Arsip Tag: E commerce

koperasi dan ukm

DWP KemenKopUKM Tekankan Pentingnya E-Commerce Bagi UMKM dalam Mengembangkan Bisnis

Tinggalkan komentar

Bekasi:(Globalnews.id)– Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Dewi Arif Rahman Hakim menekankan pentingnya penguasaan e-commerce sebagai peluang besar bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnisnya.

“Dan itu memungkinkan mereka untuk memasarkan produknya tidak hanya di pasar lokal tetapi nasional bahkan global atau berpeluang menembus ekspor,” kata Dewi dalam kegiatan bertajuk Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia bagi Pelaku Usaha Mikro Bidang e-Commerce, di Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (22/8).

Dalam era digital saat ini, kata Dewi, teknologi digital tidak hanya menjadi media komunikasi jarak jauh tetapi juga dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas-aktivitas ekonomi. “Sehingga, menjadi sumber profit dalam perekonomian,” ucap Dewi.

Menurut Dewi, melalui e-commerce terjadi aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk baik barang maupun jasa, dengan memanfaatkan jaringan internet.

“Dalam hal ini e-commerce menawarkan kemudahan untuk berbelanja secara online. Jadi, meskipun penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, transaksi bisa tetap berjalan lancar,” kata Dewi.

Dewi mengakui, data Deloitte Access Economics yang menunjukkan tingkat penggunaan teknologi digital oleh pelaku UMKM di Indonesia masih kurang. Sehingga, UMKM yang terhubung dengan ekosistem digital juga tergolong masih rendah.

Disebutkan, sebanyak 18 persen UMKM masih berada di level intermediate online yang artinya pelaku usaha tidak hanya terlibat di media sosial tetapi juga sudah bisa mengintegrasikan sosial media dengan pelanggan produk mereka.

“Hanya 9 persen UMKM yang sudah memaksimalkan peran internet untuk mengembangkan usaha mereka, advanced online,” kata Dewi.

Oleh karena itu, Dewi menyebutkan, kegiatan yang digelar itu menjadi sangat penting, karena edukasi atau literasi e-commerce mendesak diberikan kepada pelaku UMKM. “Dan bagi DWP Kementerian Koperasi dan UKM diharapkan agar memiliki pemahaman dan keterampilan untuk memanfaatkan e-commerce secara optimal. Sehingga, bisa mendapatkan manfaat ketika terhubung dengan e-commerce,” kata Dewi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi Yayan Yuliana menyatakan pemasaran produk UMKM perlu terus didorong dengan memanfaatkan e-commerce. “Kalau tidak online, maka tidak akan bisa berkembang. Digitalisasi merupakan kemajuan zaman yang harus kita ikuti,” kata Yayan.

Bahkan, satu bulan ke depan, Yayan mengungkapkan, Kota Bekasi dalam proses mengembangkan aplikasi mandiri untuk fungsi pemasaran seluruh produk UMKM di wilayah tersebut. “Kami bekerja sama dengan PT Telkom dalam membuat aplikasi ini,” ucap Yayan.

Lebih dari itu, kata Yayan, Wali Kota Bekasi sudah mewajibkan seluruh ASN Kota Bekasi untuk membeli produk UMKM. “Namun, tidak semua produk UMKM akan masuk aplikasi. Akan kami kurasi produk mana yang berkualitas. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang,” kata Yayan.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Terus Dorong Usaha Mikro Masuk Ekosistem Digital Melalui e-Commerce

Tinggalkan komentar

Malang:(Globalnews.id)- Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Yulius terus mendorong para pelaku usaha mikro untuk masuk ke dalam ekosistem digital melalui e-commerce baik yang dikelola pemerintah/BUMN maupun swasta.

“Peran e-commerce di antaranya membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan berpeluang menggaet pelanggan baru,” ucap Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius pada pembukaan acara Pengembangan Kapasitas SDM Usaha Mikro Bidang E-Commerce Tingkat Lanjutan secara daring, Kamis (16/3).

Menurut Yulius, salah satu bentuk digitalisasi UMKM adalah terhubungnya para pelaku UMKM dengan ekosistem digital di antaranya melalui, platform e-commerce.

