Arsip Tag: KemenkopUKM

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Raih Anugerah KIP 2021 Klasifikasi Badan Publik Informatif

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM berhasil meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 untuk klasifikasi Badan Publik Informatif dengan kategori penilaian tertinggi.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 26 Oktober 2021, menyatakan syukur dan apresiasi yang tinggi dengan penghargaan tersebut. “Anugerah ini berkah inovasi dan kolaborasi semua pihak sehingga kita bisa naik tiga tingkat dari sebelumnya kurang informatif menjadi informatif,” kata Teten Masduki.

Berdasarkan Surat Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia Nomor 855/KIP/X/2021, tanggal 22 Oktober 2021, perihal Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021, maka setelah adanya proses Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilaksanakan oleh KIP menyatakan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM sebagai salah satu penerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021.

KemenkopUKM mendapatkan anugerah dengan Klasifikasi Badan Publik Informatif (naik tiga tingkat) dari tahun sebelumnya pada tahun 2020 yaitu Kurang Informatif.

Tercatat ada 5 kategori klasifikasi dalam Keterbukaan Informasi Publik, yaitu Informatif; Menuju Informatif; Cukup Informatif; Kurang Informatif; dan Tidak Informatif.

Dalam acara penganugerahan itu, penghargaan  diserahkan secara langsung melalui daring oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, khusus bagi Badan Publik yang berada di dalam kategori Informatif.

Teten mengatakan sangat berterima kasih kepada seluruh pihak dan jajarannya sehingga mendapatkan anugerah bergengsi tersebut.

Penilaian Komisi Informasi Publik (KIP) pada Badan Publik Tahun 2021 berdasarkan Inovasi dan Kolaborasi, Inovasi yang telah dilaksanakan oleh PPID Kementerian Koperasi dan UKM.

“Kami telah menerapkan sejumlah inovasi di antaranya bahwa pengajuan permohonan informasi secara online melalui website dan smartphone berbasis android,” katanya.

Selain itu dilakukan perbaikan layout dan fitur website PPID Kementerian Koperasi dan UKM; ada layanan Live chat melalui platform whatsapp; tersedia akses bagi kaum disabilitas melalui e-form dengan huruf braille dan sarana (toilet,pintu masuk) yang ramah.

Kemudian ada penyediaan survei kepuasan pelanggan secara elekronik dan kecepatan menjawab permohonan informasi maksimal 5 hari kerja.

“Sedangkan untuk kolaborasi yang telah dilakukan dengan penyebarluasan informasi terkait sentra vaksinasi yang bekerjas sama lintas K/L, TNI/Polri, HIPPINDO bagi pelaku UMKM serta kolaborasi dengan UNIQLO, MNC Group, IKEA dalam pengembangan akses pasar melalui e-commerce serta promosi UMKM,” kata Teten.

Pada kesempatan penganugerahan secara virtual tersebut hadir 6 menteri yaitu Menteri Pertanian, Menteri ATR/BPN, Menteri Kelautan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan, Menteri PANRB serta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal.

Wapres mengungkapkan bahwa setiap badan publik harus terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari masyarakat serta mampu menyikapi kritikan dengan santun, baik, beretika, dan bernorma sesuai ketentuan dan adab yang berlaku dalam negara yang demokratis.

“Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi, diantaranya adalah prinsip keterbukaan informasi sebagai perwujudan komitmen yang nyata dalam membangun pemerintahan yang terbuka, akuntabel, partisipatif, dan inovatif” ujarnya.

Sebagai salah satu inisiator dan anggota Open Government Partnership (OGP), Pemerintah Indonesia bersama organisasi masyarakat sipil dapat menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mendorong akses informasi secara luas terhadap kegiatan badan publik yang dibiayai negara serta pelayanan informasi publik yang terjangkau, mudah, dan berkualitas.

Wapres KH Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa pemerintah juga berupaya melakukan pemenuhan dan pemerataan informasi di seluruh tanah air. Menurutnya, langkah-langkah perbaikan dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, seperti melakukan penguatan fasilitas, pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem layanan informasi berbasis digital, serta mengedepankan sarana prasarana yang mudah diakses masyarakat.

