Arsip Tag: Hilirisasi

koperasi dan ukm

Dana Bergulir Dukung Hilirisasi Produk Unggulan Daerah Melalui Koperasi

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-Hilirisasi komoditas pertanian menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dari komoditas unggulan daerah.

Seperti di Kabupaten Cirebon yang terkenal dengan komoditas unggulan daerah yakni mangga gedong gincu menjadi daya tarik sendiri karena dari sisi rasa maupun aroma mangga gedong gincu memiliki karakteristik yang berbeda dari varian mangga lainnya.

Melalui Koperasi Makmur Mandiri,
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) memberikan dukungan penyaluran dana bergulir kepada koperasi yang kemudian disalurkan kepada anggota koperasi maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Salah satu contoh suksesnya adalah kisah Hendrik Nurwanto, anggota Koperasi Makmur Mandiri yang berhasil mengembangkan konsep hilirisasi produk unggulan daerah, yakni mangga gedong gincu menjadi beberapa varian produk turunannya mulai dari kopi, es krim, dan juga jus mangga, serta pengembangan kawasan agrowisata mangga gendong gincu.

“Kami ingin menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata edukasi, di mana pengunjung bisa belajar tentang proses budidaya mangga gincu sekaligus menikmati keindahan alam,” imbuhnya.

Hendrik, yang telah berkecimpung dalam usaha perkebunan mangga gedong gincu sejak tahun 2000, melihat potensi besar dalam mengembangkan produk olahan dari buah mangga gincu.

Dengan dukungan permodalan dari Koperasi Makmur Mandiri melalui program dana bergulir LPDB-KUMKM, ia berhasil membangun sebuah coffee shop yang menyajikan berbagai menu berbahan dasar mangga gincu.

“Awalnya, kami hanya fokus pada produksi buah mangga gedong gincu. Namun, dengan adanya dukungan permodalan dari koperasi, kami dapat mengembangkan usaha lebih lanjut. Kami membangun restoran, kolam renang, dan menjadikan kebun mangga sebagai tempat wisata edukasi,” ujar Hendrik.

Menanggapi keberhasilan Hendrik, Direktur Utama LPDB-KUMKM, Supomo, menyatakan pihaknya mengapresiasi keberhasilan Hendrik dalam mengembangkan usahanya.

Menurut Supomo, hal ini membuktikan bahwa dana bergulir yang disalurkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh anggota koperasi untuk tumbuh dan berkembang.

“Kedepan, kami akan terus fokus dalam menyalurkan dana bergulir kepada koperasi di Indonesia, terutama untuk sektor-sektor produktif yang memiliki potensi besar,” kata Supomo.

*Dana Bergulir, Solusi Permodalan Koperasi*

Selain itu, lanjut Supomo dana bergulir merupakan instrumen perkuatan modal koperasi yang disediakan pemerintah.

“Dana ini sangat penting bagi koperasi dalam memberikan permodalan kepada UMKM, seperti yang dilakukan oleh Koperasi Makmur Mandiri terhadap Hendrik. Melalui dana bergulir, UMKM dapat mengembangkan usahanya, meningkatkan produktivitas, dan membuka lapangan kerja baru,” tambahnya.

*Hilirisasi, Kunci Peningkatan Nilai Ekonomi*

Sementara itu, keberhasilan Hendrik dalam mengembangkan konsep hilirisasi produk mangga gincu membuktikan bahwa hilirisasi merupakan kunci untuk meningkatkan nilai ekonomi suatu produk.

“Dengan mengolah mangga gincu menjadi berbagai produk olahan, seperti minuman, makanan ringan, dan produk kecantikan, nilai jual produk menjadi lebih tinggi. Selain itu, hilirisasi juga dapat memperpanjang rantai pasok dan membuka peluang pasar yang lebih luas,” jelas Supomo.

Supomo berharap penyaluran dana bergulir melalui LPDB-KUMKM dapat semakin optimal dan tepat sasaran. Dengan demikian, dana yang disalurkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi koperasi-koperasi yang membutuhkan.

“Kami juga optimis bahwa dengan dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah saat ini, koperasi-koperasi di Indonesia akan tumbuh semakin kuat dan mandiri,” pungkasnya. (jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Ajak STIE AMKOP Makassar Kembangkan Riset Model Bisnis Pendukung Hilirisasi

Tinggalkan komentar

Makassar:(globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengajak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Akademi Koperasi (STIE AMKOP) Makassar untuk mengembangkan riset model bisnis yang fokus mendukung hilirisasi dan industrialisasi.

“Guna mewujudkan industrialisasi, tentu SDM yang berkualitas untuk dapat mengolahnya juga diperlukan. Maka dari itu, peran perguruan tinggi sangat penting salah satunya untuk riset model bisnis terkait hilirisasi dan industrialisasi,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam Kuliah Umum di STIE AMKOP Makassar bertajuk Membangun Wirausaha yang Berdaya Saing Menuju Indonesia Maju 2045 di Makassar, Sabtu (2/12).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Teten menambahkan, suatu daerah harus dapat memanfaatkan keunggulan domestiknya, dan untuk di Makasar salah satunya rumput laut.

“Rumput laut merupakan salah satu kekayaan kita yang hingga sat ini belum dimaksimalkan. Padahal rumput laut, bisa menjadi produk pengganti gandum dalam pembuatan tepung untuk seperti mie,” kata Menteri Teten.

Untuk itu ia mendorong pihak STIE AMKOP untuk melakukan riset model bisnis terkait produk turunan dari rumput laut.

“Sehingga kita tidak lagi menjual rumput laut dalam bahan mentah, sehingga bisa dibuat produk turunannya. Itulah suatu proses hilirisasi,” kata Teten.

