Arsip Tag: KOLABORASI KUNCI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

koperasi dan ukm

MenKopUKM Dukung Kolaborasi Wujudkan Indonesia Jadi Kiblat Ekonomi Syariah Dunia

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mendukung upaya berbagai pihak dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai kiblat ekonomi syariah dunia, menurutnya dengan jumlah penduduk muslim terbesar kelima dunia, Indonesia sangat berpeluang mengembangkan ekonomi syariah yang lebih besar lagi.

“Strategi penguatan ekosistem halal global perlu diterapkan dalam upaya mendukung Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Dan sektor ekonomi dan keuangan syariah selama ini terbukti mampu menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru,” ucap MenKopUKM Teten Masduki dalam sambutannya di acara 9th Indonesia Islamic Economic Forum (IIEF), sekaligus Penyerahan Sertifikat Halal kepada 5 pelaku Usaha/UMKM yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jumat (7/10).

Bagaimana tidak, kata Menteri Teten, saat ini berbagai negara yang bukan hanya berpenduduk muslim juga mulai ramai mengembangkan ekonomi syariah yang menjanjikan. Dari data State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022 mengestimasikan, umat muslim di dunia menghabiskan hingga 2 triliun dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp30.516,4 triliun pada 2021 di sektor industri halal, mulai dari makanan, farmasi, hingga pariwisata.

“Visi Indonesia menjadi kiblat ekonomi syariah dunia bukan tanpa dasar. Di tahun 2020, PDB Indonesia merupakan yang terbesar dibanding negara-negara yang tergabung dalam organisasi kerja sama Islam,” kata MenKopUKM yang juga Wakil Ketua Umum I PP Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) ini.

Indonesia dinilai paling kompetitif dalam menarik FDI (Foreign Direct Investment) atau investasi langsung luar negeri dibanding negara-negara OKI lainnya. Dan sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia kata Teten, Indonesia merupakan pasar besar ekonomi dan keuangan syariah global.

Bahkan presensi industri keuangan syariah juga cukup kuat. Hal ini terlihat dari total aset industri keuangan syariah di Indonesia mencapai Rp2.050 triliun pada 2021. Jumlah tersebut tumbuh 13,82 persen dari tahun sebelumnya yakni Rp1.801 triliun.

“Ini jadi anomali di tengah pandemi, malah kinerja keuangan tumbuh. Di pasar modal syariah memiliki porsi aset keuangan syariah sekitar 60,27 persen yang juga mengalami pertumbuhan tertinggi di antara sektor lainnya. Di mana laju pertumbuhan pasar modal syariah mencapai 14,83 persen secara tahunan,” ucap MenKopUKM.

Kemudian perbankan syariah dengan pangsa pasar 33,83 persen dari keuangan syariah tumbuh sebesar 13,94 persen. Sementara untuk industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNB Syariah) yang memiliki porsi sebesar 5,90 persen dari total aset keuangan syariah, juga tumbuh sebesar 3,90 persen.

“Secara kualitatif industri keuangan syariah, Indonesia masih mencatatkan prestasi yang baik di masa pandemi dengan mempertahankan peringkat kedua dalam Islamic Finance Development Indicator 2021. Pokoknya kerenlah kita ini,” ucap Teten.

Sejalan dengan garis besar kebijakan organisasi MES kata MenKopUKM, tercantum visi yang ingin diwujudkan di tahun 2030 yakni, agar ekonomi dan keuangan syariah berkontribusi signifikan terhadap ekosistem perekonomian nasional. Yang kemudian diturunkan ke dalam tiga misi per 3 tahun pada periode 2021-2023. “Arah kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah difokuskan pada empat area,” katanya.

Pertama pengembangan pasar industri halal di dalam dan luar negeri. Di antaranya mengakselerasi sertifikasi halal, agar diterima oleh konsumen di dalam dan luar negeri. Mendorong pengembangan kapasitas para pelaku usaha halal, terutama domestik dan terutama UMKM, hingga memfasilitasi kegiatan intermediasi matching dan ekspor produk halal dan negara-negara tujuan utama.

Kedua, pengembangan industri keuangan syariah nasional, di antaranya dengan mendorong penguatan aspek permodalan industri keuangan syariah. Mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah hingga antara keuangan syariah dengan industri halal. Ketiga, investasi bersahabat yang melibatkan pengusaha di daerah di antaranya dengan sertifikasi untuk UMKM.