“Komitmen ini tentunya harus menjadi perhatian bagi seluruh badan publik, untuk terus mengembangkan informasi baru agar masyarakat dan bangsa kita semakin cerdas dan lebih memahami berbagai perkembangan kebijakan pemerintah,” tegas Wapres.

Sebelumnya, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Gede Narayana melaporkan bahwa tahun ini, KIP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keterbukaan informasi di 337 badan publik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 83 badan publik berhasil memperoleh predikat informatif, 63 badan publik menuju informatif, 54 badan publik cukup informatif, 37 badan publik kurang informatif, dan 100 badan publik tidak informatif.

“Secara garis besar harus digarisbawahi bahwa keterbukaan informasi publik di Indonesia menuju ke arah perbaikan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Gede.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM dan Komisi VI DPR RI Sinergi Gelar Temu Bisnis Pedagang Pasar Kabupaten Sukoharjo

Tinggalkan komentar

Sukoharjo:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM dengan Komisi VI DPR RI terus membangun sinergitas. Sinergi kali ini berupa kegiatan temu bisnis usaha mikro, dalam rangka pemberdayaan usaha mikro pedagang pasar di Kabupaten Sukoharjo.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, yang dalam hal ini di wakili oleh Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok, Sutarmo, mengapresiasi Komisi VI DPR RI dalam membantu mensukseskan berbagai program dan kegiatan KemenKopUKM.

Sutarmo menjelaskan, aktivitas dan kolaborasi berbagai pihak mutlak dilakukan. UMKM memegang peran penting dalam memulihkan ekonomi nasional, khususnya di era digital.

“Pengembangan pelaku usaha mikro melalui digitalisasi usaha, dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan penjualan produk ditengah pandemi Covid-19, seperti sekarang ini,” kata Sutarmo dalam acara Temu Bisnis Usaha Mikro Pedagang Pasar. Sukoharjo, Jumat, (15/10).

Sutarmo menuturkan, pihaknya terus mendorong UMKM agar dapat naik kelas. Yaitu dengan cara, pemberian literasi digital; mendorong dan membantu solusi untuk menyiapkan kapasitas produksi; mendorong peningkatan mutu dan kualitas produk; dan membuka akses pasar bagi para pelaku UMKM.

lebih jauh, Sutarmo menjelaskan, Kementerian Koperasi dan UKM telah bekerjasama dengan berbagai marketplace salah satunya Tokopedia, hal ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan bahkan mengembangkan usaha.

“Melalui MoU yang sudah dilaksanakan dengan Tokopedia, pelaku usaha mikro khusunya pedagang pasar di Sukoharjo, diharapkan dapat di berikan pendampingan untuk terhubung kedalam ekosistem digital,” ungkap Sutarmo.

Sutarmo berharap, melalui agenda Temu Bisnis Pedagang Pasar Kabupaten Sukoharjo, dapat meningkatkan kapasitas dan juga penjualan baik secara online maupun offline sehingga usaha mikro dapat masuk dalam rantai pasok.

Diwaktu yang sama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menambahkan, disrupsi yang dihadirkan pandemi merubah cara pandang perilaku masyarakat, khususnya para pedagang tradisional dan juga pembeli.

“Cara pandang dari pedagang harus dirubah, di era new normal dengan pola hidup yang lebih sehat. Ada perubahan perilaku konsumen yang menginginkan barang yang murah dan sehat, dengan tempat yang bersih. Oleh karenanya, para pedagang harus mengubah pola pikir agar menjaga kebersihan pasar dan menjaga barang jualan untuk tetap higienis,” ungkap Aria Bima.

Aria menambahkan, di era digitalisasi konsumen lebih nyaman dalam berbelanja melalui platfrom digital.

Menurutnya, walaupun di pasar tradisional, literasi digital para pedagang harus ditingkatkan. Ini menjadi penting, dikarenakan perubahan perilaku konsumen, saat ini merasa lebih nyaman untuk berbelanja secara digital dalam mengakses barang yang ingin dimiliki.