MenKopUKM mengatakan, Indonesia saat pertengahan 1980an memasuki masa industrialisasi yang berorientasi ekspor. Ketika itu mulai masuk investasi asing seperti pabrik sepatu, garmen, tekstil, elektronik, dan lainnya. Tapi industri yang mengandalkan buruh murah hanya menjadi _sunset industry_. Maka sekarang terjadi deindustrialisasi

“Belajar dari industrialisasi, hari ini industrialisasi yang mau dikembangkan adalah yang berbasis keunggulan domestik atau bahan baku dalam negeri yaitu tambang yang selama ini kita ekspor barang mentahnya. Jadi harus melakukan hilirisasi. Selain tambang, hasil perkebunan, kelautan dan perikanan juga akan dikembangkan melalui hilirisasi,” kata Menteri Teten.

Oleh karena itu, pada kesempatan itu pula MenKopUKM mengajak mahasiswa agar memberikan kontribusi terbaik untuk turut mewujudkan Indonesia menuju negara maju di 2045.

“Indonesia diprediksi punya potensi besar untuk menjadi 4 kekuatan ekonomi besar dunia 2045. Ini potensi yang menurut saya harus disiapkan dengan baik karena banyak negara yang sudah masuk dalam negara pendapatan menengah terperangkap dan tidak naik kelas,” kata

Lebih lanjut, Menteri Teten mengatakan, Indonesia harus merasa terpacu dengan kemajuan Korea Selatan. Negara yang kemerdekaannya hanya berbeda 2 hari dengan Indonesia tersebut dikatakan sudah sangat maju dan perekonomiannya kuat.

Bahkan dari sisi pendapatan per kapita, Korea Selatan sudah mencapai 36.000 dolar AS sementara Indonesia masih tercatat sebesar 4.500 dolar AS.

“Kita negara yang besar sekali. Punya segalanya. Mudah-mudahan emosi dan harga diri kita teganggu karena kita negara kaya tapi kalah dari Korea Selatan. Mereka itu sama pernah dijajah Jepang, padahal mereka serumpun. Rasa sakit terhadap Jepang dipakai untuk memotivasi produktivitas mereka. Sekarang terlihat Korea Selatan dikenal dunia. Alat elektronik rumah tangga dari Korea. Otomotif juga. Saya mau kita semua merasa terusik dan termotivasi untuk maju,” kata Menteri Teten.

Untuk menjadi negara maju, pemerintah saat ini telah menyiapkan berbagai strategi seperti membangun infrastruktur agar mampu melahirkan pusat ekonomi baru, modernisasi birokrasi, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Menteri Teten menjelaskan Bank Dunia telah memberikan catatan bahwa Indonesia perlu menyiapkan lapangan kerja lebih berkualitas untuk kelas menengah. Maka dari itu, pemerintah sedang melakukan pendekatan industrialisasi yang mengandalkan keunggulan domestik.

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pembina Yayasan Bata Ilyas, Jamaluddin Bata Ilyas menambahkan bahwa koperasi menjadi bagian dari fondasi ekonomi Indonesia yang merupakan ekonomi berbasis kerakyatan di mana koperasi dan UMKM menjadi tumpuan ekonomi.

“Merupakan tradisi di kampus kami mengundang petinggi negara dan ilmuwan untuk menyampaikan strategi keilmuan, regulasi, informasi, agar bisa menjadi referensi dalam pembelajaran. Kehadiran MenKopUKM dapat memperkuat ekonomi kerakyatan di sini,” ujar Jamaluddin.

Sementara itu, Ketua STIE AMKOP Makassar Bahtiar mengatakan hanya ada 3 perguruan tinggi yang fokus dalam pengembangan koperasi yaitu IKOPIN di Bandung, AMKOP di Palembang, dan AMKOP di Makassar.

“Kehadiran MenKopUKM tentu akan membuka pandangan kita mengenai pengembangan koperasi termasuk mengenai digitalisasi yang perlu dikembangkan,” kata Bahtiar.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Rumput Laut Wakatobi Potensial Jadi Penggerak Hilirisasi Nasional

Tinggalkan komentar

Wakatobi:(globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki melihat Wakatobi di Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagai wilayah dengan potensi sektor kelautan yang sangat besar termasuk memiliki komoditas unggulan berupa rumput laut yang bisa menjadi bagian dari program hilirisasi nasional.

“Negara kita masih mengimpor gandum cukup besar, padahal riset menyebutkan sebesar 30 persen gandum bisa disubstitusi dari olahan rumput laut. Jika potensi ini terus dimaksimalkan, Wakatobi bisa menjadi penghasil rumput laut nomor satu dunia,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam acara pembukaan Expo UMKM pada Wakatobi Wonderful Festival and Expo (Wakatobi WAVE) Tahun 2023, di Wakatobi, Sultra, Jumat (3/11/2023).

Secara global, industri rumput laut diperkirakan mampu mencatatkan pertumbuhan tahunan 10,5 persen dengan pendapatan menyentuh 48 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp734,4 triliun pada 2030. Sedangkan Indonesia adalah produsen rumput laut terbesar kedua di dunia yang menghasilkan 27,86 persen dari 35,8 juta ton produksi rumput laut dunia.

Meski begitu, sekitar 65 persen produk rumput laut yang diekspor masih berupa bahan mentah/non olahan. Padahal menurut Menteri Teten, rumput laut memiliki potensi untuk diolah menjadi bahan baku industri farmasi, kecantikan, dan lainnya.

“Untuk itu Presiden Jokowi dalam konsep industrialisasi berusaha melibatkan para pelaku koperasi dan UMKM. Sehingga yang mengolah nanti harus koperasi dan UMKM, jangan yang besar-besar supaya kue ekonomi bisa dinikmati oleh semuanya,” ucap Menteri Teten.