Di sisi lain, kata Yulius, calon pembeli akan lebih mudah mendapatkan informasi usaha dan produk yang diperlukan secara online. Terlebih lagi, di era disrupsi saat ini, UMKM dituntut untuk mampu beradaptasi dan bertransformasi. Salah satunya, dengan mengakses dan terhubung dengan ekosistem digital.

“Pelaku UMKM hendaknya mengambil peluang dukungan pemerintah tersebut untuk lebih meningkatkan akses pasarnya,” ucap Yulius.

Ia menyebutkan, tahun ini, pemerintah menargetkan sebanyak 30 juta UMKM onboarding digital.

Yulius mengatakan, pemerintah berupaya mendukung pelaku UMKM untuk melakukan transformasi agar dapat beradaptasi di era digital.

Untuk itu, KemenKopUKM melakukan upaya-upaya berkelanjutan melalui program-program strategis pemberdayaan UMKM secara utuh dari hulu hingga hilir, dalam rangka mendukung digitalisasi UMKM.

Sejumlah kebijakan pendukung di antaranya, fasilitasi akses pembiayaan melalui KUR, termasuk pendampingan serta pembiayaan UMKM melalui koperasi dari program pembiayaan LPDB KUMKM.

Kedua, fasilitasi akses promosi dan pemasaran secara online, pendampingan onboarding melalui laman PaDi, E-Katalog (LKPP), siren.id (SMEMSCO), smesta KemenKopUKM, dan lainnya.

Ketiga, kegiatan peningkatan kapasitas SDM UMKM dan pendampingan digital baik yang sifatnya vokasi maupun kompetensi berbasis pada sektor unggulan UMKM (fesyen, ekonomi kreatif, kuliner, home décor, pertanian/perkebunan, perikanan/peternakan, dan pariwisata).

Keempat, transformasi usaha mikro ke usaha kecil melalui pendampingan legalitas dan sertifikasi usaha (NIB, HKI- Merk, Halal, SPIRT, MD).

“Kelima, pengembangan koperasi modern, dimana penguatan kelembagaan UMK melalui koperasi perlu didorong untuk meningkatkan posisi tawar UMKM dan memperkuat kemitraan usahanya,” kata Yulius.

Selain itu, Yulius juga berharap adanya peningkatan kemampuan dan pengetahuan pelaku usaha mikro tentang cara pembayaran dengan tetap memperhatikan aspek keamanan pada pemanfaatan e-commerce.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Andromeda Qomariah berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi lebih terhadap peningkatan usaha mikro yang ada di Jawa Timur.

“Saat ini, pertumbuhan pengguna e-commerce di Indonesia semakin pesat. Hal ini terlihat dari banyaknya orang yang melakukan pembelian secara online, termasuk dari kalangan usaha mikro,” ucap Andromeda.

Menurut Andromeda, peningkatan kualitas layanan pengiriman dan logistik juga menjadi faktor penting bagi pelaku usaha mikro dalam menjalankan bisnis e-commerce.

“Perkembangan teknologi juga memungkinkan pelaku usaha mikro untuk mengoptimalkan bisnis e-commerce mereka,” kata Andromeda.

Sementara itu, salah satu peserta pelatihan bernama Syaifudin, mengakui bahwa permasalahan pemasaran kerap menjadi kendala dirinya.

“Karena, pemasaran itu harus bersinambungan, harus melihat model kemasan, hingga promosi,” kata Syaifudin.

Namun, kata Syaifudin, dari permasalahan itu tentunya butuh modal dan biaya, yang berujung pada menambah biaya produksi. Sedangkan dirinya harus meminimalisir biaya produksi.

“Walau dari segi produk, kita memiliki produk yang berkualitas, risikonya ketika kita pesan banyak ternyata tidak laku dengan niat agar menekan harga pokok,” ujar Syaifudin.

Oleh karena itu, lewat kegiatan ini, Syaifudin menyadari bahwa salah satu cara untuk meningkatkan penjualan adalah dengan penjualan daring. “Selain itu, yang saya dapat adalah relasi dan jaringan,” ucap Syaifudin.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Bersama E-commerce Sepakat Berantas Praktik Thrifting Pakaian Bekas Impor

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama para pelaku e-commerce seperti Asosiasi E-Commerce Indonesia (iDEA), Tokopedia, Lazada, Shopee, Blibli, dan Tiktok menyepakati komitmen dalam memberantas praktik thrifting dan perdagangan pakaian bekas impor dalam platform mereka masing-masing.

Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman mengungkapkan, KemenKopUKM menggelar pertemuan dengan para pelaku e-commerce dan dalam pertemuan tersebut telah disepakati tiga poin komitmen. Pertama, seluruh platform e-commerce meminta kepada seller-nya untuk mematuhi aturan perundang-undangan.

Termasuk Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Di mana pada Pasal 2 Ayat 3 tertulis bahwa barang dilarang impor, salah satunya adalah berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.

“Sudah ada aturan jelas untuk melarang pakaian bekas impor ilegal untuk masuk dan diperdagangkan di Indonesia. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga secara terbuka melarang penjualan pakaian bekas impor. Karena thrifting ini jelas banyak dampak negatif kepada UMKM lokal hingga berdampak pada lingkungan,” ucap Hanung dalam pertemuan sekaligus diskusi bersama e-commerce di Kantor KemenKopUKM, Jakarta, Kamis (16/3).

Poin kedua, KemenKopUKM meminta, mulai hari ini sudah ada peringatan untuk melakukan take down (menurunkan) para penjual pakaian bekas impor. “Diharapkan pekan depan sudah ada hasilnya. Terutama dalam tautan/link yang dengan gampang saat dilakukan pencarian di internet. Kami harapkan yang seperti ini sudah hilang,” kata Hanung.

Ketiga, jika sudah ada peringatan dari platform e-commerce ke seller namun tak dipatuhi, KemenKopUKM meminta agar akun atau seller tersebut di-blacklist. “Kami meminta platform melakukan take down dan peringatan secara mandiri. Harus ada tim khusus dari idEA untuk mengawasi dan memantau hal ini, dan kemudian melaporkannya kepada KemenKopUKM,” ujarnya.

Hanung menegaskan, pihaknya ingin menyasar pemodal besar dalam hal ini importir pakaian bekas impor ilegal yang sebenarnya berandil besar ketimbang para seller yang basisnya juga merupakan UMKM.

“Importir produsen besar ini yang ingin kita basmi. Kalau membandel diberikan denda mungkin mereka masih bisa membayar denda Rp5 miliar, tapi kalau urusannya pidana bisa di hukum hingga 5 tahun. Meski itu bukan ranah kami, tapi kami berharap hal itu bisa ditegakkan,” tutur Hanung.

Ia juga menekankan bahwa identifikasi keyword (kata kunci) dalam mesin pencari terkait thrifting pakaian bekas impor ilegal di platform e-commerce bisa menjadi cara khusus untuk menemukan para pelaku thrifting yang membandel sehingga bisa segera ditindak dan diatasi.

“Memang tidak mungkin 100 persen hilang. Setidaknya ini sudah berkurang minggu depan. KemenKopUKM juga bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Bareskrim bekerja sama dalam menindak hal ini,” kata Hanung.

Setelah ini katanya, Pemerintah bersama e-commerce akan terus melakukan evaluasi dan melaporkan kepada Presiden Jokowi. Jika tidak ada tindak lanjut dari pihak e-commerce maupun importir pakaian bekas impor ilegal, pihaknya juga akan melibatkan penegak hukum. “Untuk seterusnya, kita minta arahan dari Pak Menteri Koperasi dan UKM untuk evaluasi tingkat lanjut,” katanya.

Menanggapi kesepakatan ini, Wakil Ketua Umum idEA Budi Primawan menyatakan sepakat dan menegaskan komitmen untuk patuh terhadap aturan Pemerintah dan Perundang-Undangan yang berlaku. Pihaknya juga mengapresiasi langkah KemenKopUKM yang menginisiasi dialog bersama industri, dalam hal ini e-commerce, marketplace, maupun social media commerce.

“Kami sepakat dengan Pemerintah untuk menciptakan industri yang sehat. Terkait masalah thrifting pakaian bekas impor ini memang ada beberapa seller yang melakukan penjualan crossborder yang melakukan penjualan dan pembelian dari dan ke luar negeri. Untuk tipe seller seperti ini kami memastikan sudah ada kontrol dan monitoring,” kata Budi.

