Arsip Tag: Belanja BUMN

ekbis

BUMN Beli Produk Petani, Pengamat: Jaga Daya Beli dan Pemerataan Ekonomi Rakyat

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)- Rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengamankan rantai pasok pangan nasional di 2023 merupakan langkah strategis yang sangat tepat. Kebijakan tersebut perlu didukung oleh regulasi yang jelas dan transparan agar dapat berjalan dengan baik.

“Harus ada regulasi yang jelas dan transparan pada rencana tersebut. Apalagi, selama ini tata kelola pangan oleh BUMN seperti Bulog sudah terbuka,” ujar Peneliti Ekonomi Salamuddin Daeng dalam pembicaraan dengan media belum lama ini.

Salamuddin juga menekankan perlunya regulasi yang berani. Keberanian ini diperlukan untuk menembus hambatan yang dibangun penguasa rantai pasok bahan pangan.

Menurut Salamuddin, kebijakan terkait pangan harus menyasar kelompok bawah, dalam hal ini para petani. Sebab, keberpihakan pemerintah kepada petani akan menjaga daya beli masyarakat.

“Jadi rencana BUMN membeli langsung produk dari petani ini sudah tepat dan benar,” ungkapnya.

Salamuddin menambahkan, “Dengan perhatian langsung kepada petani dari BUMN ini akan terjadi pemerataan ekonomi di tingkat bawah,” imbuhnya.

Sebelumnya, usai Rapat Kabinet yang berlangsung di Jakarta, Selasa (6/12/2022), Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan, BUMN siap turut menjaga ketahanan pangan nasional. BUMN siap untuk menjadi pembeli siaga (off taker) bahan-bahan kebutuhan pokok pada tahun depan.

Namun, Erick mensyaratkan adanya penugasan yang jelas dari pemerintah terhadap BUMN pelaksana fungsi Off Taker itu.

Penugasan tersebut diperlukan agar para pemimpin di BUMN pelaksana Off Taker tidak ragu dan khawatir atas dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada mereka. “Bulog dapat menjadi stabilisator (harga), dimana ketika dia mengambil barang (bahan makanan pokok), ternyata ketika harus dikeluarkan, malah tidak bisa keluar, karena harga pada saat pembelian lebih tinggi dibandingkan pada saat akan dikeluarkan. Sehingga dikhawatirkan menjadi kerugian negara. Padahal konsepnya berbeda,” ujar Erick.

Menteri BUMN menekankan mekanisme pelaksanaan fungsi off taker harus diatur agar terdapat dana besar. Dimana dana itu disimpan di Perhimpunan Bank – bank Milik Negara (Himbara) dengan bunga murah. Dengan dana itulah, BUMN pelaksana fungsi off taker menyerap bahan pangan pokok dari petani, kapan pun, baik pada saat harga naik maupun turun.

Lebih jauh Salamuddin mengungkapkan, ketahanan pangan dunia di 2023 nanti diperkirakan cukup terganggu oleh krisis global. Untuk itu ketahanan rantai pangan nasional harus terus ditingkatkan.

Salamuddin mengingatkan pemerintah Indonesia agar secara perlahan-lahan tidak bergantung pada produk pangan impor. Seperti gandum.

“Untuk jenis pangan ini (gandum), kita jangan bergantung pada impor. Kan penggantinya banyak, ada singkong misalnya atau sorgum,” ujarnya.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Ajak Seluruh Pihak Tingkatkan Belanja Produk Dalam Negeri

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan belanja produk dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Apalagi, potensi pembelian produk dalam negeri cukup besar, di mana pencadangan belanja pemerintah untuk produk dalam negeri mencapai Rp561,56 triliun dan pencadangan belanja untuk UMK sebesar Rp286,57 triliun.

Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman mengatakan sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, menugaskan kepada para Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk menambahkan layanan pendaftaran bagi pelaku usaha sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (SPSE dan SiKAP) pada mal pelayanan publik daerah, termasuk layanan konsultasi pendaftaran sebagai _merchant_ pada Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

“Inpres ini juga mendorong percepatan produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi pada masing-masing daerah untuk tayang dalam Katalog Lokal atau Toko Daring dan memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk belanja produk dalam negeri melalui Katalog Lokal atau Toko Daring,” kata Hanung dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi e-Katalog Lokal Dalam Rangka Pencapaian Target 1 Juta Produk secara daring, Rabu (6/7).

Hanung menyadari bahwa kemampuan UMKM sebagai penyedia dalam pemenuhan kebutuhan belanja barang dan jasa pemerintah belum optimal, terutama di daerah yang terkendala oleh ketidaksiapan UMKM dalam hal pemasaran produk melalui elektronik.

Maka dari itu, berbagai langkah perlu dilakukan dalam penguatan sisi pasokan pembelian produk dalam negeri dan UMK di antaranya pemberian akses dan pendampingan sertifikasi, pendampingan pendaftaran sertifikasi dan standarisasi produk UMik, Self Declare Sertifikat Halal, Pendataran Hak Merek, Izin Edar Merek Dalam (MD).

Selain itu, diperlukan juga Akses Pendampingan NIB dan Mentoring Bisnis Digital pasca-pendampingan, pendampingan pemasaran online, pendampingan Lamikro, pendampingan keamanan cyber, akses kepada platform digital, serta sosialisasi dan coaching clinic agar UMKM mendaftar ke E-Katalog LKPP.

“Saya berharap seluruh pihak khususnya Pemerintah Daerah dapat berperan aktif dalam melakukan pendampingan untuk masuk ke e-katalog,” ujar Hanung.

Dia pun menegaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo kepada Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah dan BUMN dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Presiden menegaskan bahwa Alokasi DAU dan DAK yang akan diberikan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota akan dihubungkan dengan kepatuhan terhadap arahan pemanfaatan produk dalam negeri.

“Maka dari itu, sinergitas antara Kementerian/Lembaga, Pemda, asosiasi UMKM dan seluruh pelaku koperasi dan UMKM pada akhirnya mampu mendorong optimalisasi e-katalog lokal dalam rangka target 1 juta produk dan meningkatkan potensi pengadaan barang dan jasa bagi Produk Dalam Negeri dan UMKM,” katanya.

Di tempat yang sama, Direktur Monitoring dan Evaluasi LKPP Fadli Arif menambahkan bahwa perkembangan E-Katalog LKPP per 2 Juli 2022 sudah ada 400.328 produk yang tersedia di laman tersebut dan terdiri dari 265.792 katalog nasional, 87.960 katalog sektoral dan 46.576 katalog lokal.

“Mari kita terus tingkatkan capaian ini agar keberpihakan pemerintah terhadap produk dalam negeri dirasakan manfaatnya untuk pelaku UKM,” kata Fadli.(Jef)

koperasi dan ukm

MenkopUKM Teten Masduki dan Menteri BUMN Erick Tohir Sepakat Sinergi Optimalkan BUMN Belanja Produk KUMKM

Tinggalkan komentar

Bali:(Globalnews.id)– Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Menteri BUMN Erick Tohir sepakat menguatkan sinergi untuk mengoptimalkan anggaran BUMN untuk berbelanja produk koperasi dan UMKM khususnya untuk nilai tender di bawah Rp400 juta.

“Kementerian Koperasi dan UKM mengajak berbagai pihak untuk berkolaborasi mengoptimalkan belanja produk lokal buatan koperasi dan UMKM,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat mengunjungi acara Telkomsel Pasar Nusa Dua di Bali Collection, Kawasan ITDC Nusa Dua Bali, Sabtu (7/5).

Lebih lanjut, Menteri Teten menambahkan bahwa produk UMKM saat ini seiring dengan tren masyarakat yang meminati produk yang unik dan langka. Sebab sebagian besar KUMKM di tanah air merupakan penghasil produk artisan yang memiliki keunikan dan tidak diproduksi secara banyak.