“Kementerian Koperasi dan UKM tepat mengadakan sosialisasi kegiatan seperti ini, dengan menggandeng e-commerce dan stakeholder lainnya, untuk merubah pola pikir masyarakat khususnya para pedagang tradisional,” pungkas Aria Bima.

Pada kesempatan yang sama juga dihadirkan narasumber dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sukoharjo, Perum Bulog Cabang Surakarta, dan Tokopedia. (Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Bantu Modal Usaha Pedagang yang Terdampak Bencana Kebakaran Pasar Bawah Bukittinggi

Tinggalkan komentar

Bukittinggi:(Globalnews id) — Kebakaran Pasar Bawah Bukittinggi, pada Sabtu 11 September 2021 lalu mendapat perhatian dari Kementerian Koperasi dan UKM. Sebagaimana diketahui kebakaran tersebut menghanguskan 300 kios milik pedagang dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai sekitar Rp2 miliar.

Kementerian Koperasi dan UKM pun ikut membantu dengan memfasilitasi para pedagang yang terdampak bencana kebakaran tersebut melalui program Bantuan Pemerintah (Banpem) bagi pelaku usaha mikro.

Pada kesempatan tersebut Deputi Bidang Usaha Mikro, KemenKopUKM Eddy Satriya menyerahkan Banpem kepada 125 pelaku usaha mikro sebesar Rp2 juta setiap usaha mikro yang diperuntukkan membantu modal kerja.

Bantuan diberikan dengan harapan agar pelaku usaha mikro yang terpuruk usahanya akibat bencana kebakaran Pasar Bawah Kota Bukittinggi dapat kembali berusaha dan beraktifitas.

“Usaha mikro terdampak bencana perlu mendapatkan perhatian ekstra dari pemerintah, hal ini disebabkan banyaknya jumlah bencana yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, seperti bencana kebakaran,” kata Eddy Satriya di sela-sela acara Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Bagi Usaha Mikro Terdampak Bencana Tahun 2021 di Bukittinggi, Rabu (13/10/2021).

Eddy Satriya menekankan, pemulihan ekonomi usaha mikro terdampak bencana merupakan hal penting dilakukan dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi, kerawanan sosial, serta dalam rangka pemulihan ekonomi daerah maupun nasional.

“Oleh karena itu kami terus melakukan edukasi dan literasi kepada usaha mikro terdampak bencana di daerah bencana,” tegas Eddy Satriya.

Menurut Eddy, pandemi Covid-19, turut menyebabkan perputaran roda perekonomian melemah, bahkan memburuk pasca ditetapkannya pembatasan sosial dengan pengetatan jalur keluar masuk antar Kabupaten/Kota, serta antar Provinsi.

“Kondisi ini menciptakan fenomena atau masalah baru bagi pelaku usaha khususnya usaha mikro,” katanya.

Di sisi lain ia menilai penanggulangan bencana pada usaha mikro yang terdampak belum optimal. Hal ini disebabkan banyaknya jumlah bencana yang terjadi, serta jumlah usaha mikro yang terkena bencana dalam beberapa tahun terakhir.

“Disamping itu, ketahanan bisnis usaha mikro dalam menghadapi bencana dinilai masih lemah,” tandasnya.

Wali Kota Bukittinggi Erman Safar berharap bantuan dari KemenKopUKM ini dapat dimanfaatkan secara baik dan maksimal demi keberlanjutan usaha para pedagang yang terdampak kebakaran.

“Kami berharap tahun depan masih ada penyaluran Banpres Produktif bagi Usaha Mikro, kami tahun depan juga akan menggulirkan program pinjaman usaha tanpa bunga melalui bank Nagari, namun ini khusus untuk usaha jangan sampai ini dibuat hal-hal yang konsumtif,” pesan Erman Safar.

Meski dilanda kebakaran, pemerintah kota Bukittinggi akan terus mempertahankan Pasar Bawah sebagai tempat berjualan pada pedagang lokal, karena keberadaan pasar tersebut bagian dari peningkatan kesejahteraan pedagang.

“Bagaimana caranya upaya kita, kita berupaya memperbaiki fasilitas pasar, namun minimnya anggaran pemerintah daerah makanya kita juga mengharap dari pemerintah pusat,” ujar Erman Safar.(Jef)