Namun kata Budi yang juga menjabat sebagai Vice President Government Affairs Lazada ini, ada tipe seller yang merupakan pemilik usaha yang secara mandiri mengambil pakaian atau berjualan thrifting impor ilegal. Untuk yang seperti ini, ia mengaku sudah ada “term and condition” yang harus mereka sepakati. Pihaknya juga sudah melakukan komunikasi dengan mereka.

“Sebab, tidak semua thrifting itu adalah pakaian impor bekas, ada juga jenis produk lain seperti preloved yang memang ada di dalam negeri. Tetapi bisa kami pastikan, untuk penjual pakaian impor bekas kami langsung lakukan take down. Namun hal itu bergantung pada masing-masing platform. Di Lazada kami memiliki sistem penalti. Jika sudah melanggar berkali-kali kami lakukan blacklist sampai pada NIK (Nomor Induk Kependudukan),” ucapnya.

Public Policy and Government Relations TikTok Marshiella Pandji turut memastikan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan internal tim TikTok, khususnya di layanan TikTok Shop untuk melarang penjualan secara live (Live Shopping) thrifting pakaian impor.

“Kami senantiasa mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada, tidak memperbolehkan semua produk barang bekas. Saat ini kami juga melakukan identifikasi keyword, seperti kata second, bekas, maupun thrifting pakaian bekas impor,” kata Marshiella.

Diakuinya, hal ini menjadi tantangan yang tak mudah. Karena ketika melakukan take down dan teguran larangan, penjual tidak memberikan tittle (judul) atau keyword terkait atau memiliki variasi, sehingga bisa tetap lolos.

“Untuk itu saat penjual akan onboard, kami sejak awal melakukan identifikasi guna memastikan setelah di-take down oknum-oknum ini tidak ada kemungkinan muncul kembali,” ujarnya.(Jef)

ekbis

idEA Harap Revisi Permendag 50/2022 Tidak Menyerang Balik UMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-Digitalisasi yang kian masif telah memberikan dampak positif bagi pertumbuhan industri e-commerce. Buktinya menurut catatan Bank Indonesia, pada tahun 2022 nilai transaksi e-commerce melesat sebanyak 18,8% menjadi Rp476,5 triliun. Sedangkan volume transaksinya tercatat sebanyak 3,49 miliar kali.

Namun, memasuki tahun 2023, ada sejumlah tantangan seperti berakhirnya era bakar uang dan ketidakpastian global yang tidak bisa dihindari. Lalu bagaimana peluang industri e-commerce di tahun ini?

Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA), Bima Laga meyakini, industri e-commerce akan tetap tumbuh di tahun ini. Berdasarkan laporan yang diserahkan oleh beberapa big player e-commerce, Bank Indonesia (BI) telah memprediksi nilai transaksi digital, tidak hanya e-commerce tetapi juga platform online travel agent (OTA), tahun ini akan menembus Rp700 triliun.

“Dan menurut data Google dan Temasek untuk ekonomi digital secara keseluruhan tahun 2023 diprediksi bisa menyentuh Rp1.100 triliun jadi ada gap Rp400 triliun itu untuk semua ecommerce,” ujar Bima Laga dalam diskusi Urban Forum bertajuk “Peran Ekonomi E-commerce: Tantangan, Peluang dan Kebijakan” di Jakarta, Selasa (7/3/2023).

Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Binus University Doddy Ariefianto menilai dalam berkompetisi dan menggarap potensi yang besar tersebut, diharapkan para pelaku ecommerce tidak lagi melakukan cara-cara konvensional seperti ‘bakar duit’ dengan promo-promo besar, gratis ongkir dan sebagainya.

“Sejauh ini saya belum bisa mendefinisikan user experiencenya apa yang berbeda dari platform-platform e-commerce. Kalau sekadar istilahnya gimmick main harga itu jelas strategi yang sangat konvensional dan itu nggak akan survive. E-commerce juga harus kreatif dalam membuat user experience yang berbeda sehingga mampu bertahan dan bersaing.,” tutur Doddy

Sementara terkait regulasi e-commerce seperti Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 50 Tahun 2020 yang sedang dalam proses revisi, Bima Laga sebagai perwakilan idEA sejatinya menyetujui asalkan hal ini bertujuan untuk melindungi pelaku UMKM di Indonesia yang go digital dan masuk ecommerce.