MenKopUKM menegaskan, Pemerintah sedang menyiapkan Indonesia di tahun 2045 sebagai negara maju, yakni negara yang pengetahuan dan teknologinya terus berkembang, dengan pendapatan per kapita tinggi. Hari ini pendapatan per kapita Indonesia baru mencapai 4.500 dolar Amerika Serikat (AS), sedangkan untuk menjadi negara maju yang ditargetkan tercapai 20 tahun lagi, minimal dibutuhkan 13.000 dolar AS pendapatan per kapita.

“Saat ini 97 persen lapangan kerja disediakan sektor mikro dan kecil, rata-rata usahanya masih bersifat ekonomi subsisten, hanya memenuhi kebutuhan keluarga dan bersifat informal. Kita bisa gagal menjadi negara maju kalau tidak segera menyediakan lapangan kerja berkualitas. Salah satu program menuju negara maju yaitu, program industrialisasi atau hilirisasi,” ujarnya.

Ia pun berharap, Expo UMKM Wakatobi WAVE Tahun 2023 bisa menyemangati semua pihak khususnya Wakatobi yang mulai mengarahkan evolusi UMKM menjadi bagian rantai pasok dunia dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi atau industrialisasi bahan baku laut.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Wakatobi Haliana mengungkapkan, data dari Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Wakatobi menunjunjukkan terdapat 32.321 pelaku UMKM. Dan dari jumlah tersebut, yang memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) sebanyak 1.100 usaha. Kemudian dari 47 koperasi yang memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) sebanyak 30 koperasi.

“Diharapkan jumlah tersebut semakin meningkat. Karena saat ini pembuatan NIB NIK sangat dimudahkan agar bisa dimanfaatkan UMKM, untuk mengakses permodalan dan kapasitas usaha ke depan,” katanya.

Haliana juga berharap, expo dan festival setiap tahun yang digelar di Wakatobi, menjadi bentuk dukungan nyata bagi UMKM. Dengan menggelar expo, tak hanya membantu UMKM berpromosi tapi juga memperluas akses informasi UMKM agar mereka berkolaborasi sehingga usaha semakin berkembang.

“Begitu juga dengan kehadiran PLUT di Wakatobi, bisa menjadi tempat berteduh bagi UMKM, sehingga bisa saling mendukung dan menopang demi kemajuan UMKM di Wakatobi,” katanya.

*Re-design PLUT Wakatobi*

Dalam kunjungannya di Wakatobi, Menteri Teten juga meninjau sejumlah fasilitas UMKM di kawasan tersebut yakni, lahan Rumah Produksi Bersama (RPB) dan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT-KUMKM).

MenKopUKM menekankan, peran dan fungsi PLUT-KUMKM menjadi sangat penting dalam pendampingan koperasi dan UMKM untuk berkembang, serta beradaptasi sesuai perkembangan zaman dengan menyediakan berbagai layanan dan fasilitas yang dibutuhkan para pelaku UMKM.

Sehingga diharapkan keberadaan PLUT-KUMKM bermanfaat dalam membantu para pelaku koperasi dan UMKM mengembangkan usahanya menjadi semakin baik.

“Misalnya yang dijual di luar Pasar Wakatobi harus yang memang unggulan wilayah. Salah satu potensi itu rumput laut dan ikan. Keberadaan PLUT bisa membantu dari sisi pelatihan dan kerja sama pengemasan. Maka pengelola PLUT harus orang yang ahli mengelola di bidangnya,” kata Menteri Teten.

Program re-design PLUT-KUMKM sendiri dilakukan dalam upaya mendorong penguatan peran dan fungsi serta peningkatan kualitas layanan PLUT-KUMKM dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah, kapasitas dan kualitas kerja, serta daya saing dan pemulihan usaha koperasi dan UMKM.

“Kami akan terus berupaya mendorong peningkatan kualitas layanan PLUT-KUKM melalui berbagai program dan kegiatan yang diharapkan dapat mengakselerasi kinerja PLUT-KUKM agar semakin baik,” tuturnya.

MenKopUKM berharap, keberadaan PLUT-KUMKM Kabupaten Wakatobi ini dapat berkembang dengan baik, menjadi pusat pengembangan bisnis koperasi dan UMKM sesuai dengan potensi unggulan daerah, sehingga dapat berkontribusi dalam peningkatan PDRB Kabupaten Wakatobi.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Sebut Fintech Harus Jadi Bagian Pendukung Proses Hilirisasi UMKM

Tinggalkan komentar

MenKopUKM Sebut Fintech Harus Jadi Bagian Pendukung Proses Hilirisasi UMKM

Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, sebagai bagian dari transformasi digital, kehadiran fintech peer to peer (P2P) lending bisa menjadi bagian dalam mendukung UMKM yang masuk dalam program hilirisasi yang didorong oleh Pemerintah.

Salah satunya UMKM yang masuk dalam program e-katalog UMKM dimana 40 persen pengadaan barang/jasa Pemerintah harus dialokasikan kepada UMKM, kata MenKopUKM Teten Masduki.

“Hlirisasi jangan hanya berfokus pada industri besar saja. Tetapi UMKM juga menjadi bagian dari rantai pasok industri dalam hilirisasi yang diamanatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Fintech bisa masuk untuk membantu pembiayaan ke UMKM untuk modal kerja, karena dalam progam 40 persen belanja Pemerintah, UMKM memiliki kepastian harga dan pendapatan,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam keterangan resminya, di Jakarta, Jum’at (22/9).

Menteri Teten mengatakan, dalam hilirisasi yang menjadi program Pemerintah, UMKM bisa membuat end product dengan teknologi. Untuk nikel misalnya, UMKM bisa memuat produk hilirisasi berupa alat makan hingga produk kesehatan. Termasuk di sektor perkebunan melalui produk CPO hingga rumput laut.

