Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersiap memenuhi target UMKM transformasi digital, Koperasi Modern berbasis digital hingga basis data tunggal UMKM, yang diamanatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mencapai 20 juta UMKM Transformasi Digital dan 250 Koperasi Modern tahun ini.

Untuk itu, KemenKopUKM menggelar Rapat Koordinasi (Rakornas) Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap KUMKM Tahun 2022 yang berlangsung selama tiga hari, Senin-Rabu (28-30 Maret 2022) di Gedung Smesco, Jakarta.

Dalam pembukaan secara resmi Rakornas hari ini oleh Presiden Jokowi ditegaskan, sepanjang pandemi Covid-19 selama dua tahun berlangsung, sebanyak 17,5 juta UMKM sudah masuk dalam ekosistem digital. Namun jumlah ini dinilai belum cukup dan harus terus ditingkatkan.

“Momentum saat ini tepat untuk dimanfaatkan lebih banyak lagi UMKM transformasi digital, mengisi marketplace, dan menjadi bagian dari rantai pasok agar UMKM naik kelas,” ucap Presiden Jokowi dalam pengarahan dan pembukaan secara resmi dari Istana Negara secara virtual, yang juga didampingi Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, Senin (28/3).

Pembukaan juga dilakukan secara hybrid di Gedung Smeco yang turut dihadiri Jajaran Deputi KemenKopUKM, Gubernur dan Wakil Gubernur dari berbagai daerah, serta Dinas Koperasi dan UKM di berbagai daerah.

Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia tak boleh hanya jadi penonton di tengah masifnya perkembangan ekonomi digital. Ia juga menekankan sudah cukup Indonesia dibanjiri dengan produk impor, sehingga kebutuhan produk harus bisa dipenuhi produk dalam negeri.

“Saya titip dalam Rakornas jumlah UMKM dipastikan onboarding masuk marketplace atau platform digital harus mencapai target 20 juta minimal di tahun ini, dan meningkat 24 juta di tahun depan, sampai 30 juta di 2024,” pinta Jokowi.

Target tersebut bisa diwujudkan dengan adanya kerja keras semua pihak dan memiliki tujuan dan keinginan yang sama. “Dengan target yang ditentukan Insya Allah kita bisa. Jumlah koperasi berbasis digital juga harus ditingkatkan dari 250 di 2022 menjadi 400 di tahun 2023 di 500 di tahun 2024. Begitu juga 1 juta UMKM yang onboarding di e-Katalog LKPP dituntaskan tahun ini,” sebut Presiden Jokowi.

Ia juga mengingatkan kepada Pemerintah Pusat hingga daerah, para menteri maupun BUMN, bahwa anggaran BUMN semua harus difokuskan untuk membeli produk dalam negeri utamanya, yang diproduksi oleh UMKM Tanah Air.

Presiden Jokowi juga meminta peningkatan SDM KUMKM terus dilakukan, mulai dari pusat hingga daerah. KUMKM harus lebih kompetitif dan berkualitas. Membenahi packaging (kemasan). “Saya sudah menandatangani Perpres Nomor 2 Tahun 2022, pengembangan wirausaha nasional untuk lebih baik lagi. Lebih banyak wirausaha-wirausaha muda yang maju dan produktif untuk bersaing di pasar global,” imbuhnya.

Yang tak kalah penting sambung Jokowi, agar pemerintah pusat dan daerah mempermudah perizinan dan akses produk UMKM semakin kreatif dan menarik. “Pendataan tunggal yang komprehensif dan berkualitas. Tujuannya, agar UMKM tumbuh fokus terarah dan berkelanjutan terus maju,” pungkas Presiden Jokowi.

Di kesempatan yang sama, MenKopUKM Teten Masduki menjelaskan, penyelenggara Rakornas Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM memiliki empat poin substansi yang menjadi latar belakang krusialnya. Pertama, disahkannya Perpres No.2 mengenai Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Kedua, menghadirkan UMKM Indonesia dalam ekosistem digital serta memaksimalkan potensi ekonomi yang tercipta. Ketiga, memunculkan para Pahlawan Digital, agregator/enabler/konsolidator dalam pemanfaatan teknologi digital bagi KUMKM dan keempat, pendataan lengkap KUMKM sebagai fundamental Basis Data Tunggal Koperasi dan UMKM.

“Substansi tersebut dikemas dalam tiga Working Group yang kami gelar. Kami mengundang 1.200 peserta (200 luring dan 1.000 daring) yang merupakan perwakilan dari beragam pemangku kepentingan. Mulai dari Kementerian/Lembaga, Bank Indonesia (BI) OJK, Pemerintah Daerah, lembaga pembiayaan perbankan dan non bank, BUMN, perguruan tinggi, asosiasi, lembaga inkubator, komunitas dan pelaku platform digital KUMKM, fintech dan e-commerce,” rinci Menteri Teten.

Ia menegaskan, di tengah tantangan pandemi Covid-19, bertransformasi digital menjadi keniscayaan, untuk bertahan, bangkit, tumbuh, sampai dengan memenangkan persaingan. Tahun 2020 lalu jumlah UMKM digital di Indonesia hanya
8 juta. Di tengah pandemi, angka ini bertumbuh signifikan, yakni 115 persen dalam rentang 2 tahun.

“Hari ini, setidaknya 17,59 juta UMKM hadir dalam platform lokapasar digital atau e-commerce. Sebanyak 27 persen dari total populasi UMKM, 58 persen dari target 30 juta UMKM onboard ekosistem digital,” rincinya.

Namun demikian, sambung MenKopUKM, transformasi digital bukan semata menghadirkan KUMKM dalam platform digital. Transformasi digital KUMKM adalah sebuah ikhtiar holistik, tidak hanya di aspek pemasaran saja. Melainkan juga membangun ekosistem yang meliputi proses bisnis dari hulu ke hilir.

“Dengan pendekatan digital KUMKM tersebut, kami optimis, target yang diberikan Presiden Jokowi dapat tercapai, sehingga kita dapat mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia,” ucap Teten.

Pihaknya juga menggarisbawahi, target 1 juta UMKM onboard dalam platform pengadaan barang dan jasa pemerintah LKPP, sesuai arahan Presiden, untuk dioptimalkan berbelanja produk dalam negeri, dari UMKM Indonesia.

“Ini adalah perjuangan kita untuk memastikan potensi ekonomi digital sebesar Rp4.531 triliun di tahun 2030 dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelaku KUMKM dan masyarakat Indonesia,” jelas MenKopUKM.(Jef)