“Kita harapkan, misalnya terkait De Minimis (Batas Minimum). De Minimis kita itu sudah paling rendah se-Asean boleh dicek deh, yaitu US$5 dolar. Jadi beli barang lebih dari US$5 dolar kita sudah bayar pajak. Kalau kita mau menolkan De Menimis akan ada balasan atau retaliation begitu barang UMKM kita mau masuk ke negara tujuan expor. Kita tidak mau seperti itu. Kita tidak ingin aturan yang nanti direvisi akan menyerang balik UMKM kita,” pungkasnya.

Sementara itu, terkait rencana penunjukan platform e-commerce sebagai pemungut, pemotong, dan pelapor pajak UMKM, Bima Laga menjelaskan bahwa sangat penting untuk menerapkan aturan yang equal playing field bagi seluruh platform online, “Ekosistem yang ditunjuk dan dipungut itu adalah memang ekosistem yang adil dan equal playing field. Kita tidak ingin nanti player-player yang tadinya berjualan di anggota ekosistem tetapi ada beberapa player yang tidak bisa diterapkan sehingga terjadi migrasi atau penjualan yang tidak adil.”

Di sisi lain, Wakil Ketua KADIN bidang Kewirausahaan Dewi Meisari Haryanti, juga berkomentar bahwa lebih baik industri ecommerce dibiarkan untuk berdinamika dahulu selama 3-5 tahun ke depan mengingat ecommerce merupakan industri yang baru bertumbuh. Jadi sebaiknya pemerintah menghindari mengubah-ubah aturan terlalu sering. Sementara itu, terkait pajak UMKM, Dewi melihat perlunya insentif pajak untuk UMKM. “Menurut saya, produk lokal UMKM sebaiknya tidak dikenakan ppn terlebih dahulu agar bisa berkembang” tutur Dewi.

Menurut Dewi, bentuk proteksi paling hakiki bagi UMKM yang go digital sebenarnya adalah pemberdayaan atau pendampingan sehingga mereka kuat ketika bertanding dan menghadapi persaingan serta mampu bertahan.

“Jadi kami ingin memperluas pendampingan digital benar-benar diajarin nggak usah pakai webinar-webinar. Pendampingan ini sampai mereka benar-benar bisa. Nah kami ingin mengajak semua melakukan pendampingan digital ini. jadi anglenya selalu pendampingan,” tandasnya.(Jef)

koperasi dan ukm

Dukung Digitalisasi UMKM, KemenKopUKM Lakukan Kebijakan Strategis dari Hulu Sampai Hilir

Tinggalkan komentar

Denpasar:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melakukan upaya berkelanjutan melalui program-program strategis pemberdayaan UMKM secara utuh dari “Hulu – Hilir” dalam rangka mendukung digitalisasi UMKM.

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius, saat membuka kegiatan “Pengembangan Kapasitas SDM Usaha Mikro Bidang E-Commerce Tingkat Dasar” di Denpasar, Kamis (9/2/2023). Kegiatan itu dihadiri oleh Pejabat Tinggi Pratama Deputi Bidang Usaha Mikro, Kadinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Fasilitator dari Kampus Bisnis Umar Usman, Fasilitator dari Paham SEO, dan pelaku usaha mikro peserta pengembangan kapasitas.

“Kami mengapresiasi sinergi dan kolaborasi dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, tim fasilitator dan yang terutama peserta pengembangan kapasitas yang luar biasa,” kata Yulius.

Selanjutnya, Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius menjelaskan era disrupsi saat ini, pandemi COVID-19 yang masih berlangsung dan ketidakpastian ekonomi global menuntut UMKM harus mampu beradaptasi dan bertransformasi.

“Salah satu caranya adalah, mengakses dan terhubung dengan ekosistem digital sehingga di tahun 2024 pemerintah menargetkan sebanyak 30 juta UMKM onboarding. Pelaku UMKM hendaknya mengambil peluang dukungan pemerintah tersebut untuk lebih meningkatkan akses pasar pelaku UMKM,” ucap Yulius.