“Hilirisasi akan menjadi ekonomi baru bagi UMKM. Hal ini juga yang kami harapkan, perusahaan fintech maupun lembaga keuangan juga melihat keunggulan domestik Indonesia. Kita unggul dari banyak Sumber Daya Alam (SDA) yang ada, seperti agriculture produk sawit, maupun aquaculture,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informastika (MenKominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, dalam mendukung transformasi digital pihaknya memiliki beberapa strategi. Pertama, UMKM Level Up, dalam bentuk pendampingan dan fasilitasi UMKM agar dapat go online melalui digital mentoring dan business incubator.

“UMKM didampingi oleh fasilitator baik secara daring maupun luring pada fasilitas basecamp, untuk mendapatkan pelatihan terkait teknologi digital termasuk PoS (Point Of Sale) system dan pemanfaatan fintech,” katanya.

Ada juga strategi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), di mana Kemenkominfo terus mendukung dan mendorong promosi serta pendampingan produk-produk buatan Indonesia. Hingga Juni 2023, Kemenkominfo telah memfasilitasi 22 juta UMKM onboarding ke ekosistem digital.

Kemudian literasi digital, kegiatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai cara untuk adopsi dan pemanfaatan teknologi digital bagi UMKM dan untuk mendorong ekonomi digital yang dikuti 4.746.583 peserta.

Terakhir, menggelar Digital Entrepreneurship Academy (DEA) berupa fasilitasi kegiatan peningkatan keterampilan atau keahlian kewirausahaan digital bagi para pelaku UMKM dengan 30 ribu pelaku usaha yang dilakukan pada 2023.

“Kunci transformasi digital adalah bagaimana membuat masyarakat lebih produktif, sehingga ruang digital lebih sehat dan memberikan kontribusi bagi ekonomi nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal AFPI Sunu Widyatmoko menuturkan, saat ini masih terjadi kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan pendanaan. Dari riset AFPI bersama EY Parthenon, potensi sektor pendanaan pada 2026 bisa mencapai Rp4.300 triliun, namun kemampuan pendanaan hanya ada di angka Rp1.900 triliun.

“Artinya ada gap sekitar Rp2.400 triliun di saat permintaan pendanaan tumbuh tahunan sebesar 7 persen. AFPI berharap dengan sumbangsih Rp660 triliun pendanaan dari fintech bisa mendorong lebih besar lagi ruang bagi startup pembiayaan dalam negeri untuk tumbuh dan berkontribusi bagi digital ekonomi Tanah Air,” katanya.

Fintech lending, kata Sunu, sudah berupaya menenuhi kebutuhan pendanaan tersebut, tapi ternyata masih saja kurang. Pihaknya pun berkomitmen memberikan solusi pendanaan yang optimal, dengan akses UMKM yang lebih luas lagi. “Diharapkan 30 juta UMKM bisa onboarding digital di tahun 2024, dengan kerja sama semua pihak, pertumbuhan inklusi keuangan digital bisa lebih optimal terpenuhi,” katanya.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Hilirasi Bawang Merah Jadi Solusi Jitu Tingkatkan Kesejahteraan Petani Brebes

Tinggalkan komentar

Brebes:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan hilirisasi bawang merah dengan menciptakan produk turunan seperti bawang goreng, bawang krispy, tepung bawang merah hingga pasta menjadi salah satu solusi utama untuk mendorong kesejahteraan para petani dan UKM di Brebes.

MenKopUKM Teten Masduki dalam Diskusi dengan Koperasi Pemasaran Unit Desa (KPUD) Wanasari dan PT Sinergi Brebes Inovatif di Brebes, Jawa Tengah, Minggu (17/9) mengatakan dengan hilirisasi, petani akan mendapatkan nilai tambah dan jaminan harga dari produk yang dihasilkan saat musim panen raya.

“Kalau kita tidak mengolah hasil pertanian yang sangat dipengaruhi oleh musim, maka kita nggak pernah bisa membangun kesejahteraan petani, kita juga tidak pernah bisa menyetabilkan suplai pangan selama setahun penuh karena harga fluktuatif,” ujar MenKopUKM.

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) pun mendorong Pemerintah Kabupaten Brebes untuk meningkatkan program hilirisasi produk bawang merah yang merupakan komoditas unggulan di Brebes, Jawa Tengah. Program hilirisasi ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi bawang merah di sepanjang tahun.

Menteri Teten juga menyatakan pentingnya menjaga pasokan dan produksi bawang merah secara nasional. Sebab selama ini bawang merah menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar saat musim paceklik. Namun sayangnya di saat musim panen raya, harga di pasaran jatuh sehingga petani tidak pernah mendapatkan keuntungan yang memadai.

“Untuk meningkatkan kesejahteraan petani bawang merah di sini, maka perlu bagi petani untuk terkonsolidasi dalam sebuah koperasi, ini diperlukan sebagai jalan tengah dari produktivitas yang masih rendah karena luasan lahan tanam yang mayoritas masih kecil,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten meyakini dengan bersatu dalam wadah koperasi, para petani bawang merah akan lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan hingga kemudahan mendapatkan akses pasar. Di mana koperasi akan berperan sebagai offtaker sehingga hasil panen para petani bisa langsung dibeli oleh koperasi.

“Ini tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri kalau lahan kita di bawah 2 hektare, harus dikonsolidasikan dalam skala usaha yang luas melalui koperasi agar skala produksi besar dan lebih efisien. Kita tidak boleh lagi membiarkan petani perorangan, kita bisa membangun corporate farming meski tanah sempit melalui koperasi,” ucap Menteri Teten.

Menteri Teten menambahkan pihaknya siap membantu memasarkan produk olahan bawang merah dari KPUD Wanasari di pasar domestik atau pasar luar negeri. Untuk lebih mendorong minat pembeli, Menteri Teten juga meminta agar KPUD Wanasari agar membuat olahan dalam varian lainya seperti bawang merah slice. Menurutnya pangsa pasar bawang merah slice sangat besar terutama untuk hotel, restoran, dan kafe (Horeka).

