator pembuat fatwa.

Hadir pula pada acara tersebut Direktur Utama BNI Syariah Imam Teguh Saptono, Direktur Bisnis Konsumer BNI Syariah Kukuh Rahardjo, dan wakil ketua DSN MUI Adiwarman Karim.

Pada acara hari ini, juga mensosialisasikan empat (4) fatwa terkait perbankan syariah dan empat (4) fatwa non perbankan syariah diantaranya,

1. Fatwa Terkait Perbankan Syariah
2. 101/DSN-MUI/X/2016 tentang akad al-ijarah al-Maushufah di al-Dzimmahuntuk produk pembiayaan pemilikan rumah (PPR) inden
   b. 103/DSN-MUI/X/2016 tentang Novasi subyektif berdasarkan prinsip syariah
   c. 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi berdasarkan prinsip syariah
   d. 105/DSN-MUI/X/2016 tentang penjaminan pengembalian modal pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan wakalah bil istitsmar

A.Fatwa Terkait Non Perbankan Syariah

1. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah
   b. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah
   c. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah
   d. 109/DSN-MUI/X/2016 tentang pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah

”Kami berharap dengan adanya fatwa-fatwa terbaru DSN MUI ini dapat membuat para pelaku keuangan syariah menjadi lebih terpacu dalam memberikan inovasi terbaru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.” ujar Imam. (jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)- PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menggelar Sosialisasi dan Edukasi instrumen Efek Berangun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) kepada pelaku jasa keuangan. PT Sarana Multiguna Financial (Persero) menjadi mitra utama Bank BTN dalam sosialisasi tersebut.

Direktur BBTN, Iman Nugroho Soeko kepada pers di Jakarta, Rabu (22/3) mengatakan tujuan dari sosialisasi ini memperkenalkan kembali produk EBA SP sebagai sumber dana perumahan bagi Bank BTN dan peluang investasi bagi investor.

“Program Satu Juta Rumah, yang dicanangkan pemerintah membutuhkan dukungan semua pihak dan juga membutuhkan dana yang tidak sedikit, oleh karenanya kedua sisi, baik penyediaan rumah maupun pembiayaan perumahan menjadi fokus pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

Menurut Imam, masyarakat kelas menengah ke bawah, memerlukan angsuran yang terjangkau dengan jumlah yang tetap, hal ini dapat dicapai dengan dua hal, yaitu tenor pinjaman yang panjang sehingga angsuran lebih rendah, dengan demikian didapatkan sumber dana jangka panjang. “Kedua, tingkat suku bunganya tetap sehingga besarnya angsuran juga tetap,” paparnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo mengungkapkan sosialisasi ini merupakan salah satu upaya aktif SMF dalam rangka memberikan informasi dan pemahaman terkait instrument EBA-SP kepada investor .

“Tujuan dari sosialisasi tersebut untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan khususnya para Pelaku Jasa Keuangan terkait EBA-SP, yang merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.23 tahun 2014, tentang Pedoman Penerbitan Pelaporan Efek Beragun Aset Berentuk Surat Partisipasi dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan, dan sekaligus mengenai benefit berinvestasi pada produk EBA-SP,” papar Ananta.

Lebih lanjut, keuntungan berinvestasi di EBA-SP dibanding instrumen investasi lain adalah EBA-SP termasuk instrumen yang dipersamakan dengan surat berharga negara (SBN) sesuai kriteria ketentuan POJK Nomor 36/2016 yang memiliki rating AAA dan diterbitkan oleh PT SMF yang memang khusus didirikan oleh pemerintah untuk membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan.

“Semua EBA KPR yang telah diterbitkan mendapatkan rating idAAA dari Pefindo, dimana rating tersebut mencerminkan kemampuan dan kemauan untuk membayar kewajiban tepat waktu sangat kuat,” tuturnya.

Ananta berharap sosialisasi ini dapat mendukung pengembangan Pasar Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP), demi mendukung program Satu Juta Rumah yang telah dicanangkan oleh Pemerintah.

“Kami berharap para investor menjadi semakin confidence untuk berinvestasi pada efek yang diterbitkan oleh PT SMF, baik berbentuk EBA SP, maupun surat utang, mengingat PT SMF merupakan BUMN yang dimiliki 100% oleh pemerintah dengan peringkat idAAA,” tegasnya.(jef)

JAKARTA (Globalnews.id) – Perseroan Terbatas Bank Tabungan Negara Persero Tbk membagikan dividen kepada pemegang saham sebesar Rp523,7 miliar atau 20 persen dari laba 2016 yang mencapai sebesar Rp2,6 triliun.

Direktur Utama BTN Maryono di Jakarta, Jumat (17/3) malam, usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengatakan dengan porsi dividen 20 persen maka sisa laba ditahan sebesar Rp2,09 triliun. Nilai permodalan tersebut dinilai cukup untuk ekspansi bisnis tahun ini.

“Porsi dividen yang 20 persen itu mencerminkan perhatian pemerintah kepada BTN untuk fokus meningkatkan kredit pemilikan rumah (KPR),” kata Maryono yang dalam RUPS tersebut diangkat kembali menjadi Dirut BTN untuk lima tahun ke depan.