Lebih lanjut Yulius mengatakan, salah satu bentuk digitalisasi UMKM adalah terhubungnya para pelaku UMKM dengan ekosistem digital diantaranya platform e-commerce baik yang dikelola oleh Pemerintah/BUMN maupun swasta. Peran e-commerce dapat membantu pelaku UMKM mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan berpeluang menggaet pelanggan baru.

Di sisi lain, calon pembeli akan lebih mudah mendapatkan informasi usaha dan produk yang diperlukan secara online.

Mencermati kondisi tersebut, Pemerintah berupaya mendukung pelaku UMKM untuk melakukan transformasi agar dapat beradaptasi dengan era digital.

“Untuk itu Kementerian Koperasi dan UKM melakukan upaya-upaya berkelanjutan melalui program-program strategis pemberdayaan UMKM secara utuh dari hulu sampai hilir, dalam rangka mendukung digitalisasi UMKM,” ucap Yulius.

Yulius memaparkan, pertama, fasilitasi akses pembiayaan melalui KUR, termasuk pendampingan serta pembiayaan UMKM melalui koperasi dari program pembiayaan LPDB KUMKM. Kedua, fasilitasi akses promosi dan pemasaran secara online, pendampingan onboarding melalui laman PaDi, E-Katalog (LKPP), siren.id (SMEMSCO), smesta KemenKopUKM, dan lain sebagainya.

Ketiga, kegiatan peningkatan kapasitas SDM UMKM dan pendampingan digital baik yang sifatnya vokasi maupun kompetensi berbasis pada sektor unggulan UMKM (fesyen, ekonomi kreatif, kuliner, home décor, pertanian/perkebunan, perikanan/ peternakan, dan pariwisata).

Keempat, transformasi usaha mikro ke usaha kecil melalui pendampingan legalitas dan sertifikasi usaha (NIB, HKI- Merk, Halal, SPIRT, MD, dll). Kelima, Pengembangan Koperasi Modern, Penguatan kelembagaan UMK melalui koperasi perlu didorong untuk meningkatkan posisi tawar UMKM dan memperkuat kemitraan usahanya.

“Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah yang diharapkan dapat memberikan wawasan terkait e-commerce dan juga bagi para peserta untuk meningkatkan keterampilan e-commercenya,” kata Yulius.(Jef)

koperasi dan ukm

Sinergi K/L Hingga Platform Digital, Menteri Teten : E-Commerce Harus Dibanjiri Produk UMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-Berbagai lintas Kementerian/Lembaga (K/L) meliputi Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemanparefkraf) bersama para CEO platform marketplace berkomitmen mendorong UMKM masuk dalam platform digital, serta pendataan lengkap Koperasi dan UMKM (KUMKM).

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), agar percepatan transformasi digital KUMKM harus segera dilakukan. Di mana tahun ini ditargetkan menembus 20 juta UMKM dan 30 juta UMKM onboarding digital di tahun 2023.

“Koperasi dan UMKM harus menjadi pemain utama dalam perdagangan digital. Produk KUMKM harus membanjiri e-commerce dalam negeri. Di mana hal ini juga perlu komitmen dari e-commerce nya. Karena semua diuntungkan, tak ada yang dirugikan,” ucap Menteri Teten dalam acara Rapat Forum Ekonomi Digital Kominfo IV dengan tema ‘e-Commerce’ yang diselenggarakan Kominfo, di Grand Hyatt Jakarta, Senin (4/4).

Dalam forum tersebut Menteri Teten didampingi Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah. Selain itu hadir pula, Menkominfo Jhonny G Plate, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, secara virtual Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dan Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga, serta perwakilan platform e-commerce lainnya.

MenKopUKM melanjutkan, dalam mempercepat target UMK Go Digital, juga dibutuhkan peningkatan kualitas, kompetitif, akses rantai pasok produk dan akses modal dengan pendekatan inovasi serta teknologi untuk Koperasi dan UMKM. Kemudian juga harus ada peningkatan kualitas SDM KUMKM, dalam upaya pertumbuhan wirausaha muda dan baru yang produktif, kreatif dan siap bersaing di pasar global.