“Menurut saya yang perlu kita perbesar bukan lagi bawang goreng tapi bentuk pasta untuk bumbu atau bentuk slice yang bisa disimpan dalam jangka panjang, sebab pengguna besar yang kita sasar adalah Horeka,” kata MenKopUKM Teten Masduki.

Menteri Teten juga menyatakan siap memberikan dukungan kepada KPUD Wanasari berupa pembiayaan untuk tambahan modal kerja yang disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM).

“Konsep kita sudah benar sebagaimana telah dipraktikkan di India. Koperasi perlu membeli secara tunai ke petani sehingga kita perlu memperkuat pembiayaan di koperasi dengan menggunakan dana dari LPDB,” kata MenKopUKM Teten Masduki.

Sementara itu Anggota Komisi VI DPR RI Haris Turino mengapresiasi dukungan dari pemerintah khususnya KemenkopUKM terhadap upaya menyejahterakan petani dan UKM di Brebes melalui konsep corporate farming. Menurutnya, ide menyatukan petani-petani bawang merah dengan lahan sempit dalam wadah koperasi menjadi solusi konkret untuk meningkatkan daya tawar terhadap produknya.

Melalui koperasi yang menjadi offtaker dari produk bawang merah akan memberikan kepastian pasar. Di sisi lain koperasi bisa menjadi lembaga pengembangan produk bawang merah sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi para anggota yang merupakan para petani kecil.

“Ide Pak Menteri untuk membangun ekosistem ini bagus sekali, harapannya agar petani tetep bertani tetapi hasilnya 100 persen dibeli koperasi, di mana koperasi ini dimiliki para petani tadi,” ujar Haris.

DPR RI, kata Haris, siap mendorong lebih banyak kemitraan yang bisa dibangun oleh KPUD Wanasari dan koperasi lainnya di Indonesia dengan BUMN. Sebagai mitra BUMN, Haris akan mendorong para BUMN untuk memanfaatkan program CSR (corporate social responsibility) untuk mendukung upaya hiliriasasi produk pertanian agar bisa menopang program ketahanan pangan nasional.

“Tidak mungkin KemenkopUKM ini bekerja sendiri, maka perlu ada sinergi. Tadi ada LPDB, ada BI, dan DPR komisi VI yang juga merupakan mitra BUMN kami akan dorong mereka bisa memberikan program CSR-nya. Ini luar biasa, jadi negara benar-benar hadir bagi orang kecil,” kata Haris.

PJ Bupati Brebes Urip Sihabudin menambahkan komoditas bawang merah menjadi andalan bagi perekonomian di Kabupaten Brebes. Produk olahan bawang merah yang dihasilkan para petani dan UKM di wilayahnya sudah di ekspor ke Singapura dan Arab Saudi. Namun akibat pandemi COVID-19, saat ini permintaan pasar luar negeri anjlok dan belum pulih seperti sebelumnya.

“Yang sudah jalan untuk ekspor yaitu pasta ke Arab Saudi terutama saat musim haji. Produk UKM kita selama ini juga sudah dipasarkan ke minimarket,” ulas Urip.

Kendala yang dihadapi oleh para petani saat ini selain akses pupuk, benih, hingga akses pasar adalah pengemasan untuk produk olahan yang masih harus dilakukan di Jawa Timur. Dia berharap ada dukungan dari pemerintah agar permasalahan packaging bisa dikerjakan sendiri oleh koperasi atau UKM di wilayahnya.

“Selain kendala di hulu juga ada di hilir, yang mana kemasan masih dari Jawa Timur, kami berharap bisa membeli alat kami sendiri dengan membuat rumah kemasan, mohon membantunya untu kelompok kami,” kata Urip.

*Bantuan Pembiayaan*

Dalam acara diskusi ini, juga dilakukan penyerahan dukungan pembiayaan secara simbolis dari LPDB-KUMKM yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) KemenKopUKM kepada KPUD Wanasari sebesar Rp1,08 miliar Pembiayaan ini diberikan sebagai wujud nyata dukungan KemenKopUKM melalui LPDB-KUMKM terhadap pengembangan koperasi yang fokus pada upaya hiliriasasi bawang merah tersebut.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan pembiayaan yang diberikan tersebut sebagai yang perdana untuk mendukung program hilirisasi komoditas bawang merah. Kedepan pihaknya siap memberikan dukungan pembiayaan lainnya untuk investasi berupa penyediaan alat produksi atau lainnya.

“LPDB juga bisa menyiapkan pendanaan untuk modal kerja dan untuk investasi, kita bisa indirect loan kepada PT Sinergi Brebes Inovatif melalui koperasi di Wanasari ini,” ujar Supomo.

Ketua KPUD Wanasari Jauhari mengapresiasi dukungan dalam upaya optimalisasi hasil produk pertanian bawang merah dari KemenkopUKM dan LPDB-KUMKM serta Bank Indonesia. Saat ini pihaknya sedang mengupayakan untuk menciptakan produk turunan bawang merah dalam bentuk tepung.

Menurut Jauhari, dari hasil uji coba produksi tepung bawang merah yang telah dilakukan ternyata peminat dari luar negeri terutama Uni Eropa sangat besar. Namun sayangnya KPUD Wanasari bersama PT Sinergi Brebes Inovatif terkendala oleh peralatan yang digunakan untuk memproduksi tepung bawang merah.

“Kami butuh bantuan dari pemerintah terutama untuk kebijakan yang mendukung kami seperti kebijakan pupuk murah, kebijakan pemasaran. Tapi kami juga butuh mesin untuk pembuat tepung bawang sebab Uni Eropa apa-apa sekarang membutuhkan dalam bentuk tepung,” ucap Jauhari.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah Perluas Lapangan Kerja

Tinggalkan komentar

Palangkaraya:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan hilirisasi komoditas unggulan daerah menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas dan memperluas lapangan kerja.