“Bagimana hal ini bisa saling menguntungkan antara usaha besar dan usaha kecil, mendorong program linked dengan pengusaha di daerah-daerah pembangunan ekosistem halal value chain melalui integrasi antara unit-unit usaha. Baik usaha kecil menengah dan besar, hingga fasilitasi akses permodalan dan pemberdayaan bagi UMKM,” ucap Teten.

Dan yang keempat, pengembangan ekonomi syariah dari desa dan pesantren secara berkelanjutan. Di antaranya dengan mendorong program-program pemberdayaan berbasis pesantren dan komunitas di pedesaan, membangun sistem supply chain yang bersifat end to end, hingga pengembangan dan peningkatan kapasitas unit usaha pesantren.

“Alhamdulillah sejumlah program kerja melalui komite-komite terkait sudah berhasil direalisasikan. Semoga kita dapat terus berlanjut, serta turut memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air,” ucap MenKopUKM.

Di kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo berterima kasih kepada semua pihak yang bersama-sama bahu-membahu mewujudkan upaya memajukan ekonomi keuangan syariah Indonesia, serta cita-cita menjadi pusat ekonomi keuangan syariah dan kiblat ekonomi keuangan syariah di global.

“Pengembangan ekonomi syariah bukan hanya masalah religi. Karena itu bagian dari model bisnis yang bahkan negara-negara yang bukan muslim pun juga sekarang adalah menjadi pemainnya. Mulai dari Korea, Jepang, Thailand bahkan Australia,” kata Perry.

Gubernur BI yang juga menjabat Dewan Pakar MES, mendukung kolaborasi antara MES pusat dan daerah untuk menyelenggarakan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2022 ke-9. Di mana dalam event tersebut telah diluncurkan tiga gerakan, pertama mengadakan modest fashion Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MOTIONFES). Di dalamnya, terdapat 163 desainer, 17 kegiatan, dan 1.256 karya modest fashion.

Kedua, gerakan pencanangan akselerasi setifikasi halal. Di mana BI sudah bertemu dengan para regulator dan para aktor yang terlibat mendukung akselerasi untuk sertifikasi halal. Misalnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), komisi fatwa, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Ketiga lembaga itu berkomitmen meperkuat akselerasi setifikasi halal di Indonesia.

Dan yang ketiga, penguatan ekosistem Global Halal Hub (GHH),memperkuat kembali jalur perdagangan sutera, rempah-rempah yang dulu Indonesia menjadi penyuplai 11 persen rempah-rempah dunia, dan memiliki 30.000 jenis herbal tersebar di seluruh nusantara.

“GHH menjadi wadah untuk bersinergi mempercepat pengembangan produk halal lokal brorientasi global. Harapannya, Indonesia menjadi pusat hortikultura atau pusat rempah untuk dunia bagi produsen pangan halal,” ucap Perry.(Jef)

ekbis, koperasi dan ukm

Kemenkominfo dan Jakarta Sneaker Day Ajak UMKM Melakukan Creative Branding Melalui Kolaborasi

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kolaborasi menjadi kunci bagi brand lokal untuk meningkatkan diri. Dengan adanya peningkatan ekosistem digital dan program transformasi digital yang difasilitasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diharapkan mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mampu membangun jaringan dan berkolaborasi dengan brand atau komunitas lainnya.

“Digitalisasi memampukan brand lokal untuk membuka peluang baru serta kolaborasi yang mampu memperluas pasar dan koneksi, adanya transformasi digital mampu membawa perubahan positif dan membuat usaha lebih maju dan berkembang karena brand-brand lokal harus berinovasi dan keluar dari zona nyaman usaha,” demikian diungkapkan Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kemkominfo, Septriana Tangkary, dalam sambutannya di Forum DigiTalk x Jakarta Sneaker Day bertema “Creative Branding Melalui Kolaborasi” pada Kamis, 24 Maret 2022 di The Hall, Senayan City.

Sejalan dengan hal tersebut, Owner Oxford Society, Brian Sutedja mengatakan dengan ketersediaan ekosistem digital memudahkan brand-nya untuk membangun dan memperluas koneksi dalam membangun kolaborasi bersama brand lain.

“Adanya digital membuat kita bisa kenalan dan mencoba connect satu sama lain dengan mudah memakai sosial media seperti Instagram. Bahkan kami pernah berkolaborasi dari awal hingga akhir, tetapi tidak pernah bertemu fisik, tetapi tetap bisa membangun kolaborasi yang baik,” jelas Brian.