Ia menyebut, di antaranya beberapa komitmen yang berhasil ditelurkan pada rakornas tersebut oleh para pemangku kepentingan dalam ekosistem ekonomi digital. Pertama, terdapat 7 sektor kelompok strategis/prioritas untuk disasar dalam upaya percepatan transformasi digital KUMKM. Yaitu, makanan/minuman, fesyen, petani, pedagang kaki lima, nelayan, warung dan pesantren.

Sedangkan 7 prioritas aspek pengembangan transformasi digitalisasi KUMKM yaitu, digitalisasi akses pasar, digitalisasi pemantauan kualitas produksi, digitalisasi keuangan dan akses pembiayaan, digitalisasi manajemen organisasi, digitalisasi untuk peningkatan kapasitas produksi, digitalisasi untuk akses supplier/pasokan, dan digitalisasi distribusi.

“Hari ini, setidaknya 17,59 juta UMKM hadir dalam platform lokapasar digital atau e-commerce. Angka tersebut merupakan 27 persen dari total populasi UMKM, 58 persen dari target 30 juta UMKM onboard ekosistem digital,” tegas Menteri Teten.

Ia mengatakan, transformasi digital bukan semata menghadirkan KUMKM dalam platform digital. Transformasi digital KUMKM adalah sebuah ikhtiar holistik, tidak hanya di aspek pemasaran saja, melainkan juga membangun ekosistem yang meliputi proses bisnis dari hulu ke hilir.

“Pembangunan ekosistem digital bagi KUMKM meliputi proses bisnis hulu ke hilir menjadi variable memastikan potensi ekonomi digital sebesar Rp4.531 triliun di tahun 2030, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelaku KUMKM dan masyarakat Indonesia,” imbuhnya.

Menteri Teten menekankan, e-commerce bisa menjadi pintu gerbang transformasi digital yang utuh. Karena kebanyakan e-commerce sudah menjadi super-apps yang sudah memiliki beragam layanan digital dalam satu platform. “Ini membuka peluang e-commerce juga turut hadir sebagai aggregator, sekaligus lokomotif transformasi digital UMKM Indonesia,” ungkapnya.

Kunci dari keberhasilan transformasi digital KUMKM tegas Menteri Teten, adalah kolaborasi lintas stakeholder. Mulai dari pembinaan SDM, pembiayaan, perbaikan proses bisnis, produksi, hingga pemasaran dan distribusi.

Di kesempatan yang sama, Menkominfo Johnny G Plate mengatakan, pihaknya mengajak K/L dan e-commerce secara khusus bagaimana dukungan paltform digital atas produk dalam negeri. Mengawal agar produk dalam negeri, sesuai arahan Presiden Jokowi untuk mengambil langkah afirmatif belanja negara Rp400 triliun produk UMKM, dari potensi Rp1.000 triliun.

“Juga memberikan dorongan kepada masyarakat, tak hanya pemerintah untuk belanja produk dalam negeri. Kami juga mengawasi jika masih ada platform digital yang tidak melaksanakan fungsi sebagaimana aturannya, tentu akan ada tindakan tegas baik di bawah payung hukum Kemendag maupun Kominfo,” ucap Johnny.

Sementara Wakil Mendag Jerry Sambuaga mengatakan kewajiban produk lokal hadir di e-commerce memang harus ada kebijakan afirmatif. Bersama memantau e-commerce memberikan ruang dan kesempatan bagi produk Indonesia. “Jika menyalahi tentu harus ada evaluasi.Karena Presiden Jokowi memberi arahan support UMKM. Kami siap memfasilitasi hal itu,” ujar Jerry.

Ketua idEA Bima Laga menambahkan, produk UMKM yang ada dalam Bangga Buatan Indonesia (BBI) dalam platform di bawah naungan ideA terdapat 9,9 juta UMKM baru yang masuk dalam platform digital, dalam kurun waktu Mei 2020-Februari 2022. “Sejalan dengan arahan Pak Teten dan Presiden Jokowi, kita punya target 30 juta UMKM baru di 2023. Saat ini kurang lebih sudah ada 19 juta UMKM, dan masih ada sisa 11 juta UMKM yang harus go digital. Optimis bisa tercapai,” yakinnya.(Jef)

koperasi dan ukm

Dukung Pemasaran Secara Digital, KemenKopUKM Pertemukan Pelaku Usaha Wastra dengan Platform E-Commerce

Tinggalkan komentar


Bali – Kementerian Koperasi dan UKM mempertemukan para pelaku usaha sektor wastra di 5 Destinasi Superprioritas (DSP) dengan pelaku e-commerce yakni Blibli dan Tokopedia. Hal ini dilakukan agar para pelaku usaha sektor wastra dapat memasarkan produk mereka di platform e-commerce.