MenKopUKM Teten Masduki saat memberikan sambutan dalam acara opening ceremony dan harvesting Gernas BBI dan BBWI di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Jumat, (14/7), mengatakan pada tahun 2045, Indonesia diprediksi menjadi negara maju, dimanaa pendapatan perkapita harus tumbuh minimum mencapai 12.000 dolar AS, dari yang sebelumnya 4.500 dolar AS.

“Sekitar 97 persen lapangan kerja terserap pada segmen usaha mikro di sektor informal, karena itu kita diminta Presiden agar segera melakukan hilirisasi, selain mineral. Dengan melakukan hilirisasi berbasis perkebunan, pertaninan, dan kelautan, yang juga melibatkan koperasi dan UMKM, maka akan melahirkan lapangan kerja yang lebih berkualitas,” kata MenKopUKM.

Menteri Teten mengungkapkan, Indonesia kaya akan keunggulan domestiknya, sebagai contoh di Kalimantan, ada 10.000 ton rotan per bulan yang hingga saat ini baru terserap ke dalam industri furnitur sebesar 1.000 ton.

Selain itu juga terdapat tanaman obat-obatan lainnya yang bisa dimanfaatkan sebagai ekstrak untuk kebutuhan industri farmasi.

“Jika komoditas unggulan daerah bisa dihilirisasi dengan baik, ini akan membuka lapangan kerja. Jadi nanti kita akan bekerja sama dengan kepala daerah untuk menghadirkan investor, termasuk mengembangkan inovasi produknya,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten menyatakan optimisme, Indonesia bisa menjadi negara maju, dengan kesejahteraaan yang meluas dan merata.

*Gernas BBI dan BBWI Kalteng*

Menteri Teten menambahkan, suksesnya program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBWI) menjadi pemantik dalam menumbuhkan semangat bukan hanya bagi kementerian/lembaga dan BUMN dalam mengalokasikan belanja APBN 40 persen namun juga meningkatkan penggunaan produk lokal di kalangan masyarakat.

“Peran pemerintah daerah sangat strategis dalam mendukung suksesknya Gernas BBI dan Gernas BBWI. Dengan begitu kita bisa semakin optimistis ekonomi Indonesia semakin kuat, karena konsumsi masyarakat dalam penggunaan produk lokal meningkat, juga belanja pemerintah,” ujar Menteri Teten.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, Gernas BBI dan BBWI menjadi upaya untuk membangun Indonesia yang kuat dan berdaya saing di kancah internasional.

“Dengan membangkitkan semangat kebanggaan produk Indonesia dan pariwisata di tanah air, kita perkuat fondasi pembangunan ekonomi, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan memperkuat indentitas sebagai bangsa yang kreatif dan berbudaya,” kata Sandiaga Uno.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menambahkan, dalam upaya memajukan ekonomi bangsa, peran serta UMKM tak bisa dilepaskan, sehingga ke depan diperlukan peningkatakan kapasitas, inovasi, dan kreasi pelaku UMKM.

“Inovasi dan kreativitas perlu untuk memajukan ekonomi bangsa dan UMKM. Hal ini bertujuan agar produk unggulan kita bisa bersaing dan kita pasarkan secara nasional bahkan internasional,” kata Perry Warjiyo.

Senada disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo yang mengatakan, saat pandemi COVID-19, aktivitas perekonomian sempat terkendala. Hadirnya kegiatan Gernas BBI dan BBWI diharapkan dapat membangkitkan perekonomian di Provinsi Kalimantan Tengah.

“Potensi yang dihadirkan Gernas BBI dan BWI luar biasa. Kami berharap ajang ini dapat terus berlanjut lewat dukungan berbagai pihak, terutama dari Pemerintah Pusat untuk bisa terus memotivasi dan mendukung UMKM di wilayah kami,” kata Edy Pratowo.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM dan Kementan Kerja Sama Kembangkan Hilirisasi Produk Peternakan Melalui Koperasi

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) dan Kementerian Pertanian (Kementan) menjalin kesepakatan bersama dalam pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) di bidang peternakan, hingga hilirisasi produk hasil peternakan.

“Kerja sama ini dalam upaya untuk mengembangkan model bisnis peternakan dan pertanian perorangan skala kecil yang kita konsolidasi,” ujar Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki saat menandatangani kesepakatan bersama dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, di Jakarta, Selasa (9/5).

Tujuan kerja sama itu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hasil peternakan, memberikan nilai tambah, dan daya saing produk hasil peternakan, serta meningkatkan pendapatan dan taraf hidup peternak yang tergabung dalam koperasi dan UMKM.

Menteri Teten menekankan pentingnya model bisnis peternakan dan pertanian yang sustain dan efisien. Untuk itu, para peternak tidak mungkin usaha sendiri-sendiri dengan skala kecil.

Saat ini, peternak ayam, sapi, dan kambing masih orang per orang. “Kebetulan, Mentan ada rencana mengembangkan 1000 sapi untuk 1 klaster, bisa dalam bentuk koperasi. Artinya, satu manajemen dari hulu hilir, bukan hanya budidayanya tapi juga terhubung ke market. Bukan hanya model bisnis, tapi juga hilirisasi agar ada nilai tambah untuk peternak,” kata Menteri Teten.

Lebih dari itu, MenkopUKM juga menyebutkan akan mensinergikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dana koperasi. “Sudah ada piloting model seperti ini. Kerja sama ini selain bisa mengembangkan skala ekonomi, corporate farming berbasis peternak kecil dalam koperasi, terhubung ke offtaker dan pembiayaan, juga hilirisasi kita kembangkan. Produknya terstandar dan sustain,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten mencontohkan, selama ini pihaknya sudah banyak melakukan pendampingan untuk peternak sapi perah. Bahkan, dengan Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) bekerja sama dalam pengembangan koperasi penggemukan domba. Begitu juga dengan PBNU, ada rencana membangun rantai koperasi ayam potong.

