Arsip Tag: Business Matching Tahap III

ekbis, koperasi dan ukm

LKPP Terus Dorong Pencapaian Realisasi Target Belanja Produk Dalam Negeri

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas, mengakui dari Rp529,1 triliun rencana umum pengadaan (RUP) yang dibuat pemerintah untuk belanja produk dalam negeri (PDN), baru Rp123,2 triliun yang terealisasi.

Untuk itu, dirinya mengimbau semua pihak yang terlibat, bahu membahu mewujudkan target belanja PDN yang menjadi arahan Presiden tersebut.

Dalam RUP, LKPP juga menyusun untuk belanja produk impor yang hanya sebesar Rp78,9 triliun. Sehingga total mencapai Rp608 triliun.

“Realisasi penggunaan PDN pada pengadaan barang dan jasa (PBJ) baru sebatas itu,” kata Azwar Anas saat menutup gelaran Bussiness Matching atau Temu Bisnis Tahap III bertajuk “Peran Rantai Pasok Dalam Negeri Untuk Mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Selasa (31/5/2022).

Rincian yang telah dicapai adalah, realisasi PDN pada e-purchasing mencapai Rp16,5 triliun atau setara dengan 26 persen. Kemudian, realisasi PDN pada e-tendering sudah mencapai Rp86,2 triliun atau setara dengan 34,5 persen. Terakhir, realisasi lainnya yang sudah mencapai Rp13,5 triliun atau setara dengan 7,1 persen.

“Sisanya realisasi dari pengadaan langsung, penunjukkan langsung, dan belanja pengadaan darurat,” kata Azwar.

Dari nilai itu, realisasi penggunaan produk usaha mikro dan kecil (UMK), sudah mencapai sekitar Rp51,3 triliun. Nilai tersebut diambil dari tiga kategori yakni dari pertama, realisasi UMK pada E-purchasing sudah mencapai Rp3,6 triliun atau setara dengan 5 persen. Kedua, realisasi UMK pada e-tendering sudah mencapai Rp39,4 triliun atau setara dengan 11,2 persen. Ketiga, realisasi lainnya yang sudah mencapai Rp8,3 triliun atau setara dengan 4,4 persen.

“Realisasi masih jauh dari instruksi Presiden Joko Widodo yakni 40 persen,” kata Azwar Anas.

Pada rangkaian Business Matching atau Temu Bisnis yang telah digelar, tercatat 10 kementerian atau lembaga pemerintah yang sudah berkomitmen dalam membelanjakan anggarannya untuk produk lokal. Diantaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kepolisian RI, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi (Kemendikbud Ristek), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kemudian, ada 10 pemerintah daerah (Pemda) dengan komitmen yang sama, diantaranya, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Aceh, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Papua, Provinsi Banten, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Sumatera Utara.

Presiden, lanjut Azwar, akan mengumumkan hasil dari kegiatan afirmasi belanja produk dalam negeri yang dilakukan dalam beberapa waktu belakangan. Beliau akan mengumumkan instansi pusat, daerah maupun BUMN yang telah memenuhi target belanja produk lokal. “Pada Oktober 2022, Presiden Jokowi akan mengumumkan serapan belanja PDN,” tutupnya.(Jef)

koperasi dan ukm, news

Business Matching Tahap III, Target bukan Komitmen Tapi Realisasi Kontrak

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews id)- Pemerintah terus menggenjot pemanfaatan produk dalam negeri (PDN) oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN)untuk belanja produk dan jasanya. Gelaran Business Matching Tahap III kembali digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada 30-31 Mei 2022. Target pun ditetapkan bukan sekedar komitmen, namun kontrak realisasi.

Direktur Kelembagaan Sumber Daya Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Direktur Kelembagaan SDK Kemen PUPR), Nicodemus Daud, mengungkapkan jika temu bisnis Business Matching Tahap III menghadirkan 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sebanyak 30 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari sektor pertanian, alat kesehatan, teknologi informatika (TI) dan kuliner, 58 perusahaan industri farmasi dan alat kesehatan, serta lima asosiasi bidang konsumsi yang menampilkan produk dalam negeri anggotanya, turut hadir.

“Temu bisnis ini dimaksudkan untuk mempertemukan antara demand dan supply dari produsen dengan pemerintah, sehingga kebutuhan barang dan jasa pemerintah dapat dipenuhi oleh produsen dalam negeri yang akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” ujar Nicodemus, di acara Business Matching Tahap III bertajuk”Membuka Peran Rantai Pasok Dalam Negeri Untuk Mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI)”, di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (30/5/2022).

Ada empat tujuan pelaksanaan program Business Matching Tahap III ini.Di antaranya pertama, merealisasikan belanja program negeri sebesar minimal Rp400 triliun di akhir bulan Mei 2022, dalam arti telah terkontrak, karena untuk belanja batas waktunya sampai Desember 2022.

Kedua adalah mendapatkan gambaran dan informasi mengenai kebutuhan K/L, Pemerintah Daerah (Pemda) dan BUMN dan ketersediaan dan pasokan sesuai kebutuhan, termasuk dukungan perguruan tinggi dan sekolah vokasi dalam melakukan inovasi produk yang berkualitas dan memiliki daya saing.
Ketiga, memeroleh gambaran dan informasi mengenai realisasi belanja K/L, Pemda, dan BUMN dalam mendukung gerakan nasional bangga buatan Indonesia
Keempat, memperoleh gambaran informasi produk-produk yang belum dapat dipenuhi oleh produsen dalam negeri dan belum terdapat substitusi lokalnya.

“Sehingga diharapkan kementerian terkait dapat mendorong pertumbuhan industri dalam negeri untuk menciptakan produk dalam negeri yang dapat menjadi substitusi barang impor,” kaya Nicodemus.

Business Matching dibagi dalam tiga tahap.Dimulai pada 23-27 Mei 2022, yang dilaksanakan oleh seluruh K/L, BUMN dan juga Pemda secara daring.Kemudian pada tanggal 24 Mei 2022, dengan agenda utama yakni Arahan Presiden terakait belanja dalam negeri.Ketiga atau puncaknya adalah pada 30-31 Mei 2022 yang juga akan dilakukan penandatanganan komitmen, pameran dan talk show.

Dari pelaksanaan temu bisnis tahap pertama, Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan mencatat sebagai K/L yang paling banyak berbelanja produk dalam negeri.“Di Kementerian PUPR telah teridentifikasi potensi belanja produk dalam negeri yang siap komitmen dengan produsen sebesar Rp42 triliun untuk material utama yang meliputi aspal buton, semen, beton pracetak, keramik, pompa, dan peralatan,” tuturnya.

Kementerian Keuangan juga telah mengidentifikasi potensi belanja produk dalam negeri sebesar Rp2 triliun dan BUMN juga telah melaporkan bahwa, identifikasi komitmen mengginakan produk dalam negeri sebesar Rp76 miliar.
“Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para peserta dan undangan yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini,” tandasnya.(Jef)