“Produk UMKM tidak kalah dengan produk industri, karena ini produk artisan dan ini jadi keunggulan karena barangnya langka, jadi semakin langka semakin bagus,” ucap Menteri Teten.

Oleh karena itu, ia mendorong kementerian/lembaga dan BUMN untuk mengoptimalkan belanja produknya pada produk dan jasa KUMKM yang kini terus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya.

Menteri Teten juga menyatakan bahwa saat ini KemenKopUKM tengah menyiapkan hadirnya UMKM masa depan yang berbasis inovasi dan teknologi. UMKM juga diharapkannya dapat memiliki daya saing dan siap untuk memasuki pasar global.

“Kita juga ingin siapkan the future SMEs kita yang berbasis inovasi teknologi. Roadmapnya sudah ada, ini sudah kita siapkan dan sekarang tinggal kita bentuk kolaborasi dengan semua pihak,” katanya.

Menteri Teten menambahkan saat ini UMKM pun sedang dipromosikan dalam perhelatan Presidensi G20 Indonesia, di mana ini menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan produk UMKM unggulan ke mata dunia.

Ia mengatakan, saat ini pihaknya tengah fokus untuk mempromosikan beragam produk UMKM yang sudah dikurasi untuk unjuk gigi di berbagai perhelatan side event G20. “Kami ingin mendorong UMKM agar siap masuk pasar global,” katanya.

Di tempat yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir menekankan bahwa sinergi antara KemenKopUKM dengan Kementerian BUMN akan terus dilakukan secara maksimal. Dalam hal ini, BUMN dikatakan memiliki tiga tugas dari sisi pembiayaan, pendampingan, dan membuka akses pasar untuk UMKM.

“BUMN sebetulnya tugasnya ada tiga yakni pembiayaan, pendampingan, dan membuka akses pasar. Tapi kita tidak mungkin membuka akses pasar sendiri tanpa dukungan kementerian lain, jadi perlu sinergi,” kata Menteri Erick.

Salah satu komitmen Kementerian BUMN dalam memajukan UMKM juga ditegaskan Menteri Erick pada acara Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia pada 25 April 2022.

Pada saat itu, dia menegaskan akan mencopot Direksi BUMN yang tidak menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo terkait peningkatan pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri dalam hal ini UMKM.

Selain itu, komitmen lain yang dilakukan Kementerian BUMN juga terlihat dalam program PaDi (pasar digital) UMKM untuk menindaklanjuti bahwa tender di bawah Rp400 juta harus dipenuhi oleh UMKM.

Menteri Erick menyatakan bahwa hingga 25 April 2022, sudah terdapat 15.000 lebih UMKM tergabung dalam PaDi UMKM dengan transaksi yang tercatat mencapai Rp20 triliun.

“Salah satunya kenapa kita gabungkan hotel-hotel BUMN, nanti ke depan ini ada 100 lebih hotel, itu nanti semua produknya harus disupport UMKM dengan Sarinah yang menjadi agregatornya. Jadi brandnya Sarinah tapi produk belakangnya sebenarnya UMKM semua,” kata Erick.

Begitu pula untuk fasilitas publik milik BUMN yang lain misalnga rumah sakit, juga akan diupayakan untuk menggunakan produk-produk dari koperasi dan UMKM.
(Jef)

koperasi dan ukm

MenkopUKM dan Menteri BUMN Sinergi Optimalkan BUMN Belanja Produk KUMKM

Tinggalkan komentar

Bali:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Menteri BUMN Erick Tohir sepakat menguatkan sinergi untuk mengoptimalkan anggaran BUMN untuk berbelanja produk koperasi dan UMKM khususnya untuk nilai tender di bawah Rp400 juta.