“Kita akan bangun piloting-piloting terlebih dahulu untuk kemudian menjadi role model. Kemudian, bisa direplikasi,” ucap Menteri Teten.

Untuk peternakan, lanjut Menteri Teten, akan fokus pada pengembangan sapi perah dan terhubung ke offtakernya. Koperasi juga bisa mengembangkan produk turunannya. “Tinggal bisnis modelnya dirapikan. Kemudian, ayam potong dan domba, domba akan ditawarkan ke Kementan dan cocok untuk petani yang tidak mempunyai lahan luas,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten mencontohkan negara di Eropa seperti Swiss dan Belanda, di mana pengembangan sektor agrikulturnya dikembangkan melalui koperasi. Bahkan, penghasil susu terbesar di dunia, juga dalam bentuk koperasi, dengan koperasi memiliki industri pengolahan susunya.

“Detailnya nanti antar Satgas dari Kementan dan KemenKopUKM akan mencocokkan, sektornya apa,” ujar Menteri Teten.

Dalam kesempatan yang sama, Mentan berharap kerja sama strategis ini diharapkan mampu mendorong sektor budidaya makin optimal, pascapanen makin terolah dengan baik, hingga market yang bisa terprediksi dengan baik.

Untuk itu, Kementan membangun kerja sama dengan KemenKopUKM agar lebih spesifik di lapangan, untuk seluruh komoditas budidaya. “Kementan akan fokus di bagian budidaya, KemenKopUKM akan memfasilitasi business plan sampai marketnya dengan baik,” ucap Mentan.(Jef)

ekbis

Di Era Transisi Energi dan Hilirisasi : Peluang Usaha Pertambangan Masih Terbuka, Tapi Butuh Pembenahan Tata Kelola

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Di era transisi energi saat ini, peluang usaha industri pertambangan di Indonesia masih terbuka luas. Namun dengan melihat fakta hilirisasi mineral, pembenahan tata kelola harus segera dilakukan.

Hal itu dikemukakan Tenaga Ahli Khusus Hilirisasi Sumber Daya Alam Menteri Perindustrian, Raden Sukhyar, dalam diskusi publik bertajuk Peran Penting Pertambangan dalam Transisi Energi dan Hilirisasi, di Jakarta Selasa (16/11/2022).

‘Misalnya Industri nikel yang dinilai kompetitif, namun masih sangat minim dirasakan oleh perusahaan nasional. Dengan investasi yang sangat masif di industri nikel, maka harus terjadi difusi/spillover penguasaan teknologi dan akhirnya mampu berinovasi,” kata Mantan Dirjen Minerba Kementrian ESDM ini.

Menurut Sukhyar, Industri pertambangan nasional juga harus menentukan sendiri sejauh mana hilirisasi akan dicapai, apakah cukup di metal refinery, hingga fabrikasi untuk menghasilkan semi finished product atau hingga produk berupa komponen (finished product) melalui kerjasama dengan BUMN lainnya.

Sukhyar juga melihat, persoalan lain di bidang pertambangan adalah adanya Abuse of Power dalam pembuatan undang-undang dan rent seekers yang merugikan para penambang maupun negara dalam industri Sumber Daya Alan (SDA). 

Sukhyar mengatakan, persoalan pertambangan selama ini muncul berkenaan dengan permasalahan kontitusi dan perundang-undangan. “Tetapi kalau industri SDA kita tidak membeli bahan baku. Bahan bakunya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu sudah pasti maka paling sering terjadi pada saat pembuatan ketentuan, Undang-undang, pelaksanaannya, lalu ada unsur-unsur keikutsertaan, keinginan, partisipasi, saya tidak menyebut Abuse of Power tetapi secara umum di dunia ini pasti terjadi abuse of power didalam pembentukan UU, kemudian adanya rent seekers,” kata Sukhyar.

Menurut Sukhyar, hal ini pastinya berkaitan dengan usaha para pengusaha tambang mulai dari melakukan pertambangan hingga pengiriman barang tambang selalu ada pengeluaran biaya. “Dan ini pasti berkaitan dengan usaha bapak-bapak di pertambangan mulai dari menambang sampai mengirim pasti ada rent seekers ditengah-tengah dan banyak sekali yang harus kita bayar yang pernah kita alami,” ujarnya. 

Berkaitan dengan itu, Sukhyar menuturkan mengenai evolusi kegiatan pertambangan di Indonesia. Menurutnya ada perbedaan yang mendasar antara ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan SDA dengan industri manufaktur. Kalau industri manufaktur itu sudah downstream tetapi kalau UU SDA itu pasti banyak kewajiban didalam ketentuan.

“Karena kalau kita lihat by kontitusi, kontitusi kita mengatasi bahwa SDA itu milik rakyat, kolektif, tidak ada individu yang bisa mengklaim bahwa itu adalah miliknya,” tuturnya. 

Sukhyar juga menerangkan bahwa berbeda industri SDA dengan industri manufaktur. Kalau industri manufaktur membeli bahan baku, semisal pengusaha membangun smelter dan pasti smelter membeli nikel ore. Tetapi kalau industri SDA tidak membeli bahan baku. 
Sedangkan untuk industri manufaktur yang mengalami kerugian adalah pelaku usaha. Ketika membeli bahan baku namun bahan bakunya tidak laku, lalu membeli mesin tapi mesinnya tidak laku. 

“Tetapi kalau industri sda seperti nikel bukan hanya pelaku usaha yang rugi tetapi juga negara yang rugi,” terangnya. 

Sukhyar menjelaskan bahwa ada dua komoditi di Indonesia yang tidak ada bandingannya didunia. Dua komoditi itu adalah nikel dan timah. Namun mengapa World Trade Center (WTO) lebih menyorot nikel. Padahal semua dilarang tetapi kenapa WTO lebih fokus ke nikel. Menurutnya pasti ada sesuatu dan benar saja ketika pemerintah mewajibkan untuk melakukan pengelolaan nikel menjadi produk turunan maka para pengusaha asing berdatangan ke Indonesia untuk mendapatkan nikel.