Sneaker influencer dan Owner BLK DMND, Anugrah Aditya turut yakin bahwa dengan adanya kolaborasi mampu membuat brand lokal saling melengkapi kekurangan dan meningkatkan kelebihan dari hasil kolaborasi tersebut.

“Adanya hal ini menjadi tempat untuk menjaring komunikasi dan menjalin trust. Setiap brand pasti punya kelebihan dan kekurangan, dengan kolaborasi hal ini bisa saling melengkapi,” tambah Adit.

Skater, Content Creator, dan Brand Owner, Satria Vijie menjelaskan bahwa bagi brand lokal perlu melakukan inovasi dengan menjadi brand luar sebuah benchmark. Baginya produk brand lokal harus bisa meningkatkan value produknya dengan menjual experience kepada konsumennya tidak hanya sebatas berjualan saja.

“Brand lokal bisa menjadikan brand luar sebagai benchmark dalam berinovasi dengan meningkatkan experience dan membangun story dari produknya, sehingga tidak sebatas menjual produk saja,” jelasnya. (Jef)

koperasi dan ukm

Tingkatkan Rasio Kewirausahaan, KemenkopUKM Siapkan Berbagai Program Strategis

Tinggalkan komentar

Brebes:(Globalnews.id)- Demi mendorong peningkatan rasio kewirausahaan, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) aktif menggelar sosialisasi ke berbagai wilayah di Indonesia. Tahun 2022 ini rasio kewirausahaan diharapkan bisa meningkat menjadi 3,75 persen. Sementara di tahun 2024 mendatang pemerintah berharap rasio kewirausahaan menjadi 3,95 persen.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Arif Rahman Hakim menjelaskan bahwa rasio kewirausahaan di Indonesia saat ini masih sangat rendah yaitu 3,47 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah ini masih kalah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Di Singapura rasio wirausahanya sudah mencapai 8,76 persen, Thailand 4,26 persen dan Malaysiamencapai 4,74 persen.

Untuk mendorong peningkatan itu, pemerintah telah menyiapkan berbagai dukungan seperti program pelatihan, dukungan akses pembiayaan yang murah hingga pendampingan untuk UMKM naik kelas. Dijelaskan bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh wirausaha pemula adalah keterbatasan modal usaha.

Oleh sebab itu pemerintah menyediakan akses dana murah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga 3 persen. Sementara untuk koperasi tersedia pendanaan khusus dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang merupakan Badan Layanan Umum di bawah koordinasi KemenkopUKM.

“Misal bapak ibu mencari pembiayaan untuk koperasi, kita di KemenkopUKM punya LPDB, mungkin banyak produk – produknya yang belum diketahui oleh bapak ibu. LPDB ini juga salah satu tujuannya untuk merangsang generasi muda membangun usaha melalui koperasi. Lalu ada juga pembiayaan yang murah dengan suku bunga hanya 3 persen seperti KUR, ini mungkin juga belum banyak diketahui bagaimana cara mengaksesnya” ujar Arif Rahman Hakim dalam sambutannya pada acara Forum Komunikasi Komunitas Pelaku Koperasi dan UKM di Brebes, Jawa Tengah, Sabtu (12/3/2022).

Terkait dengan KUR, Arif Rahman Hakim menyebutkan bahwa saat ini ada skema baru pemberian KUR. Untuk KUR Mikro plafonnya sudah dinaikkandari awalnya Rp50 juta menjadi Rp100 juta dengan tambahan subsidi bungamenjadi 3 persen tanpa agunan. Kemudian untuk plafon maksimal yang tadinya Rp500juta menjadi Rp20 miliar. Dengan kemudahan dan porsi yang diperbesar ini diharapkan akan semakin mendorong pelaku usaha lebih produktif sehingga produknya bisa lebih berdaya saing.

“Program untuk mendorong wirausaha mandiri itu juga sedang didorong oleh KemenkopUKM. Bahkan saat ini hampir semua Kementerian dan Lembaga juga punya program kewirausahaan. Nah ini yang perlu diketahui oleh pelaku usaha agar bisa memanfaatkan program-program yang sudah disiapkan pemerintah. Kami di Kementerian saat ini ada Deputi khusus yang membidangi Kewirausahaan,” pungkas Arif Rahman Hakim.