“Kementerian Koperasi dan UKM mengajak berbagai pihak untuk berkolaborasi mengoptimalkan belanja produk lokal buatan koperasi dan UMKM,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat mengunjungi acara Telkomsel Pasar Nusa Dua di Bali Collection, Kawasan ITDC Nusa Dua Bali, Sabtu (7/5).

Lebih lanjut, Menteri Teten menambahkan bahwa produk UMKM saat ini seiring dengan tren masyarakat yang meminati produk yang unik dan langka. Sebab sebagian besar KUMKM di tanah air merupakan penghasil produk artisan yang memiliki keunikan dan tidak diproduksi secara banyak.

“Produk UMKM tidak kalah dengan produk industri, karena ini produk artisan dan ini jadi keunggulan karena barangnya langka, jadi semakin langka semakin bagus,” ucap Menteri Teten.

Oleh karena itu, ia mendorong kementerian/lembaga dan BUMN untuk mengoptimalkan belanja produknya pada produk dan jasa KUMKM yang kini terus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya.

Menteri Teten juga menyatakan bahwa saat ini KemenKopUKM tengah menyiapkan hadirnya UMKM masa depan yang berbasis inovasi dan teknologi. UMKM juga diharapkannya dapat memiliki daya saing dan siap untuk memasuki pasar global.

“Kita juga ingin siapkan the future SMEs kita yang berbasis inovasi teknologi. Roadmapnya sudah ada, ini sudah kita siapkan dan sekarang tinggal kita bentuk kolaborasi dengan semua pihak,” katanya.

Menteri Teten menambahkan saat ini UMKM pun sedang dipromosikan dalam perhelatan Presidensi G20 Indonesia, di mana ini menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan produk UMKM unggulan ke mata dunia.

Ia mengatakan, saat ini pihaknya tengah fokus untuk mempromosikan beragam produk UMKM yang sudah dikurasi untuk unjuk gigi di berbagai perhelatan side event G20. “Kami ingin mendorong UMKM agar siap masuk pasar global,” katanya.

Di tempat yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir menekankan bahwa sinergi antara KemenKopUKM dengan Kementerian BUMN akan terus dilakukan secara maksimal. Dalam hal ini, BUMN dikatakan memiliki tiga tugas dari sisi pembiayaan, pendampingan, dan membuka akses pasar untuk UMKM.

“BUMN sebetulnya tugasnya ada tiga yakni pembiayaan, pendampingan, dan membuka akses pasar. Tapi kita tidak mungkin membuka akses pasar sendiri tanpa dukungan kementerian lain, jadi perlu sinergi,” kata Menteri Erick.

Salah satu komitmen Kementerian BUMN dalam memajukan UMKM juga ditegaskan Menteri Erick pada acara Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia pada 25 April 2022.

Pada saat itu, dia menegaskan akan mencopot Direksi BUMN yang tidak menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo terkait peningkatan pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri dalam hal ini UMKM.

Selain itu, komitmen lain yang dilakukan Kementerian BUMN juga terlihat dalam program PaDi (pasar digital) UMKM untuk menindaklanjuti bahwa tender di bawah Rp400 juta harus dipenuhi oleh UMKM.

Menteri Erick menyatakan bahwa hingga 25 April 2022, sudah terdapat 15.000 lebih UMKM tergabung dalam PaDi UMKM dengan transaksi yang tercatat mencapai Rp20 triliun.

“Salah satunya kenapa kita gabungkan hotel-hotel BUMN, nanti ke depan ini ada 100 lebih hotel, itu nanti semua produknya harus disupport UMKM dengan Sarinah yang menjadi agregatornya. Jadi brandnya Sarinah tapi produk belakangnya sebenarnya UMKM semua,” kata Erick.

Begitu pula untuk fasilitas publik milik BUMN yang lain misalnga rumah sakit, juga akan diupayakan untuk menggunakan produk-produk dari koperasi dan UMKM.(Jef)