“Kita berharap bantuan sektor swasta untuk membangkitkan sektor wastra Indonesia. Maka dari itu kita pertemukan pelaku usaha dengan platform untuk menemukan kolaborasi dan sinergi,” ungkap Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah dalam Focus Group Discussion Pelaku Wastra, E-commerce, Bali Based Entrepreneur Network BNI Xpora, Sinergi KemeKopUKM dengan Dewan Kerajinan Nasional di 5 Destinasi Wisata Superprioritas, Nusa Dua, Bali, Jumat (29/10).

Tidak hanya mampu memasarkan di platform online, Siti Azizah juga berharap dari pihak e-commerce untuk membuat kebijakan terkait harga. Pasalnya, menurut dia tantangan dalam berjualan di platform online juga terjadi dalam hal harga, di mana banyak produk wastra yang memiliki harga yang berbeda-beda.

“Banyak produk wastra yang banting harga, jadi diharapkan akan ada juga kebijakan terkait harga. Mudah-mudahan dari hasil diskusi ini dapat menghasilkan hal-hal yang bermanfaat dan bisa diimplementasikan,” lanjutnya.

Dari pihak pelaku usaha wastra, pelaku wastra di Labuan Bajo memaparkan bahwa mereka memiliki kain tenun songket dan tenun ikat yang memiliki ciri khas berwarna gelap. Variasi warna ini dikatakan merupakan representasi dari warna keagungan dan pengucapan rasa syukur kepada Tuhan.

Sementara itu, pelaku usaha wastra di Danau Toba dapat menghasilkan kain tenun yang memiliki kekuatan dari proses pembuatannya. Maka dari itu, kain tenun dari pelaku usaha wastra di Danau Toba disebut dengan kain yang bercerita.

Dari pelaku usaha wastra di Borobudur memiliki produk Batik Magelang dengan beragam motif. Mulai dari motif candi wajik, bambu, batu merapi dan masih banyak lainnya dihasilkan oleh pelaku usaha wastra di sana.

Lain halnya dengan pelaku usaha wastra di Mandalika atau lebih tepatnya pengrajin kain di Lombok yang dikatakan mengandalkan motif yang sederhana. Produk kain yang dihasilkan pun merupakan kain tenun dari daerah Bali, Sumbawa dan Lombok.

Lalu, pelaku usaha wastra di Likupang tengah berjuang untuk membangkitkan kain tenun yang sudah lama punah. Kain tenun tersebut terbuat dari serat pisang abaka.

Dari 5 DSP tersebut, kesulitan yang dihadapi ialah pemasaran melalui platform online. Maka dari itu, mereka berharap Blibli dan Tokopedia dapat menjadi platform yang mampu memasarkan produk usaha wastra mereka.

Dari Blibli menegaskan bahwa pihaknya menyediakan berbagai bantuan kepada pelaku usaha wastra untuk memasarkan produknya, di antaranya ialah photo shoot gratis dengan model profesional, mengangkat cerita dari produk wastra, video profil pelaku usaha wastra, dan akan menyediakan halaman khusus berisi produk wastra dari 5 DSP.

Selanjutnya, pihak Tokopedia berkomitmen untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha untuk menjual di platform mereka. Pasalnya, literasi digital dikatakan menjadi hal yang penting untuk diketahui oleh para pelaku usaha wastra.

Di tempat yang sama, Direktur Utama Smesco Indonesia Leonard Theosabrata berharap diskusi ini dapat menjadi sebuah jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha wastra di 5 DSP.

Selain itu, diharapkan juga akan tercapai kesepakatan antara para pelaku usaha wastra dengan para pelaku e-commerce, khususnya dalam hal pemasaran produk.

“Kita sudah diskusi dan diharapkan hari ini ada kesepakatan dari pelaku wastra di 5 DSP dengan pelaku e-commerce,” pungkas Leo.(Jef)