“Sayangnya sampai hari ini kebanyakan kita masih di hulunya, yang kita lakukan masih di hulunya. Jadi dari ore menjadi metal belum sampai kebawahnya. Harapan kita tentu kalau kita punya nikel bagus harapannya ke hilirnya sejauh mungkin. Ya ini yang kita harap-harapkan kedepan,” jelasnya. 

Namun Sukhyar mengingatkan agar jangan bergembira dahulu atas kebangkitan hilirisasi industri nikel karena Indonesia masih menjadi pengikut negara-negara maju. “Jangan gembira dulu, kita ini sifatnya masih follower kalau nikel ini booming karena ada kepentingan- kepentingan negara maju kemudian mempengaruhi kita untuk mengembangkan nikel kita,” cetusnya. 

Seperti diketahui bahwa nikel merupakan bahan baku pembuatan baterai listrik yang mampu menyimpan energi listrik lebih besar dibanding logam lain. Namun kalau pertumbuhan negara maju tidak bagus atau tidak ada pertumbuhan maka Indonesia akan kesulitan mengirim produk tambang ke luar negeri. “Jadi ini faktor-faktor yang tidak mungkin tidak mempengaruhi kelanjutan (sustainability) di pertambangan di Indonesia termasuk nikel di Indonesia,” ujarnya. 

Dilihat dari teknologi, perusahaan Indonesia hanya baru mampu mengolah nikel sampai ke ore, logam, FeNi hingga MHP dan stainless steel. Jadi hampir semua teknologi yang digunakan itu masih menggunakan teknologi dari negara luar. (Jef)

ekbis

Hilirisasi Akan Maksimalkan Manfaat Kelapa Sawit bagi Perekonomian RI

Tinggalkan komentar

MADIUN:(GLOBALNEWS.ID)- Melalui hilirisasi minyak sawit, pada tahun 2045 Indonesia diharapkan mampu merubah posisinya dari ‘raja’ Crude Palm Oil (CPO) dunia seperti saat ini, menjadi ‘raja hilir’ sehingga kelapa sawit memberi manfaat yang maksimal kepada perekonomian Indonesia.

Untuk mendorong hilirisasi, maka perlu memperluas akses permodalan dan jaminan kepemilikan perkebunan, khususnya bagi petani sawit. Penyediaan akses permodalan khususnya untuk jangka panjang bagi petani sawit akan mendorong petani sawit untuk melakukan peremajaan tanaman sawit, bukan memperluas lahan yang dikhawatirkan terjadinya deforestasi.

“Keengganan perbankan untuk menyediakan permodalan bagi petani sawit karena biaya dan risiko yang tinggi, dapat diterapkan skema alternatif permodalan dari sektor swasta, bank komersial, investor, dan lembaga permodalan pembangunan serta pemerintah,” kata H. Muhtarom, S.Sos, Anggota Komisi IV DPR RI pada pada acara Sosialisasi dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022 di Madiun, Minggu, 23 Oktober 2022.

Acara tersebut diselenggarakan oleh Anggota Komisi IV DPR RI bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) selaku pendukung pendanaan dan Jaringan Indonesia Muda (JIM) selaku penyelenggara kegiatan.

Kegiatan menghadirkan narasumber Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun Ansor Rasidi, S. Sos, M.Si yang diwakili Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Madiun Budi Wibowo S, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat atau ASPEKPIR Setiyono dan Ketua Bidang UMKM Kadin Kota Madiun Sasongko, M.Si.

Muhtarom menjelaskan lembaga keuangan perlu didukung untuk mengembangkan model investasi yang memungkinkan penyaluran modal untuk petani pada skala lebih luas. Upaya ini meliputi penyempurnaan informasi mengenai kebutuhan permodalan petani dan skoring risiko kredit. Skoring ini membantu mengidentifikasi kelompok petani yang berpotensi layak mendapatkan pinjaman, untuk mengurangi biaya pinjaman bagi bank.

Dia menjelaskan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) menjelaskan langkah-langkah mencapai visi pengembangan komoditas sawit berkelanjutan yakni peningkatan produksi CPO melalui peningkatan produktivitas, efisiensi pengolahan pasca panen (pabrik kelapa sawit).

Kemudian pengembangan industri hilir (produk nilai tambah tinggi, substitusi impor, promosi ekspor). Riset dan inovasi industry sawit sebagai sumber pertumbuhan baru berkelajutan dan pengembangan ekosistem dan tata Kelola industri sawit yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing serta mengembangkan SDM industri sawit yang kreatif.

Ketua Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kadin Kota Madiun Sasongko, M.Si mengatakan kelapa sawit bisa dimanfaatkan untuk berbagai produk selain minyak goreng seperti sabun, lipstik dan sebagainya, tidak hanya bisa dipakai untuk minyak goreng. Ke depan, di Madiun bisa tumbuh usaha pengemasan minyak goreng.

Ketua Umum Aspekpir Setiyono mengatakan prospek perkebunan kelapa sawit dan hilirisasi kelapa sawit di Indonesia masih sangat terbuka dan sangat luas karena produk- produk kelapa sawit sangat banyak kegunaannya bagi masyarakat Indonesia di mana saja.

Dia menjelaskan industri hilir kelapa sawit (IHKS) memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, khususnya sebagai penghasil devisa, penyerap tenaga kerja dan penyedia kebutuhan pokokmasyarakat.

“Kekuatan Indonesia untuk mengembangkan industri ini adalah bahan baku yang melimpah. Kelemahannya adalah infrastruktur, riset dan keahlian yang masih kurang disertai kebijakan pemerintah yang kurang mendukung,” katanya.(Jef)