Porsi dividen BTN merupakan yang terendah dibanding tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya dari tahun buku 2016.

Direktur Keuangan BTN Iman Noegroho Soeko menjelaskan dengan porsi dividen 20 persen, maka rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) BTN akan menjadi 19,7 persen dari CAR akhir 2016 yang sebesar 20,3 persen.

Iman menambahkan porsi dividen 20 persen memang usulan BTN terhadap pemerintah.

“Selain target pertumbuhan kredit paling tinggi di antara Bank BUMN lainnya karena kreditnya 21-23 persen. Kedua, return on equity juga punya kita paling tinggi yakni 18 persen, jadi lebih baik simpan di BTN,” tukas Iman.

BTN akan menjaga CAR perseroan di 17,5 persen hingga akhir tahun ini, meskipun kredit BTN ditargetkan cukup ekspansif yakni tumbuh 21-23 persen tahun ini. Target pertumbuhan kredit tersebut paling tinggi diantara bank BUMN lainnya.

Dalam RUPS tersebut, selain mengangkat kembali Maryono, BTN juga mengangkat tiga direktur baru yakni Mahelan Prabantarikso, Nixon Napitupulu, dan Budi Satria. Mereka bertiga menggantikan Catur Budi Harto, Mansyur Nasution , dan Sulis Susdoko.

Kemudian, BTN juga mengangkat satu komisaris baru yakni Garuda Wiko.
Berikat susunan Dewan Komisaris dan Direksi BTN :

Komisaris Utama/Independen : I Wayan Agus Mertayasa

Komisaris Independen : Kamaruddin Sjam

Komisaris Independen : Lucky Fathul Azis H

Komisaris Independen: Garuda Wiko

Komisaris : Arie Coerniadi

Komisaris : Iman Sugema

Komisaris : Sumiyati

Komisaris : Maurin Sitorus

Komisaris : Garuda Wiko
Susunan Direksi Baru

Direktur Utama : Maryono

Direktur : Iman Nugroho Soeko

Direktur : Adi Setianto

Direktur : Mahelan Prabantarikso

Direktur : Oni Febriarto

Direktur : Handayani

Direktur : Nixon LP Napitupulu. (ant)

JAKARTA-Keberhasilan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menurunkan rasio kredit macet atau non performing loan (NPL) hingga akhir tahun 2016 menjadi sekitar 2,8% diapresiasi berbagai kalangan. Apalagi penurunan terjadi saat kondisi perekonomian Indonesia yang belum membaik yang membuat sejumlah bank mengalami kenaikan NPL.

“Perlu etos kerja yang sangat tinggi terutama dalam menekan NPL. Sementara banyak bank NPLnya naik, BTN malah turun. Ini patut diapresiasi,” jelas pengamat perbankan Deni Daruri di Jakarta, Jumat (17/3).

Deni mengatakan, keberhasilan manajemen BTN perlu diapresiasi karena penurunan NPL akan menjadikan bank semakin efisien yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas perseroan. Hal ini merupakan prestasi luar biasa karena selama ini belum pernah terjadi NPL BTN di bawah 3.

“Kita harus berikan award untuk manajemen atas usaha yang telah dilakukan selama ini,” jelasnya.

Menurut dia, sangat sulit dalam mengelola NPL bank yang fokus di perumahan, apalagi perumahan rakyat. Perlu orang yang tepat dalam mengelola NPL yang tadinya tinggi menjadi turun.

Seperti diketahui NPL BTN pada akhir 2016 sekitar 2,84%. Angka tersebut turun drastis dibandingkan posisi pada 2012 yang 4,09%, 2013 sebesar 4,05%, 2014 sebesqr 4,01%  dan 2015 sebesar 3,42%.

Sementara tahun 2016 lalu BTN mencatat  penyaluran kredit  naik sebesar 18,34% secara tahunan (year on year/yoy) dari Rp138,95 triliun pada akhir 2015 menjadi Rp164,44 triliun di Desember 2016. Posisi pertumbuhan tersebut berada di atas rata-rata industri.

Kredit yang menempati 89,97% porsi pinjaman di Bank BTN ini naik 18,43% yoy dari Rp124,92 triliun di akhir 2015 menjadi Rp147,94 triliun di periode sama tahun lalu. Kemudian, pertumbuhan terbesar di segmen ini berasal dari kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi yang naik 30,57% yoy dari Rp43,52 triliun pada akhir Desember 2015 menjadi Rp56,83 triliun di Desember 2016.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. merupakan perusahaan yang telah hadir di Indonesia sejak 1897 dengan nama Postspaarbank. Pada 9 Februari 1950, bank ini berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos dan tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari lahir Bank BTN.

Kemudian, pada 1974, Bank BTN pun ditunjuk pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) bagi golongan masyarakat menengah ke bawah.

Untuk melayani nasabah, Bank BTN pun telah memiliki 894 jaringan kantor, 1.900 ATM dan terhubung dengan 2.951 jaringan Kantor Pos Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia.(jef)