Jakarta:(Globalnews id)- Sinergi dengan komunitas khususnya koperasi-koperasi berbasis syariah seperti BMT, pusat koperasi pondok pesantren, dan induk koperasi syariah menjadi langkah strategis Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) di tahun 2022. Harapannya, dengan menggandeng komunitas-komunitas tersebut, LPDB-KUMKM dapat menyosialisasikan program dan kebijakan terkait target penyaluran untuk koperasi syariah di tahun 2022 sebesar Rp900 miliar.
Demikian disampaikan Direktur Pembiayaan Syariah Ari Permana di Jakarta, Selasa (11/1). Selain bersinergi dengan komunitas, Direktorat Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM juga akan bersinergi dengan Badan Layanan Umum (BLU) khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan (rumah sakit). LPDB-KUMKM juga bersinergi dengan BLU lain yang memiliki koperasi-koperasi yang membutuhkan modal kerja atau investasi yang menunjang bisnis induknya.
Selain BLU, LPDB-KUMKM juga akan bersinergi dengan koperasi di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tahun lalu, Kementerian Koperasi dan UKM telah melaksanakan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian BUMN terkait kemitraan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok BUMN, jelas Ari Permana.
Ari menambahkan, pada tahun 2022 target pembiayaan ke sektor riil meningkat dari 20 persen menjadi 40 persen. Strateginya adalah bersinergi dengan ketiga model ini, yaitu sinergi antar BLU, UMKM masuk ke koperasi berbasis BUMN, dan dan masuk juga ke koperasi yang berbasis pondok pesantren. Diharapkan adanya sinergi dengan tiga model ini dapat menambah portfolio Direktorat Syariah hingga mencapai target 2022 sebesar 40 persen.
Terkait komitmen yang disampaikan Presiden Jokowi bahwa Indonesia akan menjadi pusat ekonomi syariah dunia di tahun 2024, Ari Permana mengatakan harapan ini pasti akan terwujud mengingat Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia sehingga potensi Indonesia begitu besar. Selain itu, Indonesia memiliki infrastruktur keuangan, regulasi, dan lembaga-lembaga yang bergerak di keuangan dan ekonomi syariah yang paling lengkap dibanding negara-negara muslim lainnya. “Harapan ini terwujud sepanjang kita terus mengedukasi masyarakat dan mengupayakan untuk membuka sektor-sektor usaha yang berbasis halal food atau halal value chain. Hal ini juga mengingat bahwa Indonesia telah memiliki bank syariah dengan asset hingga 300 triliun hingga saat ini, sehingga bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi pusat ekonomi syariah dunia,” harap Ari.
Di samping itu, Indonesia akan menjadi kiblat dari ekonomi syariah dunia dikarenakan sudah memenuhi hampir seluruh persyaratan yang dibutuhkan. Di antaranya, dari sisi penduduk Indonesia muslim terbesar di Indonesia, dari sisi afirmatif pemerintahnya telah mendukung perekonomian syariah, dari sisi infrastruktur sudah memadai, dari sisi institusi pendidikan jurusan ekonomi dan keuangan syariah ada di hampir semua universitas di Indonesia.
Ari menambahkan, Indonesia telah memiliki lembaga-lembaga keuangan syariah mulai dari koperasi syariah, multi finance syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, obligasi syariah, hingga bisnis fashion muslim. Dari prasyarat di atas, mulai dari masyarakat, pemerintah, hingga infrastruktur telah sepenuhnya mendukung. Ini akan terwujud apabila kita fokus menjadikan Indonesia kiblat ekonomi syariah dunia.
“Ke depan saya berharap, LPDB-KUMKM akan mengulang kesuksesan yang diraih di tahun 2021. Direktorat Syariah terus berupaya mencapai target tahun ini sebesar Rp900 miliar, juga target lembaga sebesar Rp1,8 triliun. Penyaluran dana bergulir tahun 2022 diharapkan dapat tersalur secepatnya bagi mitra koperasi sehingga dana LPDB-KUMKM ini dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh umat manusia.
Harapan lainnya adalah ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia semakin berkembang, dan bertumbuh menjadi cita-cita para founding father Indonesia, khususnya kesejahteraan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Ari Permana.
Strategi Penyaluran LPDB-KUMKM
Hingga awal tahun 2022, Indonesia masih terus menghadapi dampak pandemi Covid-19 khususnya di sektor ekonomi. Koperasi dan UMKM di Indonesia masih membutuhkan uluran tangan pemerintah, termasuk membutuhkan permodalan dari LPDB-KUMKM yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam membantu peningkatkan perekonomian di daerah.
Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, “LPDB-KUMKM terus mengupayakan dukungan permodalan bagi koperasi dan UMKM agar terus bertahan menghadapi pandemi Covid-19, di antaranya melalui lima strategi percepatan penyaluran untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.
Adapun, lima strategi percepatan yang dilakukan LPDB-KUMKM di antaranya, perluasan penyaluran melalui komunitas, melakukan fleksibilitas layanan dengan memberikan tarif murah, pemberian grace period, fokus kepada koperasi sektor riil dibidang pertanian, perikanan, dan peternakan, melakukan pengembangan skema venture approach untuk mendorong koperasi dibidang pangan atau berbasis ekspor, dan optimalisasi peran koperasi besar untuk memberikan multiplier effect, lanjut Supomo.
“Strategi dan kebijakan tersebut dirancang untuk melindungi dan memulihkan UMKM di tengah pandemi Covid-19 melalui wadah koperasi. Saat ini negara sedang menghadapi pandemi yang berdampak besar terhadap perlambatan ekonomi, sehingga LPDB-KUMKM diminta hadir menjadi salah satu buffer ekonomi dengan tetap berkomitmen menyalurkan target Rp1,8 triliun dana bergulir di tahun 2022,” tutup Supomo.(Jef)