Di tempat yang sama Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Brebes, Azizar, mengapresiasi berbagai program yang telah disiapkan pemerintah untuk mendorong peningkatan wirausaha di Indonesia. Dijelaskan bahwa untuk mencapai target penambahan wirausaha baru hingga 1,5 juta tidak mudah. Dibutuhkan kerja sama dan sinergi dengan berbagai pihak termasuk dengan asosiasi seperti HIPMI.

“Tadi dijelaskan bahwa di KemenkopUKM ada bidang khusus wirausahawan, nah sebenarnya bidang kewirausahaan itu paling tepat menggandeng HIMPI karena memang HIPMI itu isinya adalah para pengusaha, dan semangat pengusaha muda di HIPMI itu luar biasa,” ucap Azizar.

Azizar berharap berbagai program pemerintah untuk mencetak wirausaha di daerah kerap berakhir sia-sia karena program – program pelatihan yang dilaksanakan sering tidak dibarengi dengan rencana aksi lanjutan. Padahal untuk mencetak wirausaha dibutuhkan pendampingan berkelanjutan yang tidak cukup hanya dengan acara seremonial semata.

“Kami di HIPMI berharap agar jangan berhenti pada seremonial saja. Jadi sinergitas antara HIPMI, Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Brebes dan KemenkopUKM ini kedepan bisa benar-benar bisa memberi manfaat yang positif terutama untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes,”,pungkasnya.(Jef)

koperasi dan ukm

KOLABORASI KUNCI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NUSA TENGGARA BARAT

Tinggalkan komentar

Mataram:(Globalnews.id)-Kolaborasi merupakan kunci penting bagi pengembangan kewirausahaan. Target meningkatkan rasio kewirausahaan nasional di tahun 2024 menjadi 3,95% hanya dapat dicapai melalui kolaborasi apik dari berbagai pemangku kepentingan. 

“Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pusat Inkubasi Usaha baik perguruan tinggi, dunia usaha dan industri harus memperkuat koordinasi dan benar-benar bekerja bersama untuk memberikan outcome dan impact program yang memiliki daya ungkit dan berkelanjutan bagi wirausaha Indonesia”, ujar Ibu Destry Anna Sari, Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan, Deputi Kewirausahaan, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, saat membuka acara Peningkatan Kapasitas Layanan Operasional di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 23 September 2021 silam. 

Dalam kesempatan tersebut turut hadir Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota, pengelola incubator bisnis serta pengelola Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Penyamaan visi, misi, dan tujuan pengembangan kewirausahaan nasional menjadi agenda pembahasan utama, yang ditindaklanjuti secara langsung melalui upaya penguatan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pusat Inkubasi Usaha agar secara riil dapat bekerja bersama meningkatkan rasio kewirausahaan nasional. 

Kolaborasi ini mendapatkan sambutan yang baik dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak H. Wirajaya Kusuma, sebagaimana  pidato sambutannya pada acara Peningkatan Kapasitas Layanan Operasional di Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut.

Di sisi lain, peran pendamping sangat diperlukan untuk menciptakan wirausaha muda, inovatif, produktif, berkelanjutan dan mampu menyerap tenaga kerja serta mempercepat proses penciptaan wirausaha menuju wirausaha mapan dengan dukungan yang komprehensif dan terintegrasi. Untuk itu, di tempat yang sama juga diselenggarakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping yang diikuti oleh para pendamping PLUT-KUKM dan pendamping UMKM lainnya.

Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan menyampaikan bahwa “PLUT-KUKM diharapkan dapat menjadi platform penciptaan nilai bersama (ecosystem builder) dari berbagai stakeholder”. Hadir sebagai narasumber  Bapak Najmi Fathnur Ahmad, selaku akademisi dari SBM ITB, Ibu Anjani Amitya Kirana selaku praktisi dari Simpul Talenta, dan Bapak Roy Baskoro selaku pendamping Layanan UMKN Naik Kelas (LUNAS).

“Kegiatan ini telah membuka mindset para peserta tentang adanya insight baru yang harus diimplementasikan dalam pendampingan untuk menciptakan wirausaha mapan”, ujar Bobby salah satu peserta pendamping PLUT-KUKM dari Kabupaten Cianjur. Para peserta mengharapkan kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelanjutan agar mampu mempererat silahturahmi dan ajang sharing session bagi para pendamping dari berbagai provinsi. (Jef)